105 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 105 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:HERLINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SamRatulangi, Nomor 89, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, KotaKendari, pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1 MUSTARING LIN ARIFIN, S.H.;Z IBRAHIM, S.H.;3 NUR RAMADHAN, S.H. M.H.

Putusan Nomor 105 K/TUN/2013keabsahannya, padahal pembuktian tentang kebenaran kepemilikan adalahmerupakan perkara perdata yang menjadi kompetensi absolut di Pengadilan Negeri;3.

Putusan Nomor 105 K/TUN/201314Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas sangat keliru dan tidakberdasar hukum sebab penerbitan sertipikat Nomor 01611 atas namaTergugat penerbitannya telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan olehundangundang mengenai pendaftaran dan pemberian hak atas tanah;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar yang menyatakan............

Putusan Nomor 105 K/TUN/201316MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HERLINA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 11 April 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H., MHum., Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. H.M.

Putusan Nomor 105 K/TUN/2013

., untuk kemudahan segi pembuktian sebuahmemo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan merupakan keputusansuatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; e Bersifatkonkret adalah keputusan TUN yang diterbitkan Tergugatberwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan;e Bersifat individual adalah keputusan TUN yang diterbitkan Tergugattidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik alamat atauhal yang dituju;e Bersifat final adalah keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugattidak lagi memerlukan

Bahwa keputusan TUN yang di buat atas dasar surat kKeputusan BPDyang tidak mempunyai kepastian hukum sebagaimana kami jelaskan di atasadalah keputusan yang dapat dibatalkan karena telah cacat secara formal;14.

UndangUndang No 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas UndangUndang No. 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut: Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurutUndangundang ini : Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusatmaupun di Daerah mengenai hasil pemilinan umum" ; Hal tersebut dikuatkan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2003 Tanggal 18 Agustus 2004 (Lihat Kumpulan Tetap YurisprudensiTetap Mahkamah Agung

Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu; Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugtan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard), (Vide : sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus2004 Jo. Perkara No.68/G/2007/PTUN. BDG tanggal 8 Oktober 2007 JoPerkara No. 75/G/2008/PTUN.BDG (Sekarang putusan tersebut telahberkekuatan hukum tetap); 22 0n onan nnn nn none2.

Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu ; Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugtan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard), (Vide : Ssesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18Agustus 2004 Jo. Perkara No.68/G/2007/PTUN.

) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifatkonkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum2 Bersifat, individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum,tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 9 UndangUndang PERATUNkarena tidak bersifat individual, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;B Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkaraa quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum BersifatFinal Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha1Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada huruf A angka1 tersebut Keputusan Tata Usaha Negara (TUN

) adalahsuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuyang bersifat konkret, individual, dan final, sertamenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukumperdata; Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum.

atas, maka obyek sengketa a quo yaituLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyalahgunaanAnggaran Operasional Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 tanggal 6Mei 2013 (LHPKKN) merupakan keterangan Ahli yang merupakanrangkaian proses pidana dan akibat hukum sesungguhnya baru timbulapabila ada hasil akhir dari pemeriksaan pidana, sehingga bukan merupakanKeputusan TUN

;+Dengan demikian, LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena belumbersifat final, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima.; C Pengadilan TUN Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo KarenaObyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk DalamPengertian Keputusan TUN Sebagaimana~ diatur dalam UUPERATUN .3 nne1 Bahwa, kronologis terbitnya obyek sengketa a quo yaitu LaporanHasil

Olehkarenanya Pejabat TUN harus memberikan keterangan atau informasi yangjelas, adil, tidak berat sebelah dan akurat ;.Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 418 tahun 2009,tanggal 28 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012, tentangPersetujuan izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT.

UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU TUN) disebutkan bahwagugatan hanya dapat diterima dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara ;Pasal 55 UU TUN : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha

Bahwa TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 2 UU TUN,yang menyatakan : Pasal 1 butir2 UU TUN: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;.

Oleh karena itu tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak,sehingga dengan demikian tidak diperlukan penundaan pelaksanaan IUPEksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI guna mencegah kerugian yanglebih besar IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI tersebutdilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) UU TUN yangterkutip sebagai berikut ini ;Pasal 67 ayat (4) UU TUN : * (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangatmendesak

Berdasarkan asas ini, maka gugatan yang diajukan olehPENGGUGAT tidak dapat menunda pelaksanaan JIUP EksplorasiTERGUGAT II INTERVENSI yang digugat sebagaimana dimaksud dalamPasal 67 ayat (1) UU TUN yang terkutip sebagai berikut ini :Pasal ... ke halaman 28Pasal 67 avat (1) UU TUN: 30(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;.

Djayadi Sunandar itu terdapat kesalahan ukurdan kekeliruan dalam penetapan tanda batas tanah sehingga merugikanPenggugat, maka kesalahan ukur dan kekeliruan penetapan batas tersebutharus menjadi tanggung jawab Pejabat TUN yang menerbitkan sertipikat hakmilik a quo.

Setiap keputusanPejabat TUN yang dikeluarkan / diterbitkan harus didasari alasan dan alasanitu harus jelas, terang, benar, obyektif dan adil. Motivasi perlu dimasukkanagar setiap orang dapat dengan mudah mengetahui alasan alasandikeluarkannya keputusan Pejabat TUN, terutama bagi pihak yang terkenalangsung keputusan tersebut.

Bagi orang yang tidak puas dengan keputusantersebut dapat mengajukan keberatan atau banding dengan menggunakanalasan atau motivasi dikeluarkannya keputusan Pejabat TUN sebagai titikawal pembahasannya j 22 oon nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nen nn nen ne nee neeIntisari dari azas Motivasi ini adalah seseorang yang terkena keputusan TUNdan merasa dirugikan oleh keputusan TUN tersebut berhak untuk memperolehalasan atau pertimbangannya.

Berdasarkan alasan atau pertimbangan yangterdapat dalam keputusan TUN tersebut Majelis Hakim Peradilan TUN akandengan mudah memberikan penilaian atau suatu keputusan TUN yangdisengketakannya itu dengan membaca motivasi / alasannya. Motivasi harustercantum dalam bagian konsiderans atau bagian menimbang dalam setiapkeputusan Pejabat TUN, karenanya dimasukkan sebagai bagian dari azasformal; 510.

Azas itikad baik ;Setiap tindakan atau perbuatan Pejabat TUN harus dilandasi dengan itikadbaik untuk mewujudkan masyarakat yang adil, menghormati hak azasimanusia, dan menghargai hak orang lain.

TUN. SBY

TUN. SBY.DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ==" KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukandi Jalan PB Sudirman Nomor 22 A Kabupaten Situbondo,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarso EdiPurwanto, S.H. Warganegara Indonesia, NIP19660329198903 1 004, Pangkat / Golongan Penata Tk.

TUN. SBY tanggal 23 April 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :77/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 23 April 201 8;2. Berkas Pekara Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. (Bundel A) beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya; ==3. Berkas Perkara Nomor : 77/B/2018/PT. TUN. SBY. (Bundel B) beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;=Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.77/B/2018/P T.TUNS BY4.

Int. 7 yang baru di putus dandiucapkan pada persidangan tanggal 10 Januari 2017, belum proses pengirimanke Pengadilan Pengaju dan pemberitahuan kepada para pihak, menggunakanasas pengujian exnunc yang tidak dianut oleh Hakim Pengadilan TataUsaha Negara/Adminsitrasi;Ragaan Pengujian Hakim Peradilan TUN/Administrasi Pengujian Ex Tunc Pengujian Ex NuncObjek Sengketa(T.IL Int.1)P6= T.ll.Int.6 jo bukti T. II. Int.8 09 Januari 2017 P.14=T. Il.

Int. 7Pengujian Oleh Hakim TUN Tidak Dianut Oleh Hakim TUNMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di ataseksepsi yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat dan Pembanding Il /Tergugat Il Intervensi bahwa objek sengketa merupakan pelaksanaan dariputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak termasukdalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 5

378 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 378 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :NY. RD. RIA NINGSIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, beralamat di Jalan Tanah Tinggi V/5, RT 007 RW 002,Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Selanjutnyamemberikan kuasa kepada: 1. R. Finantha Rudy T, SH., 2. Sahala PLTobing, SH., 3. Adi Atmaka, S.H., 4.

;Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/2012Point 5 (lima):*Bahwa permohonan pengukuran Saudari tidak bisa kami lanjuti sebelumdiselesaikan terlebih dahulu dengan Yayasan Margajaya ;Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas BPN Tangerang dan juga berdasarkanbukti keterangan yang terdapat dalam buku tanah milik Tergugat, diketemukanbahwa diterbitkannya Gambar Situasi No.1149/1983 didasarkan pada Akta JualBeli No.28/Agr/PHT/1975, seluas 410 m2;Sehingga apa yang ditulis oleh Tergugat dalam

Yang ternyata terletak diatas tanah milikPenggugat;3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk meneruskan permohonan pengukuranyang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah milik Penggugat sampai dengankeluarnya sertipikat atas nama Penggugat;Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/20124 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsipada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.

merupakanlas bahwa suratkan oleh stiwa hukum yang diajulk termasuk dalam ruangbra (vide Pasal 77 Undah Gugatan Penggugat diikta bahwa Penggugattiwa hukum dari perbuang diakui milik Pengguhrisan atau yang diperolprnah diperjualbelikan Iman 9 dari 22 halaman Putusan J ingkupUndang NomorbUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangbahwa apaapa yang telgh diuraikan oleherupakan perkara mengenai sengketaatakan ditolak;lah menguraikantan hukum yanggat, tentang tanahth oleh Penggugatbaik oleh PenjualNomor 378 K/TUN

Rp. 500.000,Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/201222Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754.22

TUN AZHARI bin T.A.

TUN AZHARI, Drh.YUNAIDI ARSYEN dan H.

TUN AZHARI, Drh. YUNAIDI ARSYEN,ABUBAKAR ABDULLATIF dan H. RASYID HASYIMI untuk mengikutiPelaksanaan Rakernas Ill di Makassar, dan oleh Sdr. H. M. LYAS WAHABselaku Ketua DPRD Kota Lhokseumawe tahun 20032004 menanda tanganiSurat Perintah Tugas ( SPT ) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)An. Ir. TUN AZHARI, Drh. YUNAIDI ARSYEN, ABUBAKAR ABDULLATIF,dan H.

TUN AZHARI (selaku Wakil Ketua DPRD KotaLhokseumawe) yang ditandatangani oleh Sdr.H. M. LYAS WAHAB tersebuttidak sah karena Sdr. HM. ILYAS WAHAB tidak sah karena Sdr. HM. ILYASWAHAB tidak berwenang untuk menandatanganinya. Dan juga Terdakwamengetahui perjalanan yang dilakukan oleh Ir. TUN AZHARI, Drh.

TUN AZHARI, Drh.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maybrat Nomor: 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo.

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor: 18/G/2014/PTUN.JPR tanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap; 5.

Pasal 420 ayat (2) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014 tentangMPR, DPR, DPD dan DPRD;Sehingga AMAR Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015tanggal 18 Februari 2016 secara lengkap, sebagai berikut:MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PELAKSANATUGAS BUPATI MAYBRAT, dan Para Pemohon Kasasi II: ANTONIUSRANYABAR, S.Sos., M.Si., 2.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Februari 2016;d. Surat Ketua PTUN Jayapura Nomor W4TUN4/1036/HK.06/X1/2016tanggal, 01 November 2016, Perihal: Pengawasan PelaksanaanPutusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yangditujukan kepada Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat II a quo dansalah satu tembusannya ditujukan kepada Tergugat Ill a quo;e.

untuk melaksanakan Putusan Mahkamah AgungRl, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal O05 Agustus 2015 Jo. PutusanHalaman 17 dari27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAPPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor 18/G/2014/PTUN.JPRtanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap;6.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan PengelolaKeuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Maybrat Nomor 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Halaman 19 dari27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAPFebruari 2016 Jo.

aquo, dan salah satu tembusan ditujukan pula kepada Penggugat aquo,adalah sah menuruthukum;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, Nomor 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05Agustus 2015 Jo.

211 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 211 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :Dra.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2011.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Tentang Obyek Gugatan/Sengketa :Adapun yang menjadi obyek gugatan/sengketa adalah Surat Keputusan MenteriPendidikan

Putusan Nomor 211 K/TUN/2011.10.dibenarkan oleh hukum yaitu karena Penggugat tidak pernah menerima secara resmisurat keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang yang memutasikan Penggugatdan Penggugat juga tidak pernah dilantik dan disumpah untuk menduduki jabatantersebut) oleh pihak Universitas Negeri Semarang dianggap atau dikategorikansebagai tindakan indisipliner yaitu tidak melaksanakan tugas (tidak masuk kerja) danakibatnya kemudian adalah terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa ;.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2011.

TUN Medan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RIsesuai Putusan Reg. No. 204.K / TUN / 2003, tanggal 10 Februari 2004 ;Landasan Juridis Dan Theori Perbuatan Melawan Hukum Yang DiDalilkan PENGGUGAT dalam gugatan ini dirumuskan sebagai berikut ;1.

No.204.K / TUN / 2003, tanggal 10 Februari 2004, yang membatalkan 2 (dua)putusan Tata Usaha Negara yaitu putusan No.14 / G.TUN / 2001 / PTUN.Pbr,tanggal 20 Mei 2002 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medansesuai putuan No. 76 / BDG / 2002 / PT.TUN.

TUN.MDN tanggal 3 Desember 2002, Jo putusan Mahkmah Agung No. 204 K /TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari 2004 ;Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2017/PT PBRBahwa putusan akhir atas perkara tersebut, yaitu Putusan Mahkamah AgungNo. 204 K / TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari 2004 yang amar putusannyamenyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;Bahwa Penggugat telah keliru mendalilkan dalam posita angka 2 bahwaoleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, Mahkamah Agungmengakui

Bahwa putusan Kasasi No. 204 K / TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari2004 tidak satupun kalimat yang menyebutkan HGU No. 31 / HGU /BPN / 1996 tanggal 31 Juli 1996 dan HGU No. 88 / HGU / BPN / 1998tanggal 18 Desember 1998, dibatalkan atau tidak sah ;b.

Bahwa demikian juga putusan Kasasi No. 204 K / TUN / 2003 tanggal10 Pebruari 2004 tidak satupun kalimat yang menyebutkan SuratHalaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2017/PT PBRKeterangan Tanah No. 23 / SK / 1990 / 594 tanggal 15 Januari 1990 sahdan mempunyai kekuatan hukum ;Bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada putusanKasasi No. 204 K / TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari 2004, denganmenginterpretasi bahwa atas putusan tersebut maka HGU No. 31 /HGU / BPN / 1996 tanggal 31 Juli

138 K/TUN/2010

Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNomor 138 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI,berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 34, Bekasi, JawaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :SAIKUN, S.H., Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara

No. 138 K/TUN/2010Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata banwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi , Il dahulu sebagai TergugatTergugat II Intervensi di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atasdalildalil :Bahwa sebelum Penggugat menguraikan dasar dan alasan hukum daridiajukannya gugatan ini, terlebin dahulu Penggugat ingin menyampaikanbahwa

No. 138 K/TUN/2010Jatiasih, Bekasi, di atas tanah seluas 46.554 m? milik Penggugat dimaksud,Tergugat juga telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1315/Jatiluhur,Kecamatan Jatiasih, Bekasi di atas tanah seluas 2.000 m?

No. 138 K/TUN/2010dalamnya terdapat peta situasi Nomor 518/BPN/1997 tanggal 5 Desember1997 sebagai dasar Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi padatanggal 17 Maret 1998 menerbitkan Sertipikat Tanah Hak Guna BangunanNomor 553/Jatiluhur tertulis atas nama Penggugat (PT. Prestasi MahkotaUtama) seluas 46.554 m2? ;Bahwa berdasarkan peta situasi Nomor 518/BPN/1997 tanggal 5 Desember1997 dengan luas 46.554 m?

No. 138 K/TUN/201010Tempat/tgl lahir : Bekasi, 15 Juni 1950 ;Mengakui hanya menjual tanah yang terletak pada peta bidang tanahtanggal 18 Februari 2008 Nomor 268/2008 seluas 896 m?

Bahwa akan tetapi, dalam tingkat banding dan kasasi putusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut yang menurut hematPenggugat sudah tepat dan benar dibatalkan dan gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan: "Bahwa sengketa tentangpenolakan untuk pendaftaran merek bukan merupakan kewenangan PERATUN,melainkan harus diajukan ke Komisi Banding Merek" (halaman 11 dan 15Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011);11.

Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September2011 Nomor 221 K/TUN/2011 yang menyatakan perkara ini merupakankewenangan Komisi Banding Merek (halaman 15), maka Penggugatmengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek pada tanggal15 September 2012;14.

Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011Nomor 221 K/TUN/2011 baru disampaikan secara resmi kepada Penggugatpada tanggal 26 Juli 2012, sehingga permohonan banding kepada KomisiBanding Merek telah diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitungsejak tanggal 26 Juli 2012, analog dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undangundang Nomor 15 Tahun 2001;15.

Direktorat Merekmaupun oleh Komisi Banding Merek termasuk dalam lingkup hukum TataUsaha Negara (TUN) yang bersifat knusus dan umum, sehingga tundukkepada dan dikuasai oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek sebagai /ex specialis dan Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai /exgeneralis sejauh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai /exspecialis tidak mengaturnya:Bahwa gugatan

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011 (surat bukti P10) yang tidakdiatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek danPeraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2005.

Nomor 355 K/TUN/2005 jo.84 PK/TUN/2007), berdasar faktafakta yuridis berikut:2.1. Apa yang digugat dalam perkara belakangan ini, telah pernahdiperkarakan dan diputus dalam perkara terdahulu;Hal. 8 dari 23 hal. Put.

Nomor 355 K/TUN/2005 jo. 84 PK/TUN/2007), TELAH DIJATUHKAN PUTUSAN; danputusan Perkara Terdahulu ini telah Berkekuatan Hukum Tetap(BHT).Terbukti prosesnya tidak hanya sampai pada upaya hukum biasa(banding dan kasasi), tetapi telah menempuh upaya hukum luar biasaberupa Peninjauan Kembali.Putusan Perkara Terdahulu tersebut bersifat positif yakni mengabulkangugatan Para Penggugat (Tergugat dan II sekarang);2.3.1.

Pada Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung (MA") telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 355 K/TUN/2005tanggal 5 April 2006 dengan amar:Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1806 K/Pdt/20121.MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1. KepalaKantor Pertanahan Kota Medan dan 2.

Muhammad Syah tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 20/BDG/2005/PT.TUNMDN tanggal 24 Maret 2005 yang menguatkandengan perbaikan amar putusan PTUN Medan Nomor 43/G/2004/PTUNMDN Tanggal 3 Nopember 2004;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2. Menghukum Termohon kasasi membayar biaya perkara sebesarRp500.000, (lima ratus ribu Rupiah);2.3.4.

Dalam Peradilan Peninjauan Kembali, MA telah menjatuhkanputusan dalam perkara Nomor 84 PK/TUN/2007 tanggal 3Maret 2009 dengan amar:MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan paraPemohon Peninjauan Kembali : 1. Berman Pakpahan dan 2.Hemly Marlan Pakpahan tersebut;2.

tersebut, sangat jelas berlaku bagi masyarakat (subjekhukum), yang dalam hal ini menerima akibat hukum daripada ObjekGugatan tersebut termasuk juga termasuk PENGGUGAT in casu,Halaman 12 dari 108 Halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.Mdosebagai orang per orang, Warga Negara Indonesia yang mempunyaikepentingan hukum pada Keputusan TUN tersebut;ll.

: 34/G/2020/PTUN.Mdosemestinya Tergugat berkewajiban memberikan keputusan dan/ataupenetapan dan/atau sekurangkurangnya jawaban dan/atau tanggapanatas upaya administratifkeberatan terhadap Objek Keberatan yangadalah merupakan Keputusan TUN tersebut, paling lama atau selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, maka dengan diajukannya gugatanoleh Pengugat pada tanggal 16 September 2020 terhadap ObjekGugatan yang merupakan Keputusan TUN tersebut, semestinya masihdalam waktu dan/atau memenuhi jangka waktu

Terhadap Alas Hak dan Kepentingan Pengqugat1) Bahwa kepentingan PENGGUGAT sangat jelas dirugikan atas penerbitanObjek Gugatan yang merupakan Keputusan TUN tersebut, sehinga dasarPENGGUGAT untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadapKEPUTUSAN TUN yang merupakan Objek Gugatan dalam Perkara aquo, telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 Ayat 1 Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangtertuang sebagai berikut: orang

(kurang lebih lima ribu enam ratus delapan belas meter persegi),yang diatasnya telah diterbitkan Objek Gugatan yang merupakanHalaman 44 dari 108 Halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.MdoKeputusan TUN oleh Tergugat, semestinya Tergugat dalammenerbitkan Objek Gugatan yang merupakan Keputusan TUNtersebut haruslah menjalankan prinsip keterbukaan sesuai denganasasasas umum Pemerintahan yang baik yaitu.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5.K/TUN/1992, tanggal 21Januari 1993 jo. Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10Nopember 1994, jo.

Tun Abd. Razak Kel. TomboloKec. Somba Opu Kab.

Tun Abd. Razak Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab.

Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan timres narkoba Polres gowa.Bahwa Terdakwa di tangkap dijalan Tun

Sudirman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada saat Saksi diperiksa dan memberikan keterangan dihadapanpenyidik Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN SgmBahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Anggota Sat Narkoba PolresGowa telah melakukan penangkapan terhadapa Terdakwa pada hari selasatanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita yang beralamat di ditempat Tun Abdul Razak, Kel.

barang tersebut untuk Terdakwa gunakansendiri;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (Satu) sachet plastikk berisikan kristal bening Narkotika Gol. jenisshabuMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa di tangkap dan digeledah oleh anggota res narkoba polresgowa diantaranya yaitu Saksi Sudirman dan Saksi Setiawan pada hari selasatanggal 17 maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita dijalan Tun

Permohonan kasasiyang diajukan Penggugat, telah ditolak denganputusan Mahkamah Agung tanggal 15September 1998 nomor 89/TUN/1996 nomor33/B/1995/PT.TUN.JKT.

Selain Yurispudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 terdapatYurisprudensi diikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya :1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245 K/TUN/1999tanggal 30 Agustus 2001;2. Putusan Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2005;3. Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;4. Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008;5.

Dengan demikian Tergugatadalah pihak yang berdasarkan wewenangnya mengeluarkan suatu KTUN yangkemudian disebut sebagai objek sengketa TUN.Halaman 23 Putusan Nomor : 39/G/2019/PTUN.SMD.Dalam menentukan Badan atau Pejabat TUN menjadi Tergugat dalamsengketa TUN, perlu terlebin dahulu untuk diperhatikan jenis dari wewenangBadan atau Pejabt TUN pada waktu mengeluarkan keputusan TUN, apakahatribusi, pemberian kuasa (mandat), atau pelimpahan wewenang (delegasi).Sehubung dengan Surat Penunjukan Penyedia

Bahwa atas objek gugatan TUN yang diajukan dalam suratggatan dibat oelh PPK yang ditetapkan melalui Keputusan KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan SelakuPengguna Anggaran Nomor : 6 00/001.1/DPUTR tentangPenetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang Kota Tarakan;3.

Bahwa Objek Gugatan bukanlah merupakan objek TUN;Halaman 62 Putusan Nomor : 39/G/2019/PTUN.SMD.2. Bahwa Pengadilan TUN Samarinda tidak berwenang dalammengadili perkara a quo;3. Bahwa gugatan penggugat kabur/obscuur libel4.

Tjaturono,MMT, (dalam perkara ini selakuPENGGUGAT 1), Ahmad Afsali (dalam perkara ini selaku PENGGUGAT II),serta Elisabet Natalia, S.E (yang saat itu mengaku selaku bendaharaYayasan);Bahwa atas gugatan tersebut berdasarkan Putusan MahkamahAgung RI Nomer : 01K/TUN/2019 dikuatkan Putusan Peninjauan KembaliNomer : 141 PK/TUN/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, Keputusan MeniriHukum dan Hak Azzsi Manusia nomer : AHUAH.01.0600005869tertanggal 17 juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan PemberitahuanAnggaran

(yang saat itu mengaku selaku bendaharaYayasan).Bahwa atas gugatan tersebut berdasarkan Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 01K/TUN/2019 dikuatkan Putusan Peninjauan KembaliNomor : 141 PK/TUN/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHUAH.01.0600005869tertanggal 17 juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan PemberitahuanAnggaran Dasar dan Data Yayasan ...........::0:0e , telah dinyatakanbatal.

Denganadanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.: 01 K/TUN/2019 yangkemudian ditinjau dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang undang Nomor 28Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 16 tahun2001 tentang Yayasan Jo.

Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19Pebruari 2019 dari hasil scan yang merujuk pada alamat website tersebut,bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori Putusan MahkamahAgung RI. tanpa aslinya (T.II.4);5.

Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19Pebruari 2019 dari hasil scan yang merujuk pada alamat website tersebut,bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori Putusan MahkamahAgung RI. tanpa aslinya (TT.II.1);2. Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19Pebruari 2019 dari hasil scan yang merujuk pada alamat websitetersebut, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori PutusanMahkamah Agung RI. tanpa aslinya (TT.III.1);3.

Engkus Prihatin, AMK115K/TUN/ 2006200620090105 0000:00:00200901050000:00:00MAtunkProf. DR. Paulus E. Lotulung,SH.Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc. ;Prof.Dr.Ahmad Sukardja, SHSamirErdy,SH.MH.MARI1inl'), ('e3df22e 6bdd44ce31f780ab0e812df07', 'e3df22e6bdd44ce3 178 0ab0e812df07',1,'Putusan Mahkamah Agung Nomor25PK/KPUD/2008 Tahun 2008 AMPERA A. Y. MEBAS, SE. ; EDI SUHARTO, S.Sos.,vs.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENMAROS< /metafixedTitle>Tanah HARIS PAEWA ; KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATENMAROS< /metaptsPihak>2 4K/TUN/20082008200807210000:00:00200807210000:00:00MAtunkTiti Nurmala Siagian,SH.MH.Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc danMarina Sidabutar, SH.MH.BenarSihombing,SH.MH.MARI1inx /metafixedLanguage>1l') , ('004b8622e330c42d8879750cflcc8dcl', '00468622e330c42d887975Ocflcc8dcl',1,'24KTUN2008 .pdfPutusan Mahkamah Agung No 24K/TUN/2008004b8622e330c42d8879750cf1cc8dcl .dat24

Rehngena Purba, SH.MS.IMade Tara, SH. ; Andar Purba, SH.BudiSantoso,SH.MARI1inx/metafixedLanguage>1l'), ('a465b6c008 49 080 ded8ea82fa5700eE77', 'a465b6c0084908 0ded8ea8 2fa5700e77',1, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor192K/TUN/2007 Tahun 2007 PT. RUMINDO PRATAMA vs. PANITIA PENYELESATANPERSELISIHAN PERBURUHANPUSATBuruh PT. RUMINDO PRATAMA ;PANITIA PENYELESATAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT192K/TUN/20072007200805080000:00:00200805080000:00:00MAtunkProf. DR. Paulus E.

,M.H.MARI1in1l'), ('182a4780e41 9cd5dc6dcf334cab39fb2', '182a4780e419cd5dcdcf334cab39fb2',1,'822KPID2007 .pdfPutusan Mahkamah Agung No. 822K/PID/2007182a4780e419cd5dc6dcf334cab39fb2 .dat822KPID2007.pdf45069application/pdf< /metadocNumTime sDownloaded>'), ('182a4780e419cd5dc 6dcf334cab39fb2"', 'ab26404a44998 14 6bo6be 74d fbbO0dd06f',2,NULL) , ('b458317d89bce749eb3 5c6e2bfb821e', 'b458317d8 9bce7 49eb3 5c be2bfb821le',1,'192KTUN2007 .pdfPutusan Mahkamah Agung No 192K/TUN

MUCHSIN, SH. ; I MADETARA, SH.RITA ELSY,SH.MARI1inx/metafixedLanguage>1l'), ('c366c86659b1 99aealc433eedc2d7e20', 'c366c86659b199aealc433eedc2d7e20',1, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor193K/TUN/2007 Tahun 2007 PT. PERTAMINA vs. PANITIA PENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P)Buruh PT. PERTAMINA ; PANITIAPENYELESATAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P)193K/TUN/20072007200806180000:00:00200806180000:00:00MAtunkProf. DR. Paulus E. Lotulung,SH.Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc ;Prof. DR.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 653 K/TUN/2015 tanggal 16Februari 2016, Yurisprudensi Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001,Yurisprudensi Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, YurisprudensiNomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi Nomor 88K/TUN/1993 tertanggal 7 September 1994, seharusnya merupakankompetensi peradilan umum bukan peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa berdasarkan bukti T.Il INTV4 putusan Pengadilan Negeri JayapuraNomor 228/Pdt.G/2017/PNJAP tanggal 21