atasrencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkanpernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan BatiBatimenolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 sampai dengan P7,keterangan pihak terkait dan keterangan saksisaksi dapat dinyatakan telahterbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974jouncto Pasal 7 dan Pasal 8 Perma

Nomor 1Tahun 2019, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5, yang telahdibenarkan oleh anak Para Pemohon dan saksisaksi, maka telah terbuktibahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari Fadillan Akbar binlbramsyah, dan oleh karena itu menurut pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jouncto Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019, ParaPemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan DispensasiKawin

perempuanbernama Tiana Tantri binti Dafik yang keduanya telah berhubungan sangatakrab dan sulit dipisahkan, dan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadihalhal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan keduanya dan dapatberpengaruh buruk terhadap masyarakat sekitarnya;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan diatas dan mengacu pada pasal 16 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kakuasaan Kehakiman juncto pasal 229Kompilasi Hukum Islam dan Perma

pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohonmendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA KecamatanBatu Ampar menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 sampai dengan P7,keterangan pihak terkait dan keterangan saksisaksi dapat dinyatakan telahterbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974jouncto Pasal 7 dan Pasal 8 Perma

Nomor 1Tahun 2019, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5, yang telahdibenarkan oleh anak Para Pemohon dan saksisaksi, maka telah terbuktibahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari Agustina Try Wulandaribinti Tatan Hidayat, dan oleh karena itu menurut pasal 7 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jouncto Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1Tahun 2019, Para Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukanpermohonan

Penetapan No.206/Pat.P/2020/PA.PIhUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kakuasaan Kehakiman juncto pasal 229Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 serta QaidahFighiyyah dalam Kitab Asybah wa al Nadhair halaman 59 yang berbuny!

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.MrbMenimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraitetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa sejak akhir tahun 2015 mulai terjadi perselisihandan pertengkar disebabkan Penggugat menginginkan supaya rumah

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya,sepanjang tidak merugikan Penggugat;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanoa alasan yangsah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 30 Agustus 2015 dan tanggal 9September 2015 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA

danmenyelesaikan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 .RBg dan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdataharus dilakukan Mediasi, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadirsehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetapberusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepadaPenggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, halini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (8) Perma

tidakdalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma

menurut hukum yang berlakuSUBSIDER;Bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugattelah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanyatanpa alasan yang sah meskipun sesuai relaas panggilan Tergugat telahdipanggil secara sah dan patut untuk hadir di muka sidang yang dibacakandimuka sidang;Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 .R.Bg. dan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkaraperdata harus dilakukan Mediasi, namun Tergugat dalam perkara ini tidakpernah hadir di muka sidang, sehingga Proses Mediasi tidak layakdilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorongmendamaikan dengan memberikan nasehat secara sepihak kepada Penggugatagar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, hal inisesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma

tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PA AbMenimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Perma

KepadaPemohon.Atau Apabila Yth Ketua Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohontelah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh oranglain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yangMenimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir , maka upaya mediasisebagaimana maksud Perma

nomor Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapatdilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnyaTermohon 5 229222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn neeMenimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasisebagaimana maksud Perma nomor Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapatdilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnyaTermohon 5 29292922 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nn ne nnn eensMenimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan

bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukansesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuksegala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini danharus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemohon a quo sebagaimanatelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir maka upaya Mediasisebagaimana maksud Perma

veArtinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadapdipersidangan, kemudian ta tidak menghadap maka ia termasukorang yang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejakbulan April 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

o9Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orangyang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telan berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraltetapi tidak berhasil;Hlm. 6 dari 13 halaman.

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.MrbMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, Sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah sejak 2 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihandan pertengkaran anatara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan

akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutupuntuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan ceraigugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasanyang dibenarkan oleh hukum, maka Jawabannya atas gugatan Penggugattidak dapat didengar;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak adapetunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkanketentuan Perma

Perma Nomor1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak dapat terlaksana. Demikian pulareplik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;Surat Bukti :Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya; Penggugattelah mengajukan suratsurat bukti berupa :1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk NIK 3328094107900086tanggal 23102012 atas nama: Penggugat. Bermeterai cukup danHim. 3 dari 13 hlm./Put./No.1896/Pdt.G/2016/PA SlwSALINANtelah dinazegelen.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo.Pasal 130 HIR, tidak pernah dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dantidak pula ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka jawabannyaatas gugatan Penggugat tidak dapat didengar.

permohonan cerai talaknya denganbuktibukti seperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkanTermohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruhorang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya,meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengantidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016pasal 7 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidakdapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;HIm. 5 dari 12 halaman, Putusan No. 192/Pdt.G/2018/PA.MrbMenimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikanPemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTermohon

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Perma

Membebankan biaya Perkara menurut hukum.SUBSIDAIR:Atau apabila majellis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo et bono).Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telahdatang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dantidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadapmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannyatersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.Bahwa, sesuai dengan ketentuan PERMA

G/2015/PA JTBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatuyang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaanperkara ini.Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akandisampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan danakhirnya mohon putusan.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun2008, para pihak diperintahkan

untuk melakukan mediasi, namun karenaTermohon tidak hadir, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan.Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehatkepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil (vide pasal 82 (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 jo pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2008.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka Pemohon danTermohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belumpernah

No. 257/Pat.G/2019/PAKdgTgl. 03 September 2019sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi (1)Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak,Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengantidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016pasal 7 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidakdapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, laludibacakanlah

/Pat.G/2019/PAKdgTgl. 03 September 2019untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud pasal 19 huruf (6) dan (f) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975serta pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usahaperdamaian sesuai dengan Perma

Pasal132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1Tahun 2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis HakimHal. 6 dari 13 halamantelah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (faazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang

tidak pula menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatanPenggugat tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Tsm1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugatyang

lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugathadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dantidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnyaHalaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA Ab.tanoa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 Agustus2015 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan,tidak hadir;Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA

PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam setiap perkaraperdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi karena Tergugat dalam perkaraini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akantetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong, mendamaikan denganmemberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suamiHalaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA Ab.isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma

yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentangpelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; serta pasal116 huruf (f) kepres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma

pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohonmendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA KecamatanTambang Ulang menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukupuMUTr,Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1sampai dengan P.7,keterangan pihak terkait dan keterangan saksisaksi dapat dinyatakan telahterbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974jouncto Pasal 7 dan Pasal 8 Perma

Nomor 1Tahun 2019, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5, yang telahdibenarkan oleh anak Para Pemohon dan saksisaksi, maka telah terbuktibahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari Senny Agustina bintiAgus Wardoyo, dan oleh karena itu menurut pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jouncto Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019,Para Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonanDispensasi

Penetapan No.317/Pat.P/2020/PA.PIhUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kakuasaan Kehakiman juncto pasal 229Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 serta QaidahFighiyyah dalam Kitab Asybah wa al Nadhair halaman 59 yang berbuny! :Lv JinArtinya : Kemadharatan itu harus dihilangkan;dan tabir dalam Kitab Al Fighu al Islami wa Adillatunhu Juz VIII halaman 32yang berbunyi :ol clo Jl ely Sal spol E gS) WS USL!

Pasal 132ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidanganmaka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk HakimMediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikandengan cara menasehati Pemohon agar berbaik kembali dengan Termohon,tetapi tidak berhasil ;Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka prosesmediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana dikehendaki PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 yang telahdisempurnakan dengan PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang mediasi;Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa oleh

PA.Prm.meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita PenggantiPengadilan Agama Pariaman , maka Termohon harus dinyatakan tidak hadirsedangkan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum,maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg. perkara ini dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek );Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, makaupaya damai melalui majelis dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154ayat 1 RBg. dan pasal 7 ayat 1 PERMA

Nomor 1 tahun 2008 yangdisempurnakan dengan PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapatdilaksanakan, namun majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agarberbaik kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon kurang patuh kepadaPemohon dan Termohon sering membantah perkataan Pemohon apabilaPemohon mengajak untuk tinggal bersama di rumah Pemohon , Termohonkurang menghargai dan kurang patuh pada

Pasal132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1Tahun 2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis HakimHal. 6 dari 13 halamantelah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telan membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang

Penetapan Nomor 117/Padt.P/2021/PA.SgtaMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang sendiri di persidangandan telah menghadirkan anak para Pemohon dan calon istrinya, dan wali daricalon istri anak Para Pemohon dan Hakim telah memberikan nasihat kepadapihakpihak tersebut mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspekdan akibatnya yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat(1) dan (2) PERMA

duduk perkara ini;Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeteraicukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat buktitersebut telan memenuhi syarat formil, oleh karenanya dinyatakan terbuktibahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan AgamaSangatta, oleh karena itu Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat PERMA

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sangatta;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Fotokopi Kartu Keluargaatas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaiakta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuaidengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, karenaitu. terobukti bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung dari paraPemohon, karena itu Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERMA