Ditemukan 11429 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 18-01-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 6/Pdt.G/2011/PN.PWK
Tanggal 18 Januari 2012 — 1. H. Zaenal Mutaqin 2. Heru Rahmat, Amd MELAWAN 1. Pemerintah Kabupaten Purwakarta, cq. Bupati Purwakarta 2. PT. SURYA HANDA PERKASA
9151
  • Provisi tidak dapat diterimaDALAM EKSEPSIe Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II untuk sebahagian;e Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat untuk selain danselebihnya;DALAM POKOK PERKARAe Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;e Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 589. 000, (lima ratus delapan puluh sembilan riburupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Senin 16 Januari2012, oleh kami TAFSIR
    TWINSANI, SH, MSi, MHdan SELVIANA PURBA, SH, LL.M masing masing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh HakimAnggota Majelis tersebut, dibantu oleh MULYANTI PUJjI ASTUTIPanitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Penggugat, KuasaTergugat dan Kuasa Tergugat Il;Hakimhakim Anggota Hakim Ketua MajelisFRENSITA K.TWINSANISH,MSi,MH TAFSIR S.
Register : 12-02-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN SIBOLGA Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sbg
Tanggal 8 April 2020 — Penuntut Umum:
DONNY M DOLOKSARIBU, SH
Terdakwa:
KADIR SIMANUNGKALIT alias OPUNG JELITA
185
  • khalayak umum untuk melakukan perjudian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
  • - 1 (satu) buah tafsir

Register : 27-05-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 112/PDT/2020/PT PBR
Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : Ny.Hajjah Asmoro Branti Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat II : Tn.Haji Drs. Bagas Damar Nugroho Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat III : Ny. Dokter Dewi Diana Sari Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat IV : Ny.Ir.Endah Rumbiyanti Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat V : Ny.Kartika Febilina Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Terbanding/Tergugat I : Ny.Sunarti
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
90106
  • oleh karena itu sangat jelas bidang tanah yangdigugat Para Penggugat sesungguhnya tidak terletak dijalan Suka Karya,sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang kabur haruslah ditolak ;Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka6 (enam) menyatakan rumah tempat tinggal Tergugat terletak disebelahHal 19 dari 77 hal putusan Nomor 112/PDT/2020/PT PBRtanah terperkara, lalu Para Penggugat tidak secara pasti yangdimaksud dengan Kata DISEBELAH yang makna dalilnya sangatambigu/multi tafsir
    Repliknya berupaya menyamakan antara jalan SUKA KARYAdengan jalan KARYA BAKTI sama, pada hal berlainan, sehingga dalilgugatan Para Penggugat yang kabur haruslah ditolak ;Bahwa Tergugat meminta kepada Para Penggugat agar kemballimencermati dalil pada halaman 3 (tiga) angka 6 (enam) menyatakanrumah tempat tinggal Tergugat terletak disebelah tanah terperkara, laluPara Penggugat tidak secara pasti meletakkan posisi persis rumahyang dimaksud dengan Kata DISEBELAH yang makna dalilnya sangatambigu/multi tafsir
Register : 03-06-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PA BIMA Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Bm
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
10774
  • harusnya diperjelas biar tidak bersifat Ambigu/multi tafsir. Karena permintaan ini bersifat multi tafsir dan kabur,terhadap gugatan para Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard). Lihat yuris prudensi PutusanPengadilan Agama Bondowoso nomor : 478/Pdt.G/2014/PA.Bdw tanggal17 Juni 2014;5.
Register : 24-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.B/2019/PN Yyk
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
DANDENI HERDIANA, SH., MH
Terdakwa:
1.SUWARSI Binti WUGU HARJO SUTIRTO
2.EKO WIJANARKO
3.DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI, E
5.NUGROHO BUDIYANTO Bin SRI KIRMADI
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS Binti Alm. SARWONO TRI WIHARJO
9.PRIHANANTO, SH. Bin IRFANI SURYO SUPATMO
4501713
  • Yyk kediaman almarhum BasidAdnan (Putera ke 4 KRH.Mohammad Adnan)apapun terkait dakwaan JPUsehingga tidak ada yang perluditanggapi terkait bukti ini. 20 BL.20 Fotocopi dari Jaksa Penuntut UmumFotoKanjeng Kyai Tafsir memandang bukti ini tidakAnom V diambil pada membuktikan kebenarantanggal 3 April 2019 di apapun terkait dakwaan JPUkediaman almarhum Basid sehingga tidak ada yang perluAdnan (Putera ke 4 KRH. ditanggapi terkait bukti ini.Mohammad Adnan)21 BL.21 Fotocopi dari FotoKRH.
    Penghulu Raad Agama yangPertama adalah Kanjeng Tafsir Anom yang merupakan Ayah dari M.ADNAN. Beliau juga Penghulu untuk Landraad atau Pengadilan Negeri.Jabatan Penghulu Landraad digantikan putra Tafsir Anom yang ke5,sedangkan jabatan Hoofd Raad Agama digantikan oleh M. ADNAN yangmerupakan putra nomor 4.
    JabatanPenghulu Landraad digantikan putra Tafsir Anom yang ke5,sedangkan jabatan Hoofd Raad Agama digantikan oleh M.Halaman 130 dari 226 halaman Perkara no.19/Pid.B/2019/PN. YykADNAN yang merupakan putra nomor 4. Salah satu yangmenjadi masalah dalam staatsblaad pasal 116 dan 650 tahun1937 adalah wewenang yang dulunya ada pada Raad Agamakemudian diambil alih oleh Landraad.Ayah dari KHR.
    Muhammad Adnan,Nuryati (isteri almarhum Basid Adnan) yang sudah berumur74 tahun (bukti lampiran 19), Sehingga bisa melihat fotoKanjeng Kyai Tafsir Anom V (bukti lampiran 20) dan foto KHR.Muhammad Adnan (bukti lampiran 21). Pernyataan Ahli: Bahwa nasab adalah genealogi atauketurunan yang menjelaskan siapa anaknya siapa dansepengetahuan ahli tidak ada ahli nasab yang ada abhilisejarah. Penyataan ini mencerminkan kesombongan yangharus dihindari oleh akademisi.
    Yykyang mirip kemudian disuruh untuk melihat putusan kasus di desatersebut atau disebut dengan yurisprudensi;Bahwa konsep eksoterik orang yang tidak tahu sama sekali tidak dapatdipidana;Bahwa dengan lahirnya KUHAP sebagai karya agung maka konseppembutian dalam perdata tidak dapat diabsorbsi dalam perkara pidanakarena dalam pembuktian hukum perdata menganut positief wettelijktheorie dan hukum pidana menganut negatief wettelijk theorie;Bahwa tafsir alat bukti surat dalam pasal 184 KUHAP mengacu pada
Register : 12-04-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 21-06-2018
Putusan PN KABANJAHE Nomor 105/Pid.B/2018/PN Kbj
Tanggal 24 Mei 2018 — Penuntut Umum:
Dinda Citra Gakusha Ginting, SH
Terdakwa:
Tumpal Manulang Alias Bapa Malem
3518
  • /ol>
  • Dirampas Untuk Negara

    1. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta kartu perdana telkomsel dengan nomor 82266376914;
    2. 1 (satu) buah blok judi tolam yang sudah bertuliskan angka tebakan;
    3. 1 (satu) buah pulpen warna ungu merk SN 7 Alligator;
    4. 1 (satu) lembar potongan kertas warna kuning ;
    5. 1 (satu) lembar data keluaran tolam (toto malam) hongkong;
    6. 2 (dua) buah buku tafsir
Register : 10-04-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 31 Juli 2019 — NURJANAH, dkk.; Melawan; PT. Megasari Makmur, dkk;
14449
  • Hal ini tentuadalah tafsir dan dalil yang menyesatkan dari para Penggugat yang dalamKetentuan Hukum tidak pernah ada selain itu para Penggugat menafsirkansendiri kalimat selanjutnya........ maka hubungan kena yang terjadi antarapara Penggugat dengan para Tergugat demi hukum dinyatakan sebagaiPeranjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
    Jelas ini sangatmemaksakan kehendak dari adanya tafsir Perjanjian Kerja Secara Lisanminta PKWTT yang di tujukan kepada para Tergugat tapi di Petitum ditujukannya ke Tergugat saling bertentangan atau tidak sinkron.Bahwa Dalam Posita point 22 tidak benar para Penggugat bekerja denganjenis pekerjaan tetap dan terus menerus.
Register : 06-06-2017 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 188/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 Maret 2018 — JULIANA x JENNY,Cs
19075
  • Jkt PstDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, olehkami : Tafsir S. Meliala, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, DesbenneriSinaga, S.H., M.H., dan Abdul Kohar, S.H.
    Tafsir S. Meliala, S.H.,M.Hum.ttdAbdul Kohar, S.H.,M.H.Panitera PenggantittdSubardi,S.H.Hal 64 dari 65 Hal Putusan Perkara Perdata No 188/Pdt.G/201 7/PN. Jkt PstPerincian Biaya :1. PNBP :Rp. 30.000,2. Proses Perkara :Rp. 75.000,3. Panggilan : Rp.1.100.000.4. PNBP Biaya Panggilan : Rp.4. Materai : Rp. 6.000,5. Redaksi : Rp. 5.000,JUMLAH : Rp.1.216.000, (satu juta duaratus enam belas ribu rupiah)Hal 65 dari 65 Hal Putusan Perkara Perdata No 188/Pdt.G/201 7/PN. Jkt Pst
Register : 24-10-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PA TENGGARONG Nomor 933/Pdt.G/2016/PA.Tgr
Tanggal 14 Nopember 2016 — -Penggugat -Tergugat
327
  • Sudirman, I/mu pendidikan, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1992.Nurhadi, Burhan Yasin, Agus Genad Senduk, Pendekatan Kontekstual dan Penerapannyadalam KBK, Malang:Universitas Negeri Malang, 2004.Tafsir Ahmad, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya,2004Trianto, Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, Jakarta: Prestasi PustakaPublisher, 2009.Virsya Norla, Panduan Menerapkan Pendidikan karakter Di sekolah, Jakarta:Laksana, 2011.Waridjan.
Register : 20-07-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 31/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
1.AMSIR
2.ALI JANAS, S.Si
3.LA MUTARI
4.LA ODE SABA
Tergugat:
KEPALA DESA LAHAJI
258227
  • Terlebih lagi, ada anomali tafsir dari para penggugat dalammenilai periodisasi masa jabatan Perangkat Desa, sehingga beralasan hukumpula untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA3202n0soeneeeceeeececeeccceeeeceeennee3.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil Penggugat, kecualiterhadap halhal yang telah diakui kebenarannya;Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi di atasadalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
    Bahwa dengan tafsir yang keliru terkait masa jabatan perangkat desayang dinilai oleh Para Penggugat harus sampai genap berusia 60 (enampuluh) tahun telah melimitasi/membatasi proses rekrutmen perangkatdesa. Padahal, idealnya setiap masyarakat desa berhak untuk mengikutiproses rekrutmen dan menjadi perangkat desa jika memenuhi persyaratandan kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan.
