528 K/TUN/2014

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014Kulu Kota, KepalaDesa Loa Kulu Kotaserta Camat LoaKulu dan atau AkteHibah No. 04/CLK/PPAT/1986 dariEdson Hartonokepada Aji Indrawati;e Akta Jual Beli No.06/CLK/PPAT/1985yang dibuatdihadapan CamatKepala WilayahKecamatan Loa Kuluselaku PejabatPembuat Akta tanah,tanggal 20 April1985 Jo.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014antara Aspian Samsu dan Reza Pribadi dengan tanah obyek sengketa telah berdasarhukum atau tidak, sebaliknya juga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum atastanah objek sengketa dengan Aji Indrawati telah berdasar hukum atau tidak ;.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014Pemilikan/Penguasaan tanah atas nama Aspian Samsu tertanggal 12 April2011 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari AspianSamsu Kepada Handojo Selamet tertanggal 13 April 2011;3 Bahwa surat dimaksud ditandatangani oleh Camat Loa Kulu.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014sebagai pihak dalam perjanjian, sehingga dengan demikian seharusnya Termohon Kasasidahulu Tergugat/Terbanding tidak mengikut sertakan PT.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014MAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.

Tun Lagarusu.b.

Bahwa yang menjadi saksisaksi nikah adalah Tun Lagarusu danHendri Suleman.= Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II ada ijab kabul danada mahar sebesar Rp. 80, (delapan puluh rupiah). Bahwa pada saat akad nikah Pemohon Il berstatus jejaka danPemohon berstatus perawan.= Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak terdapat hubungandarah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menjadipenghalang pernikahan Pemohon dan Pemohon Il. Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon danPemohon Il.2.

Dano.= Bahwa yang menjadi saksisaksi nikah adalah Tun Lagarusu danHendri Suleman.= Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II ada ijab kabul danada mahar sebesar Rp. 80, (delapan puluh rupiah). Bahwa pada saat akad nikah Pemohon Il berstatus jejaka danPemohon berstatus perawan. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak terdapat hubungandarah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menjadipenghalang pernikahan Pemohon dan Pemohon Il.

Bahwa pernikahan disaksikan oleh Tun Lagarusu dan Hendri Suleman. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon II bersatatus perjaka sedangPemohon berstatus perawan. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungandarah, semenda dan sepersusuan yang dapat menghalangipernikahan. Bahwa selama ini tidak yang keberatan atas perkawian Pemohon dengan Pemohon Il.

No. 428 K/Pdt/2013Nomor: 147/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 12 Oktober 2006 jo PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 11/G/PTUN PTK/2005 tanggal 29 September 2005 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap (in kracht) sebagaimana disebutkan dalam SuratKeterangan Panitera PTUN Pontianak No.W.2.TUN.4/285/HK.02/IV/2008 tanggal 1 April 2008;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah dalam subyek (error inpersona) maka konsekuensinya hukumnya gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara bersifat administratif, tidak mempunyaikewenangan mengadili sengketa hak kepemilikan atas tanah (vide PutusanMahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, No.445 K/TUN/2005 tanggal 3 April 2007 dan No. 221 K/TUN/2006 tanggal31 Januari 2007);Perbuatan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata telah dibuktikan danterbukti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 331 K/Pid.Sus/2008tanggal 5 Januari

Tinggi Pontianak yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Mempawah telah menerapkan hukum secara tepat danbenar menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena Penggugat tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya, mengingat bukti Penggugat berupa Sertifikat1011Hak Milik Nomor 370 tidak menunjukkan secara tepat keberadaan tanah objeksengketa dan kemudian bukti tersebut dibatalkan dengan Putusan PTUNPontianak No. 11/G/PTUN.PTK/2005 tanggal 29 September 2005 yangdikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 653 K/TUN/2015 tanggal 16Februari 2016, Yurisprudensi Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001,Yurisprudensi Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, YurisprudensiNomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi Nomor 88K/TUN/1993 tertanggal 7 September 1994, seharusnya merupakankompetensi peradilan umum bukan peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa berdasarkan bukti T.Il INTV4 putusan Pengadilan Negeri JayapuraNomor 228/Pdt.G/2017/PNJAP tanggal 21

Dikaitkan denganuraian tersebut diatas, tindakan Tergugat menerbitkan ObjekGugatan TUN telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan, baik secara prosedural maupun secara substansialdengan peraturan tersebut diatas. Bahwa Keputusan Tergugatyang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan No. 594Tahun 2017 tanggal, 27 September 2017 Tentang PemberhentianKeuchik Krueng Batu atas nama H. T.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Objek Gugatan TUNmenimbulkan kerancuan kaidah hukum, oleh sebab itu ObjekGugatan TUN bertentangan dengan peraturan perundang undangan tersebut diatas ;2. Asas Tertio Penyelenggaraan Negara :Objek Gugatan TUN melanggar asas tertib penyelenggaraannegara, maksudnya adalah asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan negara.

Dengandemikian dibenarkan oleh Tergugat tidak ada kesalahanPenggugat ;Asas Proporsional :Objek Gugatan TUN melanggar Asas Proporsionalitas maksudnyabahwa asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban penyelenggaraan negara.

Bahwa keberadaankeputusan Objek Gugatan TUN membuktikan bahwa Tergugattelah tidak proposional dalam menjalankan kewenangannya,sebab hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh baik Tergugat maupun Aparatur Delegatifnyatidak pernah memberikan pencerahan dan informasi yangtransparan dan proporsional atas penerbitan Objek TUN ;Asas Akuntabilitas :Penjelasan Pasal 3 Undang undang No. 28 Tahun 1999menentukan bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitasHalaman 10 dari 43 HalamanPutusan

DiterbitkannyaObjek Gugatan TUN oleh Tergugat menunjukkan bahwa ObjekGugatan TUN merupakan hasil akhir kegiatan penyelenggaraannegara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadamasyarakat sipil, sehingga dengan demikian sangat layakterhadap Objek Gugatan TUN dinyatakan sebagai Keputusan TataUsaha Negara yang bertentangan dengan asas akuntabilitas;6.

215 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 215 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :1. ZULKIFLI SIREGAR, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Karya Selamat Nomor 1, Medan, ProvinsiSumatera Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinaskebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara;2. Drs.

Putusan Nomor 215 K/TUN/20142 Bahwa tanda jasa/kehormatan/penghargaan yang pernah diperoleh PenggugatI antara lain : 1. Penghargaan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat R.L.sebagai Juri dalam Kegiatan Cerdas Cermat UUD 1945 Tingkat SLTA SeIndonesia di Sumut, pada Tahun 2010, 2. Penghargaan dari DepartemenKesehatan RI Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Dewan Juri LombaPoster Kesehatan Generasi Muda Tingkat Provinsi dalam Rangka HariKesehatan Nasional Ke32 pada Tahun 1996, 3.

Putusan Nomor 215 K/TUN/2014ditimbulkan oleh perbuatan itu. (a). Sumpah/Janji PegawaiNegeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri, dan Peraturan Disiplin PegawaiNegeri Sipil wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pegawai NegeriSipil yang telah ternyata melanggar sumpah/janji atau melanggar PeraturanDisiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat dan menurut pertimbangan atasanyang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan sebagaiPegawai Negeri Sipil. (b).

Putusan Nomor 215 K/TUN/2014102). Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/446/2013 tertanggal23 Januari 2013 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat, atas nama: Drs. Syahrir Umar, NIP. :195705211984031006, Pangkat/Gol: Penata Tk.I (II/d), Jabatan: KasiKesiswaan pada Subdi PMU, Unit Kerja : Dinas Pendidikan ProvinsiSumatera Utara;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:1).

Putusan Nomor 215 K/TUN/201412tersebut dikeluarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Hakim Pidana yang penilaiandari segi penerapan hukumnya hanya dapat dilakukan oleh Peradilan Umum;Bahwa oleh karena lembaga peradilan yang berwenang memberikan penilaian dalammemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Lembaga PeradilanUmum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan haruslah menyatakan tidakberwenang mengadili perkara ini dengan segala akibat hukumnya;Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha

.; Sebelah Timur : Depo Misi Bangunan ; Sebelah Selatan : Jalan TUN Abd.Razak ; Sebelah Timur : Antony dan Ir. Shafwan.Bahwa bukti T.LILIII5 ini pula sebagai dasar terbitnya Bukti T.I.II.IHI1( sertifikat Hak Milik No.02009/Kelurahan Romang Polong tanggal 21112013, surat ukur Nomor 01006/Kelurahan Romang Polong tanggal 11112013, luas 3144 m2 (tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi) atasnama H.

MKS tanggal 13 Januari 2015 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.323 K/TUN/2015 tanggal 13 Agustus 2015Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.50 PK/TUN/2017 tanggal 8 Maret 2017Hal. 17 dari Hal.33 Putusan No.92/PDT/2019/PT MKSBahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru memaknai pasal 19 ayat(2) keC Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok pokok Agrariaperihal substansi sertipikat Hak Milik sebab Pembanding/Penggugat dalamdalil gugatannya menyoroti/mengkritisi proses penerbitan sertipikat yangmenurut

PutusanMahkamah Agung RI No.323 K/TUN/2015 tanggal 13 Agustus 2015Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.50 PK/TUN/2017 tanggal 8 Maret 2017,amar putusan tersebut yakni : GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPATDITERIMA (N.O.). Selanjutnya putusan PT. TUN dikuatkan, begitu pulaputusan Kasasi dan putusan Peninjauan Kembali.

Syamsul Alam, B.Sc, bukti T.I.ILII18 berupaSalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNo. 38/G/2014/P.TUN.MKS tanggal 7 Oktober 2014, bukti T.1.1.II19 yaituSalinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNo. 199/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 13 Januari 2014, bukti T.I.II.II20Hal. 22 dari Hal.33 Putusan No.92/PDT/2019/PT MKSberupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 323 K/TUN/2015 tanggal13 Agustus 2015, dan bukti T.L.I.III21 yaitu Salinan Putusan MahkamahAgung RI No. 50 PK/TUN

Putusan Mahkamah Agung RI No. 323 K/TUN/2015 tanggal13 Agustus 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 50 PK/TUN/2017tanggal 8 Maret 2017.Selain surat berupa Sertifikat Hak Milik No. 02009 yang diterbitkanberdasarkan Rincik dengan Persil 5a SII, Kohir 611 C1 seluas kurang lebih4100 M2...... dst.

TUN SBYNomor: 83/B/2008/PT.TUN SBY tanggal 15 September 2008 Jo.

Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 35K/TUN/2009 tanggal 17Nopember 2009 Jo. Putusan PT. TUN SBY Nomor:83/B/2008/PT.TUN SBY tanggal 15 September 2008 Jo.

Denpasartanggal 14 April 2008 No. 16/G/TUN/2007/ PTUN.Dps JoPutusan PT.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar segeramelaksanakan Putusan Pengadilan TUN Denpasar tanggal 14 April2008 No. 16/G/TUN/2007/ PTUN.Dps Jo Putusan PT. TUN Surabayatanggal 15 September 2008 No. 83/B/2008/PT. TUN. SBY Jo PutusanKasasi No. 35 K/TUN/2009 tanggal 17 September 2009 terkaitpembatalan SHM No. 4380/Desa Panjer dan Turunannya yang terbitpada waktu proses peradilan berlangsung.b.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar segeramelaksanakan Putusan Pengadilan TUN Denpasar tanggal 14 April2008 No. 16/G/TUN/2007/ PTUN.Dps Jo Putusan PT. TUN Surabayatanggal 15 September 2008 No. 83/B/2008/PT. TUN.

selanjutnya mengajukan Gugatan tertanggal 4 Maret 2021,sehingga gugatan Penggugat menurut hukum masih dalam tenggang waktu90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangundangHalaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor: 8/G/2021/PTUN.KDI.Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara. serta Putusan Mahkamah Agug RI No. 5 K/TUN

Tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejaksaat menerima Keputusan TUN atau sejak saat mengetahuiKeputusan TUN.b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN.Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yangnamanya tersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggangwakitu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanyaKeputusan TUN yang digugat.Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaHalaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor: 8/G/2021/PTUN.KDI.11.12.13.14.Keputusan tersebut.

