Ditemukan 47167 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 K/TUN/2016 Tanggal 14 April 2016 — JAURY JACOB VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT., II. YANIH DAN MARWANANCY YUSUF;
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 05 K/TUN/2016Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukuppertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu. karena dalamputusannya itu. hanya mempertimbangkan soal mengesampingkankeberatankeberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpamemeriksa perkara itu kembali baik mengenai faktafaktanya maupanmengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan PengadilanNegeri begitu saja.Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanyamempertimbangkan soal
Putus : 26-07-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 937 K/Pdt/2017 Tanggal 26 Juli 2017 — HAJAH SALMAH, DKK
VS
HAJAH SITI SAâÂÂRAH, DKK
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
menyatakan putusanyang dijatunkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman dan hal ini telah pula diperkuat dengan beberapa yurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia di antaranya:> Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970:Kaidah hukum: Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukuppertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalamputusannya itu hanya mempertimbangkan soal
mengesampingkankeberatankeberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpamemeriksa perkara itu kembali baik mengenai faktafaktanya maupanmengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusanPengadilan Negeri begitu saja; Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanyamempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihakTergugat, tanopa mempertimbangkan faktafakta apa dan dalildalilHalaman 23 dari 26 hal.
Putus : 06-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288/B/PK/PJK/2016 Tanggal 6 Juni 2016 — PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
164 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soal pembagian beban pembuktian inidianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapatdiperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi,yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktianyang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atauundangundang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agunguntuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yangbersangkutan.19.
Putus : 01-10-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 PK/PDT/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 — H. E. WAHYUDIN VS 1. PT. BALE BANDUNG, dkk.
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
diketahui setelah perkaranya di putus atauberdasarkan buktibukti yang kKemudian oleh hakim pidana dinyatakanpalsu;b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapatditemukan;c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dapat dituntut atau lebihdari pada yang dituntut;d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e) Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal
Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970:..Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukuppertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) yaitu karena dalamputusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatankeberatan yangdiajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itukembali baik mengenai faktafaktanya maupun mengenai soal penerapanhukumnya teruS menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitusaja..."
Putus : 07-08-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/Pdt/2012 Tanggal 7 Agustus 2012 — BERUS MULYONO alias BEH GIK PAU, DK
VS
RAME SITORUS, DKK
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan title umum dari pihakyang berperkara, seperti ahli waris.e Orang yang mendapat hak berdasarkan title khusus dari para pihak yangberperkara, seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya".e Bahwa bila doctrinal tersebut dihubungkan dengan perkara a quo jelas terpenuhisyarat ne bis in idem seperti yang diatur dalam pasal 1917 KUHPerdata yangredaksinya, sebagai berikut :"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlaktidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal
Untuk dapatmemajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwatuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh danterhadap pihakpihak yang sama didalam hubungan yang sama pula".e Bahwa tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 104.A/ SK/ XII /2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim yang dirujuk Pengadilan Tingkat I, ke IIdan ke III sebagai alasan tidak mempertimbangkan keputusan Pengadilan (videbukti T.II1 s/d T.II4) adalah alasan yang tidak berdasarkan
Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntutadalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukanoleh dan terhadap pihakpihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973.Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalilgugatanya maupun obyekobyek perkara dan juga PenggugatPenggugatnya, yangtelah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal
Register : 04-06-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 87/PDT/2021/PT KPG Tanggal 7 Juli 2021 — Pembanding/Tergugat I : RICALDO GUNAWAN Diwakili Oleh : RICALDO GUNAWAN
Terbanding/Penggugat : YUBLINA VERAWATI LENENG
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
136 — 49
Terbanding/Penggugat : YUBLINA VERAWATI LENENG
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
136 — 49
saling berbatasan langsung, namun masingmasing tanah tersebut memiliki luas yang berbeda dan memilikibatasbatas yang berbeda dengan nomor Sertifikat yang berbedapula seperti yang telah disebutkan diatas.Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2021/PT KPGKarena masingmasing sertifikat dimaksud memiliki luasan danbatasbatas tanah yang berbeda, maka tidak terdapat sertifikatGanda atas salah satu bidang tanah; baik milik Pemohon Bandingmaupun milik Termohon Banding.Karena sertifikat itu mengikat soal
Bukan Sertifikat Hak Milik Nomor 1238 Tahun2012, Surat Ukur Nomor: 168/Manulai 1/2012, seluas 492 M2(Empat ratus Sembilan puluh dua meter perseg)i).Secara hukum, Sertifikat tanah itu sendiri bersifat final danmerupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahpisahkan (Secara hukum Sertifikat itu mengikat soal batasbatastanah, luas tanah dan nama pemegang hak yang disebutkandidalamnya).
Overlap/tumpang tindih adalahberbicara tentang cacat hukum administrasi dari dua keputusantata usaha Negara berupa sertifikat yang tidak bisa diterapkandilapangan dalam soal luas tanah dari dua sertifikat tanah yangberbatasan langsung. Dengan demikian harus diselesaikan secarahukum administrasi dan hukum tata usaha negara di lingkunganPengadilan Tata Usaha Negara.KURANG PIHAK.
Putus : 31-01-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1826 K/Pdt/2012 Tanggal 31 Januari 2013 — ANDI RATNA INDRA ARIS,dkk vs PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, dkk
46 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 492K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 bahwa: PutusanPengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena Pengadilan Tinggi hanyamempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukandalam memori banding (seperti halnya dalam peradilan tingkat kasasi) dantidak memeriksa baik mengenai faktafaktanya maupun soal penerapanhukumnya, terus saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri (dikutip daribuku Hukum Pembuktian, oleh Chaidir Ali, SH., Jilid I hal. 135);Reg.
Soal Tergugat I membiayai rumah obyek sengketa adalah wajar bahkanmerupakan kewajiban seperti diatur dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal31 yang menyangkut pendidikan. Karena yang menikmati rumah obyeksengketa adalah mahasiswa yang berasal dari daerah Sulsel yang sedangmenuntut ilmu di Yogyakarta;b.
Register : 23-01-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 6/Pid.B/2018/PN Arm Tanggal 1 Nopember 2018 — - JPU : YOICE YULVICA CITRA, SH
- Terdakwa : MAX PETRUS ANGKOUW
79 — 27
79 — 27
pencuri tanah) karenaHal 6 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Armsaksi dituduh sebagai pemerintah karena ada kata kalian disitu sedangkanSaksi Semuel Mambo juga sebagai kaur pemerintahan juga disitu; Bahwa saat saksi lapor polisi, rekaman itu sudah ada; Bahwa tahu rekaman itu dari Riki Lumentut yang isinya rekaman Terdakwayang menyatakan kalau Pemerintah dan Hukum Tua papancuri tanah; Bahwa saat kejadian saksi itu berada dirumah; Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda sebanyak 4 (empat) kali soal
tanah; Bahwa saksi bermasalah tanah dengan kakak Terdakwa (ibu Henny) sebelumkejadian ini; Bahwa saksi diperiksa hanya sebagai saksi soal penjualan tanah Pooknam; Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait penjualan tanah; Bahwa ketika jadi saksi di Polda, itu yang dilaporkan oleh ibu Heni itu adalahorang tua dari Vicky Lumentut; Bahwa saksi tidak tahu spesifiknya perkataan Pemerintah dan Hukum Tuapencuri tanah itu menjurus ke siapa; Bahwa saksi lupa pada saat ibu Henny mengatakan
Lalu harikedua giliran Hukum Tua dan kakak Terdakwa yang adu mulut dengan masalahyang sama soal tempat pembuangan tanah galian.
Putus : 11-02-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1764 K/Pdt/2014 Tanggal 11 Februari 2015 — SUWANDI bin A GAFAR, dkk vs H. SYARIFUDDIN RUSDI bin NUHAN, ZA, dk
84 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Azas hukum, yaitu Pihak yang harus di gugat adalah orang yang adahubungan hukum dengan Penggugat ataupun Tergugat*;Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding padahalaman 9 alenia 3 adalah telah melanggar hukum yang berlaku, hal inikarena Putusan Pengadilan Tinggi Jambi kurang cukup pertimbanganhukumnya (onvoldoende gemotiveerd) karena dalam putusannya itu hanyamempertimbangkan soal keberatankeberatan yang diajukan dalam memoribanding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik
mengenai faktafaktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya dan secaralangsung mengambil alih semua pertimbangan hukum dan menguatkanputusan Pengadilan Negeri;Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukumJudex Facti tingkat banding pada halaman 9 alenia 3 telah melanggarhukum yang berlaku, yaitu: Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 492 K/Sip/1970, yaitu: Putusan Pengadilan Tinggi harusdibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoendegemotiveerd
), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkansoal keberatankeberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpamemeriksa perkara itu kembali baik mengenai faktafaktanya maupunmengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan PengadilanHalaman 24 dari 27 hal.
Putus : 21-09-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 946/Pid.B/2010/PN.Sby Tanggal 21 September 2010 — JOICE ALBERT SURYADHARMA SUTANTO
209 — 108
209 — 108
saksi yang menentukan kapan dan dimana waktu bertemu karenasaksi yang mengetahui kondisi saat itu (kondisi mamanya,kondisi adiknya) ; Bahwa soal hp yang saksi mengatakan bahwa terdakwa mencegatsaksi, karena saksi mendatangi terdakwa atas telpon dariterdakwa hari kemarinnya untuk bertemu di Siwalankerto ;.
tidak melihat sendiri waktu)@ menyerahan HP dariCarla ke terdakwa :Bahwa dasar saksi menuduh terdakwa yang membuat blog ini adalahdari story yang ada di blog ini yang orang lain tidak tahutetapi terdakwa tahu iBahwa anak saksi pernah cerita kepada saksi kalau pernahhubungan dengan terdakwa ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi LUCIANAWATI BSc,Terdakwa mengatakan sebagai berikut ;Bahwa banyak yang tidak benar ;Bahwa mengenai bobol XL milik Carla, terdakwa tidak memakaifotocopy KTP Carla iBahwa soal
teks yang ada di blog ini tidak benar dan terdakwa tidak tahu ;Bahwa kalau soal foto, terdakwa memang diminta tolong untukmemfoto pada saat itu ;.
Setelah itu hubungan kami berlanjut, saat ituhubungan kami berdua semakin dekat, demikian juga Terdakwadengan keluargannya lebih dekat dari sebelumnya, terus terangTerdakwa dengan dia terus terang tidak berbicara mengenaikeluarga masing masing, kami berbicara soal kita berdua baikteman atau masalah lalu, tapi. kita tidak membahas masalahkeluarga masing masing.
Akhirnya Terdakwa berpikir untuk kilasbalik, apa sih yang perempuan dia suka dari laki laki sudahberistri lagi, pasti masalah uang Terdakwa pikir saat itu.Tidak bisa dipungkiri mungkin Terdakwa terlalu memanjakan diamasalah uang, tapi Terdakwa ngomong ini bukan Terdakwakeberatan soal Terdakwa membeli belikan dia, jadi intinya saatitu. Terdakwa berpikir praktis.
Register : 25-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PA CIANJUR Nomor 1044/Pdt.G/2017/PA.Cjr Tanggal 8 Juni 2017 — Penggugat Tergugat
7 — 3
7 — 3
Majelis memandang perlu untukmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkansehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Putusan no. 1044/ Pdt.G/2017/PA Cjr Halaman 7 dari 10tanpa bermaterai kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat menikah dantempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftaryang disediakan untuk itu;Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89ayat (1) UndangUndang (UU) Nomor 7
Register : 19-10-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PA CILEGON Nomor 487/Pdt.G/2011/PA.Clg. Tanggal 14 Nopember 2011 —
9 — 5
9 — 5
Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikansalinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempattinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat danTergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, makaPanitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untukmenyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat NikahKUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahanPenggugat dan Tergugat;Menimbang, terkait soal
Register : 07-09-2011 — Putus : 25-10-2011 — Upload : 25-10-2011
Putusan PA CILEGON Nomor 414/Pdt.G/2011/PA.Clg Tanggal 25 Oktober 2011 — Perdata
8 — 6
8 — 6
gugatan Penggugat sebagaimanapetitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkantalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusanyang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatantempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karena ituPanitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untukmenyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA KecamatanCilegon;Menimbang terkait soal
Register : 19-10-2011 — Putus : 01-11-2011 — Upload : 01-11-2011
Putusan PA CILEGON Nomor 477/Pdt.G/2011/PA.Clg. Tanggal 1 Nopember 2011 —
8 — 5
8 — 5
Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikansalinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempattinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat danTergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, makaPanitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untukmenyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat NikahKUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahanPenggugat dan Tergugat;Menimbang, terkait soal
Register : 22-01-2015 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PTA MEDAN Nomor 11/Pdt.G/2015/PTA.Mdn Tanggal 12 Februari 2015 — PEMBANDING V TERBANDING
22 — 6
22 — 6
Putusan No. 11/Pdt.G/2015/PTA.Mdnmenemukan kehidupan yang berpeluang mendapatkan keadaan yang lebihmenguntungkan kedua belah pihak di masa yang akan datang.Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat multidimensional,sebab di sana tersangkut beberapa kepentingan, kepentingan suami isteri itu sendiri danjuga soal martabat, gengsi, prestise, harga diri, status sosial dan sebagainya.Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai seorang yangberpendidikan tentulah telah memikirkan secara matang
Register : 15-08-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 22-06-2019
Putusan PA BONTANG Nomor 268/Pdt.G/2016/PA.Botg Tanggal 26 September 2016 — Penggugat:
Sumarni binti H. M. Said
Tergugat:
Aminuddin bin Kete
14 — 8
Sumarni binti H. M. Said
Tergugat:
Aminuddin bin Kete
14 — 8
Masalah Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Penggugat;3. Masalah Tergugat sering berkatakata kasar kepada Penggugat;6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatsemakin tajam dan memuncak terjadi Oktober 2007 dan akibatnya sejak saatitu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugatyang pergi meninggalkan kediaman bersama;7. Bahwa, sejak bulan Agustus 2015 Tergugat dalam masa tahanan Lapas KotaBontang karena kasus narkoba;8.
Register : 21-10-2014 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2417/Pdt.G/2014/PA.Pwt Tanggal 12 Maret 2015 — penggugat dan tergugat
8 — 0
8 — 0
rumahorang tua Penggugat dia Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 1 (satu) tahun, antaraPenggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suamiisteri (badadukhul) namun belum dikaruniai keturunanBahwa sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat,ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:a. masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat tidak pernah memberikannafkah bagi Penggugatb. apabila Penggugat menanyakan soal
Register : 03-05-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan PA CILEGON Nomor 203/Pdt.G/2011/PA.Clg Tanggal 11 Oktober 2011 — perdata
8 — 5
8 — 5
Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikansalinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempattinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat danTergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, makaPanitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untukmenyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat NikahKUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahanPenggugat dan Tergugat;Menimbang, terkait soal
Register : 07-01-2009 — Putus : 01-03-2009 — Upload : 22-10-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 45/Pdt.G/2009/PA.Clp Tanggal 1 Maret 2009 — penggugat tergugat
7 — 1
7 — 1
Bahwa sejak September 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karenaterjadi perselishan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi yaituTergugat tidak tanggung jawab soal nafkah kepada keluarga;6. Bahwa sejak Desember 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulanag ke rumahorang tuanya di RT.0O1 RW.03 Desa Madura Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacapsampai sekarang tidak pernah kembali lagi selama 2 tahun;7.
Register : 02-11-2010 — Putus : 02-12-2010 — Upload : 25-05-2011
Putusan PA CILEGON Nomor PERDATA: 0461/PDT.G/2010/PA.Clg Tanggal 2 Desember 2010 — PENGGUGAT TERGUGAT
75 — 10
75 — 10
kepadaPenggugat;Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikansalinan Putusan Pengadilan yang telah berkkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempatkediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebauahdaftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama cilegondiperintakan untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepadaPegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;Menimbang, terkait soal