motor milik PT Kartika Berkat Abadidengan cara terdakwa mencari calon pembeli langsung kemudian terdakwa menjualsepeda motor tersebut dibawah harga normal sehingga pembeli tertarik untukmembeli sepeda motor secara lunas selanjutnya setelah adanya kesepakatan harga,pihak pembeli menyetorkan uang ke rekening terdakwa bukan ke rekening Bank BCAmilik perusahaan lalu terdakwa membuat kwitansi pembayaran atas sepeda motoryang dijual tersebut yang seolah olah telah dibayar lunas kemudian memasukkandata ke sistem

komputer perusahaan bahwa pebelian sepeda motor telah dibayarlunas sehingga terbaca dalam sistem tidak ada piutang.

oleh terdakwa dengancara sebagai berikut:Bahwa awalnya pada saksi Sahrul bersama saksi Muhammad Amin Bin Zulkiplibertemu, dan berkeinginan untuk melakukan jual beli BBM (bahan bakar minyak) jenis solaruntuk mendapatkan untung, kemudian untuk mewujudkan keinginan tersebut lalu saksi Sahrulmemperkenalkan kepada saksi Muhammad Amin Bin Zulkipli seorang temannya yangbernama Wahidin (diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) sebagai penjual dan bisamemasok BBM jenis solar yang berasal dari SPBU dengan sistem

oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa awalnya pada saksi Sahrul bersama saksi Muhammad Amin Bin Zulkiplibertemu, dan berkeinginan untuk melakukan jual beli BBM (bahan bakar minyak) jenis solaruntuk mendapatkan untung, kemudian untuk mewujudkan keinginan tersebut lalu saksi Sahrulmemperkenalkan kepada saksi Muhammad Amin Bin Zulkipli seorang temannya yangbernama Wahidin (diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) sebagai penjual dan bisamemasok BBM jenis solar yang berasal dari SPBU dengan sistem

Willy, saksi 1mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp56.000.000, (limapuluhenamjuta rupiah).Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke4 KUHPidana Jo UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum Para Anakmelalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut

mengambil dompettersebut;Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Saksi 1 mengalami kerugian lebihkurang sebesar Rp56.000.000, (lima puluh enam juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke3 dan 4 KUHP JoUU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

WILLY (DPO) sedangkanAnak II bertugas berjaga diluar untuk melihat situasi;Menimbang bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan terhadappertimbangan unsur diatas maka menurut Hemat Majelis Hakim untuk Unsur initelah terpenuhi;Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus.A/2021/PN.BknMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3dan 4 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anaktelah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan

Para Anak belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amarputusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke3 dan 4 KUHP Jo UU RI No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undangundang Nomor 8Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus.A/2021/PN.BknTahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang

Dalam kaitan perubahandan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlahsesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakanbagian dari sistem hukum di Indonesia.

Adapun landasan berpikir dari 2 (dua) alat bukti tampaknyaterdapat pada kesinambungan antara proses hukum di dalam Sistem PeradilanPidana, dimana secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusanPasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti minimal berupa alat buktiseperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwapenyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadapseseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terdapatorang tersebut

Maloy Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya Setelah BAP cefat ini selesai dibuat kemudian dibacakankembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadilidengan sistem peradilan cepat seperti ini.

WIBdan tertangkap Le Setelah BAP cepat ini selesaj dibuat, kemudiandibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutanmenyatakan setuju / membenarkan keterangan yangdiberikan, dan Sanggup diadili dengan sistem peradilan cepatDemikian BAP cepat ini dibuat denganSebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan,ditutup dan di tanda tangani pada hari seperti ini.

Cimahi SIMenerangkan : Sfu C an FhocldureyatSaksi II PASAL YANG QILANGGAR :Nama: Glamor mur Sr Th.Pasal : 2/ Lowat 2 huret & Perda Payherve) Polri, Agama (Slam, Suku: Tentang : eprvnc Alamat : MOCMenerangkan : rhn PclBAP Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian RELAS:dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuksetuju / membenarkan keterangan yang diberikan menghadap 9 pengadilan Negeri Bale eaepada hari S07 tanggal iL jot 201dan sanggup diadili dengan sistem

Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (Error in Persona)Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebutdi atas, dimana antara Tergugat dengan TergugatII dalam hal mengelola bis merupakan hubungan Kemitraan,dengan sistem bagi hasil, bukan hubungan kerja sebagaimanadalam UndangUndang no 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan ataupun bukan pulasebagaimana hubungan kerja antara Majikan dan Pekerja.

Kemitraan inidapat dilaksanakan di perusahaan antara awak kendaraan denganpengusaha jasa angkutan orang/barang;Hubungan antara Tergugat dengan Tergugat Il adalah hubungankemitraan, dengan sistem bagi hasil berdasarkan persentase, yaitu apabilaTergugat II menjalankan Bis milik Tergugat sekali jalan maka Pengemudi,kondektur dan kernet akan mendapat sekian Persen dari pendapatan yangdidapat, dimana hubungan kemitraan tersebut mengacu pada perjanjiandan azas kebebasan berkontrak sebagaimana maksud ketentuan

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan adanya hubungankerja antara Tergugat dengan Tergugat Il, karena faktanya hubunganhukum antara Tergugat dengan Tergugat Il adalah hubungan Kemitraan.Hubungan antara Tergugat dengan Tergugat Il adalah hubungankemitraan, dengan sistem bagi hasil berdasarkan persentase, yaitu apabilaTergugat II menjalankan Bis milik Tergugat sekali jalan maka Pengemudi,kondektur dan kernet akan mendapat sekian Persen dari pendapatan yangdidapat.

dengan Tergugat Il adalah hubungankemitraan, dengan sistem bagi hasil berdasarkan persentase, yaitu apabilaTergugat II menjalankan Bis milik Tergugat sekali jalan maka Pengemudi,kondektur dan kernet akan mendapat sekian Persen dari pendapatan yangdidapat, dimana hubungan kemitraan tersebut mengacu pada azaskebebasan berkontrak sebagaimana maksud ketentuan pasal 1338 ayat (1)KUHPerdata;Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2018/PN MjkBahwa dengan demikian tidak betul dalil Penggugat

(SurabayaSolo PP); Bahwa untuk mendapatkan upah, uang disetor dulu ke Perusahaan, laluSaksisaksi mendapatkan Upah dengan sistem Premi, yang didapat daripembagian pendapatan berdasarkan komisi setelah dipotong biaya BBM(solar) sebesar 40 %, dengan rincian:Untuk jurusan Jogjakarta: Sopir mendapat 12 % dan Kernet mendapat 7 %;Untuk jurusan Solo: Sopir mendapat 10 % dan Kernet mendapat 6 %;Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Padt.G/2018/PN Mjk Bahwa apabila ada kerusakan yang disengaja

(seribu rupiah) ;= Bahwa dalam permainan judi remi joker itu juga terdakwa danketiga rekan terdakwa mengunakan sistem menembak artinyaapabila yang memenangkan permainan maka pemain lain bisamemasang harga game apabila yang menang kembali adalahpemain yang sama pula yaitu apabila terdakwa I yang menangmaka terdakwa lain bisa mematok harga pembayaran jika terdakwaI kembali juga menang yaitu misalnya terdakwa II akan membayarRp. 5000.

(seribu rupiah) ;Bahwa dalam permainan judi remi joker itu juga terdakwa danketiga rekan terdakwa mengunakan sistem menembak artinyaapabila yang memenangkan permainan maka pemain lain bisamemasang harga game apabila yang menang kembali adalahpemain yang sama pula yaitu apabila terdakwa I yang menangmaka terdakwa lain bisa mematok harga pembayaran jika terdakwaI kembali juga menang yaitu misalnya terdakwa II akan membayarRp. 5000.

(seribu rupiah) ;Bahwa benar dalam permainan judi remi joker itu juga paraterdakwa mengunakan sistem menembak artinya apabila sudah adayang memenangkan permainan maka pemain lain bisa memasangharga game apabila yang menang kembali adalah pemain yangsama pula yaitu apabila terdakwa I yang menang maka terdakwalain bisa mematok harga pembayaran jika terdakwa I kembali jugamenang yaitu misalnya terdakwa II akan membayar Rp. 5000.

Hutan telah mengalami gangguan eksploitasi oleh manusiabiasanya ditandai dengan adanya jaringan jalan ataupun jaringan sistem eksploitasilainnya.Bahwa dari kewajibankewajiban yang tidak dilaksanakan oleh terdakwaselaku direktur PT Makmur Bersama Asia dan direktur PT.

Hutan telah mengalami gangguan eksploitasi oleh manusiabiasanya ditandai dengan adanya jaringan jalan ataupun jaringan sistem eksploitasilainnya;Bahwa dari kewajibankewajiban yang tidak dilaksanakan oleh terdakwaselaku direktur PT Makmur Bersama Asia dan direktur PT. PT.

Hutan telah mengalami gangguan eksploitasi oleh manusiabiasanya ditandai dengan adanya jaringan jalan ataupun jaringan sistem eksploitasilainnya;24Bahwa dari kewajibankewajiban yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa selakudirektur PT Makmur Bersama Asia dan direktur PT. PT.

MBA memiliki sistem deteksi dinikebakaran hutan atau lahan, karena tidak pernah ada laporan lengkaptentang sistem tersebut. Selain itu PT.

MBA belum pernah melaporkan tentang terjadinya kebakaran diarealnya padahal sebenarnyasetiap perusahaan wajib melaporkan apabilaterjadi kebakaran tersebut;Bahwa sistem Pengendalian lahan tanoa bakar diatur dalam KeputusanDirjen Perkebunan No. 38 Tahun 2005 Tentang Pedoman TehknisPembukaan Lahan Tanpa Pembakaran;Bahwa setahu saksi PT.

warna hitam dengan nomor hanphone 085207959307,uang tunai sebesar Rp. 90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah);Bahwa Bandar dalam permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut adalah bernamasdra TBN (DPO);Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Kim Hongkongtersebut adalah sebagai tukang tulis;Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim Hongkongtersebut adalah dengan cara Terdakwa menjual judi jenis Kim Hongkong tersebutdari via sms oleh pemasang kepada Terdakwa dan sistem

kepolisian membawa Terdakwaberserta barang bukti ke Polsek Kota Pinang guna proses lebih lanjut;Bahwa benar, Bandar dalam permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut adalahbernama sdra TBN (DPO);Bahwa benar, peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis KimHongkong tersebut adalah sebagai tukang tulis;Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim Hongkongtersebut adalah dengan cara Terdakwa menjual judi jenis Kim Hongkong tersebutdari via sms oleh pemasang kepada Terdakwa dan sistem

Labuhanbatu Selatan;Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkapberupa 1 (satu) unit Hanphone Nokia Type 110 warna hitam dengan nomor hanphone085207959307, uang tunai sebesar Rp. 90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim Hongkongtersebut adalah dengan cara Terdakwa menjual judi jenis Kim Hongkong tersebut dari viasms oleh pemasang kepada Terdakwa dan sistem pembayarannya biasanya Terdakwakutip kepada pembeli

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tempat Kejadian Perkara tanggal29 oktober 2020, menerangan bahwa lokasi asal usul kayu berasal dariKawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Areal Penggunaan Lain(APL), sehingga harus dilengkapi dokumen e SKSHHKB (Kayu Bulat)yang diterbitkan melalui SIPUHH Online (Sistem InformasiPenatausahaan Hasil Hutan) dan wajib membayar PSDH (Povisi SumberDaya Hutan) dan Dana Reboisasi (DR).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tempat Kejadian Perkara(Lacak Balak) tanggal 29 Oktober 2020, menerangkan bahwa lokasi asalusul kayu berasal dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan ArealPenggunaan Lain (APL), sehingga harus dilengkapi dokumen e SKSHHKB(Kayu Bulat) yang diterbitkan melalui SIPUHH Online (Sistem InformasiPenatausahaan Hasil Hutan) dan wajib membayar PSDH (Povisi SumberDaya Hutan) dan Dana Reboisasi (DR);4.

Oleh karenaitu, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan yang terbaik bagi Anak yangmemang selama para pihak berpisah anakanak para pihak ikut bersamaPenggugat serta mengingat sistem keturunan adat pada masyarakat Bali yangmenganut sistem patrilineal (ourusa) dimana garis keturunan Anak mengikutigaris keturunan Ayahnya, maka patut apabila hak asuh Anak Para Pihakdiberikan kepada Penggugat selaku Ayahnya, dengan ketentuan tetapmemberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ibunya untuk ikut memeliharadan

Pasek Putra Hartadi, S.H., PaniteraPengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasiPengadilan pada hari itu juga.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Luh Putu Sela Septika, S.H. Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.Panitera Pengganti,K Pasek Putra Hartadi, S.H.Perincian biaya: 1. Mat@ral ......ccccccecceceecessseeeeeeeaees : Rp10.000,00;2.

pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;halaman 12 dari 16putusan Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.TKaMenimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepadaterdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan tersebutbukanlah merupakan pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorangakan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dankonstruktif) agar tidak melakukan perbuatan tersebut itu lagi dan menjadirujukan untuk masyarakat pada umumnya (prevensi) ;Menimbang, bahwa sistem

perumusan sanksi pidana ketentuan Pasal310 ayat (4) undangundang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintasmempergunakan sistem perumusan kumulatif dan alternatif, yakni pidanapenjara dan pidana denda ataupun salah satunya apakah pidana penjaraataukah pidana denda, yang mana sistem ini membolehkan Majelis Hakim untukmenentukan manakah yang paling sesuai, selaras dan sepadan untukdijatuhkan kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa dari faktafakta di persidangan, majelis hakimmelinat bahwa secara ekonomi terdakwa

abuabu dan uang tunai sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) dimana permainan judi Jenis Togel tersebutdilakukan dengan cara terdakwa menerima pasangan dari penombok yangbernama NANG (DPO) dan terdakwa juga mencari pemasang togel kerumahrumah dan apabila ada yang memasang angka togel terdakwa catat pasanganangka angka tersebut di konsep pesan pada handphone merk Nokia warna abuabu milik terdakwa dengan nomor XL 087760483299 dan terdakwa didalampermainan judi tersebut terdakwa melawan sendiri, sistem

