Ditemukan 875933 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memukul meratus menurus melitus memotius mertus
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 30-05-2012 — Putus : 01-10-2012 — Upload : 26-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 100/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Oktober 2012 — H. AGUS SUBRATA, S.Pd DKK ( 9 ORANG ); Plt. WALIKOTA BEKASI;
46 — 14
  • Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :100/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juni 2012 tentang Penunjukan SusunanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksadan memutus sengketa ini; 2. Penetapan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor : 100/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 17 September 2012 tentangPenggantian Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa3.
    berita acara pemeriksaan persidangan, alatalat bukti daripara pihak, memori banding dan kontra memori banding, Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum yang dipertimbangkanoleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menjatuhkanputusannya sudah tepat dan benar ;Menimbang, bahwa karena itu pertimbangan Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 22-12-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 5851/Pdt.G/2020/PA.Cbn
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 13
  • perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Umum
Register : 11-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 27-04-2020
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 90/PID/2019/PT PLK
Tanggal 3 Desember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum I : JUMAIYATI, SH.
Terbanding/Terdakwa I : TAUFIK AKBAR bin MAUNG M. PANDJI
Terbanding/Terdakwa II : AFRITA QURNIA DEVY alias NIA Binti PRIYO SUJADI
120 — 39
  • dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Para Terdakwaterbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 284 ayat (1)KUHPidana;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikandengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyatatidak merupakan halhal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkandengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya danpertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikansebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
    turunan resmi putusan Pengadilan NegeriPalangka Raya tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 322/Pid.B/2019/PN PlkHalaman 7 dari Hal Putusan Nomor 90/PID/2019/PT PLKserta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa ParaTerdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka. danpertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
    perkara ini dalamtingkat banding;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan HakimTingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusanPengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 15 Oktober 2019 Nomor322/Pid.B/2019/PN Plk yang dimohonkan banding;Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, makakepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan;Mengingat, Pasal 284 ayat (1) KUHPidana dan ketentuanketentuanhukum yang berlaku ;MENGADILI Menerima permintaan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum Penghinaan
Putus : 11-03-2014 — Upload : 05-09-2014
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 38/PID/2014/PT-BNA
Tanggal 11 Maret 2014 — AGUSMAN BIN M. JALIL
67 — 7
  • cara, serta telah memenuhi ketentuan dalamundangundang, sehingga secara formal dapat diterima ;7 Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan denganseksama memori banding dari Terdakwa ternyata apa yang dikemukakan dalammemori banding tersebut bukan merupakan hal yang baru, hal itu semua telahdipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya danpertimbangan Hakim tingkat tersebut diambil alih dan dijadikan sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
    Tinggi sendiri dalam memutuskanperkara ini ditingkat Banding ;Menimbang, bahwa dengan.mengambil alih pertimbangannya hakim tingkatpertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan NegeriLhoksukon tanggal 2Januari 2014, No. 238/Pid.B/2013/PN LSK, yang dimintakanbanding tersebut;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dengandyatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan ;Mengingat pasal 44 ayat (4) dan Undangundang
    M.Hum = masing masing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 18 Pebruari 2014, No. 38/Pid. /2014 /PTBNA, untuk memeriksa danmengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan manadiucapkan pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri HakimHakim, Anggota tersebutdan dibantu oleh H. T.
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 11-11-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Kdi
Tanggal 29 Desember 2020 — Penggugat:
misnawati
Tergugat:
HASRAN
94 — 43
  • PUTUSANNomor 24/Pdt.G.S/2020/PN KdiDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Kendari, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaragugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara:PenggugatNama : MisnawatiTempat/Tanggal Lahir : Sanggula/3 Mei 1985Alamat : Desa sanggula, Kecamatan Moramo Utara,Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi SulawesiTenggaraJenis Kelamin : PerempuanPekerjaan : Mengurus rumah tanggaDalam hal ini memilin
    inmateril sebesar 200 4 (Dua Ratus Persen) tetapi dalam Petitum Penggugatjuga tidak meminta untuk Tergugat membayar gantirugi inmateril sebesar 200 &(Dua Ratus Persen) tersebut, yang membuktikan posita dengan petitumtergugat tidak sinkron (Saling Bertentangan) dan Kabur:Berdasarkan uraian Pointpoint diatas maka beralasan hukum jika Yang MuliaHakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan MENOLAK.setidaktidaknya TIDAK MENERIMA dan menyatakan PENGADILAN NEGERIKENDARI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA
    DAN MEMUTUS GUGATANSEDERHANA DALAM PERKARA INI.Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 yang telahdicocokkan dengan aslinya, bukti surat mana sebagaimana termuat dalam beritaacara persidangan dan tidak mengajukan Saksi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat telahmengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.6 yang telah dicocokkandengan aslinya, bukti surat mana sebagaimana termuat
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 24-02-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 1724/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 10
  • perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1245/Pdt.G/2017/PA.Bks
Tanggal 14 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
  • Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankanmenurut Peraturan PerundangUndangan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohonmohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima ,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1245/Pdt.G/2017/PA.Bks2.
    mempertimbangkan pokoknya perkaraterlebin dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraianantara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkupperkwinan sebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kKewenanganPengadilan Agama untuk memeriksa, memutus
    No. 1245/Pdt.G/2017/PA.BksBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenangPengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telahdipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyatatidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakil/kuasanya serta
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 22-09-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PT PADANG Nomor 173/PDT/2020/PT PDG
Tanggal 13 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : TABARDI Diwakili Oleh : DANIEL JUSARI, S.H, M.H
Terbanding/Pembanding/Tergugat : YASNI Diwakili Oleh : RUSNALDI AROES
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sijunjung
52 — 50
  • /2019/PN Swl, tanggal 11Agustus 2020, Memori Banding dari Pembanding/Terbanding semulaPenggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan Memori Banding dariPembanding/Terbanding semula Tergugat Kovensi/ Penggugat Rekonvensi,Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan MajelisHakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangantersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alin sebagai pertimbanganHalaman 4 dari 10 Hal.Putusan No.173/Pdt/2020/PT.Pdg.Pengadilan Tinggi dalam memutus
    terhadap dalil pokok gugatan Pembandingsemula Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telahmemutusnya dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuipertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pokokperkara yang menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya, karenapertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alihsebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
    telah memutusgugatan dalam rekonpensi tersebut dengan menyatakan gugatan PenggugatDalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuipertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutusgugatan rekonpensi tersebut dengan menyatakan gugatan PenggugatRekonpensi tidak dapat diterima, karena pertimbangan tersebut sudah tepatdan benar oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan PengadilanTinggi sendiri dalam memutus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 25-04-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 B/Pdt.Sus-Arbt/2019
Tanggal 25 April 2019 — 1. PT PHILIPS INDONESIA, DKK VS Dr. SUMARNI, Sp., RM., selaku Direktur PT Rindu
496 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 323 B/Pdt.SusArbt/2019DEMI KEADILA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalamperkara antara:1.PT PHILIPS INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, ArisWinarno, berkedudukan di Phillips Building, Jalan Buncit RayaKavling 99, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasakepada Richard Yapsunto, S.H., LL.M., dan kawankawan,Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor HukumArmand Yapsunto Muharamsyah & Partners
    Nomor 323 B/Pdt.SusArbt/2019diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkatterakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksudbanding adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimanadimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999.
    Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa tersebut telah ditentukan secara limitatifyaitu a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelahputusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu, b. setelah putusandiambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengajadisembunyikan pihak lawan, atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihatyang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ,makaJudex Facti/Pengadilan Negeri telah memutus
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 10-12-2014 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 114/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 9 Juni 2015 — HENDRI YULIANSYAH VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. PT SENTUL CITY, Tbk., 3. PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk
73 — 57
  • PUTUSANNomor : 114/G/2014/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa di langsungkan di gedung yang telah di tentukan untuk itu di JalanDiponegoro No.34 Bandung, telah menjatuhnkan putusan antara para pihaksebagai berikut ; 92 == 22 nnn nn nnn nn nnn nnn en nnn nn eeeHENDRI YULIANSYAH ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KaryawanSwasta, Tempat
    Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor: 114/Pen.MH/2014/PTUNBDG, tertanggal 11 Desember2014 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor: 114/Pen.PP/2014/PTUNBDG, tertanggal 11Desember 2014 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;5.
    Telah membaca, menimbang dan memutus Surat Permohonan dariPemohon Intervensi tertanggal 21 Januari 2015 dan 02 Februari 2015;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 04-07-2019 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 4 Juli 2019 — ABDUL RAZIK MARDJENGI
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 673 K/Pid.Sus/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAmemeriksadimohonkanMAHKAMAH AGUNGperkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yangoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutongdan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:Nama : ABDUL RAZIK MARDJENGI;Tempat Lahir : Sigenti:Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/25 Agustus 1958:Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat Tinggal Jalan Yos Sudarso Nomor 46, KelurahanBantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten
    Putusan No. 673 K/Pid.Sus/2019.mengadili serta melampaui batas kewenangan Judex Facti dalammemeriksa dan memutus perkara, oleh karena itu permohonan kasasiPemohon Kasasi 1/Penuntut Umum tidak memenuhi syarat danpersyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 Ayat (1)KUHAP dan karena itu haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi Il/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa yang
    perbedaan penafsiranterhadap sesuatu ketentuan mengenai hal terbuktinya suatu perbuatanyang dilakukan Terdakwa, hal mana merupakan penilaian hasilpembuktian yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalampemeriksaan tingkat kasasi karena menjadi kKewenangan Judex Factidalam mengadili perkara a quo; Bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan tentangada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan caramengadili serta melampaui batas kewenangan Judex Facti dalammemeriksa dan memutus
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 18-11-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 6873/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 10
  • perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kKuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    PA.CbnMenimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 14-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 2874/Pdt.G/2020/PA.Cbn
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 12
  • perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA MANINJAU Perdata Agama
Register : 12-09-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PA MANINJAU Nomor 129/Pdt.G/2013/PA.Min
Tanggal 11 Februari 2014 — PEMOHON melawan TERMOHON
29 — 20
  • Oktober 2013 dantanggal 08 November 2013, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebuttidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;Bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damaidan mediasi tidak dapat dilaksanakan;Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa berhubung permohonan Pemohon berupa komulasi antarapermohonan pengesahan (istbat) nikah dengan permohonan Cerai Talak, makaterlebin dahulu' majelis hakim memeriksa dan memutus
    diputus tanpahadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, makaperdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, danpasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa di samping mengajukan permohonan Cerai Talak,Pemohon juga mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai dasar bagiPemohon untuk mengajukan perceraiannya dengan Termohon, oleh karena itusebelum memeriksa dan memutus
    permohonan cerai talaknya, terlebih dahulumajelis akan memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikahPemohon;Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonanpengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakahpernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syaratpernikahan;Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabiladilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 06-09-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 5107/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 27 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 10
  • perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kKuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    PA.CbnMenimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Putus : 09-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 4164/Pdt.G/2019/PA.Cbn
Tanggal 9 September 2019 —
3 — 7
  • perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut'.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 07-04-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 1832/Pdt.G/2020/PA.Cbn
Tanggal 30 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 12
  • ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapHalaman 4 dari 9, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2020/PA.Cbnsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 20-09-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 448/Pdt.P/2019/PA.Plh
Tanggal 7 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
6 — 5
  • perkara ini;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus
    Pasal 1 ayat (5)Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, maka menurut Majelis Hakim secara obsolutkompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara a quo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepadaPemohon dan Pemohon Il terkait dengan maksud permohonannya dankeduanya menyatakan
    Kemudianbuktibukti tersebut juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonanPemohon dan Pemohon II, dengan demikian buktibukti tersebut juga telahmemenuhi syarat materil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg., secara formaldapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ternyata Pemohon dan Pemohon II berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, olehkarena itu secara relatif Kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenangmemeriksa, memutus
Pengadilan PA PURBALINGGA Perdata Agama Perceraian
Register : 21-02-2011 — Putus : 04-07-2011 — Upload : 25-09-2012
Putusan PA PURBALINGGA Nomor 310/Pdt.G/2010/PA.Pbg
Tanggal 4 Juli 2011 — PEMOHON Lawan TERMOHON
6 — 1
  • Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYA Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak,oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, perkaratersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus
    Purbalingga tetapisekarang telah pergi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayahRepublik Indonesia, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaPurbalingga;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Purbalingga, sedangkan Termohon telah pergi meninggalkankediaman bersama, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan AgamaPurbalingga untuk memeriksa, memutus
    Oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon danmenjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibaratnash dalam kitab I'anatuth Thalibin Juz IV halaman 238 yang berbunyi:Artinya : Memutus atas Termohon yang ghaib dari wilayah yurisdiksi atauTermohon tidak hadir di persidangan sebab tawari atau ta'azus adalah boleh apabilaPemohon mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksisaksi serta
Pengadilan PA TASIKMALAYA KOTA Perdata Agama
Register : 23-08-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 27-07-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 125/Pdt.P/2017/PA.Tmk
Tanggal 12 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
10 — 3
  • Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2017/PA.Tmkberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orangorang beragama Islam di bidang perkawinan;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuatpersoalanpersoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakanfrasa antara lain. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinanpersoalanpersoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuatdalam pasal tersebut.
    Oleh karena itu berdasarkan kedua pasal di atas,yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, harus difahami bahwasecara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara a quo;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti Surat dengan tanda bukti P1 sampai denganP6.
    Alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dinilai sahmenurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Fotokopi KartuTanda Penduduk atas nama Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwaPemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti