Putusan Nomor 532/B/PK/Pjk/2018Bahwa menurut Pemohon Banding maka perhitungan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemohon Banding, seharusnya sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak :Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 23.391.188.665,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 11.798.000,00Jumlah Rp 23.402.986.665,00Perhitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.339.118.827,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (Rp 3.746.180.665,00

)PPN Kurang (Lebih) Bayar (Rp 1.407.061.838,00)Kelebinan Pajak yang sudah dikompensasikan kemasa pajak berikutnya Rp1.407.061.838,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding/surat tanggapan jawaban tanggal 11 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut83372/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 04 Mei 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding

Putusan Nomor 532/B/PK/Pjk/2018 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00 Jumlah Rp 23.402.986.665,00Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN RpJumlah seluruh penyerahan Rp 23.402.986.665,00Penghitungan PPN kurang/lebih bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 2.339.118.827,00Dikurangi : PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama Rp 0,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 3.746.180.665,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00 LainLain Rp 0,00Jumlah Rp

(Karenapembetulan) Rp 0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Mei 2017, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 14 Agustus 2017 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Agustus 2017;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan

Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriPenyerahan yang PPNnya dipungut olehPemungut PPNJumlahPerhitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriPajak Masukan yang dapat diperhitungkanPPN Kurang (Lebih) BayarKelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan kemasa pajak berikutnyaPPN yang kurang dibayarRp 23.391.188.665,00Rp 11.798.000,00Rp 23.402.986.665,00Rp 2.339.118.827,00(Rp 3.746.180.665,00)(Rp 1.407.061.838,00)Rp1.407.061.838,00Rp 0,00Halaman 6 dari 9 halaman

Permohonannya tertanggal 04 Januari2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor0008/Pdt.P/2012/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut: Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus1981, di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islamsebagai berikut : Wali Nikah ayah Pemohon II, ; Saksi nikah masing masing SAKSIIDAN SAKSITII; Maskawin / mahar berupa uang, sebesar Rp 2.000, dibayar

Kabupaten Jember; Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi; Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Agustus 1981di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember karena saksi waktu ituikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undanganBahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah ayah Pemohon II, denganmaskawin berupa uang, sebesar Rp 2.000, dibayar

tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan tokoh masyarakat, bernama K.H.K AHIR sebagai Kuasa dari walinikah tersebut ;Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatusPerawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istridan terakhir bertempat tinggal di rumah milk bersama Para Pemohon sudahmempunyai anak 2 orang : anak 1, lahir tgl 01 Mei 1983 dan anak 2

Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi ; Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal20 Agustus 1981, di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember ; Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah ayahPemohon II, dengan maskawin berupa uang, sebesar Rp 2.000, dibayar tunai telahdibayar tunai ; Yang menikahkan tokoh masyarakat, bernama

pihak, buktibukti serta saksisaksiyang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalampersidangan ini yang pokoknya sebagai berikut: Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada pada tanggal 20 Agustus 1981, diDesa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu walinikah ayah Pemohon II, lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada tokoh masyarakat,bernama K.H.KAHIR, maskawin berupa uang, sebesar Rp 2.000, dibayar

Perhitungan PPN Kurang Bayara Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 20.363.007.968b Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 50.032.281.864c Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (29.669.273.896)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 29.669.273.8964.

PPN yang kurang dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Maret 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP189/WPJ.04/2016 tanggal 25 Januari2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2012 Nomor 00308/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.301.911.2062.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Putusan Nomor 2662 B/PK/Pjk/2018huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No. Uraian (Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak 244.709.608.9372. Perhitungan PPN Kurang Bayara Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 20.363.007.968b Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 50.032.281.864c Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (29.669.273.896)3.

PPN yang kurang dibayar 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985

Perhitungan PPN Kurang Bayara Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 24.083.639.158b Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 67 .565.747 .282c Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (43.482.108.124)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 43.482.108.1244.

PPN yang kurang dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Maret 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 MaretHalaman 2 dari 7 halaman.

Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP205/WP4J.04/2016 tanggal 25 Januari2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2012 Nomor: 00316/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.301.911.2062.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Putusan Nomor 2667/B/PK/Pjk/2018 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No. Uraian Jumlah (Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak 279.873.375.6822. Perhitungan PPN Kurang Bayara Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 24.083.639.158b diveititaden Masukan yang dapat 67.565.747.282c Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (43.482.108.124)3.

