Ditemukan 1019 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN SORONG Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Son Tanggal 21 Oktober 2020 — TOMMY LIMBUNAN
299 — 174
299 — 174
IPPKH diatur dalam Permenhut Nomor 7 Tahun 2019 yang temyatadidalam Peraturan tersebut ada 17 (tujuh belas) jenis usaha yang diperkenankanuntuk dilakukan didalam kawasan hutan, sementara , untuk kegiatan Pariwisatatersebut sudah diatur tersendiri di dalam Permenhut Nomor 22 Tahun 2012 tentangPedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam PadaHutan Lindung yang pada pasal Pasal 7 menyatakan sebagai berikut;Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 hurufb, terdin
Register : 12-10-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 12/G/2020/PTUN.TPI Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat :
1. PT. Capana yang diwakili oleh Salim Saputra
2. PT Capana
Tergugat :
1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
313 — 148
313 — 148
TPIketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan, untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL; danc. mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia/petugaspelaksana PTSL pada masingmasing Kantor Pertanahan.(4) Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdin daribeberapa desa/kelurahan, diupayakan agar desa/kelurahan yang menjadiobjek PTSL letaknya berdekatan.(5) Penetapan lokasi dilampiri dengan peta lokasi.(6) Penetapan Lokasi dibuat dalam bentuk keputusan
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
211 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
211 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri dan mempunyaikompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin
Register : 04-08-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1014/Pdt.G/2017/PA.Bm Tanggal 9 Agustus 2018 — 1.ANDIKA, S.Pd BIN IBRAHIM
2.SUPRIADIN BIN IBRAHIM
Melawan
Fatmah binti Murtala
72 — 37
72 — 37
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat, PengakuanTergugat dan buktiobukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugatsebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah teroukti' bahwa lorahim(Almarhum) dan Tergugat mempunyai hutang pada Bank BRI dengan PlafondRp. 300.000.000, dimana sertifikat ruko sebagaimana dalam Obyek 2.5menjadi jaminan atas hutang tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaansetempat atas Obyek 2.5 aquo dan ditemukan bahwa obyek tersebut terdin
Putus : 10-05-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 10 Mei 2012 — - SUSI ANGGRAINI,S.Si
130 — 22
130 — 22
Sofcopy Laporan akhir dan peta sebanyak 1 setLaporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah ) KotaMedan yang terdin dan:a.
Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Tanggal 27 April 2016 — IWAN DARMAWAN, SE. MM (TERDAKWA)
94 — 45
94 — 45
Rekening 0210871989BNI Capem Pandeglang sejumlah Rp.225.898.000, (dua ratus dua puluh lima juta delapanratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).1 (satu) bundel Kertas KerjaRKAKL Rincian BelanjaSatuan Kerja T ahun Anggaran 2012 SatuanKerja LembagaPengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) yang terdin atas 38halaman tertanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani AN Menteri Pendidikan danKebudayaan, Kuasa Pengguna Anggaran (Prof. Dr. Siswandari, M.
Rekening 0210871989BNI Capem Pandeglang sejumlah Rp.225.898.000, (dua ratus dua puluh lima juta delapanratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).1 (satu) bundel Kertas KerjaRKAKL Rincian BelanjaSatuan Kerja T ahun Anggaran 2012 Satu anKerja LembagaPengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) yang terdin atas 38halaman tertanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani AN Menteri Pendidikan danKebudayaan, Kuasa Pengguna Anggaran (Prof. Dr. Siswandari, M.
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. Gunung Melayu vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
291 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
291 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor. 1027/B/PK/PJK/2016 PTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa ;Pengadilan terdin atas:a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkatpertamab.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangdimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan undangundangtersendiri dan mempunyai kompetensi absolut yang berbeda denganPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlinat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin
Register : 10-04-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 221/PDT.G/2013/PN.JKT Sel Tanggal 13 Februari 2014 — PT CHINA Yl DA GANG TAI MINERAL INDONESIA ("PT CYD"),
Lawan
1. Notaris YAN ARMIN, S.H.,
2. HERRY ONGSO,
3. RUDI SALIM,
4. DAVID SUSANTIO,
5. BUDY WIDJAJA,
6. PO AGUS SUSANTIO
7. POHANDI DJAMILLAH
8. KARMAN TANDANU
9. WAHYUDI WIDJAJA
10. LAU ANDY LEO
11. SAMSIUR SAUDJANA
12. ARIFIN WIJAYA
13. PT SUNG PUTRA PERSADA ("PT SPP"),
613 — 243
613 — 243
CHINA YI DA GANG TAI MINERAL INDONESIA terdin atas barangbergerak dan barang tidak bergerak pada perusahaan PT.CHINA YI DA GANG TAI MINERAL INDONESIAyaitu: Akta No. 41 tanggal 05 Nopember 2009 Berita Acara PT.
REKONPENSIMenolak Gugatan Para Penggugat Rekonpensifiergugat II, Tergugat V dan Tergugat XII dalam konpensiuntuk seluruhnyaDALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMembebankan beaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat dalam Konpensi / ParaPenggugat rekonpensi sebesar Rp. 7.016.000, (tujuh juta enam belas ribu rupiah)Hal 266 dari 267 Hal Putusan No. 221/Pdt.G/2013/PN.Jkt.SelDemikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padahari: KAMIS tanggal 6 FEBRUARI 2014, yang terdin
Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/ Pid.Sus/2012/PN.Mks Tanggal 3 Juli 2014 — - H. TAJANG HS
vS.
- H. TAJANG HS
115 — 20
115 — 20
47.601.095.000Penjualan 49.271.167.000Laba TB 10.435.900.000Tahun 2007Piutang 92.790. 189.543Penjualan 85.346.233.702Laba TB 15.486.265.775 Bahwa selanjutnya ARK Kanwil (Priyono) membuat Memorandum Analisisdan Resiko Kredit ARK Nomor:B.19a.KW .XIII/ARK/04/2008 tanggal 21April2008, yang padaintinya menyetujuidiberikannya tambahanfasilitas KMK sementara sebesar Rp. 6.800.000.000,00, yang kemudianmelalui putusan kredit menengah No.R.153.KW.XIII/ADK/04/2008 tanggal23 April 2008, Pemutus Kredit yang terdin
Piutang47.601.095.000 Penjualan49.271.167.000 Laba TB10.435.900.000 Tahun 2007 Piutang92.790.189.543 Penjualan85.346.233.702 Laba TB 15.486.265.775 Bahwa selanjutnya ARK Kanwil (Priyono) membuat Memorandum Analisisdan Resiko Kredit ARK Nomor:B.19a.KW.XIII/ARK/04/2008 tanggal 21April 2008, yang pada intinya menyetujui diberikannya tambahanfasilitas KMK sementara sebesar Rp. 6.800.000.000,00, yang kemudianmelalui putusan kredit menengah No.R.153.KW.XIII/ADK/04/2008 tanggal23 April 2008, Pemutus Kredit yang terdin
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi
- Abdul Malik, Dkk
Termohon Kasasi
- PT Freeport Indonesia
340 — 183
340 — 183
November 13180.A13/IR/Udgn Bip 14 November2017 I/X1/2017 2017 31.32.Penggugat menyampaikan keputusan akan melakukan PHK terhadap ParaTergugat atas dasar efisiensi sesuai Pasal 164 (38) UU No. 13/2003 danmengundang Para Tergugat untuk melakukan perundingan bipartt;Hasil perundingan bipartit antara Penggugat dan Para Tergugat gagal mencapaikesepakatan karena Para Tergugat menolak PHK;Dikarenakan perundingan gagal mencapaikesepakatan, Penggugat akanmenawarkan pembayaran PHK kepada Para Tergugat yang terdin
Register : 03-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/TUN/2017 Tanggal 17 April 2017 — I. BUPATI HALMAHERA TENGAH., II. PT. MINERAL TROBOS VS PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA;
284 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
284 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam Pasal 45a ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan hurufc UndangUndang No. 5 Tahun 2004, dan UndangUndang No. 3Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan sebagaiberikut:Pasal 45a Ayat (1):Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yangmemenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yangoleh undangundang ini dibatasi pengajuannya; monline.comPasal 45a ayat (2):Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Upload : 20-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST ZULFAN LUBIS
324 — 116
324 — 116
Reliance Asset Management terdin dan :1 (satu) lembar Daftar Transfer PT. Asknndo (persero) Nomor :09/002/SPPB/KAKP/DIR/1/2006 tanggal 5 Januari 2006 sebesarRp. 10.000.000.000, 1 (satu) lembar Memo Interm PT. Askrindo (persero) dari KepalaDivisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian nvestasi tanggal 20Desember 2005.1 (satu) lembar Fax Proposal untuk pengelolaan investasi di PasarModal Nomor : 097/RAMDIR/12.05 tanggal 19 Desember 2005.1 (satu) lembar Memo intern PT.
