Kepala SeksiPerdata dan TUN Kejaksaan Negeri Surabaya.4. ACHMAD SURYADI,SH.Kepala Seksi Perdatadan TUN Kejaksaan Negeri Tanjung PerakSurabaya.5. MT.EKAWATI RAHAYU, SH.Kabag.HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya.6. RIZKI YUNANTHA BASUKI,SH.KasubBag.Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekda Kota Surabaya.7. IGNATIUS HOTLAN HAHALONGAN M.SH.StafSub.Bagian Hukum pada Bagian hukum SekdaKota Surabaya .8.MUHAMMAD .28. MUHAMMAD,SH.Staf Sub.Bag.Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekda Kota Surabaya.9.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor18/SKK/TUN/II/20 Tanggal 25 Februari 2020 ;Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;Halaman 2 dari 102 Halaman Putusan No. 7/G/2020/PTUNKPGPengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; 200Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 28 Januari 2020 yang telahdiperbaiki pada tanggal 26 Februari 2020 ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara KupangNomor : 7/PENDIS/2020/PTUN.KPG tanggal 6 Februari 2020 tentangPenetapan Lolos Dismissal ; 0 200022220 2007Telah membaca

Oleh karena Penggugat bukan pihak yang ditujuoleh Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi objeksengketa ini, maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari tersebutdihitung sejak ia mengetahui adanya Surat Keputusan TUN tersebut ; RE PEN TIN GAN 9 eesesccscn nsec i RTCBahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor. 5 Tahun1986 Jo.

UU No.9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negaramenjelaskan bahwa Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukanHalaman 7 dari 102 Halaman Putusan No. 7/G/2020/PTUNKPGgugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikeputusan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan Batalatau Tidak Sah dengan atau tanpa disertakan tuntutan ganti rugi danatau rehabilitas ; Pasal 53 (2) Alasanalasan yang dapat digunakan dalam

Apabila ditambahkan dengan Harga Tanah saat ini adalah sesuaidengan NJOP + Rp. 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) per meter. =10.000.000 x 290 M2. adalah senilai Rp. 2.900.000.000, (DuaMiliyard Sembilan Ratus Juta Rupiah) ;Maka sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan gugatanini ke Pengadilan TUN Kupang untuk memperjuangkan KepentinganPenggugat yang telah dirugikan dengan terbitnya obyek gugatantersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

TUN. JKT9. Triana Nurhasanah ; Tenaga Advokasi Keperdataan, AnalisPendapat Hukum Dan Advokasi, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum ; 222022 2 no rnn non coon cee cne cen ncn oeKesemuanya Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, beralamat di Jalan H.R.

TUN. JKT4.

TUN. JKT Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor65/G/2016/PTUNJKT tanggal 9 Juni 2016 yang dimohonkan banding; Menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tangal 14Nopember 2016 oleh kami Dr.

239 K/TUN/2013

Putusan Nomor 239 K/TUN/2013.1516171819tindakan membuat, menandatangani dan menerbitkan akta perdamaian iniadalah pembuatan melawan hukum ;Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan(eksekusi) No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir kepada Yth.

Putusan Nomor 239 K/TUN/2013.10kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraanNegara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Putusan Nomor 239 K/TUN/2013.1212e Sertipikat Hak Milik No. 953/Desa Batuan, G.S. tanggal 18101996, No.3165/96, luas 400M?, atas nama Dewa Made Puja.e Sertipikat Hak Milik No:957/Desa Batuan, G.S. tanggal 11111996,No.3721/96, luas 560M?

Putusan Nomor 239 K/TUN/2013.1616Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, poin V angka 3 jo Pasal 53ayat jo.

Putusan Nomor 239 K/TUN/2013.282.RedakSi....... ee. Rp. 5.000, Jarno Budiyono, S.H.3. Administrasi ......... 2.20% Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754.28

Keputusan TUN in litis bertentangan dengan AAUPB yaitu melanggarAsas Kepastian Hukum dan Asas Larangan Penyalahgunaan Jabatandan wewenang (detournement de pouvoir). ;Bahwa terhadap dalildalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawabansebagai berikut :n nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn ne nnn nn nnnnnnnnA. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

;Putusan No. 1/G/2017/PTUNBL him. 20Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN in litis telahdidasarkan pada 2 (dua) aspek hukum utama dalam penyusunanKeputusan TUN yaitu Aspek Kewenangan dan Aspek Prosedur. ;a.