HP085338129495 ;e Bahwa sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empatangka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000, (seribu rupiah) dan ataukelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok denganangka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiahdengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000, (enampuluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),dan jika empat angka Rp.

HP085338129495 ;e Bahwa sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empatangka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000, (seribu rupiah) dan ataukelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok denganangka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiahHalaman 7 dari 14 hal.

(seratus Empat puluh satu ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari Senin , tanggal 7 Desember 2020 olehkami SRI SULASTUTI, SH Hakim Pengadilan Negeri Gresik, penetapan tersebutdiucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem InformasiPengadilan Negeri Gresik yang terobuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim tersebut dengan didampingi oleh MOCH.

TAUFIK INDRA PERMANA,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri olehPara Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut;PANITERA PENGGANTI, HAKIM,MOCH. TAUFIK INDRA PERMANA, SH.MH SRI SULASTUTI, SH Perincian biaya : Pendaftaran Permohonan (PNBP) ......

;Hal 2 dari9 Putusan No 613/PDT/2021/PT SBYDALAM REKONPENSI: Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugatl Konpensi tidak dapatditerima;DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI: Menghukum para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp.589.000,00 (lima ratus delapan puluhSembilan ribu rupiah).Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 2 Juni 2021 dan telah dikirim secaraelektronik melalui sistem

,M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh keduabelah pihak yang berperkara maupun kuasanya Serta putusan tersebut dikirim secaraHal 8 dari9 Putusan No 613/PDT/2021/PT SBYelektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.Hakim anggota, Hakim KetuaTtd. Ttd.Muhammad Legowo, S.H Mutarto, S.H., M.HumTtd.Dwi Hari Sulismawati, S.HPanitera PenggantiTtd.Drs. Supriyanto,S.H.,M.M.Perincian Biaya banding :1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,002.

Pengadilan Negeri Malili Nomor:5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.MIl, Malili tanggal 6 Juni 2018 serta memori perlawanandari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwapertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusan selanya yangmenyatakan bahwa penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterimaadalah sudah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan berdasarkanketentuan pasal 56 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan pasal 23 ayat(1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Nomor 33/PID.SUSANAK/2018/PT.MKSayat (1) UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak serta Peraturan Perundangundangan lain yang berhubungan dengan perkaraint;MENGADILIe Menerima permintaan Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umumtersebut;e Menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Malili Nomor:5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.MIl, tanggal 6 Juni 2018 yang dimintakan Perlawanantersebut;e Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilankepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat

Terbanding III/semula Tergugat IIIdiberitahukan melalui system informasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau padatanggal 14 Mei 2020 dan terhadap Terbanding III pada tanggal 22 Juni 2020,Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2020mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanBanding Nomor 09/Pdt.G/2019/PN Pps tanggal 12 Mei 2020 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau Permohonan tersebut disertai denganmemori banding yang diterima melalui sistem

informasi Pengadilan Negeri tanggal20 Mei 2020;Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding ,Il pada tanggal 2 Juni 2020 dan Terbanding Ill oleh Pengadilan Negeri JakartaSelatan tanggal 4 Juni 2020 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri PulangPisau, tanggal 22 Juni 2020 oleh Terbanding telah diajukan kontra memoribanding yang telah pula disampaikan kepada Pembanding melalui sisteminformasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 22 Juni 2020;Bahwa kepada para pihak telah

NALDI.Bahwa perbuatan Anak, saksi GERI dan saksi ABRAHAM mengakibatkan saksikorban dan keluarganya merasa ketakutan akan terjadi sesuatu hal yangmengakibatkan saksi korban mengalami kekerasan dan perbuatan Anak, saksiGERI dan saksi ABRAHAM mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugianmateriil kurang lebin sebesar Rp. 8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah).Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat(2) ke1, ke2 dan ke3 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Menyatakan Anak DAVID BEKAM KAIZE ALIAS DAVID telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian DenganHalaman 3 dari 7 Putusan Nomor2/PID.SUSANAK/2020/PT JAPKekerasan Atau Ancaman Kekerasan melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke1, Ke2dan Ke3 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan PidanaAnak, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;2.