PPN yang kurang dibayar 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985

PPN yang masih harus dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87289/PP/M.VIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017, tanggal yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00191/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14 Maret 2016, tentang KeberatanWajib Pajak

Putusan Nomor 1385/B/PK/Pjk/2018 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri 0Dikurangi :Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 0 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa 3 Pajak berikutnya4 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 05 Sanksi administrasi :6 Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober

Putusan Nomor 1385/B/PK/Pjk/2018Keputusan Terbanding Nomor KEP00191/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14Maret 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011Nomor 00072/207/11/081/14 tanggal 18 Desember 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.001.289.6081.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Yang PPNnya Tidak DipungutPenyerahan yang Dibebaskan dr Pengenaan PPNTotal penyerahanPajak Keluaran yang Harus Dipungut SendiriPajak Yang Dapat DiperhitungkanRp. 20.355.466.449,00Rp 0,00Rp 420.590.000,00Rp 3.810.200.000,00Rp 24.586.256.449,00Rp. 2.035.546.583,00Rp 2.035.546.583,00Jumlah Pajak yang Lebih Bayar Rp 0,00Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya Rp 0,00Jumlah Pajak yang Kurang Bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0,00Jumlah Pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 3011/B/PK/Pjk/20184748, Melawai, Jakarta Selatan sehingga penghitungan pajak yang masihharus dibayar menjadi sebagai berikut :Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 21 Desember 2017 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2084/ WPJ.04/2015 tanggal 15September 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMasa Pajak Agustus 2010 Nomor 00028/207/10/064/14 tanggal 29 Agustus2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.346.766.7064.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.035.546.583b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.035.546.583Jumlah pajak dapat diperhitungkan Rp 2.035.546.583Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar Rp Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan 41.447.597.600,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.980.960,00Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 7.482.688.225,002.

Lainlain 0,00Jumlah pajak dapat diperhitungkan 7.482.688.225,00Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar (7.480.707.265,00)Kelebihan pajak yg sudah dikompensasikan 7.480.707.265,00PPN yang lebih dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2018,Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2120 B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN1. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 19.809.600,002. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 41.427.788.600,003.

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan 41.447.597.600,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.980.960,00Dikurangi:1, Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 7.482.688.225,002.

Lainlain 0,00Jumlah pajak dapat diperhitungkan 7.482.688.225,00Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar (7.480.707.265,00)Kelebihan pajak yg sudah dikompensasikan 7.480.707.265,00PPN yang lebih dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus

bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen pendukung diketahui :a. bahwa berdasarkan pemberitahuan incoterm yangUSD.32,190.00;b. bahwa berdasarkan form E tertulis nilai FOB USD 32,190.00 sedangkan padainvoice nilai transaksi sebesar USD32,190.00dgn incoterm CIF;c. bahwa pembukuan dan pencatatan perusahaan tidak diserahkan sehingga nilaitransaksi yang diberitahukan tidak dapat diuji silang untuk membuktikankebenaran harga transaksi yang diberitahukan merupakan harga yangsebenarnya atau seharusnya dibayar

Organic Chemical I/E Co., Ltd., : Wuhan Organic Chemical I/E Co., Ltd.,: China : China:Ya : Tidak: PIB yang dipermasalahkan : Dasar Penetapan PFPD bahwa Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :690/KMK.05/ 1996 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk,menyatakan :Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang imporyang bersangkutan.Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga yang sebenarnyadibayar atau yang seharusnya dibayar

Bea Masuk,menyatakan :Nilai Transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dalam hal:terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap jualbeli atauharga barang impor yang mempengaruhi harga barang yang bersangkutan;terdapat bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh importir atas penjualan,pemanfaatan atau pemakaian barang impor, kemudian disampaikan secaralangsung atau tidak langsung kepada eksportir yang tidak ditambahkan pada hargayang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar

;bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006 disebutkan Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk adalah Nilai Transaksidari barang bersangkutan;bahwa dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2006 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah hargayang sebenarnya dibayar atau seharusnya

dibayar oleh pembeli kepada penjual atasbarang yang dijual untuk diekspor ke Daerah pabean ditambah dengan...

Uraian (Rp)1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 0,02 PPh Pasal 23 yang terutang 0,03 Kredit Pajak: 0,04 Pajak yang tidak/kurang dibayar (23) 0,05 Sanksi administrasi:a.

Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,06 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5) 0,0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 September 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanHalaman 2 dari 8 halaman.

menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00189/KEB/WPJ.03/2016, tanggal 07 Desember2016, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor:KEP00751/NKEB/WPJ.03/2017, tanggal 12 April 2017, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2011, Nomor: 00025/203/1 1/304/15,tanggal 14 September 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.880.817.0304.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Penghasilan

Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00PPh Pasal 23 Terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 3) Rp 0,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5) Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara

Jumlah (b.1 + b.2 +b.3 + b.4 + b.5) 0 Dibayar sendiri : c.1. PPh Pasal 22 c.2. PPh. Pasal 25 c.3. PPh. Pasal 29 c.4. STP (pokok kurang bayar) c.5. Fiskal Luar Negeri c.6. Lain Lain c.7.Jumlah (c.1 +c.2+.3+.4+0.5 +.6) Diperhitungkan d.1. SKPLB d.2. SKPPKP d.3. Jumlah (d.1 + d.2) PPh yang seharusnya tidak terurang e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri e.3. Telah dipotong/dipungut e.4.

Sutomo,Surabaya, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto (Rugji) (Rp55.17Penghasilan Kena Pajak RpPPh Terutang RpKredit Pajak RpPajak yang kurang dibayar RpMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2017, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 19 Oktober 2017 dengan disertai alasanalasannya yang

Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP364/WPJ.11/2016 tanggal 19 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00006/206/09/631/14 tanggal29 Oktober 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP02.622.345.3.631.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Menimbang

Palindo Sakti, NPWP01.462.047.0308.000, beralamat di Jalan Mayor Zen Nomor 89, RT 27RW 02, Sei Selayur, Palembang, dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN: R Jumlah Seluruh Penyerahan P12.880.754.491,00Rp Impor BKP1.484.935.200,00RpPajak Keluaran1.195.619.818,00Pajak Y Dapat Diperhitungk 7ajak Yang Dapat Diperhitungkanguee P 9 1.277.116.898,00ey ns (RpPPN Yang Kurang/(Lebih) Dibayar81.497.080,00)RpDikompensasikan ke Masa Berikutnya81.497.080,00RpJumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar

Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00092/KEB/WPJ.03/2016 tanggal 12Juli 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2013 Nomor : 00047/207/13/308/15 tanggal 22 April 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.462.047.0308.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Lagi pulaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanyamenyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) sertamenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkandalildalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehinggapajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana

Putusan Nomor 776/B/PK/Pjk/2019huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak PPN : Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 12.880.754.491,00 Impor BKP ne 1.484.935.200,00Pajak Keluaran RP 1.195.619.818,00Pajak yang dapat diperhitungkan RP 1.277.116.898,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 81.497.080,00)Dikompensasikan ke Masa Berikutnya RP 81.497.080,00RpJumlah

PPN yang masih harus dibayar 0.00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00225/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 20April 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2013 Nomor 00034/207/13/073/16 tanggal 13 April 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.228.699.3073.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Nilai juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 4.683.105.150,00Penghitungan PPN Kurang Bayar:a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.159.040,00b.Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan: Rp 983.492.666,00 STP (pokok kurang bayar) Rp Dibayar dengan NPWP sendiri Rp Lainlain Rp Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 983.492.666,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (982.333.626,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 982.333.626,00PPN yang kurang dibayar Rp Sanksi Administrasi

:Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUPKenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor

Putusan Nomor 3059/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding mengusulkan agar Majelis Hakim tidakmempertahankan koreksi Terbanding dan menetapkan jumlah PPh Badanyang (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut: Perhitungan PPh Badan Permohonan BandingLaba Neto Komersial Rp 1.297.224 .146.331,00Penyesuaian Fiskal Positif Rp 130.986.070.000,00Penyesuaian Fiskal Negatif Rp 51.070.679.329,00Penghasilan Neto Fiskal Rp 1.377.139.537.002,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 1.377.139.537.002,00PPh

