8.095.253.683Pajak Masukan 81.994.985.502 81.994.985.502Dibayar dengan NPWP sendiri 156.318.108.766 156.318.108.766 +Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar 7.386.425.984 (708.827.603) 8.095.253.683Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.623.125.041 1.623.125.041 +PPN yang kurang bayar 9.009.551.025 914.297.438 8.095.253.683Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 3.545.484.472 0 3.545.484.472Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 1.623.125.041 1.623.125.041 +Jumlah PPN yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 2219/B/PK/Pjk/2018 Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak (DPP):Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 2.376.042.666.899,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut 232.849.730,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 18.069.758.223,00Jumlah Seluruh Penyerahan 2.394.345.274.852,00Pajak Keluaran yang Harus dipungut/dibayar sendiri 237.604.266.665,00Pajak Masukan 81.994.985.502,00Dibayar dengan NPWP sendiri 156.318.108.766,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar (708.827

.603,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.623.125.041,00PPN yang kurang bayar 914.297.438,00Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 914.297.438,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 1.828.594.876,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Agustus 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan

Pengenaan Pajak (DPP):Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri Rp 2.376.042.666.899,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut Rp 232.849.730,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 18.069.758.223,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 2.394.345.274.852,00Pajak Keluaran yang Harus dipungut/dibayar sendiri Rp 237.604.266.665,00Pajak Masukan Rp 81.994.985.502,00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 156.318.108.766,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (708.827 .603,00)Dikompensasikan ke

Masa Pajak berikutnya Rp 1.623.125.041,00PPN yang kurang bayar Rp 914.297.438,00Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 0,00Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 914.297.438,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 1.828.594.876,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 6 dari 8 halaman.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5. Lainlainc. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkand. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 3.659.677.206,000,004.511.474.075,000,000,000,004.511.474.075,00(851.796.869,00) Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1446/B/PK/Pjk/2018 berikutnya3.

PPN yang kurang dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 27 Februari 2017 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal2/ Februari 2017:Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya

Nilai junctoPasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 3.659.677.206,00b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.511.474.075,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 0,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 4.511.474.075,00d.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (851.796.869,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 851.796.869,00PPN yang kurang dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan

PPh Ditanggung PemerintahSetoran masaSTP (pokok kurang bayar)Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak.........Lainlain; Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.........Pajak yang tidak/kurang dibayar (23.g)Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13 (3) KUPBunga Pasal 13 (5) KUPmoao5Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d)3.943.007.410,0078.860.148,0078.860.148,00 6. bcd.

Kenaikan Pasal 13A KUPeJumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5e) atau:Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang memeriksa danmengadili perkara ini ini berpendapat lain, maka mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.114560.12/2011/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 26 November 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut

Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2011Nomor 00002/203/11/081/16 tanggal 27 Januari 2016, atas nama JOBPertaminaPetrochina Salawati, NPWP 01.069.713.4081.000, beralamat diMenara Kuningan Lantai 17 Jalan HR Rasuna Said Blok X7 Kav. 5, JakartaSelatan 12940, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari2011 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp3.943.007.410,00PPh Pasal 23 terutang Rp 78.860.148,00Kredit Pajak Rp 78.860.148,00Pajak yang tidak/kurang dibayar

Rp 0,00Sanksi administrasi Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 27 Februari 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27Februari 2019:Menimbang, bahwa

dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0O,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp3.943.007.410,00PPh Pasal 23 terutang Rp 78.860.148,00Kredit Pajak Rp 78.860.148,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0,00Sanksi administrasi Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0,00Halaman 6 dari 8 halaman.

mengajukan halhal sebagai berikut: Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 05 Mei2016, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara AgamaIslam sebagai berikut : Wali Nikah Alwi (ayah kandung P2) ; Saksi nikah masing masing bernama (1) Hamid alamat di Karang RejoKecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dan (2) Syukron alamat di Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ; Maskawin / mahar berupa Uang Rp.100.000 dibayar

tunai telah dibayar tunai ;hal. 1 dari 8 hal.

Nomor 1405/Pdt.P/2017/PA.Jrhadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undanganlainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Alwi (ayah kandungP2) dengan maskawin berupa Uang Rp.100.000 dibayar tunai telah dibayartunai ; Yang menikahkan AlwAlwi (ayah kandung P2) sebagai Kuasa dari wali nikahtersebut ; Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatusPerawan ; Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga

tunaitelah dibayar tunai ; Yang menikahkan AlwAlwi (ayah kandung P2) sebagai Kuasa dari wali nikahtersebut ; Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatusPerawan ; Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ; Setelah menikah Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istridan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Belum mempunyai anak ;hal. 4 dari 8 hal.

tunaitelah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan para undangan lainnya; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama 1 tahun ;Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwaperkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dansesuai pula dengan ketentuan

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding dari Pemohon Bandingberdasarkan alasanalasan yang sudah disampaikan dalam uraian diatas, sehingga PPh Pasal 23 masa Juni 2010 menjadi sebagai berikut: Uraian Semula(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 306.145.0383PPh Pasal 23 yang terutang 34.015.559Kredit Pajak (PPh Pasal 23 yang telah disetor) 34.015.559Pajak yang kurang dibayar 0Sanksi administrasi (Bunga Pasal 13 (2) KUP) 0Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 3.

Putusan Nomor 1099/B/PK/Pjk/2021 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, sehingga perhitunganPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2010 yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp. 306.145.033,Pajak Terhutang Rp. 34.015.559,Kredit Pajak Rp. 34.015.559,PPh yang kurang dibayar Rp. 0,Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp. 0,Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 0,Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan

Putusan Nomor 1099/B/PK/Pjk/2021Kredit Pajak Rp. 34.015.559,00PPh yang kurang dibayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Rp. 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali

atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011Nomor 00105/207/11/091/13 tanggal 26 April 2013, atas nama PT CiptaKridatama, NPWP: 01.797.267.0091.000, beralamat di Gedung TMT 2, 3rdFloor Suite 301, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, RT 001, RW 005, JakartaSelatan 12560, sehingga perhitungan PPN yang masih harus dibayarmenjadi sebagai berikut : UraianJumlah(Rp) Dasar Pengenaan Pajak270.766.142.539 Penghitungan PPN kurang bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar

sendiri21.619.128.586 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan58.624.117.018 Jumlah Perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar(37.004.988.432) Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya37.050.759.551 Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 45.771.119Sanksi Administrasi 45.771.119Jumlah PPN yang masih harus dibayar 91.542.238 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp91.542.238,00; dengan perincian sebagai berikut : Uraian (Rp)

Dasar Pengenaan Pajak 270.766.142.539Penghitungan PPN kurang bayarPPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 21.619.128.586Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 58.624.117.018Jumlah Perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar (37.004.988.432)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajakberikutnya 37.050.759.551Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 45.771.119Sanksi Administrasi 45.771.119Jumlah PPN yang masih harus dibayar 91.542.238 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

ThamrinNonnor 61 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, sehingga PajakPertambahan Niiai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2008 menjadi sebagaiberikut: Uraian Jumiah(Rp)Dasar Pengenaan Pajak: 111.076.614.086,00Penghitungan PPN Kurang Bayara.Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 5.876.153.960,00Dikurangi :a. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 5.876.153.960,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar /(lebih dibayar) (a b)NIHIL Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 214/B/PK/Pjk/2021 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya NIHILPPN yang kurang dibayar NIHIL Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juni 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 13 September 2016 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak

Lagi pula PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkanCrude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel dan menyertakan faktafaktadan buktibukti yang dapat menggugurkan dalildalil Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Pajak Masukanyang telah dibayar tetap dapat dikreditkan, dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku

Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 5.876.153.960,00Dikurangi: Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 214/B/PK/Pjk/2021 b. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 5.876.153.960,00 c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a b) 0,003 Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 PPN yang kurang dibayar (2c + 3a) 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang

Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar (678.991 .831) (678.991.8311) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 September 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put080134.16/2011/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 23 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP674/WPJ.07/2014 tanggal 03 April 2014tentang

Jumlah33.272.475.000 2 Penghitungan PPN kurang bayar: PK yang harus dipungut/ dibayar sendiri0 Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan678.991.8341 Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(lebih) bayar (678.991.831) Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 776/B/PK/Pjk/2020 5 Kelebihan pajak yang sudah Dikompensasikan ke masa pajakberikutnya4 Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar (678.991.831) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 2 Agustus 2018, dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan

Bahwa dengandemikian, alasanalasanpermohonanPemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyangtidak bersifat menentukan karenatidak terdapatputusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp6/78.991.831,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Jumlah

Jumlah 33.272.475.0002 Penghitungan PPN kurang bayar: PK yang harus dipungut/ dibayar sendiri 0 Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 678.991.831 Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(lebih) bayar (678.991 .831)4 Kelebihan pajak yang sudah Dikompensasikan ke masa pajak 9berikutnya4 Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar (678.991.831)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan

Uraian Jumian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 2.181.799.000 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut. vend ye eipange nge" 4.688.566.102 PPN Jumlah seluruh penyerahan 3.870.365.1022 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 218.179.900 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 7.487 .633.2643 PPN Kurang/(lebih) bayar (7.269.453.364)4 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 7.269.453.364

(karenaPembetulan) Jumlah 7.269.453.364 5 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 6 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 3964/B/PK/Pjk/2019 Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP 7 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 5 Maret 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 2.181.799.000 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 1.688.566.102 Jumlah seluruh penyerahan 3.870.365.1022 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 218.179.900 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 7.487 633.2643 PPN Kurang/(lebih) bayar (7.269.453.364)4 Kelebihan Pajak yang

(karena Pembetulan) Jumlah 7.269.453.364 5 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 6 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Halaman 6 dari 9 halaman.

./26.668PPN Lebih dibayar (8.726.668)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 8./26.668PPN yang kurang dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut111887.16/2012/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 28 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00014/KEB/WPJ

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1374/B/PK/Pjk/2019 b. Dikurangi: 1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.276.668Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (8.276.668)Kelebihan Pajak yang sudah: a.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 8.276.668 PPN yang kurang dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2018 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 31 Agustus 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Agustus 2018;Menimbang, bahwa permohonan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.276.668Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (8.276.668) Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 8.276.668 PPN yang kurang dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 6 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1335 B/PK/Pjk/2019 Dibayar dengan NPWP sendiri 5.451.068.339,00 Lainlain Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 22.483.481.747,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih Bayar) 0,00Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaPPN yang Kurang (lebih) dibayar 0,00Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 0,00 4.

junctoPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 juncto Peraturan MenteriKeuangan Nomor 240/KMK.03/2009;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Pemanfaatan JKP dari Luar Pabean Penghitungan PPN Kurang Bayar: a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri22.554.072.909,00 b.Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:17.032.413.408,00 STP (pokok kurang bayar) Dibayar dengan NPWP sendiri5.451.068.339,00 Lainlain Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan22.483.481.747,00 Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih Bayar)70.591.162,00 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya PPN yang kurang (lebih) dibayar70.591.162,00 Sanksi Administrasi

: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP33.883.757,00 Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 104.474.919,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal

Putusan Nomor 4389 B/PK/Pjk/2020 Uraian Menurut WajibPajak(Rp)Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan 64.319.716.223,00Dikompensasikan ke masa berikutnya 64.292.405.853,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi Adm Pasal 13 ayat (3) KUP 0,00Jumlah YMH dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 17 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put67731/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 20 Januari 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap

24.354.046.388 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 273.103.710 Penyerahan yang PPNnya dibebaskan Rp Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 24.627.150.098Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 27.310.370Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 64.319.716.223PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (64.292.405.853)Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 64.292.405.853Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar Rp 0Sanksi Administrasi : Pasal 13 (3) UU KUP Rp 0PPN yang masih harus/lebih dibayar

Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP268.K/WPJ.14/2014 tanggal 6 Oktober 2014mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00155/207/11/725/13 tanggal 30 Juli 2013, atas nama Pemohon Banding,NPWP 02.504.952.9721.000 (d/h 02.504.952.9725.000); sehingga pajakyang masih harus dibayar

Dengan demikian MajelisHakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk menguatkankembali putusan a quo karena berupa Kayu Log yang integrated dantelah mendapatkan Ijin Menteri Kehutanan Nomor SK.549/Menhut11/2009 yang telah dilakukan pengujian dan penilaian sertapertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan danolehkarenanya Majelis Hakim Agung mengambilalin pertimbanganhukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar

Sudirman Kav. 2931, Jakarta Selatan 12920, danmenghitung kembali jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 245.375.023Pajak Keluaran Rp 24.537.502Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 4.934.490PPN yang Kurang / (Lebih) Dibayar Rp 19.603.012Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 9.409.446Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2179/B/PK/Pjk/2018PPN yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar Rp 29.012.458Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 6 Maret 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Maret2018;Menimbang, bahwa permohonan

tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP67/WPJ.07/2015 tanggal O6 Januari 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00013/277/09/081/13tanggal 11 Oktober 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.001.260.7081.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp29.012.458,00; dengan perincian sebagai berikut: Dasar

Pajak Keluaran Rp 2:Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp PPN yang Kurang / (Lebih) Dibayar Rp 1Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) KUP RpPPN yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar Rp 2Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,Halaman 6 dari 8 halaman.

tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasarperhitungan;. bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukankoreksi menghitung PPN yang masih harus dibayarpada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalahatas margin usaha Pemohon Banding, karenapemeriksa / fungsional mengkoreksi tidakberdasarkan buktibukti otentik serta dasar hukumyang digunakan tidak sesuai dengan kewenangansebagai pemeriksa dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar

;. bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukansehiPenDPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPNpenelitian menghitung PPN yang masihharusdibayar pada surat keputusan keberatan adalah ataspajak masukan SPT PPN Pemohon Banding adalahkarena peneliti / penelaah mengoreksi tidak sesuaidengan dasar hukum dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasarperhitungan (tata cara menghitung) antara pemeriksa/ fungsional dengan peneliti / penelaah terdapatperbedaan / tidak konsisten

dalam menghitung PPNyang harus dibayar.

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juni 2004 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut := Rp572.137.486,00= Rp457.709.989,00= Rp114.427.497,00= Rp 11.442.750,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

(Rp86.147.064,00 Rp60.302.945,00 Rp29.442.275,00) = (Rp 3.598.156,00) Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya = Rp 32.531.472,00PPN yang kurang dibayar = Rp 28.933.316,00Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP = Rp Sanksi Pasal 13 ayat (3) KUP = Rp 28.933.316,00PPN yang masih harus dibayar = Rp 57.866.633,00 bahwa dengan memperhatikan fakta dalam persidangan, pendapat Terbanding danPemohon Banding serta data yang diserahkan baik oleh Terbanding maupun PemohonBanding selama persidangan dapat diketahui halhal

Perhitungan PPN Lebih Bayar MenurutSurat MenurutNo URAIAN Keputusan PemohonKeberatan Banding Pokok Sengketa(Rp) (Rp) (Rp)Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanPemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud diluar1. daerah pabean 534.189.781 (534.189.781)2 Perolehan BKP/JKP tidak berhubungan 6.124.542 (6.124.542)langsung dengan kegiatan usaha3. enporan FP tidak sesuai dengan jatah 34.276 .346 (34.276 .346)Terdapat klarifikasi pajak masukan yang4. dijawab tidak ada. 11.764.920 (11.764.920)Jumlah PPN (Lebih) Dibayar

Bekasi, Jawa Barat 17520 yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor: 161102172014, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Agustus 2014 menjadi: Uraian Jumlah (Rupiah)Dasar Pengenaan PajakEkspor 144.801.395.704,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 26.988.733.877,00Jumlah Seluruh Penyerahan 171.790.129.581 ,00PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.698.873.387,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5.288.556.461 ,00fae enemgal PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak 2.589.683.074,00Jumlah

PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang 2.589.683.074,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Maret 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal14 Maret 2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan

Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP01596/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21November 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2014 Nomor: 00107/407/14/055/15 tanggal O7 September 2015,atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.081.615.5055.000, sehinggapajak yang lebih dibayar

PajakEkspor Rp 144.801.395.704,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 26.988.733.877,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 171.790.129.581 ,00PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.698.873.387,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 5.288.556.461,00Halaman 6 dari 8 halaman.

Pajak yang tidak/kurang dibayar 05. Sanksi administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0e. Jumlah sanksi administrasi 06.

Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put90346/PP/M.XIIIA/10/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1120/WPJ.02/2014 tanggal 15September 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 26.995.935 Pajak yang kurang/(lebih) dibayar 5 Sanksi administrasi a. Bunga Pasal 13 (2) UndangUndang KUP b.

Kenaikan Pasal 13 (3) UndangUndang KUP Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Maret 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret2018;Menimbang, bahwa

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 26 995.935 4 Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2373/B/PK/Pjk/20185 Sanksi administrasi a. Bunga Pasal 13 (2) UndangUndang KUP b.

PPN yang kurang ( Lebih) dibayar 0 701.505) 701.505)5.a Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP 0 0 05.6 Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP 0 701.505 06. Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Nihil 1.403.010 0 . KEPUTUSAN KEBERATANKetentuan Formala.

Bahwa dalam proses Keberatan, Terbanding (Tim Peneliti Keberatan)menolak Keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlahPajak yang masih harus dibayar Pemohon Banding;.

PPN yang kurang ( Lebih) dibayar 05.a Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP 05.6 Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP 06. Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar NihilV.

sendiri Rp. 285.888.036,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 1.208.825.121,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. (922.937.085,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 922.937.085,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put59690/PP/M.XVA/16/2015, tanggal 23 Februari 2015, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 19 Maret 2015

penyerahannya tidakterutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkanKMK575 tidak dapat dikreditkan;Bahwa dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar atas perolehanBKP dan atau JKP dalam rangka menghasilkan TBS (misal, PajakMasukan atas pupuk untuk TBS) yang dihasilkan dari unit perkebunan(kelapa sawit), tidak dapat dikreditkan;Bahwa hal tersebut di atas sudah sesuai dengan Pasal 16B ayat (3) UUPPN yang mengatur bahwa: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehanBarang Kena Pajak dari/atau

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Bahrul Rosi bin Saha) terhadap Penggugat (Kamliana binti Sukarto);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mutah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat

mengambil Akta Cerai;

berdasarkan Pasal 8 ayat (4)UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan dinyatakan:"Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengansyarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajakWajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporantersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telahdisampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:pajakpajak yang masih harus dibayar

"bahwa lebih lanjut Pemohon Banding menyatakan bahwa dalam Pasal 8 ayat(5) peraturan yang sama mengatur bahwa "Pajak yang kurang dibayar yangtimbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SuratPemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksiadministrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajakyang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporantersendiri dimaksud disampaikan.

tersebut.bahwa Pasal 1 Angka 24 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai mengatur bahwa "Pajak Masukan adalah PajakPertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha KenaPajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa KenaPajak dan atau Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luarDaerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar DaerahPabean dan atau impor Barang

dengan NPWP sendiri cfmPemohon Banding adalah sebesar Rp.23.033.418,00 yang merupakan nilaiyang tercantum dalam SPT Pembetulan.bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak April 2009 nilai sebesar Rp.23.033.418 diakui oleh Terbandingsebagai nilai yang Dibayar dengan NPWP sendiri cfm Terbanding.bahwa dengan demikian dalam Surat Ketetapan Pajak Masa Pajak April 2009(butir 2.d), nilai jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) cfmTerbanding adalah sebesar Rp

.121.507.727,00 (Rp.2 98.474.309,00+Rp.23.033.418,00).bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Masa Pajak April 2009, nilai yangJumlah Pajak yang dapat diperhitungkan cfm Terbanding sebesarRp.121.507.727,00 yang diakui oleh Terbanding sebagai pengurang dari nilaiPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri senilaiRp.447.567.330,00 sehingga nilai Jumlah PPN Kurang Bayar adalahsebesar Rp.326.059.603,00 (Rp.447.567.330,00 Rp.121.507.727,00).bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Masa Pajak April 2009, atas

yang PPNnya Tidak Dipungut Rp 0,00 Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 1.501.426.728,00Penghitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran Yang Harus Dipungut Sendiri Rp 150.142.673,00Dikurangi:Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Rp 0,00Dibayar Dengan NPWP Sendiri Rp 12.853.922,00Lainlain Rp 134.106.226,00Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Rp 146.960.148,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp 3.182.525,00Kelebihan Pajak Yang Sudah Dikompensasikan ke RpMasa Pajak Berikutnya 0,00PPN Yang Kurang Dibayar

Rp 3.182.525,00Sanksi Administrasi: Rp Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 1.527.612,00Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar Rp 4.710.137,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2017,Halaman 3 dari 9 halaman.

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP583/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2010 Nomor : 00018/207/10/048/14tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP02.706.888.1048.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar

20190 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00 Jumlah seluruh penyerahan RP aPenghitungan PPN kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 150.142.673,00Dikurangi :Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 12.853.922 00Lainlain Rp 134.106.226,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 146.960.148,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp 3.182.525,00Kelebihan Pajak yang sudahDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00PPN yang kurang dibayar

Rp 3.182.525,00Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 1.527.612,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 4.710.137,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari