dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 UndangUndang No. 8 Tahun 1981 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak danTerdakwa tetap dilepaskan

berdamaimenyelesaikan perkara perdata tersebut dan bila tidak tercapaisupaya diselesaikan secara perdata dan dibawa ke Pengadilanmencari yang paling berhak atas lahan atau areal dimaksud;13Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan NegeriKisaran Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN.Kis tanggal 20 Juni 2016 tidak dapatdipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadiloan Tinggi Medan akanmengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah iniMenimbang, bahwa oleh karean terdakwa dilepaskan

No. 1435 K/Pid/2016Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepadanegara;Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, UndangUndang Nomor : 48Tahun 2009, UndangUndang

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupunguna mengatasi masalah sosial seperti misalnya masalahpengangguran dan lainlain ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapatbahwa, meski perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakankepadanya sudah terbukti namun perbuatan yang terbuktitersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, makaoleh karena itu seSuai dengan ketentuan Pasal 191 (2)Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) ~~ terdakwaharuslah dinyatakan dilepaskan

.: Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan padadiri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupembenar maka tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Hukum.: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat: 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Mayon Kompi MarkasTmt bulan Januari 2018 s.d Maret 2018 an.

Pasal 1 UndangundangNomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991serta sebagaimana tersirat di dalam alQuran surat alRuum ayat 21 ;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon,ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan

dimintakanpertanggungjawaban pidana in casu adanya PEBRENGAT SAMOSIR sebagaimanadisebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwadan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaanternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dudukkejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yangmenunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupunalasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan

pengertianpenggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 yang mempunyaikarekteristik tersendiri karena persyaratannya harus dilakukan oleh orangyang mempunyai hubungan kerja serta bertanggungjawab atau orangmenerima upah ;Judex Facti salah menerapkan hukum dan tidak cukup pertimbangan(Onvoldoende Gemotiveerd) karena implementasi Pasal 374 KUHPmerupakan penggelapan dalam jabatan yang menitikberatkan mengenaiadanya hubungan kerja antara karyawan dan majikan di dalam perkaraTerdakwa tidak dapat dilepaskan

WihartaKarya Agung yang haknya akan dilepaskan, tidak menetapkan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang bertugas menilai / menaksir harga tanah,tidak menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT.15Wiharta Karya Agung dan harga transaksi pasaran tanah yang beradadisekitar lokasi untuk menentukan harga besaran ganti rugi, bertentangandengan Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang pengadaantanah untuk kepentingan umum, telah memperkaya diri sendiri atauorang lain yaitu Agung

(dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh) m2yang telah diterlantarkan dan dilepaskan haknya sehinggaseharusnya menjadi tanah negara.

WihartaKarya Agung yang lahannya ditelantarkan tidak sesuai dengantujuan pemberian HGU dan haknya akan dilepaskan, selaku ketuaP2T telah memerintahkan Daddy Haryadi,SH selaku Sekertaris P2T,untuk mengakomodir terhadap keinginan Agung Rijoto dalammusyawarah penentuan harga ganti rugi tanan HGU seluas 9,4 Hayang direvisi menjadi 9,7 Ha .

Wiharta Karya Agung, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yaitu karena terdakwa selaku ketua panitia pengadaan tanahtidak melakukan Inventarisasi / penelitian terhadap status tanah HGU milik PT.Wiharta Karya Agung yang haknya akan dilepaskan, tidak menetapkanLembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang bertugas menilai / menaksir hargatanah, tidak menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan milikPT.

Patah dan tidak ada catatan dilepaskan kepada PT.CAHAYAHIJAU TAMANINDAH dan melakukan pemeriksaan terhadapbidang tanah a quo apakah tanah yang dimohon sesuai denganpermohonannya, letak bidang tanahnya apakah telah terpasang tanda batas(patok), bagaimana keadaan tanahnya, apakah tanah pertanian, tegalan atautanah pekarangan dan untuk memeriksa apakah tanah tersebut dalam keadaansengketa atau tidak sengketa ; Bahwa hasil pemeriksaan bidang tanah tersebut dituangkan dalam RisalahPanitia Pemeriksaan

almarhum)334memiliki tanah bekas Hak Yasan / Hak Milik Adat yang tercatat dalam Buku LetterC Desa Laban Petok Nomor 129 : e Persil 6a klas S.IV luas + 2.680 M2 ; e Persil GL.S luas + 5.770 M2 ; e Persil 1 klas D.IV luas + 2.600 M2 ;Bahwa tanah persil 6a klas S.IV luas + 2.680 M2, persil GL.S luas + 5.770 M2 danpersil 1 klas D.IV luas + 2.600 M2 yang terletak di Desa Laban, KecamatanMenganti, Kabupaten Gresik tersebut diatas berdasarkan catatan dalam Buku LetterC Desa Laban tidak pernah dijual atau dilepaskan

Patah telahmelepaskan hak atas tanah untuk menjadi tanah negara dan kemudian dapat diberikanhak kepada Penggugat, sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor 594.04/74/403.84/1995 tanggaltanggal 26 September 1994, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal3 Desember 1975 Nomor Ba 12/108/12/1975 (Bukti P2) ; Menimbang, bahwa dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut telahdisebutkan bahwa tanah yang dilepaskan oleh Patah a/w Mistar

:Kepala Badan Pertanahan;o Wakil Sekretaris II :Kepala Bidang P2AT pada Dinas PLTR;o Anggota : Kepala Bidang Pemerintahan UmumSekretaris Daerah;Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah;Dinas / Instansi terkait ;Camat setempat;Kepala Desa setempatTugas Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut:a.b.Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat;Mengadakan penelitian dan inventarisasi bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yanghaknya akan dilepaskan

atau diserahkan ;Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen= yangmendukungnya ;Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksudpada huruf a dan c ;Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atautanaman dan/atau bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah dariLembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yangbertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau bendabena lain yang berkaitan

Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik hak yang dilepaskan ataudiserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/ataubesarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yangdititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari InstansiPemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan TanahKabupaten/Kota sebagai saksi ;c.

Mengadakan penelitian dan inventarisasi bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya ;4. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimanadimaksud pada huruf a dan c ;5.

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah,bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannyadengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yangmendukungnya ;3s Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan ;4.

No.749 K/PID/2009Bahwa berdasarkan bukti surat nomor 079/WNT/1975 yaitu berupa suratpernyataan pelepasan hak ,tanah gogolan tersebut oleh para pemiliknyatelah melepaskan haknya dengan menerima penggantian ganti rugi dariYayasan dharma Propinsi Jawa Timur, dan sesuai bukti menyatakan hakatas tanah yang telah dilepaskan petani tersebut akan menjadi tanahnegara yang di berikan kepada Yayasan Dharma untuk kepentingan Drs.Moelyadi Sumoharjo dengan kawankawan 56 orang, (bunyi selengkapnya vide Akta Pelepasan

Soetomo.sebab tanah tersebut telah terlebih dulu menjadi Tanah Negara karenatelah dilepaskan hak miliknya oleh 11 petani kepada Yayasan dharmaPropinsi Jawa Timur (Sesuai dengan Pasal 21 Jo. Pasal 27 UU No 5Tahun 1960 tentang UUPA). Sementara yang berhak untukmensertifikatkan tanah tersebut menjadi sertifikat Hak Guna Bangunanatau Hak milik adalah badan hukum yaitu Yayasan Dharma PropinsiJawa Timur. Hal ini sudah jelas tanah sengketa tersebut adalah milik dariYayasan Dharma ; dan apabila Drs.

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut;Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumdibacakan di depan persidangan, Para Terdakwa menyatakan telahmengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, bahwadiri merekalah yang dijadikan subjek hukum pelaku tindak pidananya,selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini,pengadilan tidak menemukan adanya kekeliruan mengenai orangnya atausubjek hukumnya ataupun alasanalasan lain yang menyebabkan ParaTerdakwa dapat dilepaskan

dalam dakwaan Primair;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, makadakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa, terbukti telahmemenuhi seluruh unsurunsur pasal dakwaan Primair, hal manadidasarkan pada adanya alatalat bukti yang sah, serta pada saat ParaTerdakwa melakukan perbuatan tersebut, mereka dalam keadaan sadar,sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasanalasanyang dapat mengakibatkan Para Terdakwa, dapat dilepaskan

tas;Bahwa pada waktu Para Terdakwa ditangkap di Jenggolo Terdakwamenyerahkan diri ke warga, terdakwa sempat sembunyi di tempat tinggalnya;Bahwa waktu itu Wijaya dan Yulio ditangkap warga lalu Yulio dibebaskan;Bahwa pada waktu para Terdakwa ditangkap ditemukan HP milik Firdah;Bahwa HP milik Firdah tersebut ditemukan karena diserahkan oleh Wijaya;Bahwa pada waktu itu Terdakwa Wijaya keluar langsung menyerahkan diri,sedangkan terdakwa Yulio oleh warga dimintai keterangan setelah ituterdakwa Yulio dilepaskan

, sedangkan Terdakwa Wijaya tetap disitu;Bahwa mengapa Terdakwa Yulio dilepaskan saksi kurang tahu, tapi Yuliobukan warga asli situ;Bahwa pada waktu mengejar Para Terdakwa ada kecelakaan di Jenggolo,yang kecelakaan Pak Romi jatuh dari sepeda motor karena ditendang olehYulio, saksi tahu kejadian waktu pak Romi ditendang, saksi tahunya dariwargaBahwa keadaan pak Romi sekarang katanya sempat operasi;Bahwa HP yang diambil para Terdakwa tersebut milik Firdah;Bahwa Para Terdakwa tidak ada jjin untuk mengambil

Sukini tidak termasuk tanahyang dilepaskan dan dimohonkan hak sebagaimana dalam SertipikatHalaman 19 dari 33 Perkara Nomor 207/PDT/2016/PT SBYa quo, dan Penggugat juga tidak mempunyai hubungan hukum dengantanah dimaksud dalam Surat Tanda Hak Milik No. KalAgr.665.HmI60atas nama Boediarto P. Prapto, oleh karena itu Penggugat tidakmempunyai kepentingan terhadap Sertipikat Hak Pakai No. 26/Kel.Pagesangan atas nama Pemerintah Kota Surabaya tersebut;7.

Hm/60 atasnama Waidi P Sukini tidak termasuk tanah yang dilepaskan dandimohonkan hak sebagaimana dalam Sertipikat a quo, dan Penggugat jugatidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah dimaksud dalam SuratTanda Hak Milik No. Ka/Agr.665.Hm/60 atas nama Boediarto P. Prapto, olehkarena itu Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap SertipikatHak Pakai No. 26/Kel. Pagesangan atas nama Pemerintah Kota Surabayatersebut;5.

tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertamabahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantndak pidana penipuan, tetapi Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwahubungan hukum antara saksi Andreas dan Terdakwa merupakan hubungankeperdataan;Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwabukan merupakan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasar Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Terdakwa harusdilepas dari tuntutan hukum;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan

dari tuntutan hukum sesuaidegan Pasal 97 KUHAP, Terdakwa harus direhabilitasi yaitu harusdipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya;Menimbang, karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum maka biayaperkara harus dibeBankan kepada negara;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriDemak, mengesampingkan pembuktian unsurunsur Dakwaan Kesatu Pasal378 KUHP atau Kedua dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diperiksa didepan persidangan di Pengadilan

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua riburupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa melaluipenasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepadaMajelis Hakim agar terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutanpidana Jaksa Penuntut Umum karena perkara ini adalah masalah perdata hutang piutangantara terdakwa dengan saksi Ir.H.

H.Priyanto (selaku pembeli) menginginkanTRI Hardiyatmo ( terdakwa selaku penjual )dan keluarganya segera meninggalkan rumahyang sudah dibelinya maka ia harus menempuh jalur perdata dengan mengajukan gugatanke pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas ,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umumterbukti tetapi oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatanperdata maka dengan demikian Terdakwa haruslah dilepaskan

Tercatat Obyek sengketa adalah Surat KeputusanWalikota Makassar No. 529.2/1037/Kep/X/2011, sedang kenyataannya WalikotaMakassar tidak pernah mengeluarkan surat Keputusan No.529.2/1037/Kep/X/2011 dalam penjelasan Suratnya tertanggal 27 Agustus 2012No. 593/977/T.Pem/VIIV2012. tentang penjelasan status tanah menyatakantanah tersebut telah dialihkan dan dilepaskan oleh Pemerintah Kota Makassarkepada Saudara Ahmadi Alwi (Ahli Waris Makkasau Alwi) sebagai penerimaHak atas tanah tersebut (Bukti Novum 8

Kancil Utara No. 64 Makassar, penjelasan surat menyatakantanah tersebut telah dilepaskan kepada Ahmadi Alwi berdasarkan SuratKeputusan Walikota Makassar Nomor. 592.2/1037/Kep/X/2011 tanggal 20Oktober 2012 dan oberita acara pelepasan tanah Nomor592.2/183/BA/HK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;24.Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Abd. Kadir Patwa dengancara menempel pengumuman di Obyek tanah JI.

seluruh dakwaan dan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umumterhadap Terdakwa FIKKI SIDHARTA adalah Batal Demi Hukum (nietig) ;4.3 Menyatakan perbuatan Terdakwa FIKKI SIDHARTA terbukti mempunyaikewajiban penyelesaian pembelian kayu logs milik Pelapor yang belumterlunasi, akan tetapi perbuatan Terdakwa FIKKI SIDHARTA tersebut bukanmerupakan perbuatan Pidana ;4.4 Membebaskan oleh karenanya, Terdakwa FIKKI SIDHARTA dari segaladakwaan (vrijspraak) atau setidaktidaknya Terdakwa FIKKI SIDHARTA tersebutdi atas, dilepaskan

adalah hubungan hukum keperdataan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas, maka terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana telahdidakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya, akan tetapi perbuatanterdakwa tersebut bukanlah perbuatan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Terdakwa haruslah dilepaskandari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan

berartipertarungan berakhir draw;e Bahwa cara permainan sabung ayam dilakukan dengan cara ayam yang akan diadudi taruh di masingmasing kurungan kemudian MADI dan GUNAWAN selakutukang banyon menyiapkan ayam adunya dengan menyeka badan ayam, memberminum dan membersihkan lender pada tenggorokan ayam sambil menungguSAJAD selaku timer member abaaba pertarungan dimulai dan setelah SAJADmemberikan abaaba kemudian MADI dan GUNAWAN memposisikan masingmasing ayam aduan secaraberhadapan sampai ayam siap, setelah itu ayam dilepaskan

sabung ayam yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebutdilakukan dengan cara ayam yang akan diadu di taruh di masingmasing kurungankemudian MADI dan GUNAWAN selaku tukang banyon menyiapkan ayamadunya dengan menyeka badan ayam, member minum dan membersihkan lenderpada tenggorokan ayam sambil menunggu SAJAD selaku timer member abaaba pertarungan dimulai dan setelah SAJAD memberikan abaaba kemudian MADI danGUNAWAN memposisikan masingmasing ayam aduan secara berhadapan sampaiayam siap, setelah itu ayam dilepaskan