dilaksanakan oleh Tergugat sampai dengan saat ini dimanaPenggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial diPengadilan Negeri Medan;Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat adalah bertentangan dengan UndangUndangNomor 13 Tahun 2003, dimana Penggugat tidak ada melakukan kesalahanuntuk dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, maka patut layakmenurut hukum jika Pengadilan menghukum Tergugat membayar uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian

Uang Penggantian Perumahan Serta Perawatan15% x Rp.36.720.000,00;(empat puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);14.

Kasasi danPeninjauan Kembali (u/tvoerbaar bij voorraaq);Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugatkepada fTergugat adalah bertentangan dengan UndangUndangKetenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masakerja dan penggantian

Uang Penggantian Perumahan Serta Perawatan Rp5.508.000,0015% x Rp36.720.000,00; Rp42.228.000,00(empat puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);4.

mengenai peraturannya,Pemohon dengan tanpa melalui Penetapan Pengadilan telah mengganti sendirinama Pemohon dari Teti Kusmiati Winanta menjadi Teni Winanta ;Bahwa di dalam dokumen penting milik Pemohon diantaranya KartuTanda Penduduk dan Kartu Keluarga sudah tercantum nama : Teni Winanta,begitu pula dalam pergaulan sehariharipun nama Pemohon terah dikenaldengan nama Teni Winanta, selain itu juga dengan nama tersebut dirasakanmembawa keberuntungan/hoki bagi kehidupan Pemohon ;Bahwa dengan perubahan/penggantian

kewajiban Pemohon sebagai subyekhukum atau hubungan keluarga Pemohon dan tidak terdapat keberatan daripihak manapun ;Bahwa nama yang dipilin oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakangelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliranagama/kepercayaan serta tidak pula mengandung Suku, Ras, dan Agama(SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehariharidipergunakan oleh masyarakat umum.Bahwa yang diinginkan oleh Pemohon' sekarang yaitu tentangpengesahan perubahan/penggantian

nama Pemohon dari : Teti KusmiatiWinanta menjadi Teni Winanta dan untuk perubahan/penggantian namatersebut harus ada penetapan dari Pengadilan negeri setempat ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, bersama ini Pemohonmemohon kehadapan Yth.

Menyatakan sah perubahan/penggantian nama Pemohon dari Teti KusmiatiWinanta menjadi Teni Winanta ;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentangganti nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untukdicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku ;4.

Penggantian biaya untuk operasional penagihan, biaya pengurusanperkara perdata semuanya berjumlah tidak kurang dariRp. 500 .000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah);9.2 Kerugian immateriil, karena tidak dibayarnya uang yang dipinjam oleh Tergugat, kini Penggugat tidak dapat berfikir dengan tenang dan tidakbisa konsentrasi dalam pekerjaan dan aktifitas seharihari sebagaiseorang ibu rumah tangga sehingga Penggugat mencari nafkah dengancara meminjam uang kepada orang lain dan membayarnya denganbunga sehingga

produktifias kerja Penggugat menjadi berkurang, yangsemuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalambentuk uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah); Halaman 3 dari 11 Putusan No. 41/Pdt.G/2015/PN.

Penggantian biaya untuk operasional penagihan, biaya pengurusanperkara perdata semuanya berjumlah tidak kurang dariRp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah);4.2 Kerugian materiil, karena tidak dibayarnya uang yang dipinjam oleh Tergugat, kini Penggugat tidak dapat berfikir dengan tenang dan tidakbisa konsentrasi dalam pekerjaan dan aktifitas seharihari sebagaiseorang ibu rumah tangga sehingga Penggugat mencari nafkah dengancara meminjam uang kepada orang lain dan membayarnya denganbunga sehingga

produktifias kerja Penggugat menjadi berkurang, yangsemuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalamHalaman 5 dari 11 Putusan No. 41/Pdt.G/2015/PN.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Turunan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang Penggantian nama tersebut;4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

L/1281/8/Tin tanggal 4121967 yang dikeluarkan Bupati Kepala DaerahTuban atas nama TJIAUW EN menjadi nama kecil INDRA LESTARI, bahwaselain penggantian nama lbu Pemohon maka Pemohon sebagai anak jugamengalami pergantian nama dari nama kecil SWIE SIAN diganti nama kecilLUSIANAWATI;4. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KartuKeluarga tertulis LUCIANAWATI;5.

L/1281/8/Tin tanggal 4121967 yang dikeluarkan Bupati Kepala DaerahTuban atas nama TJIAUW EN menjadi nama kecil INDRA LESTARI, bahwaselain penggantian nama Ibu Pemohon maka Pemohon sebagai anak jugamengalami pergantian nama dari nama kecil SWIE SIAN diganti nama kecilLUSIANAWATI;4. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KartuKeluarga tertulis LUCIANAWATI;5.

Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalahsah.Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan tidak terdapatketentuan yang mengatur tentang pergantian nama dari nama cina menjadi namayang lazim dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, demikian halnya dalampermohonan yang dilarang tidak mengatur tentang larangan penggantian nama darinama cina menjadi nama yang lazim dipergunakan oleh masyarakat Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.12322/U/

pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antaralain perubahan jenis kelamin;Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilanadalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampakhukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidakditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorangsesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapanPengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian

Menetapkan perubahan / penggantian nama anak kandung Pemohon yangsemula tertulis dan terbaca Zilzila Hermanisa menjadi Calista Zea3.

maka Hakim yang mengadili perkaraPermohonan ini akan mempertimbangkan petitumpetitum Pemohonan Pemohon;Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalahMengabulkan Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitumkedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelahpetitumpetitum lainnya;Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon dalam permohonan ini adalahMenetapkan perubahan / penggantian nama anak kandung Pemohon yang

semulatertulis dan terbaca Zilzila Hermanisa menjadi Calista Zea;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah Menetapkan perubahan /penggantian nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ZilzilaHermanisa menjadi Calista Zea, menurut Hakim Tunggal redaksional petitum tersebutkurang tepat dan akan diperbaiki tanpa mengurangi makna petitum permohonanpemohon, menjadi Menyatakan sah perubahan nama Anak Pemohon yang semulatertulis Zilzila Hermanisa menjadi Calista Zea pada akta kelahiran

diri Sianak akan tetapi lebih dikarenakan faktor keyakinan dengannama yang akan dilakukan perubahan harapannya perilaku anak pemohon akan lebihbaik lagi sesuai dengan doa dan harapan pemohon dan keluarganya terhadap namatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atasdihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, serta demi kepentingan anak dimasa depan makapermohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau penggantian

mempunyai ide mengganti nama anak pertama ParaPemohon awalnya adalah Para Pemohon, kemudian disetujui olehkeluarga Para Pemohon;Bahwa sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon mengganti namaanak ketiga Para Pemohon adalah karena nama yang disandangsebelumnya mempunyai arti yang kurang baik;Bahwa Para Pemohon setelah berdiskusi dengan keluarga besar ParaPemohon, akhirnya bersepakat untuk memberi nama yang baru bagianak tersebut dengan harapan anak tersebut dapat tumbuh menjadi anaksuputra;Bahwa terhadap penggantian

Pemohon, kemudian disetujui olehkeluarga Para Pemohon;Halaman 4 dari 9 HalamanPenetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Gin.Bahwa sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon mengganti namaanak pertama Para Pemohon adalah karena nama yang disandangsebelumnya mempunyai arti yang kurang baik;Bahwa Para Pemohon setelah berdiskusi dengan keluarga besar ParaPemohon, akhirnya bersepakat untuk memberi nama yang baru bagianak tersebut dengan harapan kelak anak tersebut dapat tumbuhmenjadi anak suputra;Bahwa terhadap penggantian

kekuasaan Para Pemohonselaku orang tua yang ditunjukkan sematamata demi kepentingan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 huruf A UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 45Ayat (1) UndangUndang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, makaHalaman 7 dari 9 HalamanPenetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Gin.adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik sertamelindungi anakanak mereka dengan sebaikbaiknya;Menimbang, bahwa permohonan penggantian

nama anak ketiga ParaPemohon tersebut adalan demi kepentingan keselamatan dan kesehatan anaktersebut dan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannyamaka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapunalasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma norma kelayakan dan kepatutan

Sedangkandi dalam ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register aktaPencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan/penggantian namaPemohon ini, berkaitan dengan administrasi kependudukan, dimana pencatatanHalaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 142/Padt.P/2021/PN Jmbperubahan/penggantian nama Pemohon dilakukan oleh Pejabat PencatatanSipil dilakukan atas permintaan Pemohon, maka Pemohon

wajib melaporkankepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Jambi atas perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor65/Dis/1994 tertanggal 14 Juni 1994 tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri, agar KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dapat melakukanpencatatan perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan AktaKelahiran Pemohon Nomor 65/Dis/1994 tertanggal 14 Juni

1994 dengan jalanmelakukan catatan pinggir pada akta tersebut diatas ;Menimbang, bahwa perubahan/penggantian nama Pemohonmerupakan peristiwa penting bagi Pemohon yang wajib dicatat oleh instansiyang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 93 PeraturanPresiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dankepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan

T 1993/DKCS BKT/2010,tertanggal 27 September 2018 a.n LOISA SIAGIAN dilahirkan di Bukittinggitanggal 6 Mei 2004, Perempuan, anak Keempat dari pasangan suami istriJANTER SIAGIAN dan KARLIASNA SITUNGKIR dimana di dalam Aktatersebut terdapat Penggantian Nama,Tanggal dan Bulan Lahir anak ParaPemohon yang sebenarnya adalah a.n LOISA MERRYANA SIAGIANHalaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Bkt.dilahirkan di Bukittinggi tanggal 4 Juni 2004, Perempuan, anak Keempatdari pasangan suami istri

JANTER SIAGIAN dan KARLIASNA SITUNGKIR ;Bahwa Penggantian Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon sebagaimana tersebut di atas karena tidak sesuai dengan dokumen lainya ;Bahwa Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohonsebagaimana tersebut diatas, haruslah di ajukan ke Pengadilan Negeriselaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifatLagalisasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian,maka Perbaikan tersebut menjadi sah ;Bahwa Penetapan yang di keluarkan

T 1993/DKCS BKT/2010,tertanggal 27 September 2018 a.n LOISA SIAGIAN dilahirkan di Bukittinggitanggal 6 Mei 2004, Perempuan, anak Keempat dari pasangan suami istriJANTER SIAGIAN dan KARLIASNA SITUNGKIR dimana di dalam Aktatersebut terdapat Penggantian Nama,Tanggal dan Bulan Lahir anak ParaPemohon yang sebenarnya adalah a.n LOISA MERRYANA SIAGIANdilahirkan di Bukittinggi tanggal 4 Juni 2004, Perempuan, anak Keempatdari pasangan suami istri JANTER SIAGIAN dan KARLIASNA SITUNGKIR ;Berdasarkan uraian

T 1993/DKCS BKT/2010,tertanggal 27 September 2018 a.n LOISA SIAGIAN dilahirkan di Bukittinggitanggal 6 Mei 2004, Perempuan, anak Keempat dari pasangan suami istriJANTER SIAGIAN dan KARLIASNA SITUNGKIR dimana di dalam Akta tersebutterdapat Penggantian Nama,Tanggal dan Bulan Lahir anak Para Pemohonyang sebenarnya adalah a.n LOISA MERRYANA SIAGIAN dilahirkan diBukittinggi tanggal 4 Juni 2004, Perempuan, anak Keempat dari pasangansuami istri JANTER SIAGIAN dan KARLIASNA SITUNGKIR;Halaman 5 dari 9 halaman

KerjaPropinsi Sumatera Utara ; Bahwa Kanwil Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara telah pulamengeluarkan anjuran tentang hakhak Penggugat yang harus dibayar oleh PT ABSRAYMenimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat diantara Majelis,maka kesepakatan diambil suara terbanyak ;A RUBBER WORK adalah sebagai berikut : Kekurangan upah bulan Januari s/d Juni 2011 Rp 1.044.000,00 Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 1.170.000,00 Rp 21.060.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.170.000,00 Rp 4.680.000,00 Uang Penggantian

Menghukum Tergugat (PT ABS RUBBER WORK) untuk membayar hakhakPenggugat sebagai berikut : Kekurangan upah bulan Januari s/d Juni 2011 Rp 1.044.000,00 Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 1.170.000,00 Rp 21.060.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.170.000,00 Rp 4.680.000,00 Uang Penggantian Perumahan danPengobatan 15% x Rp 25.740.000,00 Rp 3.861.000.00Jumlah Rp 30.645.000,00(tiga puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah) ;7.

menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 116/G/2011/PHI.Mdn., tanggal 25 Januari 2012, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi : Menolak permohonan eksepsi Tergugat tersebut ;Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian

Pemohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :I.Il.TENTANG AMAR PUTUSAN PHIMEDAN TIDAK SEMPURNA (CACATHUKUM) Bahwa Majelis Hakim PHI Medan memberikan amar putusan yang tidaksempurna (cacat Hukum) dan juga tidak memberikan kepastian hukum, sebabamar keputusannya tidak ada menetapkan bahwa "hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat putus karena PHK" sedangkan amar putusannya"Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja dan uang penggantian

Kota027436571/2014 Tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD KotaGorontalo Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kota Gorontalo Tiga dalamhal ini penggantian Ir. H. Zulkarnain M.

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telahdipaparkan di atas, dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (4)9 dari hal 14 Put 54/B/2015/PT.TUN.MKSKETETAPAN MUKTAMAR III PARTAI BULAN BINTANG Nomor : 07/TAP/Muktamar IH/2010 TENTANG RUMAH TANGGA PARTAI BULANBINTANG Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulanbahwa pada saat gugatan Penggugat/Terbanding diajukan ke Pengadilan TataUsaha Negara Manado pada 24 Nopember 2014 berkaitan dengan Objek Sengketaberupa pembatalan penggantian

Zulkarnain M Dunda sebagai salah seorang Wakil SekretarisJenderal DPP Partai Bulan Bintang sehingga kewenangan pemberhentiannyaberada pada Kepengurusan di tingkatMenimbang, bahwa berikutnya dalam kaitan dengan gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding dengan objek gugatan SuratKeputusan Tergugat/Pembanding Nomor : 18/Kpts/KPU.Kota02743657 1/2014,Tanggal 20 Nopember 2014 tentang Pembatalan Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 17/Kpts/KPU Kota027.43657 1/2014Tentang Penggantian

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuypaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.344.000.- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Para Pemohon menggunakan nama Dhika Lutffi tersebutternyata perkembangan psikologis anak Para Pemohon semakin membaik,sehingga sampai permohonan ini diajukan anak Para Pemohon tersebutmenggunakan nama Dhika Luttffi.Bahwa oleh karena anak Para Pemohon sebelumnya sudah memiliki AktaKelahiran yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Kampar sehingga Para Pemohon telah mendatangi pihak DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna menegaskanbahwa telah terjadi penggantian

nama anak Para Pemohon dari Akbar NurdaffaPratama menjadi Dhika Lutffi, namun pihak Dinas Kependudukan danhalaman 2 dari 11 Penetepan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Bkn.Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang memerlukan suatuPenetapan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan penggantian nama anakPara Pemohon dimaksud dan oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayahhukum Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Dusun IV Bokuok Rt.002 Rw.002Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sehingga ParaPemohon

mengajukan permohonan untuk melakukan penggantian nama anakPara Pemohon dimaksud ke Pengadilan Negeri Bangkinang; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohonmohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menyidangkanperkara permohonan ini dan kemudian menetapkan sebagai berikut :1.

saksi Meviza Suryani dan saksi Rahmahtelah menjelaskan anak Para Pemohon dilingkungan keluarga dan dilingkunganmasyarakat telah mempergunakan nama Dhika Lutffi dan lebin dikenal dengannama Dhika Lutffi, sehingga terhadap petitum angka 3 sepatutnya dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 berisi memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmiPenetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKampar di Bangkinang untuk mencatatkan penggantian

Menghukum Tergugat untuk membayar semua hak-hak kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 26,680,000.00 (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:- Uang Pesangon =Rp 18,560,000.00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp 4,640,000.00+Sub Total =Rp 23,200,000.00- Uang Penggantian Hak =Rp 3,480,000.00+ TOTAL =Rp 26,680,000.00(dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah

dilakukan pihak perusahaan terhadapPenggugat tersebut merupakan pengakhiran hubungan kerja sepihak, tanpaadanya Kesalahan Penggugat serta tanoa melalui prosedur hukum yang berlaku,sehingga sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar UangPengakhiran Hubungan Kerja (PHK) berserta hakhak lainnya kepadaPenggugat secara tunai dan seketika, berupa: Uang Pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat (8), dan uang penggantian

Uang Penggantian Hak:15% X Rp.23.200.000, = Rp.3.480.000,. Uang penggantian hak Cuti 12/25 X Rp.2.320.000, =Rp.1.113.600, +TOTAL =Rp.27.793.600.(Dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).26.

Vang Penggantian Hak:15% X Rp.23.200.000, = Rp. 3.480.000,. Uang penggantian hak Cuti: 12/25 X Rp.2.320.000, = Rp. 1.113.600. +TOTAL =Rp.27.793.600.(Dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor 41/Padt.SusPHI/2017/PN. Pig.Ditambah tuntutan hak:. Gaji bulan Juli 2016 = Rp. 2.320.000..

Denganrincian sebagai berikut:Upah : Rp2,320,000.00Masa Kerja : 3 tahun 9 tahun Uang Pesangon:2 X (4 X Rp 2,320,000) =Rp 18,560,000.00 Uang penghargaan Masa kerja2 X Rp 2,320,000,00 =Rp 4,640,000.00+Sub Total =Rp 23,200,000.00 Uang Penggantian Hak:15% X Rp 23,200,000,00 =Rp3,480,000.00+TOTAL =Rp. 26.680.000.00(dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun Penggugat sudahtidak melaksanakan kewajibannya masingmasing dan hubungan kerjaPenggugat

Uang penghargaan Masa kerja =Rp 4,640,000.00+Sub Total =Rp 23,200,000.00 Uang Penggantian Hak =Rp 3,480,000.00+TOTAL =Rp 26,680,000.00(dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)5. Menolak gugatan untuk selebihnya;6.

Silalahidengan rincian sebagai berikut: Pesangon >9x2x Rp. 2.530.000, = Rp.45.540.000,e Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.530.000, = Rp. 10.120.000, Penggantian Hak : 15% x Rp. 55.660.000, = Rp. 8.349.000, Upah selama proses sejak: 2 x Rp. 2.530.000,= Rp. 5.060.000,Oktober sampai dengan Nopember 2008JUMLAH = Rp. 69.069.000,Zu Agar pihak pekerja Sdri. Regina G.

",35.Bahwa terhadap PHK yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugattersebut, maka secara hukum Penggugat berhak atas uang pesangon danatau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, serta Cuti,sebesar Rp. 65.389.000, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1)UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan :"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, danuang penggantian hak yang seharusnya

Penggantian Hak : 15% x Rp. 55.660.000, = Rp. 8.349.000,d. Cuti Tahunan : 12/22 x Rp. 2.530.000, =Rp 1.380.000,JUMLAH = Rp. 65.389.000.(enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)36.

Penggantian Hak : 15% x Rp. 55.660.000, = Rp. 8.349.000,d. Cuti Tahunan : 12/22 x Rp. 2.530.000, =Rp 1.380.000,JUMLAH = Rp. 65.389.000,(enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu secara sertamerta, meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi (uit voerbaarbij voorrad).7.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagaiakibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunaidengan perincian sebagai berikut:e Uang Pesangon2 x 9x Rp. 2.530.000,Rp. 45.540.000, Uang Penghargaan Masa Kerja1x 4x Rp. 2.530.000.Rp. 10.120.000,eUang Penggantian Hak 15%15% x Rp. 55.660.000. Rp. 8.349.000.

nn nnn nnn nn een nnn nnn ne bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau melalui SuratNomor : 170/12/DPRD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 Perihal Pergantian AntarWaktu (PAW) ditujukan kepada Bupati Malinau ; bahwa Bupati Malinau melalui melalui Surat Nomor : 130/208/Tapem/V/2012tanggal 30 Mei 2012 Perihal Pergantian Calon Pangganti Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabupaten Malinau, ditujukan kepada Gubernur KalimantanTimur ; === == #22 = 22+ 22222 = 2222 == bahwa setelah melalui tahap proses Penggantian

Maka dengan demikianobyek sengketa yang dimohonkan batal oleh Penggugat dalam perkara inikewenangannyabersumberdaribidangpolitik, artnya bahwa proses usulanpemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah berawal dari keputusan Partai Politik yang dalam perkaraini berasal dari internal Partai Politik sechingga penerbitan obyek sengketa a quooleh Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur) yang merupakan peresmianpemberhentian dan pengangkatan penggantian antar

AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Malinau dari Partai Bulan Bintang, ditujukankepada pimpinan DPRD Kabupaten Malinau ; bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau melalui Surat Nomor> 170/12/DPRD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 Perihal Penggantian Antar Waktu(PAW) ditujukan kepada Bupati Malinau ; bahwa Bupati Malinau melalui Surat Nomor : 130/208/Tapem/V/2012 tanggal 30Mei 2012 Perihal Penggantian Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Malinau, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan

Timur ; bahwa setelah melalui tahap proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Malinau tersebut, dan memperhatikan fakta hukum diatas maka padatanggal 13 Juni 2012 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 171.3.2.444784 Tahun 2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakayat Daerah Kabupaten Malinau ; Bahwa berdasarkan pada uraian dan faktafakta hukum tersebut, maka jelaslah bahwakewenangan yang Tergugat miliki dalam menerbitkan

dalam hal mi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untukmemeriksa, memutus, dan menyelesaikannya atau tidak ; DALAM EKSEPSI : 22202 non nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nen nen nen ee nee Menimbang, bahwa Tergugat di dalam dalil eksepsinya terkait dengan kewenanganabsolut Pengadilan, pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa a quoHalam 17 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PT UNSMDoleh Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur), yang merupakan peresmian pemberhentiandan pengangkatan penggantian

,Rp 1.475.315,Pesangon :1 x2 x Rp 4.917.717,Uang Penggantian Hak : 15 % x Rp 9835.434.Sisa cuti : 4.917.717, / 22 x 10 hariRp 2.235.326, +Jumlah Rp13.546.075,(Gross)Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat/Pengusahamohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Hal. 3 dari 21 hal.

Put.No. 98 K/Pdt.Sus.2012 Uang penggantian hak sebesar 15 % X Rp 19.770.088, =Rp 2.965.513, (dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu limaratus tiga belas Rupiah) ; Sisa cuti Th 2011 sebesar Rp 4.942.522 /25x12=Rp 2.372.410,(dua juta tiga ratus tujun puluh dua ribu empat ratus sepuluh Rupiah)Oleh sebab itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar :1. Uang pesangon sebesar....................... Rp 19.770.088,2. Uang penggatian hak sebesar................ Rp 2.965.513,3.

Membayar uang penggantian hak sebesar Rp 2.965.513, (dua jutasembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga belas Rupiah) ;5. Membayar uang sisa cuti Rp 2.372.410, (tiga juta tiga ratus tujuh puluh duaribu empat ratus sepuluh Rupiah) ;6. Membayar uang ganti rugi biaya Pengacara sebesar Rp 50.000.000. (limapuluh juta Rupiah) ;7.

Menghukum Penggugat untuk membayar hakhak Tergugat akibat putusnyahubungan kerja, berupa :Pesangon :1 x 2 x Rp 4.875.000 , = Rp 9.750.000,Uang Penggantian Hak :15 %x Rp 9.750.000, =Rp 1.462.500,Sisa cuti : 4.875.000, / 22 x 10 hari = Rp 2.215.910, +Jumlah = Rp 13.428.410,(tiga belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sepuluhrupiah) ;5.

Menghukum Penggugat untuk membayar hakhak Tergugat akibat putusnyahubungan kerja, berupa : uang pesangon 2 X 2 X Rp 4.875.000, = Rp 19.500.000, uang penggantian hak 15% X Rp 19.500.000, = Rp 2.925.000. sisa cuti 4.875.000/22 X 10 hari = Rp 2.215.910, +Jumlah = Rp 24.640.910,(dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratussepuluh rupiah) ;4.

./2006tanggal 31 Oktober 2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata CaraPenyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, yaitu Nomor Faktur Pajaktidak sesuai dengan ketentuan/tata cara penomoran faktur pajak dan tidak dilakukanpencoretan pada uraian Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin;bahwa Terbanding berpendapat Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapatdigunakan sebagai sarana mengkreditkan Pajak Masukan;Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar

Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima JasaKena Pajak;Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;Pajak Penjualan Barang Mewah yang dipungut;Kode, Nomor Seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; danNama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menanda tangani Faktur Pajak;@ =o adbahwa berdasarkan SE No. 10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006, ditegaskan bahwa pelaksanaan konfirmasi bukan merupakan

secara formal maupun material;bahwa Pajak Masukan yang disengketakan sebesar Rp. 69.748.280,00 telah dibayar olehPemohon Banding kepada PKP Penjual;bahwa Pasal 33 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai tanggung jawab rentengatas pembayaran pajak, telah dihapus sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat :bahwa dengan tidak dicoretnya baris Jumlah Harga Jual/Penggantian

/Uang Muka/Termijndalam Faktur Pajak tersebut maka mengandung makna:a) Faktur Pajak Standar diisi tidak lengkapb) Angka yang tercantum pada kolom yang tersedia pada baris tersebut menjadi tidak jelasapakah merupakan Harga Jual, atau Penggantian, atau Uang Muka, atau Termijn;bahwa di dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN diatur :Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur pada ayat (2) bagipengeluaran untuk :f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur

Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima JasaKena Pajak;Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;Pajak Penjualan Barang Mewah yang dipungut;Kode, Nomor Seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; danNama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menanda tangani Faktur Pajak;@ =o adbahwa selanjutnya didalam penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN diuraikan :Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak

Lio Baru Desa Sanja Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor agardapat memberikan uang pesangon 2 kali Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upahproses agar dibayarkan serta hakhak lain yang belum diterima.14.Bahwa pada bulan Juli 2014, Dinas Sosial Tenaga Kerja, dan TransmigrasiKabupaten Bogor mengeluarkan Risalah (terlampir), adapun risalah tersebutadalah:a.

diselesaikan lebih lanjut;15.Bahwa berdasarkan anjuran dan risalah tersebut di atas, Tergugat tidakmemberikan jawaban kepada Disnakertrans kabupaten Bogor, hal ini berartiTergugat menolak anjuran dari Disnakertrans kabupaten Bogor;16.Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat yang diajukan Penggugatadalah sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku, sebesar:Uang Pesangon : (4 tahun x Rp11.000.000)x 2 = Rp88.000.000,00;Uang Penghargaan masa kerja : 1 x Ro11.000.000 = Rp11.000.000,00;Uang Penggantian

Menyatakan Penggugat berhak atas:a.b.Cc.Uang Pesangon : (4 tahun x Rp11.000.000) x 2 = Rp88.000.000,00;Uang Penghargaan masa kerja : 1 x Rpo11.000.000 = Rp11.000.000,00;Uang Penggantian Hak : Rp88.000.000 + 11.000.000 = Rp99.000.000 x15% = Rp14.850.000,00;Halaman 5 dari 13 hal. Put.

Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hakPenggugat sebesar Rp410.850.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapanratus lima puluh ribu rupiah);5.

Menghukum Tergugat untuk membayar Hakhak Penggugat sebesarRp136.055.814,00 (seratus tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu delapanratus empat belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut; Pesangon : 4 x Rp11.000.000,00 =Rp 44.000.000,00; Penghargaan masa kerja: 2 x Rp11.000.000,00 =Rp 11.000.000,00; Penggantian hak : 15% x Rp66.000.000,00 =Rp 9.900.000,00:= Rp 75.900.000,00; Upah belum terbayar : 6 x Rp11.000.000,00 = Rp 66.000.000,00; Upah sudah terbayar : =Rp 5.844.186,00:= Rp 60.155.814,00

Unag Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebagaimanamenurut ketentuan pasal 156 ayat 4 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003Dengan Perincian sebagai berikut :Masa kerja 3 tahun 7 bulana. Uang Pesangon 2 x 4 x Rp 1.974.346 , = Rp. 15.794.768.b. Uang Penghargaan Masa Kerja2x Rp 1.974.346 =Rp. 3. 948.692,c.

Uang Penggantian Hak Berupa Pengantian Perumahandan Pengobatan sebesar 15 % x ( Rp. 15.794.768, + 3. 948.692,)=Rp. 2.961.510,Jumlah = Rp 22.904.970.10.Bahwa dengan adanyaa kekhawatiran akan timbul permasalahan padasaat pelaksanaan eksekusi, Penggugat memohon kepada majelis hakimuntuk meghukum Tergugat membayar uang paksa atau dwangsomsebesar Rp. 500.000, / hari setiap keterlambatan atau kelalaianHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Padt.SusPHI/2016/PN Pig.Tergugat dalam melaksanakan putusan

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon menurutketentuan pasal 156 ayat 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, uangpenghargaan masa kerja menurut ketentuan pasal 156 ayat 3UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, uang penggantian hak menurutHalaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Padt.SusPHI/2016/PN Pig.ketentuan pasal 156 ayat 4 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003dengan perincian sebagai berikut :Masa kerja 3 tahun 7 bulana. Uang Pesangon 2 x 4 x Rp 1.974.346 , = Rp. 15.794.768.,b.

Uang Penggantian Hak Berupa Pengantian Perumahandan Pengobatan sebesar 15 % x ( Rp. 15.794.768, + 3. 948.692,)=Rp 2.961.510, +Jumlah = Rp 22.904.970,. Memerintahkan kepada Tergugat secara tunai membayar upah selamaproses penyelesaian ini terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampaidengan dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht ) kepada Penggugat..

Uang Penggantian Hak Berupa Pengantian Perumahan danPengobatan sebesar 15 % x ( Rp. 15.794.768, + 3. 948.692,)=Rp 2.961.510,Jumlah =Rp 22.904.970.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugattelah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama: 1.BenhardHutasoit 2.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 24 Juli 2013 atau sejak dibacakannya putusan ini ; --------------- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 161 ayat ( 3 ), Undang-undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon sebesar 1 ( satu ) kali ketentuan pasal 156 ayat ( 2 ), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 ( satu ) kali ketentuan pasal 156 ayat ( 3 ) dan uang penggantian

hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat ( 4 ), dengan rincian sebagai berikut : --Masa kerja 7 ( tujuh ) tahun, 4 ( empat ) bulan ; -------------------------------------- Uang pesangon, 1 x 8 x Rp. 1.740.000,- ........... = Rp.13.920.000,- Uang penghargaan masa kerja :1 x 3 x Rp. 1.740.000,- = Rp. 5.220.000,- Uang penggantian hak, 15% x Rp. 19.140.000,- = Rp. 2.871.000,- Jumlah total Rp. 22.011.000,- Hal. 18 dari 19 hal.

Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugatterhitung sejak 27 Januari 2012, tanpa adanya Surat Peringatan terlebih dulu, tanpaadanya perundingan secara Bipartite, tanpa adanya Penetapan dari PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan tanpa memberikan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan hak hak lainnyasebagaimana ketentuan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan; 3.

Bahwa tindakan Tergugat, yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak,tanpa danya Surat peringatan terlebih dahulu, tanpa adanya perundingan secara Bipartite,tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya, dan tanopa memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,uang penggantian hak dan hak hak lainnya kepada Penggugat adalah bertentangandengan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sertaberakibat sangat merugikan bagi

No. 39/G/2013/PHISby.dan Tergugat bersedia membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan perinciansebagai berikut : 1. Uang pesangon : 2x 8 x Rp. 1.740.000, = Rp. 27.840.000,2. Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 1.740.000, =Rp. 5.220.000,3. Uang penggantian hak Rp. 33.060.000, x 15 % = Rp. 4.959.000.TOTAL = Rp. 38.019.000,1.

Uang penggantian hak Rp. 33.060.000, x 15 % =Rp. 4. TOTAL = Rp. 38.019.000.1. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat terhitung sejak bulan Maret2012 sampai dengan April 2013 secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :wanna nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neces 1. Upah Maret 2012 Desember2012: 10 x Rp. 1.257.000, = Rp. 12.570.000,2. Upah Januari April 2013 : 4 x Rp. 1.740.000, = Rp. 6.960.000,TOTAL = Rp. 19.530.000,3.

sebagai helper,dengan upah bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.215.000, , dan sejak bulan Maret2012 Tergugat telah menghentikan pembayaran upah Penggugat, hal tersebutdisebabkan karena Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat sejak tanggal 27 Januari 2012, terhadap pemutusan hubungan kerjatersebut, Penggugat menuntut uang pesangon sebesar 2 ( dua ) kali ketentuan pasal156 ayat ( 2 ), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 ( satu ) kali ketentuan pasal156 ayat ( 3 ) dan uang penggantian

Bahwa tanpa persetujuan dari Penggugat, Para Tergugat danPenilai Pertanahan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah PembangunanJalan Tol Manado Bitung oleh KJJP SIH WIRYADI & Rekan secarasepihak telah menetapkan nilai ganti rugi tanah objek sengketa secarakeseluruhan yaitu :10.1 Total Nilai Pasar = Rp. 407.028.000, (empat ratus tujuh jutadua puluh delapan ribu rupiah) 10.2 Nilai Penggantian wajar = Rp. 522.498.453, (lima ratus duapuluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus limapuluh

yang ada dalam Sertifikat Hak Milik No. 01191 KelurahanAirmadidi Atas yang secara keseluruhan sebesar yaitu :4.1 Total Nilai Pasar = Rp. 407.028.000, (empat ratus tujuh juta duapuluh delapan ribu rupiah);4.2 Nilai Penggantian Wajar = Rp. 522.498.453, ( lima ratus duapuluh dua juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratuslima puluh tiga rupiah);Adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;5.

Hakim mempelajari dengan seksama buktibuktiyang diajukan olehTermohon, ternyata tidak ada satu pun bukti yang bisadipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang menunjukkan bahwa nilai gantirugi bidang tanah milik dari Pemohon untuk pembangunan jalan tolManado Bitung senilai dengan besaran ganti rugi untuk tanah Pemohonseluas 642 meter persegi yang dinilai oleh oleh Tim Penilai dengan totalnilai pasar sebesar Rp. 407.028.000, (empat ratus tujuh juta dua puluhdelapan ribu rupiah) kemudian dengan nilai penggantian

jalantol ManadoBitung tidak sesuai dengan prosedurdengan tidak didasarkan kepada hasil musyawarah antara Pemohon danparalermohon maka semua suratsurat yang dibuat olen Para Termohonyang berhubungan dengan pembayaran ganti rugi bidang tanah milik dariPemohon guna pembangunan jalan tol ManadoBitung bagi tanahPemohon seluas 642 meter persegi yang dinilai oleh oleh Tim Penilaidengan total nilai pasar sebesar Rp. 407.028.000, (empat ratus tujuh jutadua puluh delapan ribu rupiah) Kemudian dengan nilai penggantian

;Bahwa pada halaman 32 paragraf pertama menyatakan: "Menimbangbahwa dari faktafakta terungkap di persidangan, dihubungkan terhadapbidang tanah milik dari Pemohon yang terkena pembangunan jalan tolManadoBitung, dengan besaran ganti rugi untuk tanah Pemohon seluas642 meter persegi yang dinilai oleh Tim Penilai dengan total nilai pasarsebesar Rp. 407.028.000, (empat ratus tujuh juta dua puluh delapan riburupiah) kemudian dengan nilai penggantian owajar sebesarRp.522.498.453, (lima ratus dua puluh dua