Register : 01-09-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 14-06-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 064/G/2014/PTUN Smg Tanggal 16 April 2015 — JOKO PRIANTO Dkk dan YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA Melawan I. GUBERNUR JAWA TENGAH II. PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk âÃÂàsekarang bernama PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
784 — 605
784 — 605
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;Lebih lanjut, Pasal 53 angka (1) berbunyi: Kawasan cagar alam geologisebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (5) huruf a terdin atas : a Kawasan keunikan batuan dan fosil; b. Kawasan keunikan bentang alam;dan c Kawasan keunikan proses geologi; Lebih lanjut, Pasal 60 angka (2), berbunyi: Kawasan keunikan bentangalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkandengan kritena: a Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai; b.
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 11 Maret 2019 — Ir. SUJANARKO, M. Eng, dkk : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
209 — 135
209 — 135
jabatanPenggugat Ill selaku Koordinator Unit Kerja Pusat Edukasi Anti Korupsi beradadi bawah langsung dan bertanggung jawab kepada Deputi BidangPencegahan (Eselon ).Bahwa oleh karena posisi jabatan Penggugat Ill berada di bawah langsungdan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pencegahan, maka secarahukum harus dimaknai jabatan Penggugatll tersebut setara dengan Eselon ll.Halaman 81 dari 168 halaman, Putusan Nomor: 213/G/2018/PTUNJKTBahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (5) Perkom Ortaka menyebutkan:ACLC terdin
Register : 27-10-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. Tanggal 29 Maret 2017 — RACHMAT RAJAB, dkk.; Melawan; PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA;
135 — 53
135 — 53
Bahwa mengenai PTH telah ditegaskan oleh Majelis Hakim dalamPutusan perkara nomor 90/G/2007 /PHI.BDG. tertanggal 2 Agustus2007 yang dalam pertimbangannya halaman 123 yang menyatakan;Majelis Hakim berpendapat secara fakta hukum kenaikan gajipokok periode 2000 s/d 2006 terdin dari 3 komponen yaitukenaikan inflasi, berkala, dan perbaikan taraf hidup, yangpenyelesaiannya secara umum sering diselesaikan secarabipartite, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun komponenperbaikan taraf hidup tidak diatur dalam
Putus : 18-07-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1054 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 18 Juli 2011 — Faqih Jarjani Bin H. Achmad Basuni;
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor : 1054 K/Pid.Sus/201 1prakteknya dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD sebagaimana diaturdidalam Pasal 37 ayat (3), Undangundang No. 4 Tahun 1999, yangbunyinya Alat kelengkapan DPRD terdin atas pimpinan, komisikomisi danpanitiapanitia, salah satu panitia yang dibentuk oleh DPRD adalah PanitiaAnggaran yang bertugas membahas tahap awal rancangan APBD bersamasama Tim Anggaran Eksekutif untuk kemudian disahkan dalam rapatparipurna, pada internal DPRD pihak yang memiliki kKewenangan untukmenyusun
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
81 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
PengadilanKhusussebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur denganUU tersendiri dan mempunyai kompetensi absolut yang berbedadengan Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.DUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (UU PTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untukjenis pengadilan berdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkanPasal 8 dinyatakan bahwa Pengadilan terdin
Register : 01-10-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PA Siak Sri Indrapura Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Sak Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 70
103 — 70
Menurut hubungan darah: golongan lakilaki terdin dan ayah, anaklakilaki, saudara lakilaki, paman dan kakek. golongan perempuan terdiridan ibu, anak perempuan, Saudara perempuan dari nenek. b. Menuruthubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. (2). apabila semua ahliwaris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu,Janda atau duda. Berdasarkan Pasal 174 KHI tersebut diatas, maka adabeberapa kelompok ahli waris sehubungan dengan perkara a quo, yaknisebagai berikut:a.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
174 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri danmempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan TataUsaha Negara;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin