Penuntut Umumdengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR:Bahwa ia terdakwa HARTO Als PAPA EET Bin UMAR bersamasama denganUREA Als BAPAK NENENG (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekirapukul 17.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun2012 atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatanuntuk permainan judi atau tiaptiap permainan, dimana pada umumnya

diancam pidana dalam Pasal303 ayat (1) ke1 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana;SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa HARTO Als PAPA EET Bin UMAR bersamasama denganUREA Als BAPAK NENENG (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekirapukul 17.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun2012 atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Palopo, menggunakan kesempatan untuk main judi atau tiaptiappermainan, dimana pada umumnya

status Termohon adalah perawan.Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohont hidup bersamasebagai suami istri dan bertempat tinggal pindahpindah, kadang di rumahorang tua Pemohon, kadang di rumah orang tua Termohon dan terakhirTermohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tinggal dirumah orang tuanya, setelah itu pisah rumah sampai dengan sekarang.Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon danTermohon dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suam1 istripada umumnya

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, Pasal .22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohondan Termohon serta halhal yang diakui atau yang tidak dibantah olehTermohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikahpada Juni 2013; Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohonberjalan harmonis, layaknya suami istri pada umumnya

Unsur dengan tidak berhak turut main judi,Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dari pasal ini adalah padaadanya permainan judi, yaitu. tiaptiap permainan yang mendasarkanpengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untunguntungan saja, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;Menimbang, bahwa permainan judi yang mendasarkan pada untunguntungan dapat dilakukan jika ada izin dari pejabat yang berwenang.

Dalam hal ini yaitu melakukan permainan yangmendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepadauntunguntungan saja, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dandilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa terbukti melakukan permainan kartu jenis remi yangmenggunakan taruhan uang sejumlah Rp.50.000, bagi siapa yang menangdalam permainan judi remi tersebut, dan permainan judi remi tersebut dilakukantanpa

Unsur turut serta main judi di jalan umum atau didekat jalan umumatauditempatyang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalaupembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judiitu;Menimbang, bahwa dengan merujuk pengertian yang terdapat dalampasal 303 ayat (3) yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiaptiappermainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantungpada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatin atau lebih mahir.Di situ termasuk segala pertarunhan

tentang keputusan perlombaan ataupermainan lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlombaatau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah suatujalan yang sering digunakan / dilalui oleh masyarakat pada umumnya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahanterdakwa, maka Majelis Hakim akan mengemukakan faktafakta yuridis sebagaiberikut : Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedangmenunggu

Nomor 940/B/PK/PJK/2015 penjualan barangbarang atau barang dagangan yang sama atau serupajenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetapnya atau dari kegiatankegiatan usaha lainnya yang menghasilkan hal yang sama apabila dilakukanmelalui bentuk usaha tetapnya;bahwa butir 4 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda, diantaranya disebutkan bahwa:1) Berdasarkan P3B yang telah berlaku, pada umumnya

Putusan Nomor 940/B/PK/PJK/2015bahwa butir 4 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda menyatakan bahwa pada umumnya imbalanatas jasa yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri merupakan labausaha sehingga pengenaan pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesiaapabila Wajib Pajak luar negeri tersebut melakukan jasa di Indonesia melaluisuatu BUT di Indonesia.

Putusan Nomor 940/B/PK/PJK/2015bahwa perkenankan Pemohon Banding mengutip paragraph 7.14 OECDTansfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrationsyang pada intinya menyatakan bahwa pembayaran komisi atas bantuan ataujasa semacam ini sangat lazim dalam transaksi bisnis yang wajar dan terjadipada umumnya :..

Pemohon PK(semula Pemohon Banding) juga menjalankan fungsi secarakeseluruhan yang lebin mengarah pada pabrikan pada umumnya yaitubahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) juga menghadapirisiko pasar (risiko yang timbul karena ketidakpastian di pasar, termasukfluktuasi dalam permintaan produk, pasokan bahan, dan harga).

Perkenankan Pemohon PK (semulaPemohon Banding) mengutip paragraf 7.14 OECD Transfer PricingGuidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations yangpada intinya menyatakan bahwa pembayaran komisi atas bantuan ataujasa semacam ini sangat lazim dalam transaksi bisnis yang wajar danterjadi pada umumnya:...

tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak lagi akanmendamaikan mereka;Bahwa Tergugat bekerja sebagai Koki namun saksi tidak tahupenghasilannya setiap bulan;Bahwa Saksi diberitahu Penggugat, selama berpisah Tergugat tidakmemberikan nafkah kepada Penggugat;Bahwa Penggugat mendidik dan mengasuh anaknya bernama Anak IdanAnak II bersama pengasuh bernama Ibu Mardiyah dengan baik dan Saksiperhatikan anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tetap sekolah,mengaji dan hidup normal layaknya anakanak pada umumnya

Bahwa Saksi diberitahu Penggugat, selama berpisah Tergugat tidakmemberikan nafkah kepada Penggugat; Bahwa Penggugat mendidik dan mengasuh anaknya bernama Anak IdanAnak II bersama saksi dengan baik dan Saksi perhatikan anak Penggugatdan Tergugat sampai saat ini tetap sekolah, mengaji dan hidup normallayaknya anakanak pada umumnya; Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugatserta dekat rumah kos Penggugat ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugatmenyampaikan

akanmendamaikan mereka;Bahwa Tergugat bekerja sebagai Koki, saksi diberitahu Penggugatpenghasilan Tergugat setiap bulan sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh jutarupiah);Bahwa Saksi diberitahu Penggugat, selama berpisah Tergugat tidakmemberikan nafkah kepada Penggugat;Bahwa Penggugat mendidik dan mengasuh anaknya bernama Anak IdanAnak II bersama pengasuh bernama Ibu Mardiyah dengan baik dan Saksiperhatikan anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tetap sekolah,mengaji dan hidup normal layaknya anakanak pada umumnya

Ketika Penggugatbekerja seharihari anakanak dititipkan ke pengasuh anakanak ;Bahwa Saksi mengenal Teguh dan ketika ditanya saksi Teguh mengakuimempunyai hubungan dengan Penggugat ;Bahwa Saksi perhatikan anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tetapsekolah, mengaji dan hidup normal layaknya anakanak pada umumnya;Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak saling mempersulituntuk bertemu dengan anakanak, keduanya masih saling bertemu anakanak;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa

kewajiban sebagailayaknya suami istri; Bahwa Saksi dan juga keluarga telah berusaha merukunkan mereka tapisampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak lagi akanmendamaikan mereka; Bahwa Tergugat bekerja sebagai chef, namun saksi tidak tahupenghasilannya tiap bulan, sedangkan Penggugat bekerja di KAHA, akantetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat ; Bahwa Saksi perhatikan anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tetapsekolah, mengaji dan hidup normal layaknya anakanak pada umumnya

Putusan Nomor 1961/B/PK/PJK/201 7Bahwa kedudukan Pasal 16B didalam UU PPN diaturdalam Bab VA mengenai Ketentuan Khusus.Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal16A, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan Pasal16F.Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti padaumumnya.Bahwa secara garis besar ketentuan umum mengaturbahwa PPN dikenakan atas penyerahan/pemanfaatanBKP atau JKP (Pasal

Putusan Nomor 1961/B/PK/PJK/201 7Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A UU PPN mengatur penyerahan kepadaPemungut PPN, umumnya yang memungut PPNadalah PKP penjual namun diatur khusus ketikapenyerahan kepada Pemungut maka yang memungutPPN adalah Pemungut PPN.Pasal 16C UU PPN mengenakan atas kegiatanmembangun sendiri, umumnya PPN dipungut olehPKP atas penyerahan/pemanfaatan BKP/JKP namundiatur khusus bahwa bukan PKP pun harus menyetorPPN KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan

yangdilakukan.Pasal 16D UU PPN mengatur penyerahan aktiva yangtujuan semula tidak diperjualbelikan namun dengansyarat pajak masukannya saat diperoleh dapatdikreditkan, umumnya bahwa syarat dikenakan PPNsebagaimana diatur Pasal 4 tanpa harus dilihat pajakmasukannya dapat dikreditkan atau tidak, syarat inilahkekhususan dalam Pasal 16D UU PPN.Pasal 16E UU PPN mengenai PPN yang sudahdibayar dapat diminta kembali, umumnya seperti diaturdalam Pasal 9 ayat (4) UU PPN yang dilakukan olehPKP namun secara

Bukankah hal tersebut sudahdiatur di Pasal 9 ayat (5) UndangUndang PPN, inilahkekhususan dari Pasal 16B UndangUndang PPNtersebut;Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 2120/B/PK/PJK/2017Bahwa kedudukan Pasal 16B di dalam UndangUndang PPN diatur dalam Bab VA mengenaiKetentuan Khusus;Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal16A, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan Pasal 16F;Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya

selanjutnya Pajak Masukan dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran, dengan kondisi apabila PajakKeluaran lebih besar daripada Pajak Masukan makaselisinnya merupakan PPN yang harus disetor olehPKP dan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebihbesar daripada Pajak Keluaran maka selisihnyamerupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakankembali atau dikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) UndangUndang PPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya

;Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 2120/B/PK/PJK/2017Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A UndangUndang PPN mengaturpenyerahan kepada Pemungut PPN, umumnya yangmemungut PPN adalah PKP penjual namun diaturkhusus ketika penyerahan kepada Pemungut makayang memungut PPN adalah Pemungut PPN;Pasal 16C UndangUndang PPN mengenakan ataskegiatan membangun sendiri, umumnya PPN dipungutoleh PKP atas penyerahan/pemanfaatan BKP/JKPnamun diatur khusus bahwa bukan PKP pun

harusmenyetor PPN KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yang dilakukan;Pasal 16D UndangUndang PPN~ mengaturpenyerahan aktiva yang tujuan semula tidakdiperjualbelikan namun dengan syarat pajakmasukannya saat diperoleh dapat dikreditkan,umumnya bahwa syarat dikenakan PPN sebagaimanadiatur Pasal 4 tanpa harus dilihat pajak masukannyadapat dikreditkan atau tidak, syarat inilah kekhususandalam Pasal 16D UndangUndang PPN;Pasal 16E UndangUndang PPN mengenai PPN yangsudah dibayar dapat diminta kembali, umumnyaseperti

Halaman 6 dari 20mendapatkan keuntungan dari potongan uang dari bonus yang diberikan kepadapembeli yang kena sebesar Rp. 55.000, dan dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000, untuk 2 angka saja dikalikan berapa banyak pembeli yang kena/ menangkarena umumnya pembeli hanya membeli tebakan 2 angka saja dan jarang pembelimembeli tebakan 3 angka pun 4 angka, sedangkan hasil penjualan angkasemuanya disetorkan kepada bandar tanpa dipotong oleh terdakwa;Bahwa Terdakwa menjalankan perjudian kupon putih itu

Terdakwa hanyamendapatkan keuntungan dari potongan uang dari bonus yang diberikan kepadapembeli yang kena sebesar Rp. 55.000, dan dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000, untuk 2 angka saja dikalikan berapa banyak pembeli yang kena/ menangkarena umumnya pembeli hanya membeli tebakan 2 angka saja dan jarang pembeliPutusan No. 48/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

memberantas perjudian;Halhal (keadaankeadaan) yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa bersikap sopan di persidangan; terdakwa merasa bersalah dan menyesali perobuatannya serta berjanji tidak akanmengulangi perobuatannyaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakimberkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimanatermuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diriterdakwa, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya

Tahun2009;Bahwa syarat untuk pengajuan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalahharus dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan tidak boleh dalam bentukperseorangan atau badan hukum selain Perseroan Terbatas (PT);Bahwa izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5(lima) tahun sedangkan izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikanuntuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;Bahwa sebelum lembaga penyiaran dinyatakan lulus untuk mendapatkan IzinPenyelenggaraan Penyiaran (IPP) pada umumnya

Adapun sebelum lembaga penyiarandinyatakan lulus untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)pada umumnya lembaga penyiaran mendapatkan izin sementara sebagai masauji coba paling lama 6 (enam) bulan untuk lembaga penyiaran radio dan palinglama 1 (satu) tahun untuk lembaga penyiaran televisi.

Adapun sebelum lembagapenyiaran dinyatakan lulus untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran(IPP) pada umumnya lembaga penyiaran mendapatkan izin sementara sebagaimasa uji coba paling lama 6 (enam) bulan untuk lembaga penyiaran radio danpaling lama 1 (satu) tahun untuk lembaga penyiaran televisi.

bertempat di Dusun Kebumen Pekon Banjar AgungUdik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KotaAgung mereka yang melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat ijindengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judidan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalamsuatu perusahaan untuk itu yang disebut permainan judi adalah tiaptiappermainan, dimana pada umumnya

atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KotaAgung mereka yang melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat ijindengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untukbermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengantidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat ataudipenuhinya sesyatu tata cara, yang disebut permainan judi adalah tiaptiappermainan, dimana pada umumnya

Unsur Menggunakan kesem main judi; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiappermainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnyakeuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar denganketerlatihan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwabenar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama saksi TOTO UBEDdan saksi JUNAIDI dan saksi MEGO

Sehubungan dengan kejadian tersebut, Arpeni selaku pemilikdari M/T Durgandini, menyatakan bahwa terhadap M/T Durgandini telahterjadi suatu kerugian umum/avary umum ("General Average"):Tergugat menandatangani dan mengeluarkan General Average Bondtanggal 6 Oktober 2006, yang ditujukan kepada pemilik M/T Durgandini ataukepada para pihak lain sebagaimana dapat dilihat dari kKepentingan merekauntuk membayar sejumlah uang yang telah disebutkan dan disahkan olehadjusters avary umum dalam laporan avary umumnya

Average Bona");Bahwa sebagai imbal balik dari penyelamatan dan penyerahan barangbarang milik Tergugat yang diangkut oleh M/T Durgandini, dalam averagebond tersebut Tergugat menyatakan setuju untuk membayar bagian yangwajar dari biaya penyelamatan dan/atau avary umum dan/atau biayabiaya tambahan khusus lainnya; untuk menyediakan detil dari barangkargo dimaksud beserta dokumen pendukungnya; untuk membayarsejumlah uang yang telah disebutkan dan disahkan oleh adjusters avaryumum dalam laporan avary umumnya

Nomor 1003 K/Pdt/201518.kompetensi absolut/exceptle vanonbeveogheid/exception declinatoir);Bahwa oleh karena pengajuan tuntutan atas dasar general averagesepenuhnnya tunduk kepada hukum dan peradilan Inggris, maka sudahsepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Pengadilandi Indonesia pada umumnya dan khususnya Pengadilan Negeri JakartaPusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo danmenyatakan menolak gugatan atau setidaktidaknya menyatakangugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke

Repertum tersebut atas sesuai dengan prosedur, yakni atas permintaandari orang tua korban dan surat pengantar dari Kepolisian ;e Bahwa saksi memeriksa alat kelamin korban ;e Bahwa pada saat diperksa korban tidak merasakan sakit ;e Bahwa hasil pemeriksaan tersebut, tidak tampak robekan pada selaput dara danpada posisi jam 12 terdapat luka memar ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, yangdisimpulkan luka tersebut dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul ;e Bahwa trauma adalah bekas, hantaman, benturan ;e Bahwa pada umumnya

luka yang timbul dalam waktu sekitar 12 hari masihnampak pembengkakan, selanjutnya memasuki hari ke2 hingga hari ke3 sudahnampak penyembuhan, dan luka memar di atas 7 hari biasanya masih nampakluka memar namun telah menunjukkan proses penyembuhan ;e Bahwa alat kelamin lakilaki termasuk kategori benda tumpul ;e Bahwa luka yang dialami korban umumnya disebabkan oleh alat kelamin lakilaki, dan luka tersebut juga dapat disebabkan oleh jari, namun jika disebabkanoleh jari biasanya disertai dengan goresan

karena jari tersebut terdapat kuku ;e Bahwa luka memar yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul tergantungbentuk dari benda tumpul tersebut, apabila trauma/benturan terhadap bendatumpul dengan posisi memanjang/melebar maka akan disertai luka memar padabeberapa bagian, sedangkan apabila trauma/benturan yang benda tumpul sepertijari atau alat kelamin lakilaki umumnya luka memar hanya pada satu bagianatau satu titik ;e Bahwa luka memar yang dialami korban tidak dapat dipastikan disebabkan olehalat

Tetapi Padaakhirnya upaya ini tidak berhasil,karena pada umumnya Masyarakat PenggunaLayanan Kesehatan Pada Umumnya sudah terdaftar sebagai Peserta BPJSKesehatan;Ketiga, Berangkat dari hal tersebut,Manajemen kemudian berupaya semakinmembenahi sektor Pelayanan Medis dan Penunjang Medis RSU Sari MutiaraMedan,termasuk membeli Peralatan peralatan Medis yang baru termasuk Jugadengan Mengadakan Pelatihan Pelatihan Profesi atau Keahlian Kepada Perawatdengan tujuan Meningkatkan Aspek Kualitas Pelayanan yang

Dimana Pada Umumnya Pasien akanlebih diutamakan dirujuk di Rumah Sakit Tipe C,Bilamana Rumah Sakit Tipe C Tidakmampu memberikan Pelayanan maka baru akan dikirim ke Rumah Sakit Tipe B.dalam hal ini karena Rumah Sakit Sari Mutiara Medan merupakan Rumah Sakit TipeB, Otomatis Kebijakan tersebut menjadi sangat berdampak. Hal tersbutMengakibatkan Jumlah Pemasukan Semakin menurun dan Aspek PendapatanPerusahaanpun terdampak dengan Kebijakan tersebut.

Bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai,inilah kekhususan dari Pasal 16B UndangUndangPajak Pertambahan Nilai tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16B di dalam UndangUndangPajak Pertambahan Nilai diatur dalam Bab VA mengenaiKetentuan Khusus;Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal 16A,Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E , dan Pasal 16F;Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya

adapemberlakuan yang khusus tidak seperti pada umumnya;Halaman 30 dari 54 halaman.

;Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengatur penyerahan kepada Pemungut PajakPertambahan Nilai, umumnya yang memungut PajakPertambahan Nilai adalah PKP penjual namun diaturkhusus ketika penyerahan kepada Pemungut maka yangmemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah PemungutPajak Pertambahan Nilai;Halaman 31 dari 54 halaman.

PK/PJK/2017Pasal 16C UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengenakan atas kegiatan membangun sendiri, umumnyaPajak Pertambahan Nilai dipungut oleh PKP ataspenyerahan/ pemanfaatan BKP/JKP namun diatur khususbahwa bukan PKP pun harus' menyetor PajakPertambahan Nilai KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yang dilakukan;Pasal 16D UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengatur penyerahan aktiva yang tujuan semula tidakdiperjualbelikan namun dengan syarat pajak masukannyasaat diperoleh dapat dikreditkan, umumnya

bahwa syaratdikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diaturPasal 4 tanpa harus dilihat pajak masukannya dapatdikreditkan atau tidak, syarat inilah kekhususan dalamPasal 16D;Pasal 16E UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengenai Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayardapat diminta kembali, umumnya seperti diatur dalamPasal 9 ayat (4) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaiyang dilakukan oleh PKP namun secara khusus diaturdimana bukan PKP pun dapat minta kembali PajakPertambahan Nilai yang telah

Bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai,inilah kekhususan dari Pasal 16B UndangUndangPajak Pertambahan Nilai tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16B di dalam UndangUndangPajak Pertambahan Nilai diatur dalam Bab VA mengenaiKetentuan Khusus;Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal 16A,Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E , dan Pasal 16F;Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya

Putusan Nomor 1678/B/PK/Pjk/2017Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan makaselisinnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harusdisetor oleh PKP dan sebaliknya apabila Pajak Masukanyang lebih besar daripada Pajak Keluaran maka selisinnyamerupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakankembali atau dikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3), danayat (4) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya;Bahwa berikut

ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengatur penyerahan kepada Pemungut PajakPertambahan Nilai, umumnya yang memungut PajakPertambahan Nilai adalah PKP penjual namun diaturkhusus ketika penyerahan kepada Pemungut maka yangmemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah PemungutPajak Pertambahan Nilai;Pasal 16C UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengenakan atas kegiatan membangun sendiri, umnumnyaPajak Pertambahan Nilai dipungut oleh PKP ataspenyerahan

/ pemanfaatan BKP/JKP namun diatur khususbahwa bukan PKP pun harus' menyetor PajakPertambahan Nilai KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yang dilakukan;Pasal 16D UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengatur penyerahan aktiva yang tujuan semula tidakdiperjualbelikan namun dengan syarat pajak masukannyasaat diperoleh dapat dikreditkan, umumnya bahwa syaratdikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diaturPasal 4 tanpa harus dilihat pajak masukannya dapatdikreditkan atau tidak, syarat inilah kekhususan

dalamPasal 16D;Pasal 16E UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengenai Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayardapat diminta kembali, umumnya seperti diatur dalamPasal 9 ayat (4) UndangUndang Pajak Pertambahan NilaiHalaman 31 dari 53 halaman.

Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudahberhubungan kelamin layaknya suami istri pada umumnya dan sudahdikaruniai anak 1 ( satu ) yang bernama :SRI WAHYUNINGSIH, Umur 9Tahun,jenis kelamin perempuan ,lahir di Cilacap,( ikut Termohon. ).4.

Bahwa akibat dari perlakukan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak lagimerasakan kehangatan dalam berumah tangga serta tidak lagi mendapatkankeharmonisan selayaknya keluarga pada umumnya; 6. Bahwa hingga sekarang sudah + 6 (enam) tahun Tergugat dengan Penggugattelah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara Penggugat denganTergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi;7.

ANAK III, lakilaki umur 13 (tiga belas ) tahun ;4. bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohoncukup baik dan bahagia, sebagimana layaknya pasangan suami istripada umumnya, tetapi semenjak bulan November 2011 rumah tanggamulai nampak tanda kurang harmonis lagi, dikarenakan halhal sebagaiberikut;4.1. dalam mengarungi rumah tangga mulai sering terjadiketidak cocokan sehingga sering berujung dan terjadi perselisihanpertengkaran ;4.2.

Penetapan No 0000/Padt.P/2018/PA.PdqUndangUndang Nomor 6 Tahun 2003 maupun UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, maka pengaturan lebih lanjut didasarkan kepadaketentuan yang diberlakukan di peradilan pada umumnya, yaitu Reglement ofRechtsvordering (RV.)