Register : 01-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PT PADANG Nomor 114/PDT/2021/PT PDG
Tanggal 5 Agustus 2021 — Terbanding/Penggugat I : ABDUL GANI
Terbanding/Penggugat II : ABDUL MAJID
Terbanding/Penggugat III : ABDUL RIZON
Terbanding/Penggugat IV : ADE HARMIKO Pgl. ADE
Terbanding/Penggugat V : AGUS NIRAY Pgl. AGUSNI
Terbanding/Penggugat VI : AGUSNAWATI
Terbanding/Penggugat VII : AMRIZAL Pgl. SIAM
Terbanding/Penggugat VIII : ALIZAR
Terbanding/Penggugat IX : AMRI alias H. AMRI
Terbanding/Penggugat X : AMIRULLAH
Terbanding/Penggugat XI : ANITA Pgl. ITA
Terbanding/Penggugat XII : ANTONI Pgl ANTON
Terbanding/Penggugat XIII : APISMAL
Terbanding/Penggugat XIV : ARINAL YUSEPA
Terbanding/Penggugat XV : ARIS PARILLA Pgl. PARILA
Terbanding/Penggugat XVI : ARMAN
Terbanding/Penggugat XVII : ARMANTO
Terbanding/Penggugat XVIII : ASNIDA
Terbanding/Penggugat XIX : AYANG Pgl SAYANG
Terbanding/Penggugat XX : AZMAN Pgl JIMAN
Terbanding/Penggugat XXI : BANI
Terbanding/Penggugat XXII : BAHTIAR
Terbanding/Penggugat XXIII : BARRO alias SUTAN BARO
Terbanding/Penggugat XXIV : BASIRUDIN alias BY. LUMPUH
Terbanding/Penggugat XXV : BUSTANIR
Terbanding/Penggugat XXVI : BUYUNG JUO
Terbanding/Penggugat XXVII : BUYUNG ANSAI alias BY. SANSAI
Terbanding/Penggugat XXVIII : DANIAR
Terbanding/Penggugat XXIX : D A R A L
Terbanding/Penggugat XXX : DARMI
Terbanding/Penggugat XXXI : DARUL IKHWAN Pgl. DARUL
Terbanding/Penggugat XXXII : DENI IRWAN Pgl. DENI
Terbanding/Penggugat XXXIII : DEPRI ANTONI Pgl. IDEF,
Terbanding/Penggugat XXXIV : DEPRIZAL Pgl. IDEP
Terbanding/Penggugat XXXV : DESI MARLINA YANTI Pgl. DESI
Terbanding/Penggugat XXXVI : DESNI ARITA
Terbanding/Penggugat XXXVII : DEWINA OLIVIA Pgl. IDEL
Terbanding/Penggugat XXXVIII : DONI AFRIZAL Pgl. DONI
Terbanding/Penggugat XXXIX : DURAHAM alias BURHAN
Terbanding/Penggugat XL : EFENDI Pgl. SAPEN,
Terbanding/Penggugat XLI : EDI MANSYUR alias MANSURMAN
Terbanding/Penggugat XLII : ELMI Pgl. EMI
Terbanding/Penggugat XLIII : ELPIYA YANTI alias ELVIANTI
Terbanding/Penggugat XLIV : ELVA YENTI Pgl. EVA,
Terbanding/Penggugat XLV : ENDANG SUPARDI Pgl. ENDANG
Terbanding/Penggugat XLVI : ERLINA YANTI Pgl. ILEN
Terbanding/Penggugat XLVII : ERMAWATI alias SUPIK MURI
Terbanding/Penggugat XLVIII : ERMI YANTI Pgl. EEN
Terbanding/Penggugat XLIX : ERNAWATI Pgl. SIIR
Terbanding/Penggugat L : FIRDAUS
Terbanding/Penggugat LI : FIRDAWATI
Terbanding/Penggugat LII : HARMEN Pgl. EMEN
Terbanding/Penggugat LIII : HASAN BASRI alias CIGARA
Terbanding/Penggugat LIV : HERMAN JUFRI
Terbanding/Penggugat LV : HENDRIZAL SONI Pgl. SONI
Terbanding/Penggugat LVI : IJAH
Terbanding/Penggugat LVII : INDRA Pgl. IIN
Terbanding/Penggugat LVIII : INDRA AFANDI Pgl. DERA
Terbanding/Penggugat LIX : IRFA MIRDALINA Pgl. SIIR
Terbanding/Penggugat LX : JASNIMA Pgl. EMA
Terbanding/Penggugat LXI : JASWIR
Terbanding/Penggugat LXII : JULITA,
Terbanding/Penggugat LXIII : KISMAN
Terbanding/Penggugat LXIV : MAINA alias MINAR
Terbanding/Penggugat LXV : MANIH
Terbanding/Penggugat LXVI : MARDIANIS
Terbanding/Penggugat LXVII : MARITIN EVITA Pgl. ITIN
Terbanding/Penggugat LXVIII : MARLENA Pgl. LENA,
Terbanding/Penggugat LXIX : MARNIS
Terbanding/Penggugat LXX : MARYULISNI Pgl. MARYULIS
Terbanding/Penggugat LXXI : MASNIA TUTI Pgl. MASNI
Terbanding/Penggugat LXXII : MASREL
Terbanding/Penggugat LXXIII : MASRIZAL Pgl. ICAL
Terbanding/Penggugat LXXIV : MAYORDIN Pgl. MAYOR,
Terbanding/Penggugat LXXV : MELIZA AFNI Pgl. LIZA,
Terbanding/Penggugat LXXVI : MELVINDA Pgl. IDA
Terbanding/Penggugat LXXVII : MERIZA NOVITA Pgl. IZA
Terbanding/Penggugat LXXVIII : MINARMI Pgl. MINAR
Terbanding/Penggugat LXXIX : MIRDAWATI alias KAMINDAR
Terbanding/Penggugat LXXX : MISRAL Pgl. IMIS,
Terbanding/Penggugat LXXXI : MISWARNITA alias MISNAR
Terbanding/Penggugat LXXXII : MOTIS MANRIZAL Pgl. MOTIS
Terbanding/Penggugat LXXXIII : MUHAMMAD YUSAR Pgl. M. YUZAR
Terbanding/Penggugat LXXXIV : MURI
Terbanding/Penggugat LXXXV : MURNI Pgl. IMUR
Terbanding/Penggugat LXXXVI : MURNIATI
Terbanding/Penggugat LXXXVII : MUSLIADI alias MULIADI
Terbanding/Penggugat LXXXVIII : MUSLIAR
Terbanding/Penggugat LXXXIX : NANDA SUGIANTO alias BY. SINYUN
Terbanding/Penggugat XC : NELI DARWATI Pgl. NELI
Terbanding/Penggugat XCI : NOVA MARDALENA Pgl. NOVA
Terbanding/Penggugat XCII : NOVENDR FAJRI M. JUNI Pgl. EDI
Terbanding/Penggugat XCIII : NUR RUMIN alias NURUMIN
Terbanding/Penggugat XCIV : NURAITI alias NURATI
Terbanding/Penggugat XCV : NURFIATI Pgl. PIATI
Terbanding/Penggugat XCVI : NURKAIDA Pgl. KEDA
Terbanding/Penggugat XCVII : NURLAILI Pgl. LELI
Terbanding/Penggugat XCVIII : NURLIS
Terbanding/Penggugat XCIX : NURMA YENI Pgl. IYEN
Terbanding/Penggugat C : NURSILEN Pgl. ILEM
Terbanding/Penggugat CI : NURSIMA,
Terbanding/Penggugat CII : PARIZAL
Terbanding/Penggugat CIII : PADANG
Terbanding/Penggugat CIV : PIDASMAN alias PIDESMA
Terbanding/Penggugat CV : PUTRI DEWI alias SUPIK GADANG
Terbanding/Penggugat CVI : RAHMAT Pgl. RAMAIK
Terbanding/Penggugat CVII : RAIMAH alias SANSER
Terbanding/Penggugat CVIII : RAKIMAH Pgl. ARA
Terbanding/Penggugat CIX : RANGGI APRIZAL
Terbanding/Penggugat CX : RENI MULYA SARI Pgl. RENI
Terbanding/Penggugat CXI : RIKI AFRIZAL
Terbanding/Penggugat CXII : RODI. M Pgl. RODI
Terbanding/Penggugat CXIII : ROSMANI
Terbanding/Penggugat CXIV : ROSNAWILIS
Terbanding/Penggugat CXV : ROSNIDAWATI
Terbanding/Penggugat CXVI : SAFERI
Terbanding/Penggugat CXVII : SAMSIDAR alias SYAMSIDIR
Terbanding/Penggugat CXVIII : SANIAR
Terbanding/Penggugat CXIX : SANTI DEWI Pgl. SANTI
Terbanding/Penggugat CXX : SAYANG ANI
Terbanding/Penggugat CXXI : SITI NURYAT OTITI alias SITI OTITI
Terbanding/Penggugat CXXII : SOFIA alias SOVIA
Terbanding/Penggugat CXXIII : SUHERMAN,
Terbanding/Penggugat CXXIV : SULASMA WATI
Terbanding/Penggugat CXXV : SUWARDI
Terbanding/Penggugat CXXVI : SYAFRI JONEDI
Terbanding/Penggugat CXXVII : SYAFRINEL
262290
  • Kinali/2000,seluas 20.000M2, untuk selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding 134 semula Tergugat VI.B.9;TAFSIR, Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1275/Desa IV KotoKinali, SU No. 291/IV Kt. Kinali/2000,seluas 20.000M2, untuk selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding 135 semula Tergugat VI.B.10;HENDRA, Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1277/Desa IV KotoKinali, SU No. 293/IV Kt.
    sebagai Tergugat VI.B.7 dengan Relas Pemberitahuan Putusantanggal 21 Mei 2021 oleh Mukhanan, S.H., M.H., Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Jakarta Selatan;Deni, sebagai Tergugat VI.B.8 dengan Relas Pemberitahuan Putusantanggal 21 Mei 2021 oleh Mukhanan, S.H., M.H., Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Jakarta Selatan;Arifin, sebagai Tergugat VI.B.9 dengan Relas Pemberitahuan Putusantanggal 21 Mei 2021 oleh Mukhanan, S.H., M.H., Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Jakarta Selatan;Tafsir
Register : 08-10-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.MAIDARLIS, SH.
2.IBNU SUUD, SH
3.DANANG L, SH
Terdakwa:
REZKI AGENG PERMANA Bin DORI SUNENDI
11820
  • ., selaku Ketua Majelis, TAFSIR SEMBIRINGMELIALA, SH.,M.Hum dan DESBENNERI SINAGA, SH.,MH., masingmasingselaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari it juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengandidampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WIJATMOKO, SH sebagaiPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dihadiriHal. 72 dari 73 Put. No.1135/Pid.Sus/2018/PN.
    ., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,dihadapan Terdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,TAFSIR SEMBIRING M, SH.,M.Hum. ABDUL KOHAR, SH.,MH.,DESBENNERI SINAGA, SH.,MH.Panitera Pengganti,WIJATMOKO, SH.Hal. 73 dari 73 Put. No.1135/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Pst.
Register : 15-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Blg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
Bernard Budiarti Tampubolon
Termohon:
Kepolisian Resor Toba
7053
  • ada bukti permulaan yang cukupuntuk melakukan hal tersebut;Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan:Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurutcara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidanayang teryadi dan guna menemukan tersangkanya;Bahwa meskipun sepintas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2KUHAP terlihat jelas, namun dalam praktik telah menimbulkan pengertianyang sifatnya multi tafsir
    dan pengertian yang multi tafsir dan melanggarasas lex certa serta asas /ex stricta sebagai asas umum dalampembentukan perundangundangan pidana.
Register : 04-04-2017 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 188/Pdt.G/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 26 Maret 2018 — Penggugat:
JULIANA
Tergugat:
1.JENNY
2.THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH
11941
  • nnn nnn nnn nnn nanan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONPENSI ; w Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalamKonpensi tidak dapat diterima; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarongkos perkara sebesar Rp. 1.216.000, (Satu juta dua ratus enam belas riburupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, olehkami : Tafsir
    Tafsir S. Meliala, S.H.,M.Hum.Hal 67 dari 69 Hal Putusan Perkara Perdata No 188/Pdt.G/2017/PN.Jkt.PstttdAbdul Kohar, S.H.,M.H.Panitera PenggantittdSubardi,S.H.Hal 68 dari 69 Hal Putusan Perkara Perdata No 188/Pdt.G/2017/PN.Jkt.PstPerincian Biaya :1. PNBP :Rp. 30.000,2. Proses Perkara :Rp. 75.000,3. Panggilan : Rp.1.100.000,4. PNBP Biaya Panggilan : Rp. 4. Materai : Rp. 6.000,5.
Putus : 11-12-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2013
Tanggal 11 Desember 2014 — Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si., DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
7942 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan adanya pedoman/landasan yuridis berupaUndangUndang serta adanya persyaratan asas kejelasan rumusan,seharusnya Termohon didalam pembuatan dan penyusunan Peraturan aquo khususnya Pasal 17 dan Pasal 59 A a quo tidak menimbulkanadanya perbedaan interprestasi dan multi tafsir dikalangan para PejabatPemerintah Daerah, kalangan pengurus/anggota partai politik dan calonAnggota DPR /DPRD serta masyarakat luas.Halaman 26 dari 69 halaman.
    Dan begitu jugalarangan untuk memasang alat peraga kampaye pada pepohonan tidakjelas alasannya dan rancu dan multi tafsir............... dst.b.
Register : 19-01-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 92/Pdt.G/2015/PA Pmk.
Tanggal 11 Nopember 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
219
  • Telah berfirman :lurk auuwigl So 20 ILuold yliro SibArtinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan carayang maruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;Pengertian (() LusbL w pene) dalam kitab tafsir Al Maraghi adalah :aJloJI lgsga> QJ 525,Artinya : Memberikan hakhak materiil kepada isteri ( Tafsir AlMaraghi Juz 1 halaman169);Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan diatas dan demi memenuhi rasakeadilan, serta demi terjaminnya hakhak Penggugat Rekonpensi dari
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Provisi 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
196137
  • pemohonsebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancolsecara selektif dibawah kepemimpinan Agung Laksono merupakan pendapatdari 2 (dua) orang anggota Majelis Mahkamah Partai tersebut, bukan merupakankesatuan pendapat dari 4 (empat) Anggota Majelis Mahkamah Partai yangtentunya berbeda dengan pendapat 2 (dua) orang anggota Majelis MahkamahPartai atas nama Muladi dan HAS Natabaya;Bahwa pentingnya Mahkamah Partai memberikan klarifikasi atas isi amarputusannya agar tidak menimbulkan multi tafsir
    untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancolsecara selektif dibawah kepemimpinan Agung Laksono merupakan pendapat dari 2(dua) orang anggota Majelis Mahkamah Partai tersebut, bukan merupakan kesatuanpendapat dari 4 (empat) Anggota Majelis Mahkamah Partai yang tentunya berbedadengan pendapat 2 (dua) orang anggota Majelis Mahkamah Partai atas nama Muladidan HAS Natabaya; Bahwa pentingnya Mahkamah Partai memberikan klarifikasi atas isi amarputusannya agar tidak menimbulkan multi tafsir
Register : 11-04-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 09-02-2019
Putusan PA KUNINGAN Nomor 833/Pdt.G/2018/PA.Kng
Tanggal 14 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
80
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

    2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

    3. Memberi izin Pemohon (Tedi Nugraha bin Mohamad Tafsir) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Leni Fitria Binti Munawir

Register : 12-09-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 03-04-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 801/Pid.B/2017/PN Kis
Tanggal 31 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
Okto Samuel Silaen, SH
Terdakwa:
Jompri Silalahi Als Lekson
273
  • Primair ;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Bulan ;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku notes berisikan angka pasangan togel, 4 (empat) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir
Register : 11-02-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi
Tanggal 27 Agustus 2020 — HENDRA WIKARA
649333
  • kategori atauranah sengketa atau perselisihan hak;Bahwa kalau itu masuk sengketa perselisinan hak, mekanisme atau forumnya untukmenentukan wajib tidak membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK)sesuai dengan upah tersebutharus di uji diperselisinan hak bisa secara non litigasidan dan dilanjutkan secara litigasi, kalau tidak selesai;Bahwa mengenai besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tidak diaturdalam undangundang tetapi menyerahkan kepada Surat Keputusan GubernurJawa Barat sedangkan tafsir
    ratus ribu rupiah) sekian;Bahwa sementara upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan itu dibawahnominal tersebut sekitar Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sampaiRp. 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah);Bahwa seingat Terdakwa perusahaan membayar upah kepada karyawan diatasUpah Minimum Kabupaten (UMK) tetapi dibawah Upah Minimum SektoralKabupaten (UMSk);Bahwa sebelum sampai penyidikan, ada upayaupaya yang dilakukan baik diBipartit atau Tripartit untuk mengatasi perbedaan tafsir