Hakim Pengadilan Negeri keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 83ayat (1) huruf b UndangUndang No. 8 Tahun 2013 dengan dasarbahwa pada saat mengangkut kayu jenis Merbau tidak dilengkapidengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHHKO) karenafaktanya Terdakwa memiliki SKSHHKO, namun telah lewat masaberlakunya tetapi Terdakwa telah melengkapi dengan SuratKeterangan Keterlambatan (SKKP) ;2.

Bahwa mengenai Barang Bukti 1 (satu) unit mobil truck nomor Pol DB8410 L, yang diputus Pengadilan Negeri Ternate dirampas untukNegara merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena MajelisHakim hanya berpatokan pada ketentuan UndangUndang No. 18Tahun 2013 namun telah mengabaikan prinsip keadilan karena akanHalaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 28/Pid.SusLH/2018/PT TTEmerugikan dan menghilangkan mata pencaharian dan penghidupanpemilik mobil truck tersebut ;Berdasarkan alasan tersebut diatas pembanding

Pertimbangan tersebut merupakanpertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum;Bahwa berdasarkan data yang ada pada Pemohon Keberatan,Termohon Keberatan tidak pernah mengajukan permohonanrestrukturisasi kepada Pemohon Keberatan.

Oleh sebab itu,pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tersebut di atasmerupakan pertimbangan yang dilahirkan berdasarkan informasi yangsalah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta hukum;Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup beralasan hukum bagiPemohon Keberatan untuk menyatakan bahwa putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara,Sumatera Utara merupakan Putusan yang keliru dan bertentangandengan faktafakta hukum

;Ayat (2)Peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yanglebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraSumatera Utara yang menyatakan bahwa Peraturan MenteriKeuangan tidak termasuk jenis peraturan perundangundanganmerupakan pertimbangan hukum yang keliru

Nomor 851 K/Pdt.SusBPSK/2017salah menggugat orang atau dengan kata lain error in persona karenaseharusnya yang digugat adalah Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK)Pemerintah Kabupaten Batu Bara bukan Termohon subjek Tergugat, makagugatan Pemohon terhadap Termohon adalah gugatan yang salah alamat atauerror in persona;Bahwa dengan demikian, karena objek yang didalilkan Pemohon bukanlahputusan Termohon, karenanya gugatan Pemohon terhadap Termohon adalahgugatan yang keliru dan salah alamat.

Karena itu sudah seharusnya gugatanPemohon ditolak, atau setidaktidaknya dinyatakan tidak diterima kedudukanbukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi.Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru;Bahwa dalil Pemohon yang membantah dalam eksepsi jawaban Termohon,Termohon berdalih bahwa: Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan Keberatanterhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/ataukonsumen kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan konsumen tersebut.Pasal

Bahwa lebih lanjut, Majelis Arbitrase BPSK yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini, sebagaimana dicantumkandalam halaman 8 paragraf 2 Putusan BPSK juga telah memberikanpertimbangan hukum yang keliru dengan menyatakan dengan jangkawatu 24 jam bertujuan memberikan kepada Penggugat DalamKeberatan tentang benar tidaknya transaksi yang sedang berprosesdan oleh karena SMS alert dari Penggugat Dalam Keberatanditafsirkan dengan keliru oleh Majelis Arbitrase BPSK bahwatenggang waktu 24 jam dimaksudkan

guna memberikan kepastianadanya suatu transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredityang dalam hal ini Tergugat Dalam Keberatan dan menurut pendapatyang keliru dari Majelis Arbitrase BPSK wajarnya pada tenggangwaktu 24 jam tersebut Penggugat Dalam Keberatan seyogyanyaHalaman 8 dari 45 Putusam Nomor 155/Pat.G/2019/PN Bdg2.52.62.7belum melakukan pembayaran atas transaksi tersebut.

Pertimbangan hukum dari MajelisArbitrase yang keliru tersebut dikutip sebagai berikut:Halaman 18 dari 45 Putusam Nomor 155/Pat.G/2019/PN Bdg2.292.302.31Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Tergugat telah lalaidalam menegakan hakhak Penggugat selaku konsumen, danTergugat juga telah tidak melaksanakan kewajibannya denganbaik yang dalam hal ini Tergugat juga telah lalai menegakkansystem perlindungan kosnumen sebagaimana telah diatur didalam SEBI No. 14/17/DASP tanggal 6 Juni 2012.

Bahwakelalaian Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian berupapembayaran atas transaksitransaksi online denganmenggunakan kartu kredit Penggugat a quo;ALASANALASAN UNTUK KEBERATAN II:Bahwa Penggugat Dalam Keberatan, sangat berkeberatan danmenolak pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK tersebut, karenapertimbangan hukum tersebut di atas adalah pertimbangan hukumyang keliru dan sebagaimana Penggugat Dalam Keberatan telahsampaikan dengan jelas dari mulai butir 2.1 sampai dengan 2.28 diatas, Penggugat

Pertimbanganhukum yang keliru tersebut pada halaman 9 paragraf 6 PutusanBPSK dikutip sebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena kerugian a quo penyebabnyaadalah karena kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat, makasudah selayaknya semua kerugian tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat dan tidak dapat dibebankan kepada Penggugat;ALASANALASAN UNTUK KEBERATAN V:2.35 Bahwa Penggugat Dalam Keberatan, sangat berkeberatan danmenolak pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK tersebut, karenapertimbangan hukum

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu (u/tvoerbaar bijvoorraad) meskipun timbul verzet atau banding;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Subsidair:Apabila pengadilan negeri berpendapat lain, mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Gugatan Penggugat error in persona;Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat;

Bahwa keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim mulai dari halaman 22alinea ke2 hingga halaman 24 alinea pertama telah mendudukkanketerangan saksi Made Ali sebagai legitimasi untuk menyatakan adanyahubungan hukum antara Desa Purnakarya dengan obyek sengketa dandengan demikian maka gugatan Penggugat yang tidak mendudukkan DesaPurnakarya sebagai Tergugat adalah tidak memenuhi syarat formil gugatanadalah keliru sebab melanggar Pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg;Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pelanggaran

atas azas unnustestis nullus testis mengingat bahwa yang menjadi pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama hanyalah satu orang saksi sehingga pertimbanganMajelis Hakim adalah keliru dan sudah seharusnya dikesampingkan sebabmelanggar Pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg yang berbunyi Keteranganseorang saksi saja, tanoa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak bolehdipercaya, sehinga dengan demikian maka pertimbangan judex factimelanggar hukum pembuktian dan melanggar undangundang;.

kepemilikan antaraDesa Purnakarya dengan obyek sengketa dan dengan demikian telahmengesampingkan pemberlakuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866BW mengenai kedudukan alat bukti surat adalah yang utama sehingga dengandemikian maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmendudukkan keterangan saksi dan mengesampingkan seluruh buktibuktisurat baik bukti surat Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi tentang tidakadanya hubungan hukum antara obyek sengketa sebagai asset DesaPurnakarya adalah keliru

JurusitaPengadilan Negeri Selong ;Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ongkosperkara ;Atau :Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat 11,16, 17 dan 19 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut :Eksepsi Tergugat 19 :bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas sertatidak sempurna karena ada kekeliruan jumlah luas tanah, kejadiankejadiannya dan penyebutan para pihaknya keliru

Kepaniteraan Pengadilan NegeriSelong pada tanggal 24 Nopember 2010 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukandalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebutpada pokoknya ialah :Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru

No.117 K/Sip/1956 tanggal12 Juni 1957 ;Bahwa dari pertimbangan hukumnya tersebut jelas sekali Pengadilan Negeri Selongtelah salah dan keliru dalam menafsirkan dan mempertimbangkan tentang dalil danbukti yang Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ajukan, lalu kesalahan yang patallagi dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Mataram yang tidak mempertimbangkanketerangan saksi dan buktibukti yang Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ajukandidepan persidangan, dengan demikian maka putusan Judex Fati adalah putusan

diperhitungkan dalam persidangan hanya berdasarpada fakta yang konkrit dan relevan, yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaanatau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan, yangartinya alat bukti yang diajukan Penggugat telah mengandung fakta konkret dan relevanatau bersifat prima, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsungberkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa, putusan Mahkamah AgungNo.71 K/Pdt/1984, akan tetapi kenyataannya Judex Facti telah keliru

yangjuga merupakan bagian dari barang yang diolah juga penyerahannya ke perusahaandi Kawasan Berikat Nusantara tidak dipungut PPN."2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18526/PP/M.VI/16/2009 tanggal 12 Juni 2009 tersebut di atas, maka Pemohon PeninjauanKembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis HakimPengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telahsalah dan keliru

Desember2003 atas nama Termohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding,sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim padapemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyatanyata telahsalah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan.Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepatutnyalah amar pertimbangandan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yangmemeriksa

dibatalkandemi hukum.Bahwa berdasarkan dalildalil, serta faktafakta hukum (fundamentumpetendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secarajelas dan nyatanyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahmengabaikan faktafakta dan dasardasar hukum perpajakan yang berlakudan yang seharusnya diterapkan dalam amar pertimbangan dan amarputusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan (dictum)Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajaknyatanyata telah salah dan keliru

serta tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, khususnya dalam bidangperpajakan.Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalildalil, faktafakta hukum sertaberdasarkan peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut di atas,maka telah terbukti secara jelas dan nyatanyata bahwa amarpertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangtelah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.18526/PP/M.VI/16/2009 tanggal 12 Juni 2009 tersebut telah salah dan keliru

Nomor 2010 K/Pdt/2017Pertimbangan hukum Judex Facti keliru tidak tepat dan tidak benar karenadidasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tidak tepat dan tidakbenar.a.Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 2 UU RI Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, jo pasal 68 A ayat 2 UU RI Nomor 49tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 2 tahun1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa :penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan

La Mondo, dengandemikian amar putusan Judex Facti telah keliru, tidak cermat, dansalah dalam menentukan batas tanah sengketa, oleh karena ituputusan Judex Facti patut untuk dibatalkan;2. Putusan Judex Facti tidak memuat dasar putusan, berupa pasalpasaltertentu dari peraturan perundangan yang bersangkutan yang dijadikandasar hukum untuk mengadili.

Bahwa menurut Pasal 50 ayat 1 UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: Putusan Pengadilanselain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasaltertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan .... dst; Bahwa telah ternyata pertimbangan Judex Facti dalam menetapkanputusannya pada tingkat banding telah lalai memenuhi persyaratanyang dimaksud pada pasal 50 ayat 1 UU RI Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Judex Facti keliru dalammenerapkan

hukum;Bahwa dengaan demikian, putusan Judex Facti tingkat banding yangmengadili sendiri perkara a quo tanpa mempertimbangkan putusanPengadilan Negeri Raha Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Rah tanggal 21 Juli2016 dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha lah yang mengetahuisecara detail tentang faktafakta hukum dalam perkara a quo terbuktiputusan Judex Facti telah lalai memenuhi persyaratan yang diwajibkanperaturan perundangundangan yang mengakibatkan Judex FactiPengadilan Tinggi Kendari telah keliru dalam

Bahwa dalam putusannya Judex Facti telah keliru menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Jika kita menelaah lebih jauh, nampaklah dengan nyata bahwa dalampembuktian terpenting adalah syarat tindakan yang dilarang.

Panjul di wilayah Taman Sari Jakarta Barat mulaisebelum hingga sampai selesai dilakukannya perbuatan tindak pidanatersebut.Sehingga dalam putusannya, Judex Facti telah keliru meyakini bahwaketerangan para saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaanHal. 7 dari 12 hal. Put.

Nomor 313 K/MIL /2017menggunakan Narkotika atau merupakan akibat dari menggunakanNarkotika.Dari uraian di atas, Judex Facti dalam pertimbangan pembuktiannyatelah kurang alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan pidanayang didakwakan kepada Terdakwa untuk dapatnya dijatuhi pidana,sehingga pembuktian tersebut terkualifikasi Kurang sah dan kurangmeyakinkan.Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah keliru menyatakan Terdakwapada tanggal 4 Juni 2016 dan 5 Juni 2016 bertempat di tempat kost Sdr.Panjul

perkaraTerdakwa yang harus dibuktikan adalah kapan, di mana, bagaimanaperbuatan penyalahgunaan Narkotika itu dilakukan, dalam hal ini harusada 2 (dua) alat bukti yang sah yang diatur dalam undangundang.Sedangkan bukti hasil uji laboratorium yang menyatakan urine/darah/rambut positif mengandung zat Narkotika hanyalah merupakan alat buktiakibat penggunaan Narkotika saja, yang tidak bisa menjelaskan kapan, dimana, dan bagaimana penggunaan Narkotika itu dilakukan.Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah keliru

Bahwa Judex Facti pengadilan tingkat banding dalam memutus perkaraa quo telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena ternyatatidak mempertimbangkan kekeliruan yang telah terlebin dahulu dilakukanoleh Judex Facti pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara aquo;2.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pengadilan tingkatbanding telah mengambil alih begitu saja semua pertimbangan hukumdan kesimpulan Judex Facti pengadilan tingkat pertama, padahal kalauditeliti dan dicermati Putusan Judex Facti pengadilan tingkat pertamaNomor 80/Pdt.G/2009/PN.PL tanggal 10 Maret 2011 adalah putusanyang keliru dalam penerapan hukumnya.

Oleh karena putusan JudexFacti pengadilan tingkat banding Nomor 53/Pdt.G/2012/PT.Palu tanggal 3Desember 2012 didasarkan pada putusan yang keliru maka sudah dapatdipastikan putusanputusan a quo juga keliru;3. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Tergugat sangatkeberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbanganHal. 9 dari 12 hal. Put.

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum dan kurang cukupmelakukan pertimbangan hukum dengan tidak mempertimbangkan/mengabaikan mengenai perbuatan jual beli sebagaimana Akta Jual Beli No.150/2002 tanggal 19 Desember 2002 yang dibuat dihadapan BAMBANGHARYANTO, S.H.

Bahwa Judex Facti telah keliru, tidak benar dan kurang tepat dalampertimbangan hukumnya yang menyatakan tidak ada halhal baru yangperlu dipertimbangkan di tingkat banding, oleh karena keberatan tersebuthanyalah merupakan pengulangan, karena Judex Facti telah tidakmempertimbangkan bukti baru yang diajukan oleh Pemohonkasasi/Tergugat ll yang telah diajukan, dilegalisir dan dilampirkan dalamHal. 7 dari 12 hal. Put.

Bahwa Judex Facti telah keliru dan tidak benar dalam menyimpulkanmengenai hubungan hukum antara Pemohon kasasi/Tergugat Il dan paraTermohon kasasi/para Penggugat karena berdasarkan fakta hukum yangada Pemohon kasasi/Tergugat Il tidak memiliki hubungan hukum/kaitanapapun dengan Pemohon kasasi/Tergugat Il terutama terkait dengan bidangtanah milik Pemohon kasasi/Tergugat Il, oleh karena bidang tanah tersebutdiperoleh Pemohon kasasi/Tergugat Il dari jual beli dan bukan daripewarisan akan tetapi Pemohon

Bahwa Judex Facti telah keliru, tidak benar dan kurang tepat dalampertimbangannya yang menyatakan Pemohon kasasi/Tergugat Il dan turutTermohon kasasi/Pembanding telah dinyatakan melakukan perbuatanmelawan hukum oleh karena petitum judex facti telah mengabaikan dantidak mempertimbangkan hak kepemilikan yang berada di atas tanah milikPemohon kasasi/Tergugat Il, yaitu Hak Milik yang didasarkan pada SertifikatHak Milik No. 273/Karanganyar dan justru menghukum Pemohon kasasi/Tergugat Il untuk menyerahkan

Petitum gugatan Pelawan poin 3 adalah petitum yang keliru/tidakbenar oleh karena tidak memiliki dasar karena tidak didasari oleh dalilposita gugatan perlawanan;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telahmemberikan Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2016/PN Mks., tanggal 1 Februari2017 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt/2019 Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1.

Majelis HakimPengadilan tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokokperkara tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasardalam pertimbangan pertimbangan Putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehinggaPutusan Pengadilan Negeri Nomor 90/Pdt.Bth/2016/PN Mks., tanggal1 Februari 2017 dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebutdapat dipertahankan;Maka pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggitersebut, keliru

Nomor 963 K/Pdt/2019(vide putusan hakim pertama halaman 41) adalah sangat keliru dantidak benar,b.

Sehingga sangat keliru jika yang dihukum membayar biaya aquo secara tanggung renteng, padahal dalam pertimbangan hakim pertamatelah menyatakan Pelawan sebagai pihak yang kalah.

No. 52 K/Pdt/2010le Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan sahnya jualbeli rekayasa tersebut atas bangunan 2 (dua) buah rumah toko (ruko)milik Tergugat dan Tergugat Il, karena tidak benar adanya jual belirumah toko (ruko) antara Tergugat dengan Penggugat, tetapisesungguhnya Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hutangpiutang uang dan keberadaan Penggugat dan Tergugat di Bank RakyatIndonesia tersebut adalah untuk mengambil bukti lunas pinjamanTergugat pada anak Bank Rakyat Indonesia

obyek sengketa adalah merupakan harta gono gini Tergugatdan Tergugat Il, dan izin bangunan yang dikeluarkan oleh BupatiKabupaten Bungo tentang pembangunan 2 (dua) buah rumah toko (ruko)diatasnamakan Tergugat dan atas nama Tergugat Il sesuai dengansurat bukti (T. 4 dan T. . 5);Bahwa secara hukum atas harta gono gini yang dijual tanpa sepakat ataupersetujuan istri atau Suami sesuai dengan UndangUndang No. 1 Tahun1974 adalah tidak sah dan batal demi hukum;Bahwa Pengadilan Negeri Muara Bungo telah keliru

No. 52 K/Pdt/2010Pemohon Kasasi ll:Bahwa adalah keliru sama sekali pendapat Pengadilan Tinggi Jambi yanghanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tersebutdengan tanpa mempertimbangkan memori dari Pembanding dan tidakmelaksanakan cara melaksanakan hukum yang baik ;Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon Kasasi dan Ilselaku suami istri membeli tanah dengan Turut Termohon Kasasi/TurutTergugat dan di atas tanah tersebut Pemohon Kasasi membangun duabuah rumah toko, kemudian

Pemohon Kasasi tidak pernah menerima pembayaran dantidak disetujui dan diketahui oleh Pemohon Kasasi Il selaku istri yang sah,maka jelas jual beli antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan TurutTermohon Kasasi/Turut Tergugat cacat hukum dan jual beli di bawahtangan rumah toko antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasibatal demi hukum;Bahwa pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama dalam putusannyahalaman 50 yang menafsirkan Pasal 1820 KUHPerdata yang dikuatkanPutusan Pengadilan Tinggi Jambi adalah keliru

Judex Factie pada Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dan salahmenerapkan hukum dengan mengesampingkan bukti P1, P3, P15,P17 dan P19, lalu menolak gugatan Penggugat, sekarangPembanding; yang dapat ditunjukan sebagai berikut:1.Bahwa bukti yang menjadi alas hak Penggugat sekarang Pembandingmengajukan gugatan perkara a quo adalah Putusan perkara PerdataNomor 152/Pdt/1965 tanggal 7 April 1966 sebagaimana Bukti P1,diperkuat dengan Bukti P3, Bukti P15, Bukti P17 dan Bukti P19;Bahwa terhadap alat bukti

dan salah menerapkan hukum denganmengesampingkan bukti P1,P2, P3, P15, P17 dan P19;Judex factie pada Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dan salahmenerapkan hukum dengan mengesampingkan bukti P8, P9, P10,dan bukti P11, lalu@ menolak gugatan Penggugat, sekarangPembanding, yang dapat ditunjukan sebagai berikut:1Bahwa Bukti P8, P9, P10, dan Bukti P11, sesungguhnya adalahbukti yang memperlihatkan adanya preseden hukum dalam perkara aquo, yang kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa Bukti P8

dan salah, sehingga sepatutnya ditolak;Bahwa berdasarkan dalildalil sebagaimana diuraikan pada angka 1s/d angka 4, maka sepatutnya menurut hukum Judex Factiemengabulkan Gugatan Penggugat sekarang Pembanding untukselurunnya dan bukan sebaliknya menolak Gugatan PenggugatHalaman 24 dari 38 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT KPGsekarang Pembanding seluruhnya sebagaimana amar PutusanPerkara a quo, Pokok Perkara angka 1;Judex factie pada Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dan salahmenerapkan hukum dengan

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut maka pertimbanganJudex Factie dengan mendasari pada Bukti T1, T2, dan Bukti T3 lalumenolak gugatan Penggugat sekarang Pembanding adalah keliru dansalah sehingga sepatutnya ditolak;Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasanalasan serta faktafakta yangtelah diuraikan diatas maka mohon kepada Yang Mulia Ketua PengadilanTinggi Kupang Cq.

Panitera PengadilanNegeri Kupang yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Terbanding, semulaTergugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 19 Maret2019, sebagai berikut:Bahwa alasan Banding dari Pembanding poin 1 yang mengatakan bahwaPengadilan Negeri Kupang telah keliru dan salah menerapkan hukumdengan mengenyampingkan bukti P1,P3, P15, P17 dan P19, adalahTIDAK BENAR oleh karena penolakan judex factie Pengadilan NegeriKupang terhadap buktibukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telahtepat

Bahwa dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannyapada point 1 s/d 2, halaman 4 adalah dalil yang keliru dan mengadaadaserta tidak berdasar hukum karena antara Penggugat dengan Tergugat s/d Tergugat V tidak ada hubungan hukum.Bahwa Penggugat harus menjelaskan secara terperinci mengenai hubungan hukumdan riwayat antara Penggugat dengan Tergugat s/d V karena sejak awal Tergugat s/d V menyatakan jika antara Penggugat dengan Tergugat s/d V tidak adahubungan hukum.4.

Bahwa dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada point3 s/d 7, halaman 5 s/d halaman 6 adalah dalil yang keliru dan mengadaada sertatidak berdasar hukum karena :a. Bahwa harta yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kelirukarena harta yang telah diperoleh Tergugat s/d V berbeda dan tidak adahubungannya harta yang diklaim oleh Penggugat.a.

Bahwa sudah sangat jelas yang telah diuraikan oleh Penggugat dalamgugatannya pada point 3, 4 dan 6 yang menyatakan orang tua Penggugat yangberkewarganegaraan asing/ WNA maka sudah barang tentu tidak dapat memilikiharta benda berupa tanah di Indonesia.Bahwa adapun dalil yang menyatakan dipercayakan dan diatasnamakan kepadakedua anaknya Johnny Halim atau Liem Tjing Kang dan Liem Bung Kang atauSuwardi adalah dalil yang keliru karena tidak ada pihak lain yang menuntut selainPenggugat.d.

Bahwa dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada point8, 10 s/d 13, halaman 8 s/d halaman 9 adalah dalil yang keliru dan mengadaadaserta tidak berdasar hukum karena :a. Bahwa pada tanggal 27 April 1972 Johnny Halim bersama Suwardi Halim/Liem Bun Kang mendirikan Perseroan Komanditer CV. Dwi Karya Baruberdasarkan Akta No. 61 yang dibuat di hadapan Notaris Sistke Limoa, SH.a. Bahwa pendirikan Perseroan Komanditer CV.

Bahwa Penggugat telah keliru hanya melibatkan Turut Tergugat dan TurutTergugat II sebagai Ahli Waris Ny. HETTY SALIM (Almarhumah), karena Ny.

2006;""pahwa karenanya Majelis berkesimpulan koreksi positif Peredaran Usahasebesar Rp7.449.331.937,00 tidak dapat dipertahankan;"Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.24471/PP/M.XV/15/2010 tanggal 1 Juli 2010 tersebut di atas, makaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) dengan ini menyatakanbahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadilisengketa banding tersebut telah salah dan keliru

Putusan Nomor 120/B/PK/PJK/2013(semula Terbanding) ajukan dan telah tidak tepat dan keliru denganmenyimpulkan bahwa koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesarRp. 7.449.331.937,00 tidak dapat dipertahankan.Bahwa Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:Pasal 69 ayat (1)"Alat bukti dapat berupa:a. surat atau tulisan;b. keterangan ahli;c. keterangan para saksi;d. pengakuan para pihak; dan/ataue. pengetahuan HakimKemudian dalam penjelasan

membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.24471/PP/M.XV/15/2010 tanggal 1 Juli 2010 tersebut, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena nyatanyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak yang menyimpulkan bahwa atas biaya Cross Currency SWAP dapatdibiayakan sehingga koreksi yang dilakukan Terbanding terhadap biaya CrossCurrency SWAP sebesar Rp6.094.888.792,00 tidak dapat dipertahankanadalah tidak tepat dan telah keliru

Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24471/PP/M.XV/15/2010 tanggal 1 Juli 2010 tersebut di atas, maka Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis HakimPengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa bandingtersebut telah salah dan keliru atau setidaktidaknya telah membuat suatukekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbanganpertimbanganhukumnya dengan telah

memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.24471/PP/M.XV/15/2010 tanggal 1 Juli 2010 tersebut, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena nyatanyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak yang menyimpulkan bahwa atas kerugian nilai market to market dapatdibiayakan sehingga koreksi yang dilakukan Terbanding atas kerugian nilaimarket to market sebesar Rp3.827.522.662,00 tidak dapat dipertahankanadalah tidak tepat dan telah keliru

Bahwa, para Penggugat juga telah keliru mengajukan gugatan, karena dalamgugatannya telah menyatakan Amma Jawa atau ahli warisnya telah menjualkepada Saudara Hendrik Wijaya, sehingga para Penggugat seharusnyamelibatkan PPAT Camat Somba Opu selaku Tergugat dalam perkara ini;Dengan dasar inilah gugatan para Penggugat harus dinyatakan kabur(Obscuur libel) sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar telah mengambil

;Adalah Pertimbangan Hukum yang keliru dan bertentangan dengan Pasal 2huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara. Karena secara Tersirat yang menjadi Objek Sengketaadalah Sertifikat Hak Milik Nomor 442, tertanggal 20 September 1980,Gambar Situasi (GS) Nomor 422 tertanggal 29 Juni 1973, luas 83 m?, DesaSungguminasa atas nama Nyampa.

Sehingga pertimbangan tersebuttelah keliru dan bertentangan dengan Pasal 2 huruf a UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka dengandemikian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara iniharus dibatalkan;Keberatan Ketiga;Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum yangdimuat pada Halaman 19 alinea 3:"Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara Bukti P6, P7, P8, T. IlIntv. 1, Tl, T. Il Intv. 21 ternyata terhadap Tanah Hasan Dg.

Maka dengan demikianpertimbangan Judex Facti tersebut telah salah dan keliru karenabertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan NomorRegistrasi 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, dengan Kaidah hukum:"Bahwa Gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalahwewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya;Hal ini dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung register Nomor16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, dengan kaidah hukum:"Bahwa gugatan mengenai

Putusan Nomor 358 K/TUN/2009Maka dengan demikian putusan Judex Facti sangat beralasan hukum harusdibatalkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan salah dalammenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa tanah objek sengketa belum jelas statusnya sebagai tanah adat atautanah negara.

Dalam putusan praperadilan Putusan Pengadilan Negeri MaliliNomor /Pid.Pra/2020/PN.MLL tanggal 24 Maret 2020 amar putusan 6 ditolak sedangkan dalam putusan sela hakim Pengadilan Negeri Malili Nomor :42/Pid.SusLH/2020/PN MLL. tanggal O02 Juni 2020 amar putusannyamenerima eksepsi dari penasehat hukum terdakwa.hal ini menunjukan hakimsalah dan keliru dan tidak konsisten dalam melakukan pertimbangan hukum.Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami JaksaPenuntut Umum mohon supaya Pengadilan

Bahwa sebagaimana dalam point 1 Perlawanan Jaksa Penuntut Umumyang menyatakan bahwa terdapat kesalahan hakim dalam penerapan hukummenurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa justru Jaksa PenuntutUmumlah yang salah dan keliru memahami serta menafsrikan apa yangHal 9 dari 21 Hal.

Bahwa adapun alasan pada point 2 Perlawanan Jaksa Penuntut Umumyang menyatakan bahwa terdapat kesalahan hakim dalam penerapan hukummenurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi kami nyatakanbahwa Penuntut Umumlah yang salah dan keliru memahami sertamenafsrikan apa yang termuat dalam putusan perkara No. 42/Pid.SusLH/PN.MLI tanggal 02 Juni 2020.Adapun tanggapan kami sebagaimana pendapat tetap Mahkamah Agungperihal adanya keprihatinan Mahkamah Agung melihat tindakan dari OknumAnggota Polri

Bahwa adapun alasan pada point 3 dan 4 Perlawanan Jaksa PenuntutUmum yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan hakim dalam penerapanhukum menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa lagilagi kamiselaku Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Penuntut Umumlahyang salah dan keliru memahami serta menafsrikan apa yang termuat dalamputusan perkara No. 42/Pid.SusLH/PN.MLI tanggal 02 Juni 2020.Bahwa guna menyingkat uraian kami perihal alasan pada poin 3 dan point 4maka patut kami mengutip keprihatinan

SuratDakwaan yang penyusunannya didasarkan pada Berita Acara PemeriksaanPerkara atas nama terdakwa dalam proses Penyidikan yang tidak sah dan telahdinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat ataukah berkaitan dengan ketidak sempurnaan Penuntut Umumdalam kaitannya penyusunan Surat Dakwaan, karena memang tidak disebutketentuan hukum yang mana yang dijadikan dasar dalam putusannya ;Menimbang, bahwa fakta tersebut membuktikan bahwa Hakim TingkatPertama telah khilaf dan keliru

padanya untuksegera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dalamkeadaan kosong sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya;8 Menghukum para Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap isi putusan;9 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dangugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Gugatan Penggugat telah secara keliru

Mamasa, sehingga Pemda Kab.Mamasa juga harus dilibatkan dalam gugatan Penggugat sebagai Tergugat;Penggugat keliru merubah gugatannya tanpa persetujuan dan seizin dari paraTergugat sedang gugatannya sudah berada ditangan para Tergugat;Dalam Rekonvensi:Bahwa dalildalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap digunakankembali dalam Rekonvensi;Bahwa dengan adanya Penggugat dalam Konvensi menguasai satu petak tanahyang terletak di pinggir Sungai Mamasa dengan luas 15 x 15 m yang batasbatasnyaadalah

Keberatan kedua:Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi mengabaikan alasan Banding dari paraTergugat/Pembanding/kini Pemohon Kasasi perihal Pengadilan Negeri Polewali telahsalah dan keliru dalam penerapan hukum.

milik Daud Tunggal Winata;Sebelah Timur : Jalan raya Polewali Mamasa;Sebelah Selatan : Tanah Milik Sambo rara;Sebelah Barat : Sungai Mamasa;Adalah milik Penggugat yang didapatkan dari Warisan almarhumah Datu Langi, yangawalnya berasal dari Arruan Sangga yang di hibahkan pada Cucunya lelakiDemmalungan dan kemudian tanah tersebut dijual kepada Allolinggi mewariskankepada anaknya Datu Langi dan akhirnya diwariskan kepada Penggugat;Bahwa pertimbangan hukum pengadilan Negeri Polewali tersebut, sangat keliru

No. 578 K/Pdt/201112tidak bersesuaian dengan fakta maupun peristiwa hukum yang menyangkut objeksengketa;Dengan adanya dalildalil pembanding tersebut di atas, maka Pembandingmenganggap Pengadilan Negeri Polewali sangat Keliru dan tidak adil dalammenentukan kebenaran formil maupun kebenaran materi dalam mengambil keputusanyang sebenarnya;5 Keberatan kelima:Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi mengabaikan memori Banding yangdikemukakan Pembanding perihal keberatan keempat halaman 13 dari memoribanding

Keberatan Terhadap Judex Facti Yang Keliru Dalam MempertimbangkanAspek Substansial Materiil Tanah A quo.

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru) dalam memberikanpertimbangan sebagaimana pertimbangan Hakim Judex Facti yangmenyatakan:Menimbang bahwa mengenai adanya salah penulisan dari Kantor Agrariasebagaimana dinyatakan oleh Pembanding semula Tergugat tidak dapatmenunjukan adanya kesalahan penulisan tersebut"*; Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan perlu dikaji Kembali olen karenaitu Pemohon kasasi menyampaikan kekeliruan Hakim Judex Facti dalammenelaah barang bukti secara materiil yakni:1.Bahwa berdasarkan

(delapan ribu empat ratus meter persegi) telah keliru dalam pembuatannyadan penulisan blok, namun batasbatas tanah telah benar dan satu kesatuanyang tidak terpisahkan, oleh karena itu Hakim Judex Facti telah keliru dalammemberi pertinbangan yang menimbulkan kekeliruan dalam memberikankeputusan, yang seharusnya kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat Hak MilikNomor 521 terbit tanggal 2361981, tertulis atas nama Ir.

Nomor 450 K/Pdt/201711.dengan mudahnya Termohon Kasasi dahulu Pengggugat/Terbanding,menunjukkan tanah a quo tanpa disertai keterangan formal apapun berkaitandengan penentuan batasnya, sehingga Judex Facti menyatakan amarsebagaimana tersebut telah keliru dalam mempertimbangkannya, karenatelah memutuskan hanya berdasarkan suatu bukti yang tidak jelas;Bahwa saksi Ocid Sunarya menyatakan pemilik lokasi Persil 130 BlokCibakom sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang sedangkan posisi tanah LetterC 1787 Persil

Keberatan Terhadap Judex Facti Yang Keliru Dengan Mengabaikan AspekYuridis Formal Tanah A Quo.1.

Bahwa terhadp keberatan jaminan tersebut baik terhadap surat sanggup(bukti P5) dan khususnya terhadap borgsteling (bukti P6) judex facti telahsecara keliru mempertimbangkan dalam putusan, di mana seolaholahdengan adanya surat sanggup dan borgsteling tersebut, maka harus diikutidengan penyerahan secara riil bentuk jaminan yang mempunyainilaiekonomis dengan buktibukti kepemilikan harta pribadi kepada kreditur(Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) dan apabila tidak diserahkanmaka seolaholah kewajiban

PT Penta SekawanSentosa yang untuk itu telah dijamin dan diketahui oleh Penggugat;Menimbang ....dengan demikian seandainya benar ternyata Tergugat tidakmengembalikan pinjamannya kepada Penggugat, sebenarnya dansesungguhnya kewajiban tersebut tidak ada pada Tergugat melainkan adapada PT Penta Sekawan Sentosa yang untuk itu telah dijamin dan diketahuioleh Penggugat;Adalah jelas suatu pertimbangan yang sangat keliru dan salah menerapkanhukum karena pertimbangan tersebut tidak didasarkan kepada bukti

Bahwa pertimbangan judex facti yang demikian adalah jelas pertimbanganyang sangat keliru dan salah menerapkan hukum, bahwa walaupunberdasarkan bukti T1, T4, T5 dan T6 telah dipertimbangkan judex factibahwa telah terjadi pengalihan kredit yang diterima oleh Tergugat sebelumnya dari Penggugat yang kemudian oleh Tergugat dialihkankepada PT Penta Sekawan Sentosa pada hari yang sama, atas persetujuanPenggugat (Setiawan Chandra) namun bukan berarti dapat menghapuskedudukan Tergugat sebagai debitur utama

perdagangan dalam atau luar negeri, sehinggapengertian mana tidak termasuk dan bertentangan dengan posisi TergugatVTerbanding VTermohon Kasasi setidaktidaknya dalam perkara a quoyaitu yang berkedudukan sebagai peminjam uang/yang berhutang kepadaPenggugat, dan bukan sebagai badan usaha yang melakukan pembiayaansebagaimana yang dikehendaki Keppres yang dimaksud, makapertimbangan judex facti yang menyatakan bukti T4, T5 dan T6 sebagaidasar telah terjadi pengalihan Anjak Piutang adalah jelas sangat keliru

No.1798 K/Pdt/2005Tiada Penangguhan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sahDengan kata lain sebelum ada pelunasan hutang Tergugat I/TerbandingVlermohon Kasasi kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi,maka Tergugat Il, Ill NM /Terbanding Il, Ill IV /Termohon Kasasi Il, Ill, IVuntuk melunasinya tetap melekat pada perjanjian yang dimaksud, dan wajibdan harus melunasinya kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi.Dengan demikian maka sangat jelas bahwa judex facti adalah telah salahdan keliru