Badan Terutang Rp 275.427.907.219,00Kredit Pajak Rp 336.290.323.070,00PPh Badan Kurang (Lebih) Dibayar Rp (60.959.796.531 ,00)Sanksi Administrasi2% x 22 bulanPPh Badan yang (Lebih) Dibayar Rp (60.959.796.531 ,00) Bahwa dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dasarkoreksi Terbanding yang Pemohon Banding sengketakan pada permohonanbanding atas surat keputusan keberatan PPh Badan Tahun 2011 adalahtidak tepat.

perhitungan menjadisebagai berikut: Peredaran Usaha Rp 5.957.568.176.028,00Harga Pokok Penjualan Rp 0,00Laba Bruto Rp 5.957.568.176.028,00Biaya Usaha Rp 4.708.470.431.190,00Penghasilan Neto Rp 1.249.097.744.838,00Penghasilan neto lainnya Rp 48.126.401.493,00Penyesuaian Fiskal Rp 261.285.312.895,00Jumlah Penghasilan (Rugi) Neto Rp 1.558.509.459.226 00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 1.558.509.459.226 00PPh Terutang Rp 311.701.891.845,00Kredit Pajak Rp 336.387.703.750,00PPh YMH (Lebih) Dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebin bayar sebesar Rp24.685.811.905,00; dengan perinciansebagai

Putusan Nomor 3059/B/PK/Pjk/2018Rp 5.957.568.176.028,00Peredaran UsahaHarga Pokok Penjualan Rp 0,00Rp 5.957.568.176.028,00Laba BrutoRp 4.708.470.431.190,00Biaya Usaha Rp 1.249.097.744.838,00Penghasilan NetoRp 48.126.401.493,00Penghasilan neto lainnyaRp 261.285.312.895,00Penyesuaian Fiskal Rp 1.558.509.459.226,00Jumlah Penghasilan (Rugi) NetoKompensasi Kerugian Rp 0,00Rp 1.558.509.459.226,00Penghasilan Kena PajakRp 311.701.891.845,00PPh TerutangRp 336.387.703.750,00Kredit PajakPPh YMH (Lebih) Dibayar

Tergugat telah mendapat fasilitas kredit Rp.100.000.000,(Seratus Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang NomorPK18047FA1/6508/05/2018 tanggal O7 Mei 2018 Rekening650801019315109Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembalioleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36(tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggalditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu tanggal07052018.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembalioleh Tergugat tiap tiap bulan dengan angsuran yangSama besarnya yang meliputi angsuran pokok danbunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing masing sebesar Rp.3.777.900 (tiga juta tujuh ratustujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah). Angsurantersebut harus dibayar selambat lambatnya setiaptanggal 7 (tujuh) pada bulan angsuran yangbersangkutan.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telahditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjualseluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimukaumum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat,dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Pemilik Jaminanyang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkantanah Pertanian/Ladang.

Tergugat yang macet tersebut; Bahwa atas tunggakan kredit tersebut, Penggugat telah3melakukan penagihan secara rutin, baik datanglangsung ke tempat domisili dan tempat kerja Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupundengan memberikan surat penagihan/ surat peringatankepada Tergugat lI.Kerugian yang dideritaBahwa sesuai Surat Pengakuan HutangPK18047FA1/6508/05/2018 tanggal 07 Mei 2018Rekening 650801019315109 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganyaharus dibayar

Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, (SeratusJuta Rupiah) dengan pembayaran dalam jangka waktu 36bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesarRp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah).Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan4agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan sebagaiberikut :SHM No.210 Desa Jangkang Kec Tiris Kab ProbolinggoLuas.1641M2 atas nama ACHMAD RIYADI.Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan padaPenggugat sampai dengan pinjaman lunas.Bilamana pinjaman tidak dibayar

Yani, Nomor 2, Jakarta, denganperhitungan menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto /(Rugi) Rp 4.084.034.000,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 4.084.034.000,00Pajak Terutang Rp 1.021.008.500,00Kredit Pajak Rp 1.767.066.179,00PPh yang kurang / (lebih) dibayar Rp (746.057.679,00)Sanksi Pasal 13 ayat (2) VU KUP Rp 0,00Jumlah Pajak yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar Rp (746.057.679,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada

KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00021/206/14/052/16 tanggal 23 Juni 2016, dan memerintahkan Tergugatuntuk menerbitkan SKPLB Pajak Penghasilan Tahun 2014 sebesar yangdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, sesuai dengan ketentuan Pasal 60ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan NomorPMK 184/PMK.03/2015, atas nama Penggugat, NPWP02.026.470.1052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar

juncto Pasal 45, Pasal 47,Pasal 50 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor17/PMK.03/2013;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 3369/B/PK/Pjk/2018Penghasilan Neto /(Rugi) Rp 4.084.034.000,00 Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 4.084.034.000,00Pajak Terutang Rp 1.021.008.500,00Kredit Pajak Rp 1.767.066.179,00PPh yang kurang / (lebih) dibayar Rp (746.057.679,00)Sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 0,00Jumlah Pajak yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar Rp (746.057.679,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali

Selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 13.00 wib(sesuai Faktur pembelian) saksi Kok Ping menelphone Saksi sutomo yangmengatakan Bang, BOBI minta ban 10 set lagi dan Dia berjanji Faktur tanggal14, 15 dan 31 lalu akan dibayar cash pada tanggal 12 Januari 2017 besok laluSaksi sutomo menjawab Oklah nanti Saya suruh anggota antarkan bantersebut, tapi ini benar dibayar BOBI kan?

(sesuai Faktur pembelian) saksi Kok Ping menelphone Saksi sutomo yangmengatakan Bang, BOBI minta ban 10 set lagi dan Dia berjanji Faktur tanggal14, 15 dan 31 lalu akan dibayar cash pada tanggal 12 Januari 2017 besok laluSaksi sutomo menjawab Oklah nanti Saya suruh anggota antarkan bantersebut, tapi ini benar dibayar BOBI kan?

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 13.00 wib saksiKok Ping menelphone Saksi sutomo yang mengatakan Bang, BOBI minta ban10 set lagi dan Dia berjanji Faktur tanggal 14, 15 dan 31 lalu akan dibayar cashpada tanggal 12 Januari 2017 besok lalu Saksi sutomo menjawab Oklah nantiSaya suruh anggota antarkan ban tersebut, tapi ini benar dibayar BOBI kan?

IRWANSYAH yang membelinya sehingga kemudian saksiACHMAD TUBI meminta surat tanahnya namun tidak diberikan oleh terdakwa,selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2011, saksi ACHMAD TUBI bertemu lagiHalaman 3 dari 34 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2014/PN Pigdengan terdakwa di Hotel Lintas Sumatera di Lubuk Linggau dan saksiACHMAD TUBI menanyakan tentang suratsurat tanahnya, lalu terdakwamenjawab lagi bahwa tanah tersebut belum dibayar oleh saksi M.IRWANSYAHdan tanah tersebut ada sengketa dengan PT.IBP, lalu

Tubi, tidak dapat menunjukkan surat kuasa dari wargamasyarakat untuk menjual tanah tersebut;Bahwa Terdakwa membeli tanah dari Achmad Tubi seluas 380 ( tigaratus delapan puluh) hektar, yang pertama 163 (Seratus enam puluhtiga) hektar dengan harga sejumlah Rp498.000.000,00 (empat ratussembilan puluh delapan juta rupiah) sudah dibayar oleh Terdakwa,lalu kemudian seluas 217 (dua ratus tujuh belas) hektar sehargaRp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) tetapibelum dibayar kepada A.

Tubidan ada surat pernyataan tanggal 21 Desember 2011 yang ditulistangan oleh Terdakwa sendiri, isinya Terdakwa menyatakan bahwaHalaman 31 dari 34 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2014/PN Pigbenar tanah itu belum dibayar karena lahan seluas 217 ha tersebutmasih dalam sengketa dengan PT.IBP;e Bahwa Terdakwa belum membayar dan SPHnya juga belum diberikankepada saksi A.

Tubi, atas kuasa dari wargamasyarakat, yang lokasinya di desa Ulak Embacang seluas 380 ( tiga ratusdelapan puluh) hektar, yang pertama 163 (seratus enam puluh tiga) hektardengan harga sejumlah Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapanjuta rupiah) sudah dibayar oleh Terdakwa, lalu kemudian seluas 217 (dua ratustujuh belas) hektar seharga Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh jutarupiah) tetapi belum dibayar kepada saksi A.

olehTerdakwa, lalu kKemudian seluas 217 (dua ratus tujuh belas) hektarseharga Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah)tetapi belum dibayar kepada saksi A.

(lima puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan biaya pengirimansejumlah tersebut akan dibayar oleh Terdakwa setelah barang tersebut sampaldi Hamburg Jerman dan setelah dibayar oleh pembeli/buyer yang berada diHamburg Jerman, selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2007 barang tersebut olehsaksi korban PRATIK AMINARSIH dikirim ke Hamburg Jerman melaluiPelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan ternyata setelah barang tersebutsampai di Hamburg Jerman oleh pembeli/obuyer barang tersebut ditolak,selanjutnya

delapan ribu rupiah) dan biayapengiriman dari Hamburg Jerman ke Surabaya USD 5.566 = Rp. 53.990.220,(lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluhrupiah) atas perkataan dan kesanggupan Terdakwa tersebut saksi korbanPRATIK AMINARSIH tergerak hati dan pikirannya sehingga menjadi yakin danpercaya kepada Terdakwa dan bersedia untuk mengirim kembali barangtersebut dari Hamburg Jerman ke Surabaya dengan harapan yang telah dikeluarkan oleh saksi korban PRATIK AMINARSIH akan dibayar

Rekening 1440002079372 Rekening No.2733301 atas nama Inter Union sejumlah tersebut dan bukti transfer tersebutsetelah dicek adalah palsu yang telah digunakan Terdakwa untuk mengelabulsaksi korban PRATIK AMINARSIH bahwa seakan akan biaya pengiriman/eksporbarang tersebut dari Surabaya ke Hamburg Jerman dan sewa pelabuhan danpenyimpanan barang tersebut di Hamburg Jerman serta biaya pengirimankembali barang tersebut dari Hamburg Jerman ke Surabaya yang menjaditanggungan Terdakwa tersebut sudah dibayar

Inter Union IndonesiaSurabaya) untuk melakukan kesepakatan biaya pengiriman 2 x 20 feet containerbatu marmer milik Terdakwa, dikirim dari Surabaya ke Hamburg Jerman danterjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi koroban PRATIK AMINARSIHbahwa biaya pengiriman barang tersebut sebesar USD 500 = Rp. 50.440.000,(lima puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan biaya pengirimansejumlah tersebut akan dibayar oleh Terdakwa setelah barang tersebut sampaldi Hamburg Jerman dan setelah dibayar oleh

Inter Union IndonesiaSurabaya) untuk melakukan kesepakatan biaya pengiriman 2 x 20 feet containerbatu marmer milik Terdakwa, dikirim dari Surabaya ke Hamburg Jerman danterjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi koroban PRATIK AMINARSIHbahwa biaya pengiriman barang tersebut sebesar USD 500 = Rp. 50.440.000,(lima puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan biaya pengirimansejumlah tersebut akan dibayar oleh Terdakwa setelah barang tersebut sampaidi Hamburg Jerman dan setelah dibayar oleh

pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan

Rizal belum membayarnya karenarencananya akan dibayar setelah rupiah kertas palsu tersebut lakuterjual;Halaman 24 dari 53, Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN Slw.Bahwa, kemudian pesanan rupiah kertas palsu tersebut diambiloleh Terdakwa 1. Rizal dari Saksi pada hari Jumat tanggal 04Desember 2015 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan KelurahanKertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;Bahwa, rupiah kertas palsu tersebut dimasukkan ke dalambungkusan plastik warna hitam;Bahwa, saat itu Terdakwa 1.

Hakim memandang adil apabila paraTerdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalamamar Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undangundang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa selainpenjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhanpidana denda, sehingga terhadap para Terdakwa juga akan dijatuhi pidanadenda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini denganketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar

Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara masingmasing selama 4 (empat) tahun dan dendasejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganmasingmasing selama 2 (dua) bulan;Halaman 49 dari 53, Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN Slw.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani paraTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan para Terdakwa tetap

-Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaJASMAN SARAGIH AlS JASMAN MUNTHE.denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan