danTermohon juga mempunyai financial advisor/Penasehat Keuanganyang telah menghitung kemampuan bayar Termohon kepada ParaPemohon yaitu sebanyak 12 Termin yang mana pelaksanaanpembayarannya dilakukan setiap 2 bulan sekali, sehingga apabilaTermohon mendasarkan penundaan pembayaran termin ke 5 tersebutdikarenakan Pandemi Covid 19 dan Termohon terhalang melakukanpembayaran karena Perbankan tidak beroperasional dikarenakanadanya Penarikan uang/rush money besarbesaran sehingga BankIndonesia mengambil kebijakan

jugamempunyai financial advisor/Penasehat Keuangan yang telahmenghitung kemampuan bayar Termohon kepada Para Pemohonvant Ssebanyak 12 Termin yang mana pelaksanaan pembayarannya dilakukan setiap 2 bulan sekali, sehingga apabila mendasarkanPe of a (ma pembayaran termin ke 5 tersebut dikarenakan Pandemiyf BovidA Porhenken tidak beroperasional dikarenakan adanya Penarikang dan Termohon terhalang melakukan pembayaran karenaYe, aanigaugh money besarbesaran sehingga Bank IndonesiaSy he on gt 2SS cn,4mbil kebijakan

M/3/HK.04/III72020 tentang PerlindunganPekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahandan Penanggulangan Covid19, Termohon harus menghentikan seluruhaktifitas perkantoran demi mencegah mewabahnya virus Covid19, faktatersebut juga membuktikan Keadaan Kahar terkait Covid19 sebagaiPandemi yang mengakibatkan perubahan peraturan Perundangundangan dan perubahan kebijakan Pemerintah.PB Bahwa ebih lanjut sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khususaril sh Z Ibuketa Jakarta Nomor 361 Tahun

Asas Kepastian HukumBahwa Tergugat telah mempertimbangkan asas kepastianhukum dimana Tergugat mengutamakan landasan ketentuanperaturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahanyang telah diuraikan secara kongkrit dalam jawaban Tergugat.b.

ahlimelihat ada yang salah dalam norma UU ASN khususnya pasal 87 ayat (4)huruf b tetapi kurang lengkap, dia kondisional artinya ditambahkan frasamisalnya apabila hakim tipikor memberikan hukuman tambahan pencabutanhak untuk menjadi PNS; 222 2n eneBahwa putusan yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (4) huruf b yaitu apabilayang dirujuk dalam kasus ini putusan tipikor maka harus mengikuti, kecualimerujuk putusan lain lagi; Bahwa yang dilakukan Bupati bukan diskresi, tetapi beleidsregal atauperaturan kebijakan

Yang menjadirujukan kita sebagai orientasi tujuan akhir dari kebijakan hukum adalah nilaiHalaman 30 dari 44 Halaman Putusan No. 95/G/2019/PTUNKPGnilai knususnya nilai kKeadilan. UU hanya pedoman untuk mencapai keadilanitu. Kapan diterapbkan asas? Bukan hanya soal kekosongan hukum, yaituapabila terjadi problem, yang paling mudah mengikuti yurisprudensi, yanglebih sedikit membutuhkan pemikiran adalah penerapannya menjabarkan asasyang lebih tinggi. Peradilan TUN membuka dua kemungkinan itu.

memenuhi kewajibannya karena kondisiperekonomian yang lesu dan posisi Penggugat berada di Negara Australia;Bahwa Tergugat pada tanggal 14 Mei 2019, mengirimkan surat Peringatanlll/Terakhir kepada Penggugat, yang menegaskan agar Penggugat melunasiselurun tunggakan kreditnya paling lambat tanggal 22 Mei 2019, danterhadap surat Peringatan Ill/terakhir ini pun Penggugat tidak mampumemenuhinya;Bahwa sejak adanya pandemi covid19, Penggugat berada di NegaraAustralia, dan kesulitan kembali ke Indonesia karena kebijakan

nilai jaminan danmenetapkan harga limit lelang sebesar Rp. 12.370.000.000, (duabelas milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);31.Bahwa Tergugat secara melawan hukum menetapkan berlakunya bungadan denda setiap hari/oulan yang diketahui pada tanggal 13 April 2021, totalkewajiban Penggugat menjadi Rp. 13.882.261.775,04 (tiga belas milyardelapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuhratus tujuh puluh lima koma nol empat);32.Bahwa secara nyata dan formil, Tergugat menetapkan kebijakan

ataskebijakan/perbuatan hukum Tergugat yang telah melakukan lelang jaminankredit secara melawan hak dengan menurunkan nilai limit lelang jaminanmilik Penggugat secara sepihak dan tanpa sepersetujuan Penggugat (Secaramelawan hukum), yang merupakan bentuk perbuatan curang yangmerugikan hak dan kepentingan Penggugat, oleh karenanya sangatberalasan menurut hukum bila perbuatan Tergugat tersebut dinyatakansebagai perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan batal dan tidakberkekuatan hukum;34.Bahwa kebijakan

umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen vanbehoorlijk bestuur / the general principles of good administration), khususnya azaskepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 1 UndangundangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengatur bahwa "yang dimaksuddengan 'asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilandalam setiap kebijakan

PP 28/2005 merupakan ketentuan yang memaksa yangmenurut hukum administrasi negara bersifat limitatif atau tidak dimungkinkanadanya kebijakan diskresi; 3 Bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama pada perkara tagihan BHPIPSFR untuk Tahun Pertama sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor: 49/G/2011/PTUN.JKT tanggal 14 Juni 2011, serta Penetapan Penundaan Nomor : 49/G/2011/PTUN.JKT tanggal 14 Juni 2011 adalah terhadap Keputusan TUN yangberbeda dengan Objek Sengketa sehingga tidak dapat mengecualikan kewajibanTergugat

Perlu menjadi perhatianMajelis sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tindakan Tergugatmerupakan pelaksanaan dari kewajiban hukum di bidang keuangan negarayang tidak memberikan ruang bagi dilakukannya diskresi atau kebijakan ;5.

Dan Asas Akuntabilitas;Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di dalam BAB Il pada Pasal 2menegaskan Penyelenggara kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkanpada asas:Kepastian hukum;Profesionalitas;Proporsionalitas;Keterpaduan;Delegasi;Netralitas;Akuntabilitas;Efenktif dan efiesien;Keterbukaan;Nondiskriminatif;Persatuan dan kesatuan;Keadilan dan kesejahteraan;danm. n.KesejahteraanBahwa merujuk pada Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia No.28TATOO

Indonesia No.11 Tahun 2017 dan berakibat hilangnya hakhak kepegawaian Penggugat;Bahwa oleh karena tidak ada usulan Pyb kepada PPK dalam prosespenerbitan Objek Sengketa, maka tidak dapat dihitung hari kerja prosespenetapan Objek Sengketa hal ini nyatanyata bertentangan dengan Pasal266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017;Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di dalam BAB Il pada Pasal 2menegaskan Penyelenggara kebijakan

2010, tanggal 22 Maret 2010 ;Foto kopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNo. 0004/KV/V1/21213/KEP/2008, tanggal 6 Oktober 2008 ;Foto kopi Surat dari Badan Kepegawaian Daerah No. 822.456/BKD/2018, tanggal 2 Januari 2018, Perihal : Kenaikan Gaji ;Foto kopi Keputusan Depsrtemen Pendidikan dan Kebudayaan No: 32277/A2/KP/1998, tanggal 17 Pebruari 1998 ;Foto kopi Piagam Penghargaan Lembaga Penjamin MutuPendidikan Sumatera Utara No. 22379/C21/LL/2004 ;Foto kopi Piagam Penghargaan Lembaga Kebijakan

Bahwa atas proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk Bandara baruyang berkaitan dengan Kebijakan dari Para Termohon Keberatan, yangtidak memberikan ganti kerugian terhadap usaha Petani Tambak antara lainHalaman 6 dari 39 hal. Put.

ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), bahwaberdasarkan UndangUndang tersebut Pemerintah Kabupaten Kulon Progotelah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Keciltahun 2014 2034 (merupakan pelengkap dari Peraturan DaerahPemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012) yang terdapatpada Pasal 6 yang berbunyi RZWP3K Kabupaten berkedudukan: a.melengkapi RTRW Kabupaten; dan b. bersama dengan RIRW Kabupatensebagai instrumen kebijakan

kelanjutan pembangunan BandarUdara Baru Yogyakarta di Kulon Progo akibat besarnya belanja anggaranyang tersedot pada tahap pembayaran ganti kerugian tanah dalamproyek ini, hal ini juga akan berdampak buruk dan negatif bagi sejumlahratusan proyek strategis nasional lainnya yang sedang berjalan dan turutmenjadi beban anggaran Negara dalam APBN Tahun Anggaran 2016 ini(yang dalam keadaan/kondisi defisit);Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates telah mempengaruhisemangat perjuangan pihakpihak pemangku kebijakan

No. 13 tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan daerah, disebutkan bahwa :Ayat (1) : Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangandaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a,berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepaladaerah menyusun kebijakan dan mengkordinasikanpenyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasukpengelolaan keuangan daerah;Ayat (2) :Sekretaris daerah selaku kordinator pengelolaan keuangandaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugaskordinasi dibidang :a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ;b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barangdaerah ;Cc. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahanAPBD ;d. penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;e. tugastugas pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabatpengawas keuangan daerah ;f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD;Hal 7 Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2014/PT

(Pertama) sampaikansebagaimana B1 sampai dengan B 15, akan Tergugat I (Pertama) buktikanpada saat sidang dengan agenda sidang Pembuktian ;Terhadap posita dan petitum Penggugat, dapat Tergugat I (Pertama) tanggapi, sebagaiberikut : 202220 a Bahwa, sehubungan dengan terjadinya perkara ini sebagaimana posita Penggugat,Tergugat I (Pertama) telah mengambilalih sepenuhnya penanganan terhadappermasalahan Penggugat dari PT Kencana Internusa Artha Finance kantorcabang Yogyakarta ;Bahwa, segala tindakan, kebijakan

Yogyakarta ;2 Bahwa, Tergugat II (Kedua) merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PT Kencana Internusa Artha Finance yang berlokasi diJakarta sebagai kantor pusat ;Halaman 27 dari 51 halaman Putusan No.05/G/2013/PHI.Yk.3 Bahwa, sehubungan dengan terjadinya perkara ini sebagaimana positaPenggugat, Tergugat II (Kedua) telah menyerahkan sepenuhnya kepada PT Kencana Internusa Artha Finance kantor pusat untuk dilakukanpenanganan terhadap permasalahan Penggugat ; Bahwa, segalatindakan, kebijakan

Tergugat I merupakan satu kesatuan yang tidak dapatdipisahkan dengan PT Kencana Internusa Artha Finance Yogyakarta sebagai cabang diYogyakarta (Tergugat II) ; Menimbang, bahwa dari bukti dan fakta dipersidangan bahwa perbuatan hukummengenai Perjanjian kerja waktu tertentu, surat pengangkatan karyawan tetap, suratperingatan III dan Surat pemutusan hubungan Kerja dilakukan oleh Tergugat I denganPengeugat ; Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim, Tergugat II adalah sebagaicabang sebagai pelaksana kebijakan

Tidak dapat diterima;Bahwa Tergugat yang dalam hal ini sebagai Komisaris Utamaseharusnya melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusanjalannya Perseroan, bukan melakukan Perbuatan Melawan Hukumdengan melaksanakan audit sepihak dan melaporkan Penggugat kePolrestabes Surabaya dengan Laporan Polisi nomor : LP/ B/ 894/ X/2019/ JATIM/ RESTABES SBY;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan apayang dilakukan oleh Mei Suryawan (/n casu Tergugat) selakuKomisaris Utama di PT.

,Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebutdimungkinkan oleh Undang Undang sebagaimana dalamUndang Undang No 40 tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas Pasal 108 ayat (1):Pasal 108(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasanatas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan padaumumnya, baik mengenai Perseroan maupun usahaPerseroan, dan memberi nasthat kepada Direksi.

memberikan data atau keterangan tersebut. (5) Permohonanuntuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonanpemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harusdidasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik. (6) Ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutupkemungkinan peraturan perundangundangan di bidang pasar modalmenentukan lain.Menimbang, bahwa Pasal 108 (1) (UU No. 40 tahun 2007) DewanKomisaris melakukan pengawasan atas kebijakan

Btm.25.26.27.Kebijakan Sistem Ujian Online yang diterapkan di Universitas Putera Batammengacu kepada :a) Undangundang Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012.b) Sesuai PP nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturanPemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan, dimana pada pasal 58f ayat (2) bahwa Otonomi Perguruan tinggisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kewenangan rektor,ketua atau direktur menentukan secara mandiri satuan pendidikan yangdikelolanya.c

(salinan Surat Pernyataan terlampir) ;Upaya yang sudah dilakukan terhadap mahasiswa tersebut adalah ;a) Mengumpulkan mahasiswa yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut danmensosialisasikan maksud dari kebijakan ujian Online / Digital ;b) selesai pelaksanaan ujian (sete;ah nilai ujian terbit / KHS) diberikan waktuuntuk verifikasi selama 7 (tujuh) hari kerja, dimana bagi mahasiswa yang tidaksetuju dngan hasil ujian dapat menemui bagian akademik untuk dilihatkan hsilujian, dengan terlebin dahulu

Asas Kepastian Hukum :Halaman 8 dari 43 HalamanPutusan Perkara Nomor 24/G/2017/PTUN.BNApenjelasan pasal 3 angka 1 Undang undang No. 28 Tahun 1999menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukumadalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Kantor Camat agar H.T.Halaman 18 dari 43 HalamanPutusan Perkara Nomor 24/G/2017/PTUN.BNAArbet Banta diberhentikan dari Keuchik karena selama menjadiKechik dalam menjalankan tugasnya ada beberapa pelanggaranyang tidak sesuai dengan adat istiadat dan tata pemerintahanyang baik antara lain: Cenderung arogan dalam memberi pelayan kepadamasyarakat dan tidak mencerminkan perilaku sebagaipemimpin; Dalam melaksanakan pembangunan gampong seringtidak menghargai hasil kepuusan musyawarahgampong; Penyelewengan kebijakan

, mengeluarkan suratbersifat individu, tanpa msyawarah dan kross cek; Tidak transparan dalam pengelolaan dana gampongdan tidak ada pertanggung jawaban pengelolaan danagampong tahun 2016; Selama 16 (enam belas ) bulan menjadi Kechik sudahbeberapa kali disidangkan oleh oleh aparatur Gampongterkait perselisihan dengan masyarakat; Dalam mengambil kebijakan sering mengabaikan atautidak melibatkan aparatur Gampong terutama TuhaPeut Gampong, yang bermuara pada pengunduran di 8(delapan) orang tuha peut;

Bahwa kebijakan Dinas Pekerjaan Umum mengeluarkan proyek dengancara penunjukan telah merugikan Penggugat dan beberapa DirekturPelaksana Proyek yang lain. Untuk menghindari kerugian yang lebih besardan bertambahnya orangorang Direktur PT yang tertipu akibat perouatanTergugat tersebut, maka beralasan hukum jika segala hal ini yangmengeluarkan proyek secara penunjukan dihentikan sekarang;9.

Pemeriksaan Setempat (PS) dan tentu saja atas dasar keyakinanyang muncul dari hati nurani Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang akankebenaran dan keadilan serta merupakan bentuk konkret pengejawantahanpada rasa dukanya para 26 warga anggota masyarakat Kota Bontangbeserta keluarganya (dalam kasus yang sama) yang sudah mengorbankanapa yang mereka miliki guna turut mendukung program pembangunankotanya dengan penantian yang panjang dari mereka yang masih hidupakan munculnya keajaiban dalam bentuk kebijakan

Kebijakan Korwilcam Pendidikan : 32 Peserta Didik.c. Peserta Didik tinggal kelas : 5 Peserta Didik Bahwa kemudian terhadap Peserta Didik Baru tersebut Terdakwa selakuPenanggungjawab Panitia Penerimaan Peserta Didik dan juga selaku KepalaSekolah meminta kepada Panita Penerimaan Peserta Didik agar diberitahukankepada orang tua atau wali murid Peserta Didik agar menjahit baju seraga diPenjahit Nia di Jalan Tribata dengan baju seragam sebanyak 5 (lima) pasangseragam sekolah diantaranya :a.

Kebijakan Korwilcam Pendidikan : 32 Peserta Didik.c. Peserta Didik tinggal kelas : 5 Peserta DidikBahwa kemudian terhadap Peserta Didik Baru tersebut Terdakwa selakuPenanggungjawab Panitia Penerimaan Peserta Didik dan juga selaku KepalaSekolah meminta kepada Panita Penerimaan Peserta Didik agar diberitahukankepada orang tua atau wali murid Peserta Didik agar menjahit baju seraga diPenjahit Nia di Jalan Tribata dengan baju seragam sebanyak 5 (lima) pasangseragam sekolah diantaranya :a.

Kaedah fightyah yang terdapat dalam Kitab alAsybah wa anNazhair,halaman 83, karangan Jalaluddin alSyuyuthi, yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:drLeal byie dic J) ule ALY) 4 paiTerjemahnya: Kebijakan pemerintah terhadap masyarakat harus berorientasikemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar tersebut diatas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkanketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang

sekurangkurangnya telah mencapaitingkat hajiyah, sebagai alternatif terakhir untuk memelihara supaya tidak terjadikemudaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa permohon cerai talak yang diajukan oleh Pemohontelah beralasan secara syar,Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan olehPemohon telah beralasan secara syar, maka guna menegakkan kesaksiandalam peristiwa talak dan mendukung kebijakan

Kaedah fighiyah yang terdapat dalam Kitab alAsybah wa anNazhair,halaman 83, karangan Jalaluddin alSyuyuthi, yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:AarbLoodsb logic ac yJI de elo 9 posArtinya: Kebijakan pemerintah terhadap masyarakat harus berorientasikemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar?

, maka guna menegakkan kesaksiandalam peristiwa talak dan mendukung kebijakan negara dalam mewujudkankemaslahatan bagi pihakpihak yang terkait dalam ikatan pernikahan, makaperceraian hanya dapat dilakukan di hadapan persidangan pengadilan,sebagaimana maksud firman Allah dan kaedah fighiyah tersebut di atas;Pertimbangan perceraian secara yuridisMenimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa atau dalam bahasa lainnya

Asas kepastian hukum yaitu. asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;2. Asas tertio penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggara negara;3. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraanumum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;4.

Bahwa karena adanya gugatan ini, maka sepatutnya Kepala Desa yangtelah dilantik diberhentikan sementera dari jabatannya dan atau dinyatakantidak boleh mengambil keputusan strategis atau kebijakan desa sampaiadanya Putusan Pengadilan terhadap sengketa ini yang berkekuatan hukumtetap sesuai dengan undangundang;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Sembilan Puluh UtamaHal ini ditegaskan dalam Pasal 108 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa :"DewanKomisaris melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan,Jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroanmaupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada DIreksi;selanjutnya dari ketentuankatentuan tersebut diatas dapat ditarikkesimpulan bahwa segala perbuatan Tergugat III dalam kedudukandan kapasitasnya sebagai Komisaris PT.

kerugian tersebut hanya menjadi tanggung jawabTergugat , Tergugat II apalagi Tergugat III.Dengan demikian dalam Gugatan Penggugat tidak tergambar denganjelas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Tergugat Ill yangtermasuk perbuatan Wanprestasi sebagaimana dimaksud olehPenggugat.> Selanjutnya Tergugat III akan sedikit mengingatkan mengenai tugasdan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 108 ayat (1)dan (2), UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitumelakukan pengawasan atau kebijakan

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Peggugat poin 3, dimanakebijakan mengenai hubungan Industrial berada dalam kebijakan masingmasingpabrik. Managamen Kawasan indsutri Nikomas Gemilang hanya memonitorterkait dengan proses produksi dan pembayarn salary pada masingmasingpabrik;4.

Ever Tech Plastic dan PT.Ka yuen Indonesia. sebagaimana tertera pada Perjanjian Kerja Bersama(PKB), sehingga Tergugat dalam hal peraturan dan kebijakan adakaitannya dengan Management Kawasan Nikomas Gemilang;Bahwa awal terjadinya perselisihnan ini adalah ketika Penggugatdinyatakan di Putus Hubungan Kerja oleh Tergugat sejak tanggal 30Agustus 2019 dengan alasan diskualifikasi mengundurkan diri melaluisurat Keputusan PHK (SK PHk) nomor suratNo.0145/PHK/HR/PCI/VIII/2019, yang isi pokoknya menyatakan

Putusan No, 189/Pdt.G/2016/PN Bdg.menyerahkan 2 (dua) dari 3 (tiga) BPKB yang salah satu BPKBnya atasPejanjian Pembiayaan belum dilunasi angsurannya oleh PENGGUGAT yanghingga sekarang pun tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayarantunggakan angsuran tersebut.Bahwa, dikarenakan TERGUGAT adalah kantor cabang dan kebijakan beradadalam naungan kantor pusat (Jakarta) maka TERGUGAT pun tidak bisamengambil keputusan sendin dan mengikuti kebijakan kantor pusat, artinyaTERGUGAT tidak melemparkan tanggungjawabnya

Nomor 1354 K/Pdt.SusPHI/2017berdasarkan hal tersebut maka tergugat mencantumkan ketentuan uangpisah dalam peraturan perusahaan/Kebijakan Sumber Daya Manusia Nomor002/SDM/IAP/V/10 tentang Kebijakan Pemberian Uang Pisah Dan Tata CaraMengundurkan Diri Dari Perusahaan Atas Kemauan Sendiri. (Bukti T12 )16.