Ditemukan 61589 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-10-2023 — Putus : 09-11-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 4815/Pdt.G/2023/PA.Sby
Tanggal 9 Nopember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
430
  • memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Reagan Harfianto bin Devi Harfianto umur 11 tahun minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 09-07-2024 — Putus : 30-07-2024 — Upload : 31-07-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 3260/Pdt.G/2024/PA.Sby
Tanggal 30 Juli 2024 — Penggugat melawan Tergugat
10
  • yang bernama Nabila Faraz Chandani, Narendra Wirabima Rahmat Xafier dan Nayyara Syabinar Chandani minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun dibayar minimal setiap 6 bulan sekali sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 02-02-2024 — Putus : 20-02-2024 — Upload : 20-02-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Sby
Tanggal 20 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
107
  • Purwati (Surabaya, 09 Juni 2004) dan Dwi Oktaviano Putra Pamungkas (Sidoarjo, 03 Oktober 2010) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 03-07-2024 — Putus : 22-07-2024 — Upload : 23-07-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 3187/Pdt.G/2024/PA.Sby
Tanggal 22 Juli 2024 — Penggugat melawan Tergugat
30
  • kepada Termohon, nafkah seorang anak bernama Rifaul Izzati (umur 2 tahun), sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali, dengan penambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untukmemberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 13-09-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 03-10-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 4280/Pdt.G/2023/PA.Sby
Tanggal 3 Oktober 2023 — Penggugat melawan Tergugat
180
  • Claretta Keinara Anindya binti Sandy Permana Putera, lahir di Surabaya pada 15 Juni 2020 minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 15-01-2024 — Putus : 31-01-2024 — Upload : 31-01-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Sby
Tanggal 31 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
118
  • Penggugat nafkah anak yang bernama Khayla Almira Maritza bin Aditya Nurrachman minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 01-08-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 06-12-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 3618/Pdt.G/2023/PA.Sby
Tanggal 6 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
6284
  • kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Nevi Rahmah Putri Binti Achwan Sumani ( 04-11-2003 ), Lily Cantika Putri Binti Achwan Sumani ( 04-11-2003 ) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 24-08-2023 — Putus : 27-12-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 4001/Pdt.G/2023/PA.Sby
Tanggal 27 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
2212
  • Penggugat nafkah anak yang bernama Razka Zhafrana Al Fatih Bin Ardison, lahir di Bandung 5 Mei 2014 minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 16-07-2024 — Putus : 12-08-2024 — Upload : 13-08-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 3414/Pdt.G/2024/PA.Sby
Tanggal 12 Agustus 2024 — Penggugat melawan Tergugat
2521
  • nafkah anak bernama Jennahara Reira Yoeza Binti Yose Rezki Yanto, S.Kom, Lahir 12 Juli 2018 minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untukmemberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 03-01-2024 — Putus : 29-01-2024 — Upload : 29-01-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Sby
Tanggal 29 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
2322
  • bernama Nabila Sasilia Ramadhani Binti priyo adi Wasito, Lahir di Surabaya, 12 Oktober 2006 minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 24-04-2024 — Putus : 22-05-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 1928/Pdt.G/2024/PA.Sby
Tanggal 22 Mei 2024 — Penggugat melawan Tergugat
170
  • Raden Gibran Pratama Sumadipura bin Raden Diva Pratama Sumadipura minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 28-05-2024 — Putus : 02-10-2024 — Upload : 02-10-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 2557/Pdt.G/2024/PA.Sby
Tanggal 2 Oktober 2024 — Penggugat melawan Tergugat
20
  • Soleh minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun dibayar minimal setiap enam bulan sekali sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 dan nomor 5 diatas;
  • Membebankan
Register : 14-08-2024 — Putus : 02-09-2024 — Upload : 03-09-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 3924/Pdt.G/2024/PA.Sby
Tanggal 2 September 2024 — Penggugat melawan Tergugat
40
  • .,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 dan 5 di atas;
  • Membebankan kepada Penggugat untuk
Register : 07-08-2024 — Putus : 28-08-2024 — Upload : 29-08-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 3789/Pdt.G/2024/PA.Sby
Tanggal 28 Agustus 2024 — Penggugat melawan Tergugat
54
  • nafkah anak yang bernama Amirza Sakaa Wirditya lahir di Surabaya tanggal 21 Oktober 2022 minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 19-03-2024 — Putus : 16-07-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 1558/Pdt.G/2024/PA.Sby
Tanggal 16 Juli 2024 —
2316
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 dan 5 diatas;7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
Register : 06-11-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 04-12-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sby
Tanggal 4 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
620
  • kepada Termohon, nafkah seorang anak bernama Naufal Javier Hidayat, lahir, 01-03-2006 (umur 17 tahun) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untukmemberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 09-11-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 04-12-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 5272/Pdt.G/2023/PA.Sby
Tanggal 4 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
170
  • Penggugat nafkah anak yang bernama Almahira Farhana binti Mochamad Rizal, lahir tanggal 10-12-2020, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan; dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 17-07-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 355/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Desember 2014 — Johannes Hutasoit,Cs >< Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia,Cs
11959
  • .; masingmasing Para Advokat,Pengacara Publik dan/atau Asisten Pengacara Publik pada kantor LembagaBantuan Hukum Jakarta, beralamat di Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2014; MELAWAN;1. Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia, beralamat diJalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat disebut sebagai TERGUGAT l;2. Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q.
    Pasal 3 huruf a UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi yang telah mencantumkan tentang tujuan dari dibentuknya undangUndangtentang Keterbukaan Informasi yakni "menjamin hak warga negara untuk mengetahuirencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan prosespengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik";b.
    Komentar Umum Nomor 18 paragraf 10 (Hak pekerja informal danmiskin untuk mencari uang pada ruang publik) TentangPengesahan Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yangmenyatakan:"Negara harus mengambil langkahlangkah yang diperlukan, baik secaralegislatif maupun langkah lainnya, untuk mengurangi sebanyak mungkinjumlah pekerja yang bekerja di luar sektor formal, dimana pada situasitersebut seorang pekerja tidak akan memperoleh perlindungan.Langkahlangkah ini harus mencerminkan kenyataan bahwa orang
    Dalam butir 2 surat tersebut dinyatakan agarVi67.68.TERGUGAT IV melaksanakan dialog dengan PARAPENGGUGAT/WAKIL KELOMPOK l untukmengidentifikasi solusi yang memberikan alternatif tempatusahanya;Bahwa PARA PENGGUGAT/WAKIL KELOMPOK padahari Rabu, 14 April 2013 melakukan pengaduan kepadaOmbudsman RI, dimana lembaga negara tersebutmempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraanpelayanan publik baik yang diselenggarakan olehpenyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yangdiselenggarakan oleh Badan Usaha
    Milik Negara, BadanUsaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negaraserta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugasmenyelenggarakan pelayanan publik tertentu. yangsebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaranpendapatan dan belanja negara dan/atau anggaranpendapatan dan belanja daerah.
Putus : 10-04-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 45/G/2013/PHI.SMG
Tanggal 10 April 2014 — HARTONO AGUS S, DKK. (PENGGUGAT) VS PT. SIRAT ADIWARNO, DKK. (TERGUGAT)
10613
  • Bahwa pada tanggal 28 Juli 2013 Para Penggugat dating ke Perusahaan, menanyakan kepastianbatas diliburkan, oleh personalia perusahaan dijawab belum mendapatkan keputusan daripimpinan dan Para Penggugat diberi hasil audit perusahaan dari Akuntuan Publik tentang kondisiperusahaan..
    Bahwa setelah dilihat dari basil audit dari akuntan Publik yang berkantor : di Kantor AkuntanPublik Wahudi yang beralamat di J1.Cipto Mangunkusumo No.3.A Solo, ternyata kewajibanpaling besar adalah kewajiban untuk keperluan pribadi Pengusaha bukan untuk keperluan beayaperusahaan, yaitu terdapat cicilan beaya pembelian mobil pribadi dan kredit perumahan untukpribadi pengusaha yaitu : Mobil Stream, Mobil Freed, Mobil Livina, Mobil Xenia, Mobil PickUp, KPR NISP dan KPR Mandiri jadi beban yang paling
    Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat No. 6, 7, 11, 19, dan 20 adalah tidak benar.Bahwa berdasarkan hasil audit Tergugat mengalami kerugian selama dua tahun berturutturut halini bisa dilhat dari hasil akhir dari audit Akuntan Publik pada lembar Laporan Auditor1920Independen, Laporan No. 02.1 S.0O1 pada alines ke3 menyatakan bahwa "Sebagaimanadiungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan no. 23, perusahaan mengalami kerugianberturutturut yang mengakibatkan defisiensi modal yang berpengaruh
    Sirat Adiwarno pertanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dari Kantor Akuntan Publik Rachmad Wahyudi (buktiP5);Fotocopy Surat Anjuran No.567/937/2013 dari Disnakertrans Kabupaten Sukoharjotertanggal 19 Oktober 2013 (bukti P6);Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkansesuai dengan aslinya kecuali bukti P2, P3 dan P5 fotocopy dari fotocopy;Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Para Penggugat mengajukan saksi saksi yangtelah di sumpah menurut agama / kepercayaannya
    Sirat Adiwarno pertanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dari Kantor Akuntan Publik Rachmad Wahyudi (buktiT3);20telah sesuai dengan aslinya;gaji produksi bulan Pebruari 2014 (bukti T4);4 Fotocopy pengajuan gaji staff bulan Januari, Pebruari, Maret 2013 dan Pebruari 2014 sertaMenimbang, bahwa buktibukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dicocokkanMenimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;Menimbang, selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis padatanggal 27
Register : 28-03-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 05-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 301/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Desember 2019 — PT. PHINTRACO TECHNOLOGY, lawan BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
278159
  • BahwaPENGGUGAT REKONVENSladalah Badan Penyelenggara JaminanSosial Ketenagakerjaan, merupakan Badan Hukum Publik yang dibentukberdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPenyelenggara Jaminan Sosial.5. Bahwaberdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPenyelenggara Jaminan Sosial :a. Pasal 62 ayat(1):PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan padatanggal 1 Januari 2014.b.
    Hal ini dapatPENGGUGAT REKONVENSIbuktikan dengan uraian fakta selanjutnya.Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Badan Hukum Publik, didalammenyelenggarakan program jaminan sosial berada di bawah pengawasanBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dimanaHal. 30 dari 68 Putusan Nomor 301/Padt.G/2019/PN.Jkt.
    yang bekerjasamadengan pihak swasta, dalam proses selanjutnya badan hukum publik diawasioleh pengawas eksternal sebagai contoh oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) dan dari pemeriksaan BPK ini terdapat temuantemuan yangmenyatakan volume pekerjaannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan,sehingga diminta untuk menunda pembayaran ataupun kewajiban ,kemudianpihak swasta mengajukan gugatan,lantas siapa saja yang harus ditariksebagai pihak Tergugat?
    Apakah hanya badan hukum publik saja atau BPKharus ditarik sebagai pihak Tergugat pula?
    Sel.kewajibannya kepada Kreditur, berdasarkan asas plurium litisconsortium,semestinya BPK ditarik juga sebagai pihak Turut Terggugat ;Bahwa belum dipenuhinya kewajiban pembayaran sisa/kekurangan olehbadan hukum publik kepada pihak ketiga karena adanya teguran danperintah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar menangguhkanpembayaran, merupakan alasan yang dapat dibenarkan dan hal tersebutdiluar kesalahan badan hukum publik yang bersangkutan sebagai debitur,dan dapat dikualifikasikan kedalam keadaan memaksa