Ditemukan 18353 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teruskan tegakkan tegakan tegangan terasan tugaskan tetapkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-01-2015 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1720 K/Pdt/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — RUBINO, dk vs Drs. H. T. ZAINAL ABIDIN, dkk
154 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan akibat penyitaan olehTermohon Kasasi V/Tergugat XI tersebut mengakibatkan PemohonKasasi semula Terbanding/Penggugat terhalangfterhambat haknyauntuk mengurus haknya atas tanah terperkara sesuai dengan UndangUndang yang berlaku;Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan kembali, tanah objek perkara tidakpernah diambil oleh Pemerintah (Pelaksana Kuasa Perang).
    Pemohon Kasasi perlu tegaskan kembali, bahwa sesuai dengan azasazas Indonesia sebagai Negara berdasarkan hukum, maka semuakeputusan dan kebijakan Pemerintah berikut lembagalembaganya tidakboleh atas dasar Persangkaan, akan tetapi harus berdasarkanketentuan hukum atau perundangundangan yang belaku pada saatkeputusan atau kebijakan itu dikeluarkan atau dilaksanakan.
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 29-10-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
I MADE SUWELA
Tergugat:
1.Ketua Koperasi Kredit CU Pelita
2.Kepala Bagian Kredit CU Pelita
3.Pengawas Koperasi Kredit CU Pelita
Turut Tergugat:
Dinas Koprasi dan UMKM Kabupaten Karangasem
124 — 318
  • Bahwa kembali kami tegaskan terdapat ketidakjelasan dalamuraian kronologis yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannyapada hal 4 dan 5, Penggugat menyebutkan adanya pinjaman konvensasipada tahun 2015, akan tetapi tidak jelas pinjaman tersebut atas namaSiapa dan meminjam kepada siapa, sehingga uraian kronologis yangdiuraikan oleh Penggugat tersebut tidak jelas menyebutkan apakah itupinjaman Penggugat atau bukan dan apakah adanya pinjaman tersebutmeminjam pada Para Tergugat atau tidak, sehingga
    Bahwa perlu Para Penggugat Rekonvensi / Para TergugatKonvensi ini tegaskan bahwa Koperasi CU Pelita ini adalah bukanmiliknya pengurus atau pengawas atau karyawan melainkan milik seluruhanggota Koperasi yang jumlahnya mencapai 2017 orang dan denganadanya Gugatan Konvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagKoperasi yang notabene merupakan kerugian bagi anggota Koperasiyang berjumlan 2017 orang sehingga maksud dan tujuan daripengajuan Gugatan Rekonvensi ini bukanlah untuk mencari keuntunganatau
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
1.Steven Hui (dahulu bernama Setiawan Harjono)
2.Xu Jing Nan (dahulu bernama Hendrawan Haryono)
Tergugat:
Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Istimewa Jakarta
665 — 1115
  • oleh BankIndonesia (BI) kepada PT Bank Asia Pacific (BBKU);Bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan penyelesaian BantuanLikuiditas Bank Indonesia (BLBI) PT Bank Asia Pacific (BBKU), ParaPenggugat tidak pernah menandatangani: (i) Perjanjian PenyelesaianKewajiban Pemegang Saham (PKPS) maupun (ii) Akta Pengakuan Utang(APU), dan atau perjanjian/perikatan lainnya yang serupa dengan BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada saat itu atau denganinstansi pemerintah lainnya kemudian;Bahwa perlu kami tegaskan
    BUMN yang modal kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik negara,baik pusat maupun daerah;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, telah terbukti bahwapenerbitan objek sengketa telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan, sehingga petitum Para Penggugat yang memintaSupaya Majelis Hakim untuk membatalkan objek sengketa adalah dalil yangsangat mengadaada dan tidak berdasar;Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan AsasAsas Pemerintah YangBaik (AAUPB)6.Bahwa perlu Tergugat tegaskan
    Bank Asia Pacific;Bahwa berdasarkan dokumen Kesepakatan Awal PT Bank Asia Pacific tanggal20 April 2000 pada bagian pembukaan awal dinyatakan sebagai berikut:aes tuan SETIAWAN HARJONO serta tuan HENDRAWAN HARYONO(Pemegang Saham) yang secara langsung maupun tidak langsung memilikimodal saham dan atau kepentingan di dalam, dan atau menerima manfaattertentu dari, sehingga secara faktual dapat mengendalikan, dan atau dengancara lain apapun mengendalikan, PT BANK ASIA PACIFIC (Bank).Bahwa perlu Tergugat tegaskan
    menerbitkan objek sengketa dikarenakan ada kesalahan dalampenulisana nama Para Penggugat;Bahwa dalil Para Penggugat adalah dalil yang mengadaada dikarenakan haltersebut bukanlah hal yang subtansial dalam objek sengketa dan tidakmempengaruhi PJPN dan telah tersampaikan dengan baik yang dibuktikanbahwa Para Penggugat telah mengetahui nama tersebut adalah dirinya.Sehingga dalil Para Pengguga tersebut sudah sepantasnya diabaikan olehMajelis Hakim;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat tegaskan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-05-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2412 K/Pid. Sus/2011
Tanggal 1 Mei 2012 — H. TB. TATANG MUCHTAR, BSC., SH. ;
43 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Kasasi tegaskan, bahwa Pemohon Kasasi anggota dewan dan dalammelakukan tugas tentang hal yang menjadi obyek dan subtansi dalam perkara iniadalah didasari kehendak (willens) dan pengetahuan (weten) sebagaimanadikemukakan sebagai tindakan hukum dengan akibat administrative, bukanakibat pidana sebagaimana dikemukakan di atas.
    Apabila BPK telahmelakukan audit dan ternyata dalam kesimpulannya tidak ditemukan kerugianNegara, maka dapat d.isimpulkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksudPasal 3 UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhiunsurunsur merugikan keuangan Negara;Perlu Pemohon Kasasi tegaskan, bahwa Judex Facti telah salah menerapkanhukum sebagaimana mestinya, karena proses penyusunan, pembahasanRAPERDA APBD yang kemudian
Pengadilan PTUN MANADO TUN Perijinan
Register : 02-03-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PTUN MANADO Nomor 09/G/2015/PTUN.MDO
Tanggal 8 September 2015 — Penggugat : PRISCA ANGELIKA JILL TURANGAN Tergugat I : KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, PEMERINTAH KOTA MANADO Tergugat II : KEPALA DINAS TATA KOTA, PEMERINTAH KOTA MANADO Tergugat III Intervensi : PT. Filadelfia Blessing Family
168 — 271
  • penetapan dari Pejabat Tata Usaha Negara:;Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui 90(sembilan puluh) hari, maka tidak beralasan hukum bagiPenggugat mengajukan gugatan kepada Para Penggugat, olehkarena produk Rekomendasi dan IMB telah dikeluarkan sejaktahun 2012, sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijkverklaard) ;222Tentang Dasar Gugatan Penggugat:Obyek Gugatan yang merupakan Keputusan Tata UsahaBahwa Para Penggugat tegaskan
    seperti yang didalilkan dandigambarkan Penggugat di dalam Gugatan, kalaupun adakerusakan hanya berupa beberapa kaca yang retak dan pecahdan telah dijawab sendiri oleh Penggugat bahwa kerusakantersebut terindikasi karena akibat gempa bumi, dan menurut ParaTergugat bisa saja kacakaca tersebut pecah karena prosespemuaian dan getaran gempa bumi, hal mana juga kaca lemariyang retak milik Penggugat menempel di dinding rumahPenggugat tanpa dilapisi oleh karet pelindung ;Bahwa kembali lagi Para Tergugat tegaskan
    Tentang Uraian Ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang dilanggar oleh Para Tergugat denganmenerbitkan Objek Gugatan:Bahwa dalildalil Penggugat dalam pokok perkara huruf D GugatanPenggugat, sangat mengadaada dan tidak berdasar sama sekali,hal mana jelas dalil Penggugat tidak mempunyai parameter yangjelas dan tidak didukung oleh faktafakta hukum yang konkrit,hanya berdasarkan asumsi dan ilusi dari Penggugat semata, halmana Para Tergugat tegaskan kembali baik secara administratifmaupun teknis Para
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama Perceraian
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 05-09-2018
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 0125/Pdt.G/2017/PA.JP
Tanggal 14 September 2017 — H. RIDHA RUKMANTAKA bin IDING SUTARDI; SITI RUMANDIANA TORIS binti M.A. NASUTION;
29 — 7
  • Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensipada poin 3 tentang kemampuan atau kesanggupan Tergugat Rekonpensihanya sekitar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perbulan.Halaman 32 dari 75 Hal Put No 125 /Pdt.G/2017/PA.JPBahwa perlu Penggugat Rekonpensi tegaskan kembali dan uraikan tentangkewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai Ayah untuk memberikan nafkah kepadaanakanaknya telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105: ayahnyaHal tersebut cukup jelas dan tegas bahwa nafkah
    ) Rp. 100.000/bulan; Belanja bulanan di Lotte whole sale & Carefour Rp. 1.500.000Rp.2.000.000,Bahwa Penggugat juga telan membantah dan menjelaskan tentang kemampuan Tergugatmemberikan Nafkah kepada 3 (tiga) orang anaknya sebagaimana Penggugat jelaskan didalam Duplik terdahulu, yakni:Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada poin 3tentang kemampuan atau kesanggupan Tergugat Rekonpensi hanya sekitar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) perbulan.Bahwa perlu Penggugat Rekonpensi tegaskan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Perijinan
Register : 04-10-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 82/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat:
Ir. Isrullah Achmad
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
PT. CITRA LAMPIA MENDIRI, dalam hal ini diwakili oleh THOMAS AZALI, selaku Direktur Utama
240 — 144
  • KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Sulawesi Selatan (Selanjutnya disebut Kepgub No.982/III/Tahun 2013) ;Bahwa apabila merujuk pada Pergub No. 12 Tahun 2013 sertaKepgub No. 982/III/Tahun 2013,maka pada prinsipnya didalamketentuan tersebut menyatakan Tergugat memiliki wewenang atasdasar pendelegasian wewenang dari Gubernur untuk memberikanserta menandatangani terhadap perizinan atau non perizinan yangsalah satunya adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;Bahwa perlu Penggugat tegaskan
    Bahwa perlu Penggugat tegaskan seharusnya Tergugat menolakatau menyatakan tidak diterima Permohonan Perpanjangan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nikel yangdimohonkan oleh PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 08-03-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 Maret 2016 — Drs. ABUBAKAR MASBAIT;
147 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam menyelenggarakantata cara pemeriksaan Perkara dan mekanisme peradilan yang harusdiindahkan oleh Hakim:Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim tingkatBanding tanpa pertimbangan sedikitpun tentang Memori Banding yangdiajukan oleh saya Terdakwa dan langsung mengemukakan pendapatbahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benarsehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasarpertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ,sebagaimana di tegaskan
    kepastian Hukum;Bahwa Indikasi Kerugian Negara sebesar Rp 96.470.000,00( sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh rupiah ),sesungguhnya tidaklah benar dan saya menyatakan menolaknya,karena Perjalanan Dinas Luar Daerah yang di duga menimbulkanKerugian Negara sebagaimana perhitungan Kerugian Negara yangsampaikan dalam surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umumyang kemudian di nyatakan sebagai Fakta Hukum oleh Majelis HakimTipikor/tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimanadi tegaskan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-04-2020 — Putus : 26-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 61/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 26 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : PT. BANK MANDIRI Persero Tbk AREA BALIKPAPAN cq SENIOR MANAGER BUSINESS BANKING PT. BANK MANDIRI Diwakili Oleh : JUJUR SITANGGANG
Terbanding/Penggugat : PT. HANDAITOLAN BABUSSALAM HARTISYARIFUDDIN diwakili DR.H. ANDI SYARIFUDDIN,MM,MBA
179 — 81
  • Seluruh rangkaianupaya yang telah dilakukan oleh Tergugat a quo adalah telah sesualdengan Perjanjian KMK I dan II, Perjanjian Restru KMK dan Il sertaSyaratsyarat Umum Perjanjian Kredit, yang berlaku sebagai hukumbagi Penggugat dan Tergugat untuk dilaksanakan dengan itikad baik.Perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa sebagaimana uraian padaangka 6 di atas, oleh karena Penggugat telah lalai dalam melaksanakankewajiban kreditnya dan fakta hukumnya Penggugat tidak dapatmelunasi seluruh kewajiban kreditnya
    Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie a quo dengan demikian telahtidak memperhatikan buktibukti Tergugat yang diberi tanda T.33 s/dT.36 di atas serta buktibukti selanjutnya yang diberi tanda T.60 s/d T.63,berupa Surat Peringatan I, Il, III dan Pernyataan Wanprestasi (Default).Perlu Tergugat tegaskan kembali sebagaimana telah disampaikanpada Jawaban Dalam Pokok Perkara bahwa oleh karena tidak adaupaya penyelesaian kredit yang signifikan dari Penggugat, makaTergugat akan melakukan upaya penyelesaian
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Plg
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
Ir. Halim Thamsurie
Tergugat:
Menteri Keuangan RI, Cq KemenKeu RI DirJen Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Turut Tergugat:
Kejaksaan Negeri Palembang
113 — 31
  • Selanjutnya, Tergugat perlu tegaskan bahwa tindakan pemeriksaan buktipermulaan dan penyidikan yang dilakukan Tergugat merupakan wewenangyang diberikan UndangUndang dalam rangka penegakan hukum di bidangperpajakan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan,baik dari segi kKewenangan maupun prosedur yang berlaku, sehingga tidakmemenuhi unsurunsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkanPenggugat..
    Perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa tindakan Tergugat merupakantindakan yang diamanatkan UndangUndang khususnya Pasal 43Aayat (1) dan Pasal 44 UU KUP, dalam rangka penegakan hukum dibidang perpajakan sebagaimana diatur dalam UU KUP, yang telahdilakukan sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimanaketentuan perundangundangan, serta didasari dengan iktikad baik,penuh tanggung jawab, dan profesionalisme.b.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
JAIRUS MANURUNG
Tergugat:
SUMIHAR MANURUNG
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara cq. Bupati Kabupaten Toba cq. Camat Uluan cq. KEPALA DESA SIGAOL TIMUR
2.3. Badan Pertanahan Nasional Pusat cq. Kantor Wilayah Pertanahan Tk.I Sumatera Utara cq. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Toba
34 — 25
  • Bahwa perlu tergugat tegaskan jikakepentingan yang dirugikan haruslah dapat dibuktikan dan didukung dengan datamaupun fakta fakta sebenarnya namun Penggugat dalam gugatannya tidakmelaksanakan secara terperinci mengenai bukti kepemilikan yang dimiliki olehPenggugat.
    Bahwa perlutergugat tegaskan jika kepentingan yang dirugikan haruslah dapatdibuktikan dan didukung dengan data maupun fakta fakta sebenarnyaHalaman 21 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bignamun Penggugat dalam gugatannya tidak melaksanakan secaraterperinci mengenai bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat.Padahal Penggugat menyatakan sebagai yang mengusahai danmenguasai hak atas tanah yang dimaksud sehingga dengan demikiandapat dikatakan jika Penggugat dalam gugatannya memiliki
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama Perceraian
Register : 16-05-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Pbr.
Tanggal 20 September 2016 — pemohon vs termohon
9 — 4
  • Bahwa jawaban Termohon yang menyatakan tidak benar dalil pada poin 5.Pemohon tegaskan lagi bahwa perselisihan dan pertengkaran bergejolakmulai bulan Agustus 2013 ditandai dengan pikiran Termohon yangdisibukkan oleh kegiatan tidak jelas di luar rumah dengan selalu alasan kerumah lbu Termohon dan ijin keluar rumah dengan paksaan. Kemudianpada tanggal 2 Januari 2014, istri dari salah satu PIL Termohon melaporpada Pemohon bahwa telah terjadi perselingkuhan antara suaminya/PILdengan Termohon.
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 17-02-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 0670/Pdt.G/2020/PA.Dpk
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 9
  • Bahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yangmengantarkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta ke 2(dua) anaknyake rumah orang tua Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi menggunakan Kapal rinjani Ke ambon.DALAM POKOK PERKARADALAM KONVENSIBahwa halhal yang telah Termohon kemukakan dalam Eksepsi mohondianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagiandalam Pokok Perkara Ini.Bahwa sekali lagi Termohon Tegaskan, bahwa Termohon MENOLAKseluruh dalil yang dikemukakan Pemohon
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Perdata Agama Perceraian
Register : 02-05-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Gst
Tanggal 24 Oktober 2017 — Penggugat. JUNITA FLORIDA HASUGIAN Tergugat. HASMAR HASIBUAN, SE
97 — 18
  • Hal ini juga telah tegaskan oleh Mahkamah Agungmelalaui Putusan MA No.547K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 yangmenyatakan: Perubahan Gugatan mengenai materi pokok perkara adalahperubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak..
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 11-07-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 93/Pdt/2018/PT KPG
Tanggal 5 September 2018 — -. MARIA OCALIA OFILDA ALIAS OCA, DK VS -. YOHANES EUDES PANGGORADO
53 — 23
  • Mikhael Du maupun atas namaFrans Deky (ayah Penggugat).Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, tidak salahmenerapkan hukumnya dalam menilai, dan mempertimbangkan dalildalildan buktibukti otentik dari para pihak, baik pihak Penggugat/Terbandingmaupun pihak Tergugat/Pembanding.Perlu kami tegaskan lagi, bahwa baik dalam jawaban dan gugatanrekonpensi, duplik dan replik rekonpensi, Tergugat tidak pernahmendalilkan tentang sertifikat atas nama Mikhael Du, dan pada saatpemeriksaan lokasi baru diminta
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 24-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Pdg
Tanggal 25 Juni 2019 — Pemohon:
LENNY SYOFRANITA
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor Kota Padang Cq Kasat Reskrim Polres Kota Padang,
79 — 15
  • paragraf satu halamankeempat tentang Termohon tidak pernah menyerahkan SPDPkepada Pemohon atau Kuasanya maupun keluarganya adalahtidak benar, dapat Termohon jelaskan bahwa tembusan SPDPkepada Tersangka telah diserahkan kepada Ketua RT sesualalamat pada KTP Pemohon, oleh karena Penyidik/PenyidikPembantu telah beberapa kali mengantarkan ke alamat LENNYSYOFRANITA (Pemohon) akan tetapi yang bersangkutan tidakpernah berada di rumahnya (Jawaban Termohon pada angka 2)halaman 4 di atas).Untuk itu Termohon tegaskan
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 08-01-2018 — Upload : 25-01-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 188/Pdt/2017/PT.DPS
Tanggal 8 Januari 2018 — PUTU NIA CALISTA SANTOSO sebagai Pembanding/Terbanding L a w a n : 1. I MADE SEDANA sebagai Terbanding I/Pembanding ; 2. I NYOMAN KEMUANTARA sebagai Terbanding II/Pembanding; Dan : 3. MADE MUDANA WIGUNA sebagai Turut Terbanding I ; 4. IDA AYU TRISNA WINARTI KUSUMA, SH sebagai Turut Terbanding II
54 — 38
  • CRUISE;Sebelah Timur : jalan;Sebelah Selatan : jalan;Halaman 19 dari 32....Putusan Perdata Nomor 188/PDT/2017/PT.DPSSebelah Barat : tanah yang disewa oleh Perusahaan LumbaLumba;halmana Perjanjian SewaMenyewa dimaksud sebagaimana teruraidalam AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA Nomor: 21 tanggal 12Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan NOTARIS IDA AYUTRISNA WINARTI KUSUMA, SH (Turut Tergugat Il) beralamat Kantordi Jalan Danau Buyan No. 36 Sanur, Denpasar, Bali;Bahwa lebih lanjut perlu Turut Tergugat tegaskan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 11-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/PDT.SUS/2011
PT. LUXASIA INDONESIA; DEWI NOVIANTI
49 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa perlu Pemohon Kasasi tegaskan, TermohonKasasi nyatanyata telah melanggar Peraturan Perusahaan PT. LuxasiaHal. 18 dari 28 hal. Put.
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 06-10-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PA BATAM Nomor 1666/Pdt.G/2021/PA.Btm
Tanggal 15 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 23
  • Pemohon boleh saja diterima itumerupakan hak Pemohon untuk membela diri, tetapi faktanya Pemohonmelakukan perselingkuhan sebelum melakukan pernikahan siri, itu Sudahmerupakan suatu pengkhianatan dan bukankah itu merupakan perilakuyang tidak adil kepada istri. keadilan bukan hanya sekedar dinilai darimateri, bukan tanpa sebab dan sangat wajar seorang istri sah cemburukarena suaminya berhubungan dengan wanita lain, Pemohon inginberpoligami tanpa mengindahkan aturanaturan serta tuntutan syariat. perludi tegaskan
Pengadilan PN TONDANO Perdata Tanah
Register : 20-06-1995 — Putus : 12-03-1996 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN TONDANO Nomor 68/PDT.G/1995/PN TDO
Tanggal 12 Maret 1996 — JAN FREDERIK PAAT Alias JANTJE LAWAN WELLY PAAT,dkk
213 — 55
  • transaksi antara kami dengan Ibu Jd.A.PAAT.SIWU (almarhumah)secara tegas kami telah uraikan dalam jawaban kami bahwa hal itu sematamatadidasari oleh dan kehendak almarhumah sedangkan Penggugat tidak berada diMotoling sehingga tidak dapat melihat keadaan rumah dan keberadaan ibunya,alasanPenggugat tersebut dalam Replik hanyalah alasan yang dibuatbuat saja ; seolaholahibunya tidak tau adanya tukar menukar kami ;Bahwa siapa Jhony Paat yang sebenarnya akan kami buktikan dipesidangan ;Bahwa dapat kami tegaskan