Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung;Demi ketertiban umum untuk menegakkan tertib hukum (process orde) diIndonesia, khususnya tertib beracara, jika terjadi silang sengketa diantara parapihak maka Ketua PN Jakpus demi hukum mempunyai kewajiban dankewenangan untuk memberikan putusan menolak pelaksanaan putusan arbitraseinternasional yang bertentangan dengan proses hukum yang masih berjalan diIndonesia;Hal ini antara lain ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000 tertanggal

perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri; hak kekayaan intelektual;3.4.Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Putusan Arbitrase InternasionalSIAC Tahun 2010 yang telah mengabaikan fakta adanya silang sengketadan berlangsungnya proses pemeriksaan, acara dan persidangan perkara diPengadilan Indonesia, jelasjelas telah melanggar ketertiban umum,termasuk tertib hukum yang berlaku, khususnya tertib beracara diIndonesia, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 66 huruf (c) UUArbitrase dan ditegaskan

Sepanjang alasan dan pertimbangan Judex Facti tidak bertentangandengan hukum, maka faktafakta atau indikasi kasus Billy Sindoro tidakrelevan dalam kesalahan penerapan hukum;Keberatan/alasan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti";Selanjutnya pada halaman 122 Putusan MA No. 255 K/09 (vide BuktiP15), ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung RI pertimbangan hukumyang sah dan berharga sebagai berikut (kutipan dengan tambahanketerangan kalimat dan tanda baca):"Bahwa alasan (baca: kasus Billy Sindoro

Begitu pula dengan UU No. 30/1999 hanya mengatur mengenai pengakuan danpelaksanaan PutusanPutusan SIAC 20092010 sebagaimana ditegaskan Pasal 65UU No. 1/1999, tetapi tidak mengatur tentang pembatalan Putusan ArbitraseInternasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataupun institusiinstitusijudisial lain di wilayah Republik Indonesia;Selain itu, secara teknis pun Buku IT MA menegaskan pula bahwa yang dapatdimohonkan pembatalannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya PutusanHal. 37 dari 45 hal

Tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut memeriksa,mengadili dan memutus perkara pembatalan PutusanPutusan SIAC 20092010juga didukung dan ditegaskan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agungantara lain:8.1. Putusan Banding Mahkamah Agung RI tanggal 8 Maret 2004 No.

Tahun 1996 yang mengharuskanEksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBGyang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukanPeraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 106/PMK.06/2013).2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum UndangUndang Hak Tanggungan (Undang Undang HT) Nomor 4 Tahun1996 yang menyatakan bahwa Agar ada kesatuan pengertian dankepastian penggunaan ketentuan tersebut maka ditegaskan

Terkait dengan hal tersebut di atas, dapatdigunakan analogi atas putusan yang dijatunkan oleh Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnyamemuat irahirah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agungsebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa adanya irahirah dalam Putusan KPPU, dimanaPutusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelakukekuasaan kehakiman

Hal ini sudah ditegaskan dalamYurispundensi Mahkamah Agung R. sebagai berikut:a. Putusan Nomor 56 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 30 September 2014antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah.b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafrilmelawan DR. Drs. Filani Zikri, M.M. Pimpinan Kantor Wilayah 02Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara WahyudiPrasetio melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara:d.

("Undang Undang Arbitrase), hal mana ditegaskan bukunya yang berjudulProses Penyelesaian Sengketa konsumen Ditinjau dari Hukum Acara sertaKendala Implementasinya Penerbit Kencana Prenada Media Group,Jakarta, Cetakan ke1, April 2008, hal. 318319, sebagai berikut:*"Undang Undang PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badanarbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yangdilakukan oleh suatu badan arbitrase.

Hal ini sudah ditegaskan dalam Yurispundensi MahkamahAgung R.1 sebagai berikut:a. Putusan Nomor 56 K /Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 30 September 2014antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah.b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafrilmelawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang,PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara WahyudiPrasetio melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara:d.

sudah pisah ranjang sejak akhirtahun 2018 sampai sekarang; Bahwa usaha keluarga dari kKedua belah pihak untuk merukunkan Pemohondengan Termohon dan usaha mediator serta Majelis Hakim ternyata tidakberhasil:Menimbang, bahwa kehamonisan sebuah rumah tangga senantiasadapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusahamembentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dansatu meja makan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

lahir (17092006), bernama Anak Il, tanggal lahir (12062011), agar ditetaobkan sebagaipemegang hak asuh anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat, maka majelishakim akan mem pertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf aditegaskan yang pada intinya adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyizatau belum berumur 12 tahun, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebutberada pada ibunya, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf aKompilasi Hukum Islam ditegaskan

menurutpendapat Majelis Hakim bahwa yang patut dipertinbangkan adalah bagaimanaanak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut bisatumbuh, berkembang, terdidik, dan terfpenuhi segala keperluan hidupnya dalamrangka pembentukan generasi penerus, sehingga biayabiaya pemeliharaananak tidak saja menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari seorang ayah namunjuga ibu dapat pula bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

hendaklah diberikan olehsuaminya mutah menurut yang maruf sebagai suatu kewajibanbagi orangorang yang bertakwa.karena itu majelis hakim bermendapat bahwa oleh karena permohonan cerai inimerupakan inisiatif dan Tergugat (Pemohon konvensi) maka majelis hakimakan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugatsebagai istrisebagaim ana akan dipertinmbangkan sebagai berikut di bawah ini:Menimbang, bahwa mutah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan

bahwa Tergugat menyetujui jika sebagian harta diberikankepada ANAKANAK dan sebagiannya lagi diberikan kepada Tergugat,Dalam hal ini Tergugat tidak menyetujuinya atau keberatan atas gugatanPenggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dan jawabanTergugat tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya di bawahini sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta yangdiperoleh selama dalam perkawinan, dan berdasarkan Pasal 97 KompilasiHukum Islam ditegaskan

gugatan kurang pihak maka menurut Yurisprudensi MA No.1072/K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 mengatakan : Bahwa suatugugatan Perdata bertujuan unuk menuntut haknya atas sebidang tanahyang dikuasai oleh orang lain maka orang yang ditarik sebagai pihakTergugat adalah orangorang yang secara nyata benarbenar menguasaitanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut oleh karena itu gugatantersebut patut dinyatakan tidak dapat di terima .Halaman 8 dari 38Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2018/PN OlmHal ini ditegaskan

Maka Para Penggugatharus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untukmembatalkan Sertifikat Hak Milik Para Tergugat BUKAN ke PengadilanNegeri Oelamasi Kelas II.Hal diatas ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 620/K/Sip/1999 tanggal 29Desember 1999 yang menyatakan bahwa Bila yang digugat adalah badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha

paraPenggugat menguasai sebidang tanah luasnya 10.000 m2 yang terletakdi Desa Retraen, Kecamatan Amarasi,Kabupaten Kupang adalahpeninggalan dari nenek Para Penggugat bernama AE RUNESI SABUIN,dstnya;Sebagai jawaban Para Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat sangatkabur alias tidak jelaskarena Para Penggugat tidak menjelaskan sejakHalaman 11 dari 38Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Olmkapan AE RUNESI SABUIN' menguasai,mengolah, serta tidakmenjelaskan asal usul bidang tanah tersebut diperoleh.Hal ini ditegaskan

serta sejak kapan menguasainya.> Para Penggugat juga sudah sala kaprah menggugat Para Tergugatdi Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II untuk membatalkanSertifikat sebagai alat bukti yang seharusnya adalah kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).> Para Penggugat sudah tidak berkapasitas sebagai Penggugat olehkarena Para Tergugat sudah memiliki Sertifikat Hak Milik sejaktahun 1991 sampai dengan sekarang tahun 2018 berarti SertifikatHak Milik Para Tergugat sudah berusia 28 tahun.Hal ini lebin ditegaskan

Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada poin 10 tidak disebutkantentang ganti rugi namun dalam petitum poin 9 Para Penggugat minta gantirugi Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dalam ini sangat bertentanganantara Posita dan Petitum dan tidak ada rincian ganti rugi maka patutdinyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal ini lebih ditegaskan dalamYurisprudensi MA RI tanggal 17 Oktober 1973 No.325 K/Sip/1973 danYurisprudensi MA RI tanggal 5 Maret 1975 No.1078 K/Sip/1975 bahwagugatan ganti

Bag.sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 huruf (a) UU No, 21 tahun2000;14.Bahwa Penggugat melakukan tugas tugas dalam kapasitas sebagaiketua serikat pekerja guna melindungi dan membela anggota daripelanggaran hak hak dan memperjuangkan kepentingannya dalam hal initerkait kepesertaan program jaminan pensiun, tetapi justru Tergugatmenyatakan Penggugat telah memberikan keterangan palsu atau yangdipalsukan terkait kepesertaan program jaminan pensiun yang padafaktanya Tergugat tidak mengikutsertakan

justru Tergugat memutus hubungan kerja Penggugat,akibat Penggugat melakukan perlawanan dan perjuangan sebagaiketua serikat pekerja guna memperjuangkan yang telah menjadi hakdari pekerja yaitu. kepesertaan program jaminan pensiunsebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2015 ; Bahwa siapapun dilarang menghalang halangi pekerja ataupengurus dalam menjalankan kegiatan serikat pekerja dengan caramemberikan hukuman antara lain adalah pemutusan hubungan kerjasebagaimana ditegaskan

Surat Pemutusan hubungan kerja No. 001a/HWP/1117 tertanggal 18Nopember 2017, diterbitkan tanpa adanya Penetapan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ; Bahwa sebagaimana ditegaskan Pasal 151 ayat (8) UU No. 13tahun 2003 Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalamayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusahahanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ouruhsetelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial, oleh karena

apapun, oleh karenanya MohonMajelis Hakim yang Mulia menyatakan hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat tidak terputus dan mewajibkan serta memerintahkanTergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat ;17.Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3)batal demi hukum dan Tergugat wajib mempekerjakan kembali Penggugatdan membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima yangbelum dibayarkan sebagaimana ditegaskan

Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat(3) batal demi hukum, maka Tergugat wajib mempekerjakan kembaliPenggugat dan membayar seluruh upah dan hak yang seharusnyaditerima yang belum dibayarkan sebagaimana ditegaskan dalam pasal170 UndangUndang No. 13 tahun 2003;Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 70/Pdt.SusPHI/2018/PN.

Sehubungan dengan putusan MA No. 934 K/Pdt/1984tanggal 19 September 1985 mengatakan sesuai yurisprudensi perubahangugatan tuntutan selama persidangan diperboleh.3) Batas waktu pengajuan perubahan gugatan: Sampai Saat perkara diputus:Tenggang waktu ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 127 Rv yangmenyatakan Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutansampai saat perkara diputus.

Batas waktu pengajuan pada hari sidang pertama:Penggarisan batas jangka waktu pengajuan hanya boleh dilakukan padahari sidang pertama, ditegaskan dalam buku pedoman yang diterbitkanMA. Selain harus diajukan pada sidang pertama, disyaratkan para pihakharus hadir. Ditinjau dari segi hukum, perubahan gugatan bermaksuduntuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan.

Misalnya, dalam putusan MA No. 546 K/Sep/1970,menggariskan perubahan gugatan tidak dapat dibenarkan apabila tahappemeriksaan sudah selesai, konklusinya (kesimpulan) sudahdikemukakan dan kedua belas pihak telah memohon putusan.Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2019/PN Pwr4)))6)Syarat perubahan gugatan: Pengajuan perubahan pada sidang pertama yang dihadiriTergugat:Syarat formil ditegaskan MA dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugasdan Administrasi Peradilan yang menyatakan perubahan

Memberi hak kepada Tergugat menanggapi:Syarat formil ini ditegaskan MA yang mensyaratkan menanyakan kepadaTergugat tentang perubahan gugatan dan memberikan hak dankesempatan untuk menanggapi dan membela kepentingannya.

Argumentasimengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalamPutusannya Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memilikikaidah hukum sebagai berikut: Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumenaslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidakdapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan(Perdata).

Kewajibanistri untuk bertamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman AllahSWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya ..sebab itu maka wanita yangshalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminyatidak ada karena Allah telah memelihara mereka.

Kewajiban istriuntuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satuhadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwaRasulullah SAW telah bersabda: Artinya:Sebaikbaiknya wanita (isteri) adalah jika kamumemandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jikakamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jikakamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akanmenjaga dirinya dan hartamuc. Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasasunnah tanpa izin suaminya.

Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat AlBaqarah ayat 241:bg paral: Elie GilalaallArtinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikanoleh suaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentangmutah sebagai berikut:daiall d shoe dag Aute atArtinya:Wajib member mut'ah kepada isteri yang diceral.

Bahwa Islam tidak membedakan kewajibanpemberian mutah hanya kepada orang yang berkecukupan secaraekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetapdiwajibkan memberikan mutah kepada isterinya;Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlah sebuahpenghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepadapara suami yang ingin mentalak isterinya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Rumah tangga yangdemikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannyaperkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS.

Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim:Lgale cojJI yard slad aso, culS yl orinoll aaaigsilolausgDan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raji, sebab iamasih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalamkekuasaan suaminya jugaWayjib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj! yaitu tempattinggal dan nafkah.

Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat Al Bagarah ayat 241:99 ,roJL e. wlallosKepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan:Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wayib: (a)memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uangatau benda, kecuali bekas isteri tersebut gobla al dukhul.Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang

Dengan demikian,dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun iatetap berhak atas mutah menurut cara dan jumlah yang patut (maruf).Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutah hanya kepadaorang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidakberkecukupan tetap diwajibkan memberikan mutah kepada isterinya; Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlah sebuahpenghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan

GatMenimbang, bahwa faktafakta tersebut tidak selaras dengan semangatuntuk mewujudkan keadilan antara lakilaki dan perempuan, menghindaridiskriminasi antara lakilaki dan perempuan, serta meminimalisir hambatanhambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memeroleh hakhakhukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upayaperlindungan terhadap hakhak kaum perempuan;Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam PeraturanMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

Bahwa perlu ditegaskan mengenai status hukum dari Pelawan yang tidakmempunyai bukti kepemilikan yang sah terhadap objek perkara sehinggaPelawan tidak memiliki hubungan hukum yang jelas terhadap objek perkara.Dalam hal ini Pelawan adalah Keluarga dari Terlawan X dan Terlawan XI yangkesemuanya tidak mempunyai dasar kepemilikan yang sah dan hanyamengandalkan dasar SIM (surat ijin Menghuni) yang notabene bukanlah hakkepemilikan yang sah serta Terlawan X, Terlawan XI dan Terlawan XII adalahpihak yang

ZehaUsman, Dkk (Terlawan s/d Terlawan VII) sebagai Para Tergugat dan bennyIskandar Dkk sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat;Perlu ditegaskan bahwasannya Berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriBandung No. 577/Pdt.G/2013/PN.BDG Jo No. 360/Pdt/2014/PT.BDG Jo No.859 K/Pdt/2015, Pelawan Bukan pemilik yang sah atas Objek Sengketa,sehingga poin 4 dalil pelawan haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima;. Bahwa mengenai dalil perlawanan poin 5, Perlawan telah keliru dan mengadangada.

ada pemekaran wilayahyang tadinya kelurahan Sukajadi menjadi Kelurahan Cipaganti besertakecamatannya adapun tanah dan bangunan sepengetahuan Tergugat s/dTergugat VII asal dari Hak Milik perseorangan yaitu Tanah Hak EigendomVerponding yang artinya Hak Milik yang secara prosedur peningkatan HakKepemilikan dari Tanah Eigendom Verponding terlebih dahulu di naikan statuskepemilikannya menjadi Hak Guna Bangunan terlebih dahulu dan hal tersebutjuga sudah diuji materil pada perkara terdahulu;Bahwa perlu. ditegaskan

kembali menyangkut keberatan ataumempermasalahkan mengenai kebijakan pejabat Tata Usaha Negara dalam halini mengenai prosedur dan proses penerbitan SHGB 104/Cipaganti seharusnyadiajukan kepada Paradilan yang mempunyai kewenangan untuk itu yaituPengadilan Tata Usaha Negara bukan kepada Pengadilan Negeri Bandung;Bahwa perlu ditegaskan kembali status kepemilikan Hak Guna Bangunan yangdimiliki oleh Terlawan s/d Terlawan VII lebin kuat atau lebih tinggi derajatnyadibandingkan Surat ijin Menghuni yang

dimiliki oleh Pelawan.Bahwa perlu ditegaskan kembali, Pelawantelah mengadaada dengan berdalilyang tidak ada dasar hukumnya dan beritikad tidak baik berupaya merebut hakdari Terlawan s/d Terlawan VII dan seharusnya Pelawan menyadari denganlapang dada bahwa Pelawan sudah jelas dan terang hanya menyewa dariHalaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 74 / PDT / 2019 / PT.BDGTerlawan s/d Terlawan VII, Akan tetapi sekarang pelawan dengan upayaupaya lain berusaha untuk menguasai objek yang disewanya dengan

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Akad Pembiayaan MusyarakahMutanaqisah, ditegaskan bahwa "Bilamana musyawarah sebagaidimaksud ayat 1 Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat mengenaipenyelesaian perselisihan, maka mengenai Akad ini dan segala akibatnyaPara Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yangtetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Agama BaleBandung di Kabupaten Bandung;Halaman 13 dari 37 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G 2017/PN.BdgSelanjutnya

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa yang menjadipokok persoalan utama dalam perkara ini adalah adanya perselisihanantara Penggugat dan Tergugat terkait JUMLAH HUTANG TIDAK PASTI,yang mendasarkan pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisahdan Akad ljarah, karenanya Penggugat sangat dirugikan dengan adanyaketidakpastian jumlah hutang tersebut, sehingga Penggugat menganggapberalasan mengajukan gugatan a quo;Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Akad Pembiayaan MusyarakahMutanaqisah ditegaskan

,Notaris di Kabupaten Bandung Barat ("Akad Pembiayaan MusyarakahMutanaqisah), ditegaskan bahwa hubungan hukum yang terjadiantara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan pembiayaanMusyarakah Mutanagqisah menurut ketentuan Syariah, dimana parapihak secara bersamasama bersepakat untuk membiayai pembelianbarang modalHalaman 18 dari 37 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Bdgberupa tanah dan bangunan, dimana besar porsi pembelian masingmasing sudah ditentukan di awal sesuai dengan kesepakatan

Bahwa Tergugat menolak dalil posita butir 2 yang pada pokoknyamenyatakan "terhadap perjanjian kredit, Penggugat telah menjaminkanberupa bidangbidang tanah berikut bangunan dan seterusnya,dengan alasanalasan sebagai berikut;a)Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa berdasarkan AkadPembiayaan Musyarakah Mutanaqisah, ditegaskan bahwa hubunganhukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubunganpembiayaan Musyarakah Mutanaqgisah menurut ketentuan Syariah,dimana para pihak secara bersamasama

Alfabeta, 2005, ditegaskan bahwa hakuntuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salahsatu. perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh PemegangHak Tanggungan. Dengan sifat ini, jika debitur cidera janji maka kreditursebagai pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan penjualan bendajaminan secara langsung dengan bantuan Kantor Lelang Negara tanpa perlupersetujuan pemilik benda jaminan dan tidak perlu meminta fiat eksekusi daripengadilan.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 174 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatwarisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Suwarni Binti Xxx selakuanak kandung dan Tergugat Il selaku janda dari Xxx almarhumadalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Xxxalmarhum;Hal 13 dari 40 hal Put. No 2206/Pdt.G/2018/PA.KdlB.17.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 KompilasiHukum Islam ditegaskan:(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan olehanaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihidari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti18.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 174 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatwarisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Xxx selaku anak kandungdan Tergugat II selaku janda dari Xxx almarhum adalah ahli warisyang berhak atas harta peninggalan Xxx almarhum;16.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 KompilasiHukum Islam ditegaskan:(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan olehanaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihidari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.17.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 174 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatwarisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam di atas, makai Xxx selaku anak kandungdan Tergugat II selaku janda dari Xxx almarhum adalah ahli warisyang berhak atas harta peninggalan Xxx almarhum;29.

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama dijelaskan Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang :Bahwa ditegaskan pula di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo.

Hal ini karena register yangdisebutkan (PAJP) menunjukkanpenetapan tersebut ditetapkan olehPengadilan Agama Jakarta Pusat, bukan Pengadilan Agama Bandungsehingga tidak jelas penetapan apa yang dimaksud oleh PENGGUGAT;Bahwa ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 Reglement op deBurgeliike Rechtvordering (RV) yang mengatur bahwa pokokpokokgugatan harus disertai kesimpulan jelas dan tertentu.

Ditegaskan pula dalamPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1 980dinyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima,karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara. Olehkarenaitu.

Undangundang Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama dijelaskan, Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang bergama Islam di bidang:Bahwa ditegaskan pula didalam ketentuan pasal 50 ayat (2) Undangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.

Bahwa ditegaskan pula dalam ketentuan pasal 8 Reglement op deBurgerlijke Rechtvordering (RV) yang mengatur, bahwa pokokpokokgugatan harus disertai kesimpulan jelas dan tertentu. Sehingga suatugugatan tanpa dasar hukum dan dasar fakta hukum dapatdikualifikasikan sebagai gugatan tidak jelas atau kabur (obscuurlebel). Oleh karena itu, surat gugatan dalam perkara nomor502/Padt.G/2016/PN.

SUMINO sama sekalitidak pernah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat dan/ataupun memberikan persetujuan kepada suami Tergugat /n Casu Alm.SUMINO untuk melakukan peminjaman uang kepada Penggugat ;Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah secara tegasmengatur tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihakdalam suatu perkawinan, hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat(2) yang menegaskan : Masingmasing pihak berhak untuk melakukanperbuatan hukum, hal tersebut kemudian ditegaskan

dengan terlebihdahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (suami atau isteri),oleh karenanya secara hukum hutang yang dibuat tersebut menjadihutang bersama(hutang untuk kepentingan keluarga), sehingga apabiladi dalam dikemudian hari ternyata pihak yang berhutang (suami atauisteri) tidak sanggup untuk melakukan pembayaran hutang makakewajiban pembayaran hutang tersebut dibebankan kepada HartaBersama, hal ini secara jelas telah ditegaskan dalam ketentuan normaPasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum

akan tetapi sebaliknya, apabila utang yang dibuat oleh salah satupihak (suami atau isteri) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpapersetujuan dari pihak lainnya (suamiisteri), maka secara juridis, hutangtersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada harta daripasangannya atau dengan kata lain hutang pribadi tidak dapat diambilpelunasannya dari harta pribadi pasangannya, dan tidak dapat puladiambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanyapersetujuan), hal ini secara jelas telah ditegaskan

perikatan tersebutdilakukan oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan terlebihdahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (suam/i atau isteri),oleh karenanya secara hukum hutang yang dibuat tersebut menjadihutang bersama(hutang untuk kepentingan keluarga), sehingga apabiladi kemudian hari ternyata pihak yang berhutang (suami atau isteri) tidaksanggup untuk melakukan pembayaran hutang maka kewajibanpembayaran hutang tersebut dibebankan kepada Harta Bersama, hal inisecara jelas telah ditegaskan

akan tetapi sebaliknya, apabila utang yang dibuat oleh salah satupihak (suami atau isteri) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpapersetujuan dari pihak lainnya ( suamiisteri), maka secara juridis, hutangtersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada harta daripasangannya atau dengan kata lain hutang pribadi tidak dapat diambilpelunasannya dari harta pribadi pasangannya, dan tidak dapat puladiambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanyapersetujuan), hal ini secara jelas telah ditegaskan

dengan bangunan yang sudah ada dan untukpengerjaannya harus diberitahukan juga pada Penggugat selaku Pemilik tanah sesuaidengan isi Akta Perjanjian Mendirikan Bangunan No. 18 Tanggal 14Junil994 ;Bahwa Penggugat semakin terkejut karena tanpa seizin dan tanpa sepengetahuanPenggugat ternyata terhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahansertifikat dimana telah beralih pula nama pemiliknya ke atas nama Tergugat 1, padahalsesuai dengan maksud pasal 4 Akta Perjanjian Mendirikan Bangunan ditegaskan

KABUR.Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

sekali.Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugat semakinterkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyata terhadap sisatanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telah beralih pulanama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.3 Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.5 Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

Bahwa berdasarkan dalil/argumentasi tersebut diatas, karenaTergugat III tidak pernah merasa melakukan kesepakatan/perjanjiandengan pihak Penggugat (antara Penggugat dengan Tergugat IIItidak memiliki hubungan hukum), maka sudah sepantasnya gugatanPenggugat harus dinyatakan sebagai gugatan salah sasaran, hal inijuga secara jelas dan tegas telah menjadi = yurisprudensisebagaimana ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung RINo. 157K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang menyatakan sebagaiberikut :bahwa

Rp. 90.000.000,30.000.000 x 3)Total selurunnya menjadi Rp. 490.000.000,Dan perlu ditegaskan bahwa perhitungan Profit sharing berdasarkanperjanjian terakhir yang berlaku hanya 3 bulan dengan jumlah Rp.30.000.000 x 3 tersebut itu adalah perhutungan yang buta, artinyaperhitungan dengan tidak berprinsip kepada perhitungan bagi hasilyang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelahdikurangi dengan biayabiaya yang dikeluarkan untuk memperolehpendapatan tersebut.

dalam Pasal 606 (a) Rv(Reglement op de Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata) yangmenyebutkan :Sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung untuk sesuatuyang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapatditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidakmemenuhi hukuman tersebut, olenhnya harus diserahkan sejumlahuang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uangtersebut dinamakan uang paksa.Halaman 24 dari 42 halaman putusan Nomor 630/PDT/2019/PT BDG11.Hal tersebut juga telah ditegaskan

Tergugat s/d II apabila ternyata dikemudian haridijatunkan putusan yang membatalkan putusan serta mertatersebut, sehingga jelas hal tersebut tidak memenuhi ketentuansebagaimana disebutkan dalam butir 7 Surat Edaran MahkamahAgung RI no. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil jo Surat Edaran MahkamahAgung RI no. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan SertaMerta (Uit voerbaar bij voorraad) dan Provisionil, yang berbunyisebagai berikut :besaes , sekali lagi ditegaskan

atas pembayaran sejumlah uang, haltersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 606 (a) Rv (Reglement opde Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata) yang menyebutkan :Sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung untuk sesuatuyang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapatditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidakmemenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlahuang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uangtersebut dinamakan uang paksa.Hal tersebut juga telah ditegaskan

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2021/PA.TngUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai

dinasehati, Termohon sering pergi meninggalkantempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Meltahun 2018 dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama,dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagiberkomunikasI; Bahwa keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar danmengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

halaman159 yang berbunyi: Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakimdengan berdasarkan buktibukti boleh menerima gugatan (Penggugat).Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor Pdt.G/201 7/PA.LpkMajelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatunkan talak satu baik shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan

Kecamatan Sei Suka, Kabupatenbatu bara dan, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga diKUA Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh PaniteraPengadilan Agaama Lubuk akam kepada Pegawai Pencatat PernikahanKecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sei Seka , KabupatenBatu Bara untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat,sebagaimana akan ditegaskan

Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, bahwasetiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernahhadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dapatdimediasi.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun danharmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan

Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanyaalasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapaikeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ditegaskan Pasal3 Kompilasi Hukum Islam jo.

permohonan isbat nikah olehPemohon dan Pemohon Il tersebut telah diumumkan kepada khalayak publikselama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupunkeberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanyaperkawinan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Bukull Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan

Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakanurusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atasdasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwakewenangan

berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undangundang No. 1 Tahun1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 19751975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan

sebagaiman diaturdalam Pasal 84 undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan inibila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatanyang wilayahnya meliputi tempat kediamanPenggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimanayang akan ditegaskan