(ii) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan.Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik luasmaupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objeksengketa.Bahwa dalam perkara a quo, gugatan Penggugat

Karena SuratPenggugat aquo merupakan Keputusan TUN bersifat finalartinya sudah difinitif atau dapat menimbulkan akibat hukumyang merugikan Penggugat ;10. Bahwa Keputusan TUN Tergugat tersebut dalam angka 9 di atasbertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yangberlaku karenaA.

Sedangakan Keputusaan TUN Tergugat tersebut sangatbertentangan dengan pasal 3 yaknia.

Aria Multi Graphia sebagai Pelaksana PekerjaanPengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol DinasPendapatan Propinsi Bali ;2):Keputusan TUN.

Keputusan TUN tersebut' bertentangan dengan salah satudari Asas asas Hukum Umum yang dikenal oleh BangsaBangsa (The General Principles of Law Recognized byCivilized Nations), karena keputusan TUN ini telahmenghukum Penggugat (dengan membatalkan kemenanganlelang yang diraih oleh Penggugat),padahal Penggugat sama sekali tidak bersalah dalamproses pelelangan bahkan Penggugat sudah memenuhisegala persyaratan yang diperlukan dalam si prosespelelangan dan proses kelanjutannya.

BahkanPenggugat sudah sebanyak 2 (dua) kali mensomasiTergugat untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontraknamun tidak mendapat tanggapan ;Bahwa Tergugat adalah sebuah Badan Tata Usaha Negara yangdapat menerbikan Keputusan TUN dan dapat dituntut tanggungjawabnya menurut hukum tata usaha negara ;Bahwa akibat keputusan TUN.

Pengadilan TUN melalui putusan No. 120/G/1993/HPH/PTUNJKTtanggal 12 September 1994 telan memutus perkara tersebut yangamarnya antara lain menyatakan batal dan tidak sah Surat KeputusanMenteri Kehutanan No. 468/KptsII/93 tanggal 1September 1993, dan putusan tersebut selanjutnya dikuatkan olehPengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal13 Pebruari 1995 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 131K/TUN/1995 tanggal 17 Mel 1999.43e.

Pengadilan TUN melalui putusan No. = 120/G/1993/HPH/PTUNJKTtanggal 12 September 1994 telah memutus perkara tersebut yangamarnya antara lain menyatakan batal dan tidak sah Keputusan MenteriKehutanan No. 468/KptsI/93 tanggal 1 September 1993, dan putusantersebut selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No.174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13 Pebruari 1995 Jo. putusan MahkamahAgung RI No. 131 K/TUN/1995 tanggal 17 Mei 1999;e.

Berdasarkan putusan Pengadilan TUN JakartaNo.120/G/1993/HPH/PTUNJKT tanggal 12 September 1994keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan No.468/KptsII/93 tanggal 1 September 1993 adalah batal dan tidaksah dan putusan tersebut selanjutnya dikuatkan oleh PengadilanTinggi TUN Jakarta No. 174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13Pebruari 1995 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 131K/TUN/1995 tanggal 17 Mel 1999.g.

Berdasarkan putusan Pengadilan TUN JakartaNo.120/G/1993/HPH/PTUNJKT tanggal 12 September 1994 keputusanyang dikeluarkan oleh Tergugat No. 468/KptsI/93 tanggal 1 September1993 adalah batal dan tidak sah dan putusan tersebut selanjutnyadikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No.174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13 Pebruari 1995 Jo. putusanMahkamah Agung RI No. 131 K/TUN/1995 tanggal 17 Mei 1999.b.

PengadilanTinggi TUN Jakarta No. 174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13Pebruari 1995 jo.

Tentang Risalah Lelang atau Kutipan Risalah Lelang Bukan MerupakanObyek Tata Usaha Negara (TUN); a. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah KutipanRisalah Lelang Nomor: 190/14/2018 Tentang Lelang Eksekusi HakTanggungan Atas Sebidang Tanah Seluas 4.750 M* BerikutBangunan dan Segala Sesuatu Di Atasnya Sesuai Sertifikat HakMilik No. 1092 Tanggal 14 September 2007, Surat Ukur No.466/Sungai Lilin/2007 Tanggal 05 September 2007 Atas Nama EkoAmrullah Bin Abastomi, Terletak di JI.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal26 Januari 1998 disebutkan bahwa : RISALAH LELANG bukanmerupakan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, tetapimerupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak adaunsur bes/lissing maupun pernyataan kehendak dari KantorLelang; 29222 on nnn nnn nen nn nnn nnn nen nn nnn cnn nen een ee cence neeh. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Risalah Lelangatau Kutipan Risalah Lelang bukan merupakan objek Tata Usaha3.

Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat NegaraPengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa produkhukum yang dikeluarkan Pejabat lelang, karena Pejabat lelang bukanPejabat TUN, hal ini di dasarkan pada: a.

Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No.100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 disebutkan bahwa:Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yangbersifat kKeperdataan yang bukan merupakan objek sengketa TataUsaha Negara... (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.245KTUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 dan No. 150K/TUN/1994tanggal 7 September 1991); d.

Bahwa sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepadaKetua Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenanmemutuskan bahwa gugatan a quo ditolak atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima karena bukan merupakanobyek TUN sesuai dengan UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 51 Tahun 2009; 5. Eksepsi Kurang Pihak; a. Bahwa dengan adanya gugatan ini tidak menarik PT.

dikeluarkannya produk hukum berupa IzinMendirikan Bangunan oleh Walikota Bekasi, dan yang kedua berkaitan dengan tidakdilaksanakan sebagaimana mestinya ketentuan perundangundangan yangmenyangkut perijinan untuk mendirikan sebuah bangunan (pelanggaran mengenaiperizinan) oleh para Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang pertama adalahmenyangkut sah tidaknya IMB yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi, seperti telahkita ketahui bahwa Bupati/Walikota adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN

).Keputusan TUN (beschiking) in cassu IMB yang merupakan salah satu instrumentyang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN adalah merupakan Penetapan Tertulisyang berisi Tindakan Hukum TUN dilapangan hukum TUN berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan Final (KIP).Pembatalan dan atau menyatakan tidak syah dan tidak berlakunya Keputusan TUNyang dikeluarkan oleh Pejabat/Badan TUN yang merupakan organ penyelenggaraurusan pemerintahan bukanlah wewenang Pengadilan

terhitung 30 hari sejaktanggal dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Pemerintah Daerah Bupati/Walikota dapat melakukan pembongkaran atas bangunan tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian kedua permasalahan hukum tersebut diatas,sudah jelas bahwa bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk menilai sahtidaknya suatu proses tata kerja administrasi Negara yang eksistensinya merupakanKeputusan Tata Usaha Negara (beschikking), pembatalan dan atau menyatakan tidaksyah dan tidak berlakunya Keputusan TUN

ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk.di Kabupaten Konawe Utara berdasarkanPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 284K/TUN/2009 tanggal 16 Desember 2009jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar No. 10/B.TUN/2009/PT.TUNMKS tanggal 3 Maret 2009 jo.

/2009tanggal 16 Desember 2009 (Bukti P9), dan belakanganMahkamah Agung R. di tingkat Peninjauan Kembali jugamengeluarkan Putusan No. 134PK/TUN/2010 (Bukti P10)yang menolak Permohonan Peninjauan kembali yangsebelumnya diajukan Penggugat terhadap PutusanMahkamah Agung No. 284K/TUN/2009.PENCABUTAN SK NO. 267/2007 DAN NO. 153/2008 OLEHPEJABAT BUPATI KONAWE UTARA HERRY SILOANDE (YANGMENGGANTIKAN BUPATI ASWAD SULAIMAN) DANDIBERIKANNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP PRODUKSI)KEPADA PENGGUGATBahwa....10Bahwa

Putusan Mahkamah Agung No. 134 PK/TUN/2010 tanggal6 Januari 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 284K/TUN/2009 tanggal 16 Desember 2009 jo. PutusanPengadilan Tinggi Makassar No.10/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS tanggal 3 Maret 2009 jo.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNo. 10/G.TUN/2008/PTUN.Kdi tanggal 28 Oktober 2008(Putusan MA No. 134/2010);b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNo. 73/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS tanggal 15 November2010 jo.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2)huruf b, adanya pelanggaran terhadap Asasasas UmumPemerintahan yang baik merupakan salah satu alasanuntuk dapat dibatalkannya suatu KTUN yang dikeluarkanoleh Badan/Pejabat TUN.4.6.4.

Melalui PutusanPeninjauan Kembali No. 184 PK/TUN/2010.2.

398K/TUN/2013

PUTUSANNomor 398K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:TENGKU KHAIRUL AMAR, Kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal Jalan Tengku Amaludin, Kelurahan Limau Sundai, KecamatanBinjai Barat Kota Binjai, pekerjaan Swasta, dalam hal ini diwakili olehkuasa hukumnya :1. H. Refman Basri, S.H.,.M.B.A2. Zulchairi, S.H.3.

No. 398K/TUN/2013Kelimanya Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jend.Abd. Haris Nasution, P. Masyhur, Medan. Berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 361/SK12.71/VII/2013. Tanggal 18 Juli 2013;Il. TANDEANUS, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanThamrin No.128 A Medan, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal inidiwakili oleh kuasa hukumnya :1 Fachruddin Rifai, S.H.

No. 398K/TUN/2013yuridis tanah yang terdapat didalamnya, bahwa Penggugat adalah pemilikyang sah atas tanah ;4.

No. 398K/TUN/2013Sumatera Utara (Vide bukti P1,2,5,8 Jo.T1,21,22,23 Jo.T.IL Int1),kebenaran ini tidak dapat dibantah oleh Termohon KasasiII Intervensikarena yang menerbitkannya adalah Termohon Kasasi dan bukanTermohon KasasiII Intervensi.3.

No. 398K/TUN/2013

US.11/4/23/P.I.05 tanggal 11 Oktober 2005 (tetapi isinya sama);Bahwa semula Surat Keputusan a quo telah digugat di PengadilanTata Usaha Negara Medan No. 77/G.TUN/2005/PTUNMDN. tanggal 27September 2005, tetapi kemudian dinyatakan tidak dapat diterimaberdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 2007 No.437 K/TUN/2006 yang kemudian diperkuat oleh Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung tanggal 27 Oktober 2008 No. 53 PK/TUN/2008;Bahwa didalam kedua putusan Mahkamah Agung tersebut telahdipertimbangkan

2 atau Bukti P.2);Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 39 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif PelayananJasa Kepelabuhanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan(Bukti P,HUM3 atau Bukti P.3);Surat Kawat (Telegram) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut DepartemenPerhubungan RI kepada Adpel Belawan (Termohon Hak Uji Materiil)tertanggal 14 Agustus 2006 (Bukti P,HUM4 atau Bukti P.4);Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 437 K/TUN/

2006 tanggal 12 Juni2007 (Bukti PHUM5 atau Bukti P.5);Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 53 PK/TUN/2008tanggal 27 Oktober 2008 (Bukti PHUM6 atau Bukti P.6);Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Tangki Timbun danPemompaan (ATTP) tanggal 5 Februari 2004 (Bukti P.

perjanjiantersebut di atas.Bahwa oleh karenanya Pemohon Hak Uji Materiil ini mempunyai kepentinganlangsung dengan obyek permohonan ini, sehingga mempunyai kwalitas hukum (legalstanding) untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil;Menimbang, bahwa semula Surat Keputusan a quo telah digugat diPengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 77/G.TUN/2005/PTUNMDN. tanggal 27September 2005, tetapi kemudian dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkanputusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 2007 No. 437 K/TUN

/2006 yangkemudian diperkuat oleh putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 27Oktober 2008 No. 53 PK/TUN/2008.Bahwa dalam kedua putusan Mahkamah Agung tersebut telah dipertimbangkanbahwa Surat Keputusan (obyek permohonan Hak Uji Materiil ini) tidak dapatditerima dan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan diajukan keMahkamah Agung dalam proses Permohonan Hak Uji Materiil karena merupakanaturan yang bersifat umum dan tidak bersifat konkrit, individual dan final.Menimbang, bahwa

., putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin tanggal 20 September 2001 Jo putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:232/B/2001/PT.TUN JKT tanggal 2 Januari 2002 #Joputusan/penetapan kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 265 K/TUN/2002., tanggal 12 Oktober 2005, perkara gugatanHal. 2 dari 17 hal. Put.

(sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi);Bahwa perkara Nomor: 09/G.TUN/2001/PTUN.BJM, sebagaimanadimaksud Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2001 adalah perkaragugatan ELIZABETH PAHU dan keluarga (Tergugat hingga VIll) terhadapKEPALA KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG dan CAMAT LANDASANULIN KOTA BANJARBARU (Tergugat dan Tergugat Il sengketa TUN),karena telah mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa TUN berupa SKTbukti baru kepemilikan atas bidangbidang tanah atas nama RUSLI, dkkyang

TUN Jakarta tidaklah siasia (berhasil),dengan dibatalkannya putusan PTUN Banjarmasin dan ditolaknya gugatanRUSLI, dkk sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor: 232/B/2001/PT.TUN. JKT tanggal 2 Januari 2002;Bahwa atas putusan PT. TUN Jakarta Nomor: 232/B/2001/PT.TUN. JKTtanggal 2 Januari 2002, pihak RUSLI, dkk telah melakukan upaya hukumKasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta, dengan register perkara kasasiNomor: 265 K/TUN/2002 tanggal 12 Oktober 2005.

., selakukuasa hukumnya yang telah mencabut permohonan kasasi dengan surattanggal 3 Februari 2005 dan Akta Pencabutan Permohonan KasasiPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 11 Juli 2005, akhirnyaMahkamah Agung RI telah mengeluarkan penetapan Nomor: 265K/TUN/2002., tanggal 12 Oktober 2005, dengan demikian perkara ini telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa perkara Tata Usaha Negara Nomor: 09/G.TUN/2001/PTUN.BJMyang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin padatanggal 13 Maret 2002

membayar biaya perkara;Atau:Memberikan putusan lain yang patut dan adil menurut Pengadilan dalam suatuperadilan yang baik dan benar;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa benar Para Tergugat pernah memiliki hubungan hukum denganPenggugat yang berprofesi sebagai Advokat, yaitu dalam kaitannya denganpenanganan 2 (dua) perkara sengketa Tata Usaha Negara Nomor:03/G.TUN/2001/PTUN.Bjm dan perkara sengketa negara:09/G/TUN

387 K/TUN/2012

Putusan Nomor 387 K/TUN/2012Berlian Mulia, sebagaimana dimaksud dalam point 5 angka dan 2, bertentangandengan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) huruf a yangberbunyi:Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku karena pada waktu mengeluarkankeputusannya, ternyata Tergugat mengetahui bahwa Kuasa PertambanganEksplorasi No. 545/59/D. PE a/n CV.

Putusan Nomor 387 K/TUN/2012Dalam Penangguhan1.Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari SuratKeputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/38/PW.TL/D. PE tanggal 12 Mei 2008,tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada CV.

Putusan Nomor 387 K/TUN/20124. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/046/IUPOP/D.PE/ 2009 TB.09 JANPR 04, tentang Penerbitan IUPOP atas nama PT. Inti Tiga BerlianMulia terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai, KecamatanBatulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas994.1 Ha.;Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut perpanjanganKuasa Pertambangan Eksplorasi No. 545/59/KP/D.

Putusan Nomor 387 K/TUN/201212sebagaimana tercantum dalam gugatan. Karena Penggugat adalah pihak yang tidakpunya kualitas untuk mengajukan gugatan;Hal ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 2 ayat 3 UndangUndang No. 5 Tahun1986 jo.

Putusan Nomor 387 K/TUN/201218Biayabiaya1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489,000.00 Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 18

Di dalam ketentuan pasal 1 butir 3 UU No. 5 Tahun1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN bahwa yangdimaksud dengan Keputusan TUN adalah Suatu penetapan bersifatkonkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum Perdata.

Temanggung No. 5 tahun 2007 jo PerbupTemanggung No. 6 tahun 2007) Sehingga kalau yang dipermasalaholeh Penggugat asal/Pembanding/Termohon Kasasi adalah SKyang dikeluarkan oleh Tergugat I/Terbanding/ Pemohon Kasasi, halini sudah menjadi domain Peradilan TUN ;Bahwa surat gugatan Penggugat, sdr.

Faturrohman selakuTergugat Il (Kepala Desa Banaran terpilih) dijadikan Tergugatoleh Penggugat asal/Pembanding/Termohon Kasasi karenaakibat pengangkatan dan pengesahan sebagai Kepala Desaoleh Tergugat berdasarkan SK Bupati Temanggung No. 141/219/2007 adalah merupkan keputusan TUN yang bersifatadministratif ;Sehingga kalau yang dipermasalahkan oleh Penggugat asal/Pembanding/ Termohon Kasasi adalah Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat I, hal ini menjadi domain peradilan TUN,dan posisi kedudukan

Faturrohman (Tergugat Il)tanggal 20 Juni 2007 dalam perkara in casu adalah merupakankeputusan TUN yang bersifat administratif berdasarkan peraturanperaturan yang mengatur tentang Tahapantahapan Pilkades (PerdaKab. Temanggung Nomor 5 tahun 2007 dan Perbup TemanggungNo. 6 2007) ;Ad.3.Sengketa tersebut timbul akibat keluarnya Keputusan Tata UsahaNegara.

Temanggung No. 5 tahun 2007 adalah merupakankeputusan Pejabat Administrasi yang bersifat tertulis, final dan mengikat,sehingga tanggung jawab hukum para Tergugat/Terbanding/PemohonKasasi adalah berkaitan dengan Surat Keputusan Bupati Temanggungtentang Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadiKepala Desa, yang merupakan produk atau Keputusan TUN. OlehHal. 12 dari 14 hal. Put.

TUN. JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:1.

TUN. JKT. beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 286/B/2019/PT. TUN.

yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.718.000, (Dua jutatujuh ratus delapan belas ribu rupiah).Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada tanggal 29 Juli 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa HukumHal 5 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKTPenggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dengan tanpa dihadiri olehTergugat ataupun Kuasa Hukumnya;Menimbang, bahwa kepada pihak yang tidak hadir telah diberitahukandengan surat Pemberitahuan putusan Nomor W2.TUN

Hal 4 dari 6 Put No.42/8/2008/P TUN KTTergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/PeMbainiuniy, mwornua wisiBanding dari Penggugat/Terbanding, serta suratsurat lainnya yang terkait denganperkara yang dimohonkan banding, majelis hakim pengadilan tingkat bandingmenyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadi nal 4 dari 6 hal Put No.71/B/2008/PTTUN.JKTJakarta Nomor : 26/G/2019/PTUN.

Intv.5) adalah bersifat melawan hukum (ajaran hierarkhi norma dari Hans Kelsen);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangn hukum olehTergugat/Pembanding secara norma hukum substantif telah sesuai dan benarHal 19 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKTmenurut hukum sehingga aspekaspek prosedural dikesampingkan, hal ini sejalandengan kaidah hukum yang terdapat di dalam yurispridensi Bidang Tata UsahaNegara Nomor : 1/Yur/TUN/2018 berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor : 54 K/TUN