Ditemukan 1382 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-09-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1342/Pdt.G/2018/PA.Pbr Tanggal 27 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 10
20 — 10
denganTermohon, akan tetapi tidak berhasil;Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil,maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan olehPemohon dan menyampaikan perubahan pada posita surat permohonan;Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telahmemberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis dengansurat bertanggal 31 Oktober 2018 yang isinya sebagai berikut:DALAM KONVENSI :1.Bahwa Termohon membantah dan menyangkal semua dalilyang tedapat
Register : 28-10-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 553/Pid.Sus/2019/PN Ckr Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BEATRIX MONITA , SH
Terdakwa:
1.Salsabila alias nabila alias reni binti khalid omar
2.Dina Hasanah alias Enok binti khalid omar
24 — 8
BEATRIX MONITA , SH
Terdakwa:
1.Salsabila alias nabila alias reni binti khalid omar
2.Dina Hasanah alias Enok binti khalid omar
24 — 8
Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya tedapat plastic klipbening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,49 gram 1 (Satu) buah HP Merk Samsung J2 Pro warna abuabu dengan no sim card083815267668 1 (Satu) unit buah HP Merk LAVA R1 warna silver berikut no sim card08990718969Dirampas untuk dimusnahkan4.
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1369 B/PK/PJK/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION;
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Halaman 30 dari 32 halaman.
Register : 16-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID/TPK/2015/PT.DKI Tanggal 17 Desember 2015 — TRI HENDRO SURJATNO, S.PEL.
146 — 56
146 — 56
Dan untuk L1IOOHP jika dihitung dengan =Rp.2.200.000/HP, maka harga mesin menjadi Rp. 2.420.000.000.Sehingga Jika dihitung selisi harga sesuai kontrak dengan harga yangterjadi di pasar, maka tedapat selisih harga sebesar Rp.150.000.000 /mesin atau Rp.300.000.00, ;Estimasi Biaya Pembuatan :Hal 9 dari 66 hal. Ptsn. Pidana No : 40/Pid/TPK/2015/PT.DKIKapal dengan ukuran Panjang (LOA) 25.95 m, Lebar (B) 9.00 m dan Tinggi Sarat (T)I m. Dengan menggunakan bahan baku aluminium marine.
Dan untuk 1IOOHP jika dihitung dengan =Rp.2.200.000/HP, maka harga mesin menjadi Rp. 2.420.000.000.Sehingga Jika dihitung selisi harga sesuai kontrak dengan harga yangterjadi di pasar, maka tedapat selisih harga sebesar Rp.150.000.000 /mesin atau Rp.300.000.00, ;f Estimasi Biaya Pembuatan :Kapal dengan ukuran Panjang (LOA) 25.95 m, Lebar (B) 9.00 m dan Tinggi Sarat (T)I m. Dengan menggunakan bahan baku aluminium marine.
Register : 07-08-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 166/Pid.B/2018/PN Btl Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
RUDI DWI PRASTYONO, SH
Terdakwa:
IZZAN ABDULLOH Alias BREKELE Bin SURANTO
28 — 15
RUDI DWI PRASTYONO, SH
Terdakwa:
IZZAN ABDULLOH Alias BREKELE Bin SURANTO
28 — 15
dimana perbuatan Terdakwatersebut dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain mengingat rumahkorban TRI ISWANTI tersebut berada di pemukiman penduduk yang manasebelah barat rumah saksi korban Tri Iswanti berjarak kurang lebih 3 (tiga) meterterdapat bangunan rumah milik saksi TRISNO LEGOWO, kemudian pada bagianbelakang rumah saksi korban ada rumah yang menyambung dengan bangunanrumah milik TONO dan saksi ISMANTO, kemudian sebelah timur rumah saksikorban dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter tedapat
Register : 06-12-2011 — Putus : 03-04-2012 — Upload : 22-05-2012
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1411/Pdt.G/2011/PA.JB Tanggal 3 April 2012 — Ir. HARYENI BINTI H. BAHAROEDIN KHATIB
IWAN TAFRIDA, SE BIN H. SIDI DAHLAN JAMAL
31 — 7
31 — 7
Putusan No.1411/Pdt.G/2011/PAJBperkawinan sah dan belum pernah cerai, maka dengan demikian Penggugatsebagai pihak yang berkualitas dalam perkara ini, hal ini Sesuai dengan Pasal 2UU No.1 Tahun 1974:Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat melaluikuasa hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis Sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat/kuasa hukumnya tersebut diatas Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan repliknya secaratertulis, sebagaimana tedapat
Register : 21-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Tgt Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SETYAWAN,SH.