Dengan demikian Tergugatberwenang untuk memberhentikan dengan hormat Penggugatsebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 2003. ;2002 2022 none nnnnBahwa Penerbitan Keputusan TUN in Iitis telah sesuai denganprosedur penerbitan Surat Keputusan Bupati Pringwesu tentangpemberhentian sebagai berikut :1.

;Putusan No. 1/G/2017/PTUNBL him. 32Bahwa dalam gugatan Keputusan TUN in lIitis Penggugat padapokoknya mendalilkan Tergugat seharusnya tidak menerbitkanObjek Gugatan a quo agar sesuai dengan penerapan AAUPBkhususnya asas kepastian hukum dan asas LaranganPenyalahgunaan jabatan atau wewenang (detournement de pouvoir)Bahwa penerbitan Keputusan TUN in litis tidak melanggar asasLarangan Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (detournementde pouvoir), dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum denganalasan

sebagai berikut : 222 none no anneBahwa penerbitan Keputusan TUN in /itis telah dilakukan secaracermat dan bukan penyalahgunaan jabatan oleh Bupati karenaKeputusan Tun ini juga didasarkan pada peraturan perundangundangan yaitu: nn nn nnn nnn enn nn ne ncn cena UndangUndang Nomor 48 Tahun 2008 tentang pembentukanKabupaten Pringsewu Provinsi Lampung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185 tambahan lembarannegara Negara Republik Indonesia nomor 4932); UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014

9 Tahun 2004 Junto pasal 1 ayat(3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, karena Berita Acara Rapat Pleno44tanggal 9 Agustus 2011 (Objek Sengketa) bukan SuratKeputusan pejabat TUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final ; Bahwa Berita Acara Rapat Pleno tanggal 9 Agustus 2011(Objek Sengketa) belum bersifat Final dan Individual ,karena atas hasil dari Berita Acara Rapat Pleno tersebutsetiap calon kandidat diberikan kesempatan selama 3(tiga) hari untuk menyampaikan

Maka ObjekSengketa Berita Acara Rapat Pleno tertanggal 9 Agsutus2011 TIDAK TERMASUK Objek Sengketa TUN oleh karenanyaPengadilan Tata Usaha Negara TIDAK BERWENANGMENGADILINYA;Halaman 45 dari 115 Halaman Putusan Perkara No.40/G/2011/PTUNPLG466.

Hasil verifikasi DaftarPemilih Tetap (DPT) yang di laksanakan oleh PPK dan PPSdengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), oleh karena itu yangdi NAMAKAN Berita Acara bukan Suatu) SURAT KEPUTUSANPejabat TUN, Contoh (di kutip dari Kamus Hukum karanganJ.C.T Simorangkir, Drs.

Berita AcaraRapatKomisi Pemberantasan Korupsi (bukanmerupakan putusan pejabat TUN);b. Berita AcaraRapat Komisi Yudisial (bukan merupakanputusan pejabat TUN);c. Berita Acara Rapat Komisi Kepolisian Nasional (bukanHalaman 47 dari 115 Halaman Putusan Perkara No.40/G/2011/PTUNPLG48merupakan putusan pejabat TUN);d. Berita AcaraRapat Komisi Kejaksaan Agung RI (bukanmerupakan putusan pejabat TUN);e. Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum (bukanmerupakan putusan pejabat TUN);f.

Berita AcaraRapat Komisi ~DPR RI (bukan merupakanputusan pejabat TUN).7. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum(Objek Sengketa) adalah surat yang bersifat ADMINISTRATIFBUKAN MERUPAKAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA Hal ini dapat dilihat dari Hukum AdministratifNegara yang setiap adanya rapat selalu dibuatkan BeritaAcaraRapat. Hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan(2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentan PeradilanTata Usaha Negara.

TUN. SBY.5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbulsebagai akibat timbulnya gugatan ini;Bahwa Terbanding/Penggugat menyerahkan Kontra Memori Bandingyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangpada tanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Tanda TerimaKontra Memori Banding.

TUN.

TUN. SBY.

US.11/4/23/P.I.05 tanggal 11 Oktober 2005 (tetapi isinya sama);Bahwa semula Surat Keputusan a quo telah digugat di PengadilanTata Usaha Negara Medan No. 77/G.TUN/2005/PTUNMDN. tanggal 27September 2005, tetapi kemudian dinyatakan tidak dapat diterimaberdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 2007 No.437 K/TUN/2006 yang kemudian diperkuat oleh Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung tanggal 27 Oktober 2008 No. 53 PK/TUN/2008;Bahwa didalam kedua putusan Mahkamah Agung tersebut telahdipertimbangkan

2 atau Bukti P.2);Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 39 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif PelayananJasa Kepelabuhanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan(Bukti P,HUM3 atau Bukti P.3);Surat Kawat (Telegram) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut DepartemenPerhubungan RI kepada Adpel Belawan (Termohon Hak Uji Materiil)tertanggal 14 Agustus 2006 (Bukti P,HUM4 atau Bukti P.4);Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 437 K/TUN/

2006 tanggal 12 Juni2007 (Bukti PHUM5 atau Bukti P.5);Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 53 PK/TUN/2008tanggal 27 Oktober 2008 (Bukti PHUM6 atau Bukti P.6);Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Tangki Timbun danPemompaan (ATTP) tanggal 5 Februari 2004 (Bukti P.

perjanjiantersebut di atas.Bahwa oleh karenanya Pemohon Hak Uji Materiil ini mempunyai kepentinganlangsung dengan obyek permohonan ini, sehingga mempunyai kwalitas hukum (legalstanding) untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil;Menimbang, bahwa semula Surat Keputusan a quo telah digugat diPengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 77/G.TUN/2005/PTUNMDN. tanggal 27September 2005, tetapi kemudian dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkanputusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 2007 No. 437 K/TUN

/2006 yangkemudian diperkuat oleh putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 27Oktober 2008 No. 53 PK/TUN/2008.Bahwa dalam kedua putusan Mahkamah Agung tersebut telah dipertimbangkanbahwa Surat Keputusan (obyek permohonan Hak Uji Materiil ini) tidak dapatditerima dan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan diajukan keMahkamah Agung dalam proses Permohonan Hak Uji Materiil karena merupakanaturan yang bersifat umum dan tidak bersifat konkrit, individual dan final.Menimbang, bahwa

KEWENANGAN MENGADILIBahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan TUN, menjelaskan: Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau badan hukum perdata;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (9) UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Peradilan TUN, maka perbuatan TERGUGAT yang

Putusan Nomor 144/G/2020/PTUNJKT.RA PENGGUGAT dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam ketentuan Hukum TUN TERGUGAT merupakan pejabat administrasi pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk itu Sesuai peraturan ketentuan peraturan perundangundangan;c) Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan Sertipikat HakGuna Bangunan No. 00323/Bambu Apus atas nama PT.

Putusan Nomor 144/G/2020/PTUNJKT.hari kerja sejak diumumkannya Surat Keputusan tersebut oleh Pejabat TataUsaha Negara;Bahwa jika menunjuk pada jangka waktu pengajuan keberatan atasKeputusan TUN diatas, dengan mendasarkan pada pengertian jangka waktudapat diajukannya keberatan dengan mengingat bahwa Penggugat bukanpihak yang dituju dalam penerbitan keputusan tersebut, maka jangka waktudihitung sejak tanggal Para Penggugat mengetahui adanya penerbitanKeputusan TUN;Bahwa dalam dalil gugatannya huruf

Bambu Indah Timur;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UndangUndang Tentang Peradilan TUN, dapat diketahui mengenai kewenanganHalaman 62 dari 79 halaman.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994,tanggal 10 Nopember 1994 Jo.

Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya tanggal 12 Juli 1995 No.27/B/TUN/1995/PT.TUN.Sby. jo. PutusanMahkamah Agung RI tanggal 22 Pebruari 1999 No.07 K/TUN/1999, yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap (In kracht).

Mahkamah Agung RINo. 07 K/TUN/1996 tanggal 22 Pebruari 1999, denganobyek sengketa adalah surat keputusan WalikotaSurabaya No.149/WK tanggal 14 Mei 1973 tentangpengambil alihan penguasaan kolamrenangBRANTAS Jl.

Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Juli1995 No.27/B/TUN/1995/PT.TUN.Sby. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22Pebruari 1999 No.07 K/TUN/1999, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( Inkracht ).

Halaman 474848171819202122232420262728293031Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.27 / TUN / 1995 /PT.TUN.SBY., bukti T.III 14 ;Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No.07 K/ TUN / 1998., bukti T.III 15 ;Fotocopy Penetapan Eksekusi Ketua PTUN Surabaya No.26/G.

TUN/1994/PTUN.SBY, bukti T.II 16;Fotocopy Surat Idjin Rumah Pemakai No.181.2/42/402.5.03/93 atas namaPemerintah Kotamadya Tingkat II Surabaya, bukti T.III 17 ;Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.25 / PUT.GTUN / 1994 /PTUN.SBY, bukti T. III 18 ;Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.26 / TUN / 1995 /PT.TUN.SBY., bukti T.III 19 ;Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No.08 K/ TUN / 1998, bukti T.III 20 ;Fotocopy Penetapan Eksekusi Ketua PTUN Surabaya No.25/G.

133 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 133 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA DESA WEDOMARTANI, tempat kedudukan di PokohKantor Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, KabupatenSleman;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. ARMUNANTA, S.H.;2. JUNI PRASETYO NUGROHO, S.H.;3. R. WIDHIE ARIE SULISTYO, S.H.

Putusan Nomor 133 K/TUN/2014tidak tepat dan salah dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan buktiTergugat (Dahulu Pemohon) (Bukti P7) menerangkan skema silsilah ahliwaris Dullah Marzuki yang dengan jelas dan tegas bahwa hal tersebutberindikasi mempunyai tujuan tertentu dan kepentingan pribadi sehinggapermohonannya bukan bentuk pengawasan atau kontrol terhadapPemerintah;.

Putusan Nomor 133 K/TUN/201410.11.tahun 1946) sehingga peristiwanya lebih sekitar dari 70 tahun yang laludan berbeda dengan Letter C Nomor 10 Kelurahan Gedongan atas namaKartodinomo memuat tanahtanah pekulen/tanah adat (tanah yangmerupakan hak milik warga/masyarakat);Bahwa terhadap tanah persil 277 hanya terdapat satu N.O.P Pajak Bumidan Bangunan atas nama Obyek Pajak Drs.

Putusan Nomor 133 K/TUN/2014Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 19/G/2013/PTUN.YK., tanggal 11 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 001/VII/KIPDIYPS/2013 tanggal 23 September 2013;3.

Putusan Nomor 133 K/TUN/2014untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.Panitera Pengganti,ttd ./ Subur M.S., S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003.

yangberisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehinggamenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdataDari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapatmenjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi :Penetapan tertulis;Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;Berisi tindakan hukum TUN;Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bersifat konkrit, individual dan final;Menimbulkan akibat hukum

bagi seseorang atau badan hukumperdata.OR WNS15Dalam praktek keputusankeputusan badan/Pejabat TUN yang berpontesimenimbulkan sengketa TUN, sebagaimana dikemukakan oleh H.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal5 Pebruari 2008;ii. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal21 Nopember 2006.iii.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal 5 Pebruari2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal 21Nopember 2006.c.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal 5Pebruari 2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal21 Nopember 2006.c.

TUN MUKMINAH, S.H., M.H. sebagai PaniteraPengganti tanpa hadiri oleh Penggugat dan Tergugat;Ketua MajelisTtdAZIZ MAHMUD IDRIS, S.HIHalaman 3 dari 4 halaman perkara No. 0011/Pdt.G/2017/PA.GsgHakim Anggota Hakim AnggotaTtd TtdAHMAD SAPRUDIN, S.Ag SOBARI, SHI.Panitera PenggantiTtdHj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.Perincian Biaya : Biaya Pendaftaran ..........eeeeeee : Rp. 30.000.Biaye PrOS@S conensmnscnemunmneneeum : Rp. 50.000.Biaya Pemanggilan............. : Rp. 875.000,Biaya RedakSi ..........

TUN/1999/PTUN.JKT, Tanggal 19 Juli 1999 Jo Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) No. 156/B/1999/PT.TUN, Tanggal 10Desember 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 164 K/TUN/2000,Tanggal 23 Oktober 2000 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg.06/PR/IIV06.

TUN/1999/PTUN.JKT, Tanggal 19Juli 199 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) No.156/B/1999/PT.TUN, Tanggal 10 Desember 1999 Jo Putusan MahkamahAgung RI No. 164 K/TUN/2000, Tanggal 23 Oktober 2000 Jo PutusanMahkamah Agung RI No.

TUN/1999/PTUNJKT Jo No. 156/B/1999/PT.TUN Jo No. 164K/TUN/2000 Jo No.

) No. 156/B/1999/PT.TUN, Tanggal 10Desember 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 164 K/TUN/2000,Tanggal 23 Oktober 2000 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.

Bahwa dalam perkembangannya, yaitu: setelah Sertifikat Hak Milik No. 18/Rawaterate berubah menjadi SertifikatHak Milik No. 224/Jatinegara, yang kemudian berubah status menjadiSertifikat HGB No. 592/ Jatinegara serta dipecah menjadi 9 (Sembilan)sertifikat HGB No. 593 sampai 601/Jatinegara; dan sebelum ke9 sertifikat HGB tersebut batal demi hukum berdasarkanputusan PTUN No. 024/G.TUN/1999/PTUN.JKT Jo Putusan PT TUN No.156/B/1999/PT.TUN Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 164K/TUN/2000 Jo Putusan Mahkamah

TUNMDN jJunctoKasasi Nomor241K/TUN/2003 Juncto Peninjauan Kembali Nomor29PK/TUN/2005yang dimenangkan Hernie, telahditolak seluruhnyadalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2005/PN.TK tanggal 17 Januari 2006juncto Putusan Banding Nomor 08/Pdt/2006/PT TK., diputus tanggal31 Juli 2006 (inkracht van gewijsde) yang amarnya menolak gugatanPenggugat/Hernie dengannebis in idem, dengan pertimbanganhukumnya: Bahwa Tergugat II/BPN Kota Bandar Lampung yang menjadi saksiahli dalam perkara tersebut menegaskan bahwa Sertifikat

Bahwa ditolaknya Hak Guna Bangunan Nomor 275/T atas namaHernie dan Putusan Tata Usaha NegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL juncto Nomor 78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor241K/TUN/2003 juncto Peninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005dengan nebis in idem bukti nyata persengketaan tanah antaraSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T atas nama Herniemelawan Sertifikat Hak Milik Nomor 336/T atas nama Penggugat dankawankawan/Hindun dan kawankawan telah selesai dan tuntasdimenangkan Penggugat dan kawankawan

Bangunan Nomor 275/TYanti/Tergugat IV ke Husni/Tergugat ,Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T yang telah ditingkatkanmenjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1394/T atas nama Tergugat I, PutusanTata Usaha NegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL juncto Nomor78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor 241K/TUN/2003 junctoPeninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005,PEN Nomor01/PEN.EKS/2009/TUN' ditolak seluruhnya dalam perkara Nomor38/Pdt.G/2009/PN.TK tanggal 15 April 2009 juncto Putusan bandingNomor 04/Pdt/2010/PT.TK

Bahwa Akta Hibah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T dari Hernieke Yanti/Tergugat IV, Akta Jual Beli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor275/TYanti/Tergugat IV Ke MHusni/Tergugat , Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 275/T yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat HakMilik Nomor 1394/T atas nama Tergugat I, Putusan Tata UsahaNegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL Juncto Nomor78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor 241K/TUN/2003 junctoPeninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005,PEN Nomor01/PEN.EKS/2009/TUN

Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 29/PK/TUN/2005 dan berdasarkan penetapan eksekusi dariKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor01/PEN.EKS/2009/PTUN;3.

99 K/TUN/2013

No. 99 K/TUN/2013Genukwatu No. 70 tertulis atas nama Asiyah b. Girah dengan Persil No. 46 Kelas D IIseluas 640 m2, Persil No. 184 Kelas D II seluas 4.650 m2 dan Persil No. 184 KelasD II seluas 1.340 m*. Seluruh Persil Letter C No. 70 tersebut terletak di Dsn.Sumbersari, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

No. 99 K/TUN/2013ga Abd.hani Cs.

No. 99 K/TUN/20132011. Berdasarkan pasal 55 (lima puluh lima) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Surat Edaran Makamah Agung Nomor 2Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

No. 99 K/TUN/201322adilakukan Majelis Tingkat Pertama dalam menentukan adanya eksepsikewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

No. 99 K/TUN/201324Pemohon Kasasi Pembanding / Penggugat tidak perlu mengajukan pembuktiansecara tertulis maupun mengajukan saksi. Dimana pembuktian tersebutmenguras banyak energi, pikiran dan biaya.

Syarat Individual telah terpenuhi karenaKeputusa TUN aquo ditujukan kepada Penggugat sebagai perangkat DesaLatampu; Bersifat final, diartikan kKeputusan tersebut sudah definitif, kKeputusanyang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain,karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Syarat ini terpenuhikarena Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat tidak perlu mendapatpersetujuan dari Camat ataupun Bupati sebagai atasan Tergugat.V.

Bahwa walaupun Tergugat berwenang telah mengeluarkan Keputusan TUN aquo, namun Keputusan TUN tersebut tidak memenuhi syaratBerhenti danPemberhentian Perangkat Desa atau Penggugat. Jika merujuk pada pasal 53ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, danpasal 5 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang padapokoknya menyatakan syarat Pemberhentian perangkat desa harus memenuhisyarat;a.

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN aquo selainKeputusan TUN tidak memenuhi syarat Pemberhentian, Tergugat juga tidakmemenuhi PROSEDUR PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA seperti yangdiatur dalam pasal 5 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negerinomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa yaitu Tergugat tidak menyampaikan keputusan kepada camat dalamwaktu 14 hari.

Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadiobyek gugatan TUN dalam perkara aquo ternyata telah melanggar UU No. 28TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIHDAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME pasal 3 asasasasumum penyelenggaraan pemerintahan yaitu; Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas DanAkuntabilitas. Terhadap pelanggaran asasasas yang dilakukan oleh Tergugatdapat diuraikan sebagai berikut;a.

Dalam perkara aquo Keputusan TUN yang dikeluarkanTergugat jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.13.

Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernamambak Tun;b. Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai;. Bahwa akibat perselisinan dan pertengkaran tersebut, Pemohonmeninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon danTermohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 sampai sekarangberlangsung selama 1 minggu;.

perkara menurut hukum;Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Termohon memberikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkanseluruh dalildalil Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon denganTermohon, maka dapat disimpulkan halhal yang menjadi pokok sengketaantara kedua belah pihak adalah antara Pemohon dengan Termohon seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon telah berselingkuhdengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama mbak Tun

Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah namun belumdikaruniai keturunan ; Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namunpada akhirnya sering berselisin dan bertengkar disebabkan Pemohon telahberselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama mbak Tun danPemohon dan Termohon telah sepakat bercerai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 minggu;Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat

Kar.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangansaksisaksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan faktafakta bahwaantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL)bernama mbak Tun dan Pemohon dan Termohon telah sepakat berceraiakibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hinggasekarang berlangsung selama 1 minggu;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agarPengadilan

Kar.Menimbang, bahwa berdasarkan saksisaksi yang diajukan Pemohonmaka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadiperselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohontelah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama mbak Tun danPemohon dan Termohon telah sepakat bercerai, dengan demikian unsurpertama tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dariperselisinan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohontelah

yangnyata dan adanyad (lima) bukti baru (novum) yang diberi tanda sebagai BuktiPK1 sampai dengan PK5 berupa putusanputusanyang oleh PemohonPeninjauan Kembali didalilkan saling bertentangan 1(satu) dengan yang lain,yaitu: Bukti PK1 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3041 K/Pdt/2016tanggal 13 Desember 2016; Bukti PK2 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 507 K/Pdt/2017tanggal 19 Mei 2017: Bukti PK3 berupa Putusan Nomor 953 K/Pdt/2017, tanggal 6 September2017: Bukti Pk4 berupa Putusan Nomor 38 PK/TUN

/2016; Bukti PK5 berupa Putusan Nomor 99 PK/TUN/2014;Halaman 9 dari 14 hal.Put.Nomor 218 PK/Pdt/2020Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusansebagai berikut: Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukanPemohonPeninjauan Kembali; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor500 K/Pdt/2017 tanggal19 Mei 2017junctoPutusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor318/PDT/2015/PT MDN tanggal 27 Oktober 2015 junctoNomor144/Pdt.G/2014/PN MDN tanggal 27 Januari 2015yang dimohonkanPeninjauan Kembali

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali lainnya tentang adanya pertentangan putusan denganmengajukansurat bukti (Novum) yang diberi tanda sebagai Bukti PK1 sampaidengan PK5Syaitu Bukti PK1berupa Putusan Nomor 3041 K/Pdt/2016 yangmenolak kasasi Charles Silalahi, Bukti PK2 berupa Putusan Nomor 507K/Pdt/2017 yang menolak permohonan kasasi Agus Burhan, Bukti PK3berupa Putusan Nomor 953K/Pdt/2017 yang menolak permohonan kasasiRony, Bukti PK4 berupa Putusan Nomor 38 PK/TUN

/2016 tanggal 16 Juni2016 yang menolak permohonan Charles Silalahidan Bukti PK5 berupaPutusan Nomor 99 PK/TUN/2014 tanggal 26 Januari 2015 yang menolakpermohonan peninjauan kembali dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Medanserta dihubungkan pula dengan Putusan Nomor 348 PK/TUN/2012 danPutusan Nomor 65/G/2011/PTUN Medan, kesemuanya juga tidak dapatdibenarkan, sebab buktibukti tersebut adalah putusanputusan yang diajukanoleh pihakpihak yang berbedadenganalas hak masingmasing pihak tersebutjuga berbeda

Bahwa Penggugat tidak menempatkan lelaki AGUS SALIM danPerempuan FITRI HANDAYANI sebagai pihak tergugat yang dalamkenyataannya juga turut serta menguasai obyek sengketa, dimana AGUSSALIM dan FITRI HANDAYANI selaku Penggugat untuk permohonanPembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Milik Penggugat atas tanah objeksengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada PerkaraNomor 55/ G/ 2017/ TUN Mks, dimana Gugatan tersebut Pengadilan TUNMakassar mengabulkan permohonan para Penggugat yang di

kuatkan olehPengadilan Tinggi TUN Makassar, tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 67/ B/2018/ PT.

TUN. Mks. Atas putusan tersebut Penggugat telah mohonkankasasi dan sementara dalam proses pemeriksaan ;Halaman11 dari33 HalamanPutusanNomor 351/ PDT/ 2019/ PT MksBahwa karena penggugat ternyata tidak menggugat AGUS SALIM danFITRI HANDAYANI sebagai pihak tergugat, mengakibatkan gugatan a quokurang pihak atau disebut PluriumLitis Consertium, sehingga membawaakibat lebih lanjut gugatan cacat formil ;3.

Makassardan Pengadilan Tinggi TUN Makassar sekarang dimohonkan Kasasi olehPenggugat ;Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak sebutkantanah bagian mana yang digugat, apakah Tanah semula yang diakulpenggugat luasnya + 55 are, atau tanah yang di dalilkan Penggugat yangbaru muncul seluas + 30 are sehingga menjadi 85 are pada tahun 2000 danataukah bagian tanah yang penggugat sudah hibahkan kepada Faisal danHalaman13 dari33 HalamanPutusanNomor 351/ PDT/ 2019/ PT MksAmin seluas 4.333 m2 atau

Bahwa pada tahun 2015 (versi Penggugat), Penggugat memohonkansertifikat hak milik tetapi yang terbit Sertipikat HGB atas nama Penggugatdan nama Faisal dan Amin namun sertifikat tersebut dimohonkan/ digugatpembatalan oleh Para Tergugat di Pengadilan Negeri TUN pada tahun 2017kemudian dikabulkan berdasarkan Putusan Nomor 55/ G/ 2017/ TUNMks dandikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN dengan Putusan tanggal 20 Agustus2018 dengan Nomor 67/ B/ 2018/ PT.TUN.Mks yang sekarang dalampemeriksaan Tingkat Kasasi