Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2016/PTUN.MTR tanggal 22 Juni 2016, yang dimohonkan banding ; -------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----------------------------------------------------------

PUT USANNOMOR : 217/B/2016/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : Drs.

Haryono,Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, ProvinsiNusa Tenggara Barat, baik bersamasama maupunmasingmasing atau sendirisendiri ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:106/52.03/V/2016 tertanggal 10 Mei 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TERBANDING 22noenonnnnnen enePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahMMIGINID@CA 2 assseeeseeeeseeeeemen nee eames cee erent See1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 217/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 19

Tata Usaha NegaraMataram Nomor 11/G/2016/PTUN.MTR, sesuai dengan Akta PermohonanBanding tertanggal 30 Juni 2016, dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding sesuai SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/G/2016/PTUN.MTR,Halaman 3 dari 8 halaman, PUTUSAN NO. 217/B/2016/PTTUN.SBYtanggal 30 Juni 2016 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraaMenimbang, bahwa permohonan' banding Penggugat /Pembanding tersebut telah disusul dengan memori banding dariPenggugat

/ Pembanding tertanggal 27 Juli 2016 yang kemudian diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28Juli 2016 dan diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding sesuai SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 28 Juli 2016yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dan oleh karena itumemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 11/G/2016/PTUN.MTR tanggal 22 Juni 2016, yangdimohonkan banding ; " += "Halaman 6 dari 8 halaman, PUTUSAN NO. 217/B/2016/PTTUN.SBY3.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 159/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 2 Desember 2021 yang dimohonkan banding

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

MENGADILI

• Menerima permohonan banding dari Pembanding;
• Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 142/G/2021/PTUN.JKT., tanggal 8 Desember 2021 yang dimohonkan banding;
• Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara No. 166/G/2015/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara ; --------3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.229.000.- (Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).;----------------------------------------------------

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 28/G/2014/PTUN.KPG tanggal 06 Agustus 2015 ; -------------------------------- 3. Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ---------------------

PUT ANNOMOR : 203/B/2015/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat bandingmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa1.MAXIMENUS MBATU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,alamat Desa Tanah Merah, Jalan Timor Raya KM. 19, Kecamatan KupangTengah, Kabupaten KupangNTT ; 2.CAROLINA MBATU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu RumahTangga

RADJA PONO, ST., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Sam Ratulangi Raya, RT. 011,RW. 004, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota KupangSelanjutnya disebut sebagaigeen rie aaseenerononianaeaeieismsemneronieomaeaeenoteaaroas TERGUGATll INTERVENSI / TERBANDING ;PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ;Telah membaca :1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 203/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 1 Desember 2015tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ;2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KupangNomor : 28/G/2014/PTUN.KPG tanggal 6 Agustus 2015 yangdimohonkan banding beserta suratsurat lainnya yang bertalian ; 3.

Tata Usaha Negara Surabaya, kepada kedua belahpihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (inzage) masingmasing diberitahukan dengan surat tertanggal 17 September 2015 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentangkejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dariPara Penggugat / Pembanding, ternyata diajukan sebagaimana diatur dalampasal 123 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

UndangUndangNomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara besertaperaturan perundangundangan lainnya yang bertalian ; MENGADILI:1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :28/G/2014/PTUN.KPG tanggal 06 Agustus 2015 ; 3.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ;-------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 07/G/2014/PTUN.Jpr tanggal 18 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;------------------------------------------------------------------------------------------ Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (

PUTUSANNomor : 25/B/2015/PT.TUN.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, dan memutussengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut, dalam perkara antara ;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG, berkedudukan di JalanJenderal Sudirman, Kelurahan Malawei, DistrikSorong Manoi, Kota Sorong; Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: 1 RIZKY WAHYUDI, SH, Jabatan Kepala SubSeksi Perkara Pertanahan

,Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Konsultan Hukum, beralamat di JalanHal 1 dari hal 8 Put.25/B/2015/PT.TUN.MKSAhmad Yani, Kompleks Ruko Kuda Laut Nomor B7,Kota Sorong, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 27 Juni 2014; Selanjutnyadisebut sebagaiPENGGUGAT / TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;Telah membaca ; 72722 noon nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 25/B/2015/PT.TUN.Mks tertanggal

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapuratersebut telah diajukan permohonan banding oleh Tergugat pada hari selasa tanggal 23Desember 2014 sebagaimana tertulis dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat atauditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura ;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat / Pembanding telahmengajukan Permohonan Banding pada tanggal 23 Desember 2014, sebagaimana terteradalam Akta Permohonan Banding, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata

Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masuk dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimanan diatur dalam Pasal 123 Ayat (1)UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara danmemenuhi syaratsyarat yang ditentukan pada UndangUndang , oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat / Pembandingtersebut secara formal dinyatakan diterima, maka kedudukannya ditetapkan

(Dua ratus lima puluh ribuDemikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 08 April 2015oleh kami ACHMAD ROMLI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta UNDANGSAEPUDIN, SH. MH dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 oleh Majelis Hakim tersebut,dengan dibantu oleh HJ.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Perkara Nomor : 21/G/2019/PTUN.BKL dari Buku Register Perkara Induk Gugatan;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini sebesar Rp. 181.000,- (Seratus Depan Puluh Satu Ribu Rupiah).

PENETAPANNomor: 21/G/2019/PTUN.BKL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu yang ditentukan untuk itu di Jalan R.E.

Syamsul Bahrun Padang KempasBintuhan) 2222222 n nnn n nnn nee nnnSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut :1. Telan membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BengkuluNomor: 21/PENDIS/2019/PTUN.BKL tanggal 20 Februari 2019, tentang LolosDismiSSal;2n2 nono nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn cence nnn nce2.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BengkuluNomor: 21/PENMH/2019/PTUN.BKL tanggal 20 Februari 2019, tentangPenunjukkan Majelis Hakim)3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara BengkuluNomor: 21/PENPPJS/2019/PTUN.BKL tanggal 20 Februari 2019 tentangPenunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;4.

NegaraBengkulu yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;Hal. 3 dari 5 Hal.

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraJo. Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sertaketentuan hukum lainnya yang berkaitan;wn nnnn nn nnn nnn none noon nn nanan anon =e MEN ETAPKAN: 1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat:;2.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semaranguntuk mencoret perkara Nomor 88/G//2022/PTUN.SMG dari registerperkara yang sedang berjalan;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; ------------ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 05/G/2013/PTUN.JPR tanggal 21 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; ---------------------------------------------------- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua

TUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutussengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding yang bersidang di GedungPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 97/Pen/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 30 Agustus 2013 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 05/G/ 2013/PTUN.JPR tanggal 21 Mei 2013 ; 3.

MemoriBanding meskipun telah diberikan kesempatan secara patut menurut hukum ;Bahwa kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telahdiberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirimke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masingmasing pada tanggalO8 Juli 2013 5 oe eeeTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 05/G/2013/PTUN.JPR dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari Selasa tanggal

No. 97/B/2013/PT.TUN.MKSBanding Tergugat/Pembanding tersebut, ternyata tidak terdapat buktibukti atauhalhal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubahputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 05/G/2013/PTUN.JPR tanggal 21 Mei 2013 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Tergugat/ Pembandingsebagai

; MENGADILI:Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 05/G/2013/PTUN.JPR tanggal 21 Mei 2013 yang dimohonkan bandingtersebut ; Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di keduatingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkansebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; --------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 06/G/2013/PTUN ABN., tanggal 16 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut; --------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus

PUTUSANNOMOR: 145/B/2013/PT.TUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yangbersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar diJalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusansebagai berikut dalam sengketa antara : PT. MADAN PUTRA, yang didirikan pada tanggal 30 Mei 1994 sesuaiakta1.

Memori Bandingditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 04 Oktober 2013 dan selanjutnya diberitahukan / disampaikansalinannya kepada pihak Tergugat dan Tergugat I!

No.145/B/2013/PTTUN Mks.atas, maka dimohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar berkenan menerima permohonan banding Penggugatdan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambona quo serta selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya dan menghukum Para Terbandingmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa sampai pada saat perkara a quodimusyawarahkan untuk diputus, pihak Tergugat maupun Para TergugatIl Intervensi tidak mengajukan Kontra

Memori Banding, walaupunkepadanyatelah diberi kesempatan untuk itu ; Menimbang, bahwasebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketatelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage),sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 24 Oktober 2013 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa karena putusan Nomor : 06/G/2013/PTUNABN., tersebut dibacakan dalam

maupun Para Tergugat IIIntervensi/Terbanding yang lain tidak perlu untuk dipertimbangkan lebihlanjut; DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dalam sengketatata usaha negara pada hakekatnya dimaksudkan untuk mengujikeabsahan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara, baikdari segi wewenang, proses maupun substansi; Bahwa namun demikian,dalam perkara a quo pengujian keabsahan terhadap obyek sengketa inHal 13 dari 16 hal Put.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; ------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY tanggal 5 Nopember 2019, yang dimohonkan banding tersebut ; ------------------------------------------------------------ Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah

PUT USANNOMOR : 11/B/2020/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusansebagai berikutdalam sengketa antara : 200""WALIKOTA BLITAR, berkedudukan di JI. Merdeka No. 105, Kota Blitar.

Selanjutnya disebut sebagai : wane nenn nee een nee cen nano ee eens TERBANDING/ PENGGUGAT ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; TeVAF FRMETIAISEGS F mnm mmm mmm me1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :11/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa inidi tingkat banding ; n2 sen nnn nen nnn nner ones cence.

/ Tergugat melengkapipermohonan bandingnya dengan Memori Banding tanggal 12 Desember 2019yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatanggal 12 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding /Penggugat tanggal 13 Desember 2019 dan terhadap Memori Banding tersebutpihak Pembanding / Tergugat pada intinya memohon agar Majelis HakimHal. 4 Put.No: 11/B/2020/PTTUN.SBYTingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBY

tanggal 5 Nopember 2019 : Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat telahmengajukan Kotra Memori Banding tertanggal 6 Januari 2020, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 6 Januari 2020,dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat pada tanggal 6Januari 2020 dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut pihak Terbanding /Penggugat pada intinya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untukmenguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

hanya berdasar pengulangan, dengandemikian tidak perlu dipertimbangkan lagj ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, makaHal. 6 Put.No: 11/B/2020/PTTUN.SBYPembanding / Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaraharus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yanguntuk tingkat banding jumlahnya ditetapbkan

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;---------------------------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G/2013/PTUN.ABN tanggal 16 Oktober 2013 yang dimohonkan banding ;-------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat/Pembanding agar membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

PUTUSANNomor : 07/ B/2014/PT.TUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yangmemeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkatbanding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar, Jl. A.P.

M.Putuhena Poka Ambon ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/LBH.FH/SK/VI/2013, tertanggal 12 Juli 2013 ; selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;Halaman 3 dari 9 hal. Put.

No. 07/B/2014/PTTUN.MKSmembacaSurat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar tanggal 23 januari 2014Nomor : 07/Pen/ 2014/PT.TUN.MKS tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara dalam Tingkat Banding ;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambontanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 12/G/2013/PTUN.ABN ; Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan BeritaAcara Pemeriksaan Persidangan ;Surat surat bukti yang diajukan para pihakdipersidangan ; Surat Permohonan Banding tanggal

No. 07/B/2014/PTTUN.MKSPengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G/2013/PTUN.ABN tanggal 16 Oktober 2013, dalam perkara antara keduabelah pihak tersebut diatas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat ;1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat, berupa surat Walikota AmbonNomor : 420 Tahun 2013 tentang Pemberhentian DenganHormat dari Jabatan Penjabat Raja Negeri

, sematamata hanya berdasarkan berita acara dan suratsurat perkara dari Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tentangperkara ini ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkarabeserta salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 12/G/2013/PTUN.ABN tanggal 16 Oktober 2013, serta suratsurat lainnya yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakimberpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkatpertama

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; --------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2013/PTUN.Mdo. tanggal 23 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; --------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua

PU TUS ANNomor: 146/B / 2013/ PT.TUN.MKS.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding yangbersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar diJalan A.P.

Pettarani No. 45 Makassar, telah mengambil putusan sebagaiberikut dalam sengketa antara ; 0 n nner nnn nnn nn nnnMANUEL ROBERT ISHAK KUMAAT, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempattinggal di Jalan Perumahan Rektor Lingkungan IIRT/RW : /002, Kelurahan Kleak, KecamatanMalalayang, Kota Manado ; Dalam hal ini berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 11/Pen.Kis/2013/PTUN.Mdo tanggal 30 April 2013memberikan kuasa insidentil kepada ERNESTSONDAKH

Daniel Pangemanan, SH,MH ;; Kesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanDosen/PNS, berkantor di Pusat Bantuan Hukum danHak Asasi Manusia (PBH dan HAM) LembagaPengabdian Kepada Masyarakat Universitas SamRatulangi, Jalan Kampus UNSRAT bahu KotaSelanjutnya disebut sebagai wane en nena TERGUGAT/TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarHal 2 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT. TUN.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2013/PTUN.Mdo, tanggal 23 September 2013 ; 3.

untuk mempelajari berkas perkara(inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani olehWakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggalGi Gen 200 yj ects enn SEETENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado Nomor : 14/G/2013/PTUN.Mdo. tersebut diucapkan dalam sidangHal 4 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; --------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 55/G/2014/P.TUN.Mks. tanggal 18 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; ----------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 65/G/2019/PTUN.

PUTUSANNomor : 233/B/2019/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap sengketa antara : KEPALA DESA PURWOKERTO, KECAMATAN NGADILUWIH,KABUPATEN KEDIRI, Tempat kedudukan Desa Purwokerto,Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ; yang dalam hal inidiwakili kuasanya M.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 58/G/2022/PTUN.SRG tanggal 8 Maret 2023 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 56/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 11 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 92/G/2014/PTUN.Mks. tanggal 18 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus

TUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutussengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dalam sengketa antara :SWARTI PARRUNG, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Periode 20142019,bertempat tinggal di Deri Kelurahan/Desa Deri, Kecamatan Sesean,Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi1. A.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 103/Pen/2015/PT.TUN.MKS Perkara Nomor : 103/B/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 8September 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara ini ; 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 92/G/2014/PTUN.Mks. tanggal 18 Mei 2015 ; 3.

kepadaTergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi masingmasing tertanggal 4 JuniMenimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Penggugat telahmenyampaikan Memori Banding tertanggal 23 Juni 2015 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Juni 2015 yang padapokoknya berkeberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebutdengan alasanalasan sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnyaSalinan Memori Banding tersebut

NegaraMakassar tersebut dikuatkan, maka kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yangkalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dikeduatingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkandalam amar putusan dibawah ini ; Memperhatikan dan mengingat akan ketentuanketentuan dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 19Oktober 2015, oleh kami MOH.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 78/G/2015/PTUN.SBY tanggal 10 September 2015 yang dimohonkan banding ; ---------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; --------------------------------------------------------------------------

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkatbanding,yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya di JI.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 22/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Pebruari2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danHaL.3 dari 8 Hal. Perkara 22/B/2016/PT.TUN.SBY.memutus sengketa ini di tingkat banding;2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 78/ G/2015/ PTUN.SBY. tanggal 10 September 2015; 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/PENHS/2016/PT.TUN.SBYtanggal 07 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;4.

; Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 5 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Nopember 2015, memoribanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat /Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Bandingtanggal 9 Nopember 2015 ; Bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 15 Desember 2015 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha

Perkara 22/B/2016/PT.TUN.SBY.Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketatelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masingtertanggal 15 Oktober 2015; =TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 78/G/2015/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkanpada tanggal 10 September 2015 dihadiri oleh Kuasa Tergugat serta tidakdihadiri oleh Penggugat

Perkara 22/B/2016/PT.TUN.SBY.Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturanperaturan hukum lainnya yangterkait dengan perkara ini : 22220 2MENGADILI1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 78/G/2015/PTUN.SBY tanggal 10 September 2015 yangdimohonkan banding ; " =" 23.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;--------------------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/G/2013/PTUN.SBY.

PUTUSANNOMOR : 55/B/2014/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalamperadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa1. WINANGKU PRIHATININGSIH, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat JI. JembsMangliawan, Kec. Pakis, Kabupaten Malang ; 2..,BAGUS ARI WIBOWO, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat JDesa Mangliawan, Kec.

RISKA YOURINA, SH. ; Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beSurabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2013PARA TERGUGAT Il INTERVENSI / PARA TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebutSL 6 1. PenetapanNegara Surabaya Nomor : 55/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Maret 2014 tentang Penunjukan .5 penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut; 20 n enone2.

Tata Usaha Negara Surabaya telahdiberi kKesempatan untuk melihat / mempelajari berkas (inzage) masing masing pada tanggal 18 Desember 2018 ;00TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor: 77/G/2013/PTUN SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 dengan dihadiri olehKuasa Tergugat Il Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya,Tergugat dan tergugat II atau Kuasanya ; 22200Menimbang

Han Ping TjiangMenimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkanputusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakimtingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiriMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untukmemutus sengketa Tata Usaha Negara ini, karenanya putusan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena

dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 oleh kami, DILMAR TATAWI, SH. selaku HakimKetua Majelis, DR.