Terdakwa:
JUMRANI Als UNING Bin ATUT
76 — 12
ANDI SETYAWAN,SH.
Terdakwa:
JUMRANI Als UNING Bin ATUT
76 — 12
Orang tersebut dapatdipersalahkan sebagai turut bersalah dalam suatu pembunuhan yang telahdirencanakan terlebih dahulu.Menimbang, bahwa dalam medeplichtig tedapat 2 (dua) unsur yangharur terpenuhi. Yakni unsur subjektif dan juga unsur objektif.Menimbang, bahwa unsur subjektif merupakan pengetahuan dari orangyang membantu, dimana ketika membantu sifat batin dari pembantu yangmengetahui bahwa orang yang dibantunya akan melakukan suatu tindakpidana.
Register : 20-10-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 221 /Pdt.G/2016 /PN.Kpg Tanggal 17 Mei 2017 — Penggugat:
HERMAN MBAU
Tergugat:
1.JULIANA JUBLINA DODO NGONGO MBAU
2.MARIA TOLAMANU MBAU
3.KETUA YAYASAN TUNAS GLORIA
69 — 23
69 — 23
Jemi Mumu Baratberbatasan dengan Robert Tallo Manafe.Yang selanjutnya disebut sebagai TANAH OBJEK SENGKETA.Bahwa tanah objek sengketa dahulunya merupakan tanah kosong yangdikuasai dan digarap secara bersamasama oleh Cornelia Ndun(alm)danSaul Mbau alm) sejak tahun 1960.Bahwa pada tahun 1950an diatas tanah objek sengketa tedapat 1 buahrumah yang sebelumnya merupakan milik Nitanel Mbau yang dibongkar dandipindahkan ke atas tanah objek sengketa.Bahwa Saul Mbau (alm) meninggal dunia pada tahun 1992 sedangkan
Putus : 18-07-2013 — Upload : 20-01-2014
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 40-K/PM I-02/AD/lII/2013 Tanggal 18 Juli 2013 — MUSLIM NASUTION, Pangkat Kopda NRP 31000062240579
90 — 50
90 — 50
melaporkan perbuatan Terdakwa ke Danki sehingga Terdakwamendapat hukuman disiplin 1 (satu) kali dan disel 3 (tiga) kali selama 1 (satu)minggu kemudian setelah Terdakwa menerima uang perdamaian dari Praka AdiPurwanto sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) tersebar isu Terdakwaselaku pemeas sehingga Terdakwa dikucilkan oleh temantemannya dikesatuan kemudian setelah Praka Adi Purwanto cuti selesai melaksanakantugas operasi ditelepon oleh Terdakwa tidak pernah menjawab menambahsakit hati Terdakwa.Bs Bahwa tedapat
Bahwa tedapat jangka waktu yang cukup mulaiTerdakwa beralih pikiran yang semula akan takjiah kerumah kakek Saksi 7menjadi kerumah Praka Adi Purwanto di Simpang Pulo Raja dengan membawasangkur kemudian membeli jaket dan topi kemudian Terdakwa melakukanpengintaian di malam hari terhadap keberadaan Praka Adi Purwanto di kebunpohon pisang dan mengikutinya dari belakang pada saat warga kampungmenyaksikan/menghadiri acara pernikahan sampai Tedakwa melakukanpenusukan di pinggang atas sebelah kanan tepat
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
46 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan
Register : 03-06-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN RENGAT Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Rgt Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ANDI SAHPUTRA SINAGA SH
Terdakwa:
ILHAM WAHYUDI alias ILHAM bin alm SARMAN AHMAD SIDOMONO
32 — 19
ANDI SAHPUTRA SINAGA SH
Terdakwa:
ILHAM WAHYUDI alias ILHAM bin alm SARMAN AHMAD SIDOMONO
32 — 19
orangyang dicurigai sedang membawa Narkotika dan Kapolsek Batang GansalIPDA Raditya Wahyu Aji Pambudi, S.Tr.K danpersonil langsung melakukanpenyelidikan dilokasi yang dimaksud, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB tim melihat ada seseorang yangmencurigakan sedang dudukduduk dikursi yang terbuat dari papan di pinggirjalan lalu tim langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan dan timmendapati ada 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalam kotakrokok tersebut tedapat
Putus : 06-06-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338/B/PK/PJK/2016 Tanggal 6 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT INTI EVERSPRING INDONESIA
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387/B/PK/Pjk/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMAN JAYA PERDANA
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan
Register : 19-03-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA BATAM Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Btm Tanggal 18 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 15
20 — 15
bahwa selain Pengugat Rekonvensi menuntut hakasuh satu orang anak, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkahanak tersebut sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) perbulansampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan didalam repliknya TergugatRekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah tersebut sebesar Rp1.000.000, (Satu juta rupiah);Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat rekonvensi tetapmenyatakan dengan tuntutan semula, berhubung antara Penggugatrekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak tedapat
Putus : 10-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1111/B/PK/Pjk/2014 Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI
171 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kawasan Berikat (PDKB) sehingga BarangKena Pajak telah lebih lanjut melalui proses blending dengan tujuanuntuk menurunkan kadar Asam Lemak Bebas sehingga memiliki nilaiekonomi untuk dijual, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) tidakdapat dipertahankan karenadalam perkara a quo tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16B UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai berikut peraturan pelaksanaannya ;b Bahwa dengan demikian, tidak tedapat
Register : 29-04-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Plg Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
1.Elly Chusniati
2.Jati Kusuma
Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan
2.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang.BPN
4.Kepala Kepolisian Republik Indonesia KAPOLRI
5.Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
6.HALWANI, SH., MH
107 — 339
1.Elly Chusniati
2.Jati Kusuma
Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan
2.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang.BPN
4.Kepala Kepolisian Republik Indonesia KAPOLRI
5.Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
6.HALWANI, SH., MH
107 — 339
Berkenaan dengan petitum Penggugat terhadap Tergugat III yang pada intinyamenyatakan : agar segera merombak membenahi jajaran susunan pejabat diKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan danKantor Pertanahan Kota Palembang, dapat ditanggapi sebagai berikut :Bahwa tedapat peraturanperaturan yang mengikat dalam pelaksanaan yangkaitannya dengan kepegawaian dalam hal ini yaitu:a) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Putus : 07-06-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT LANGGENG MUARAMAKMUR
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1155/B/PK/PJK/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: CV CHEVRON PACIFIC INDONESIA tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan
Register : 18-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1871/Pid.Sus/2021/PT MDN Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Roi Baringin Tambunan, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Khairul Hidayat Als Dayat Diwakili Oleh : IDRUS SIRAIT, SH
43 — 52
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Khairul Hidayat Als Dayat Diwakili Oleh : IDRUS SIRAIT, SH
43 — 52
ataupun tidak langsung perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan sendisendi kehidupan bangsa dan negara baik secara sosiologis maupun secaraekonomis ;Menimbang, bahwa dalam requisitoirnya Jaksa Penuntut Umumtelah menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana mati;Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umumtersebut , selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penghukumanbagi Terdakwa berdasarkan fakta fakta dan teori penghukuman bagipelaku kejahatan Narkotika;Menimbang, bahwa Asas asas yang tedapat
Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 265 B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOCFIN INDONESIA;
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan