Perkara 846;dan (ii) diperiksanya perkara a quo bersama sama dengan Perkara846, sangat berpotensi menimbulkan putusan yang saling bertentangan(litis pendentis), sehingga kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakimmenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O.).DALAM POKOK PERKARATergugat Il MENOLAK TEGAS seluruh dalil Para Penggugat dalamSurat Gugatannya, kecuali mengenai hal hal yang Tergugat II akuisecara tegas, dengan uraian uraian yang akan diungkapkan padabagian ini.Perlu Tergugat II tegaskan

Menunjukkan adanya Putusan Dewan KehormatanNotaris yang Wajib Terlebih dahulu Memeriksa dan Memutus TuduhanPara PenggugatTergugat Il MENOLAK TEGAS seluruh dalil Para Penggugat yangmempersoalkan seolah olan RUPSLB tidak diselenggarakan sesualprosedur yang berlaku (i.c. terkait pemanggilan penyelenggaraanRUPSLB), dan bahwa Tergugat Il adalah pihak = yangbertanggungjawab terkait penyelenggaraan dan penginformasiandiadakannya RUPSLB pada PT SSC (vide Poin 11 s.d. 14 SuratGugatan).Juga perlu Tergugat II tegaskan

Tergugat Dalam Surat Gugatannya, sebagaimana diuraikan pada Poin 13, satu satunya dalil konkrit,, mengenai dugaan kerugian immateriil yangdialami Para Penggugat sebagai akibat diberhentikannya ParaPenggugat dari jabatan sebagai direksi dan komisaris pada PT SSC,hal mana dinilai menghilangkan kepercayaan dari masyarakat umum,terlebih mengingat Para Penggugat merupakan investor yang sangatbonafide dalam bidang Alutsista.Sehubungan dengan uraian mengenai dugaan kerugian tersebut,secara lengkap dapat kami tegaskan

Bahwa Penggugat sebagaimana dailildaliinya DALAM POKOKPERKARA yang cenderung mengulangulang kembali materigugatannya, perlu Tergugat tegaskan kembali : bahwa benar Tergugat 1telah melakukan proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor :LP/109/V/2018/JATIM/RES MDN tanggal 16 Mei 2018 serta SuratPerintah Penyidikan nomor :SP.DIK/45.A/X1/2018/Satreskrim tentangdugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimanaHalaman 18 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bjndimaksud

Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali, semua proses penyidikanyang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuanperundangundangan baik yang diatur di KUHAP maupun Perkap No. 14Tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana, yang telahdiawali dengan penyelidikan hingga Tersangka dan barang bukti telahdilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Madiun bahkan oleh JPU BerkasPerkara juga sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mejayan Kab.Madiun dan pada saat ini Sdr.

Bahwa benar locus delicty berada di wilayah hukum Polres Madiun,namun perlu Penggugat tegaskan bahwa locus delicty tidak berlaku jikaadanya suatu Perjanjian dari para pihak baik Pelapor maupun Terlaporyang telah memilih wilayahn hukum tertentu, karena Perjanjiankekuatannya adalah sama dengan kekuatan UndangUndang ;6.

Bahwa Terbanding II/Terlawan Il tegaskan kembali pendapat ahliPelawan/Terbanding yang bernama Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo,S.H., M.H. yang menerangkan pada pokoknya perlawanan Pihakketiga merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan pihak ketigaHalaman 58 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMRterkait sita eksekusi manakala eksekusi pada nantinya berimplikasiterhadap harta benda yang dimiliki pihak ketiga.

Bahwa Terbandingll/Terlawan Il tegaskan kembali bahwa Terbanding 1/Pelawanmerupakan Pelawan yang memiliki kepentingan sebagaimana faktahukum yang tidak terbantahkan dan telah terbukti dan terujikebenarannya di dalam persidangan sebagaimana telah dikuatkanoleh buktibukti dan saksisaksi yang diajukan oleh para pihak, sertaberkesesuaian juga dengan Pertimbangan Majelis Hakim Judex FactiPengadilan Negeri Samarinda, sebagaimana berikut:a.

Bahwa Terbanding II/Terlawan II tegaskan kembali kedudukanTerbanding I/Pelawan yang terbukti sebagai Pihak ketiga yangmemiliki alas hak kepemilikan atas benda yang disebutkan dalampenetapan sita, sebagaimana Terbanding II/Terlawan II telah uraikansebelumnya, Terbanding I/Pelawan melakukan Perlawanan atasadanya pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Samarinda No. E.32.2018 jo. 39/Pdt.G/2015/PNSmr Tanggal 17 Desember 2018.

Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensipada poin 3 tentang kemampuan atau kesanggupan Tergugat Rekonpensihanya sekitar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perbulan.Halaman 32 dari 75 Hal Put No 125 /Pdt.G/2017/PA.JPBahwa perlu Penggugat Rekonpensi tegaskan kembali dan uraikan tentangkewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai Ayah untuk memberikan nafkah kepadaanakanaknya telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105: ayahnyaHal tersebut cukup jelas dan tegas bahwa nafkah

) Rp. 100.000/bulan; Belanja bulanan di Lotte whole sale & Carefour Rp. 1.500.000Rp.2.000.000,Bahwa Penggugat juga telan membantah dan menjelaskan tentang kemampuan Tergugatmemberikan Nafkah kepada 3 (tiga) orang anaknya sebagaimana Penggugat jelaskan didalam Duplik terdahulu, yakni:Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada poin 3tentang kemampuan atau kesanggupan Tergugat Rekonpensi hanya sekitar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) perbulan.Bahwa perlu Penggugat Rekonpensi tegaskan

KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Sulawesi Selatan (Selanjutnya disebut Kepgub No.982/III/Tahun 2013) ;Bahwa apabila merujuk pada Pergub No. 12 Tahun 2013 sertaKepgub No. 982/III/Tahun 2013,maka pada prinsipnya didalamketentuan tersebut menyatakan Tergugat memiliki wewenang atasdasar pendelegasian wewenang dari Gubernur untuk memberikanserta menandatangani terhadap perizinan atau non perizinan yangsalah satunya adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;Bahwa perlu Penggugat tegaskan

Bahwa perlu Penggugat tegaskan seharusnya Tergugat menolakatau menyatakan tidak diterima Permohonan Perpanjangan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nikel yangdimohonkan oleh PT.

Bahwa perlu tergugat tegaskan jikakepentingan yang dirugikan haruslah dapat dibuktikan dan didukung dengan datamaupun fakta fakta sebenarnya namun Penggugat dalam gugatannya tidakmelaksanakan secara terperinci mengenai bukti kepemilikan yang dimiliki olehPenggugat.

Bahwa perlutergugat tegaskan jika kepentingan yang dirugikan haruslah dapatdibuktikan dan didukung dengan data maupun fakta fakta sebenarnyaHalaman 21 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bignamun Penggugat dalam gugatannya tidak melaksanakan secaraterperinci mengenai bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat.Padahal Penggugat menyatakan sebagai yang mengusahai danmenguasai hak atas tanah yang dimaksud sehingga dengan demikiandapat dikatakan jika Penggugat dalam gugatannya memiliki

dalam menyelenggarakantata cara pemeriksaan Perkara dan mekanisme peradilan yang harusdiindahkan oleh Hakim:Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim tingkatBanding tanpa pertimbangan sedikitpun tentang Memori Banding yangdiajukan oleh saya Terdakwa dan langsung mengemukakan pendapatbahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benarsehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasarpertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ,sebagaimana di tegaskan

kepastian Hukum;Bahwa Indikasi Kerugian Negara sebesar Rp 96.470.000,00( sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh rupiah ),sesungguhnya tidaklah benar dan saya menyatakan menolaknya,karena Perjalanan Dinas Luar Daerah yang di duga menimbulkanKerugian Negara sebagaimana perhitungan Kerugian Negara yangsampaikan dalam surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umumyang kemudian di nyatakan sebagai Fakta Hukum oleh Majelis HakimTipikor/tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimanadi tegaskan

Seluruh rangkaianupaya yang telah dilakukan oleh Tergugat a quo adalah telah sesualdengan Perjanjian KMK I dan II, Perjanjian Restru KMK dan Il sertaSyaratsyarat Umum Perjanjian Kredit, yang berlaku sebagai hukumbagi Penggugat dan Tergugat untuk dilaksanakan dengan itikad baik.Perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa sebagaimana uraian padaangka 6 di atas, oleh karena Penggugat telah lalai dalam melaksanakankewajiban kreditnya dan fakta hukumnya Penggugat tidak dapatmelunasi seluruh kewajiban kreditnya

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie a quo dengan demikian telahtidak memperhatikan buktibukti Tergugat yang diberi tanda T.33 s/dT.36 di atas serta buktibukti selanjutnya yang diberi tanda T.60 s/d T.63,berupa Surat Peringatan I, Il, III dan Pernyataan Wanprestasi (Default).Perlu Tergugat tegaskan kembali sebagaimana telah disampaikanpada Jawaban Dalam Pokok Perkara bahwa oleh karena tidak adaupaya penyelesaian kredit yang signifikan dari Penggugat, makaTergugat akan melakukan upaya penyelesaian

Selanjutnya, Tergugat perlu tegaskan bahwa tindakan pemeriksaan buktipermulaan dan penyidikan yang dilakukan Tergugat merupakan wewenangyang diberikan UndangUndang dalam rangka penegakan hukum di bidangperpajakan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan,baik dari segi kKewenangan maupun prosedur yang berlaku, sehingga tidakmemenuhi unsurunsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkanPenggugat..

Perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa tindakan Tergugat merupakantindakan yang diamanatkan UndangUndang khususnya Pasal 43Aayat (1) dan Pasal 44 UU KUP, dalam rangka penegakan hukum dibidang perpajakan sebagaimana diatur dalam UU KUP, yang telahdilakukan sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimanaketentuan perundangundangan, serta didasari dengan iktikad baik,penuh tanggung jawab, dan profesionalisme.b.

penetapan dari Pejabat Tata Usaha Negara:;Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui 90(sembilan puluh) hari, maka tidak beralasan hukum bagiPenggugat mengajukan gugatan kepada Para Penggugat, olehkarena produk Rekomendasi dan IMB telah dikeluarkan sejaktahun 2012, sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijkverklaard) ;222Tentang Dasar Gugatan Penggugat:Obyek Gugatan yang merupakan Keputusan Tata UsahaBahwa Para Penggugat tegaskan

seperti yang didalilkan dandigambarkan Penggugat di dalam Gugatan, kalaupun adakerusakan hanya berupa beberapa kaca yang retak dan pecahdan telah dijawab sendiri oleh Penggugat bahwa kerusakantersebut terindikasi karena akibat gempa bumi, dan menurut ParaTergugat bisa saja kacakaca tersebut pecah karena prosespemuaian dan getaran gempa bumi, hal mana juga kaca lemariyang retak milik Penggugat menempel di dinding rumahPenggugat tanpa dilapisi oleh karet pelindung ;Bahwa kembali lagi Para Tergugat tegaskan

Tentang Uraian Ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang dilanggar oleh Para Tergugat denganmenerbitkan Objek Gugatan:Bahwa dalildalil Penggugat dalam pokok perkara huruf D GugatanPenggugat, sangat mengadaada dan tidak berdasar sama sekali,hal mana jelas dalil Penggugat tidak mempunyai parameter yangjelas dan tidak didukung oleh faktafakta hukum yang konkrit,hanya berdasarkan asumsi dan ilusi dari Penggugat semata, halmana Para Tergugat tegaskan kembali baik secara administratifmaupun teknis Para

1974 yang menyatakan Kalau objek gugatan tidak jelas,maka gugatan tidak dapat diterima;Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.492K/Sip/1970 haltersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur (ObscuurLibel) karena tidak menyebutkan dengan lengkap siapa saja pihakyang dituntut berdasarkan.Berdasarkan Putusan MARI No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember1975 yang menyatakan karena petitum gugatan tidak jelas makagugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima .Oleh karenanya sekali lagi kami tegaskan

istri mendapatkan 1/8 bagian dari harta warisansuaminya.Vide:Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621 K / SIP / 1975Menyatakan :Mensyaratkan, bahwa apabila ada pihak ketiga atau Pihak lain yangseharusnya ditarik sebagai Tergugat, akan tetapi tidak ditarik sebagaiTergugat, artinya Tergugat tidak lengkap, dan atau ada pihak ketigayang menguasai dan memiliki hak, tidak ditarik sebagai Tergugat,maka mengakibatkan keputusannya menjadi Gugatan Penggugat tidakdapat diterima.Oleh karenanya sekali lagi kami tegaskan

maka gugatan tidak dapat diterima;Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.492K/Sip/1970 haltersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur (ObscuurHalaman 95 dari 157Putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.BtlLibel) karena tidak menyebutkan dengan lengkap siapa saja pihakyang dituntut berdasarkan.Berdasarkan Putusan MARI No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember1975 yang menyatakan karena petitum gugatan tidak jelas makagugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima .Oleh karenanya sekali lagi kami tegaskan

disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yanglain (Mutatis Mutandis).Bahwa Tergugat III menyangkal / menolak secara tegas seluruh dalildalil yangdikemukakan Para Penggugat kecuali tentang halhal apa yang diakui pula secara tegastegas oleh Tergugat III.Bahwa kami selaku tim kuasa hukum dari Tergugat HI mungkin tidak akan menanggapisatu persatu dahl daripada gugatan Para Penggugat, namun harus dianggap satu kesatuanyang tidak terpisahkan dan perlu kami tegaskan

mengenai siapa yang seharusnyamemiliki hak dan kapasitas serta kepentingan hukum terkait obyek sengketa aquodikaitkan dengan siapakah yang seharusnya bertindak sebagai Penggugat dalamperkara ini, serta upaya hukum apakah yang harus digunakan oleh Para Penggugatuntuk perkara a quo dengan memperhatikan waktu yang tepat terkait denganprematur maupun daluarsa, notabene telah kami uraikan secara rinci dalam eksepsikami pada angka 2 (duo), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat).e Namun disini kami perlu tegaskan

Anaconda Mas sebesar Rp. 51 % (lima puluh satu persen) darimodal yang ditempatkan / disetor tersebut ayat (2), berupa uang tunaisebesar Rp. 1.020.000.000, (satu milyar dua puluh juta rupiah) atauterdiri dari saham sebanyak 51.000 (lima puluh satu ribu) lembar;Bahwa kami tegaskan pula bahwa Penggugat telah salah menilaiPerjanjian Kerjasama (MoU) Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Anaconda Mas sebesar Rp. 51 % (lima puluh satupersen) dari modal yang ditempatkan / disetor tersebut ayat (2), berupauang tunai sebesar Rp. 1.020.000.000, (Satu milyar dua puluh jutarupiah) atau terdiri dari saham sebanyak 51.000 (lima puluh satu ribu)lembar;Bahwa kami tegaskan pula bahwa Penggugat telah salah menilaiPerjanjian Kerjasama (MoU) Pendirian Perseroan Terbatas PT.Pelayaran MUSAMUS dalam rangka pengelolaan Kapalkapal MilikPemda Kabupaten Merauke antara Pemerintah Daerah KabupatenMerauke

Budi Santoso (anak dari Suwondo dan Sudarmi) yang masih hiduphingga sekarang ;Sekali lagi Tergugat (Budi Santoso) tegaskan, bahwa semenjak PartoDjani dan mbah Surip meninggal dunia, tanahtanah dan rumah yangdisengketakan oleh Para Penggugat tersebut, dari Tergugat (BudiSantoso) masih kecil hingga sekarang yang mengurus, menempaiti,memiliki dan menguasai adalah Tergugat (Budi Santoso) bersama 2(kedua) orang tuanya yaitu Suwondo dan Sudarmi, karena Parto Djanidan mbah Surip lebih dahulu telah meninggal

setelah Sudarmi meninggal dunia (09 April 2015), itu adalahketerangan yang sangat menyesatkan ;Bahwa tidak benar dan Tergugat (Budi Santoso) menolak dalil yangdisampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada posita point 5dan point 6 dalam gugatannya, sekali lagi Tergugat (Budi Santoso)tegaskan bahwa, yang benar adalah, dari kecil hingga dewasa BudiSantoso (Tergugat ) telah tinggal bersama 4 (empat) orang keluarganyayaitu : 1. Parto Djani, 2. mbah Surip, 3. Suwondo, dan 4.

Bahwa "Tanah yang menjadi tempat berdirinya Bangunan yang alklaim didirikanoleh Para Penggugat" (selanjutnya disebut juga sebagai objek sengketa)dengan ini Pihak Tergugat Il tegaskan bukanlah Aset Milik KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II (KSOP) Samarinda yangberasal dari Pemberian (hibah) dan atau Peminjaman dari Pemerintah KotaSamarinda karena objek tanah dimaksud tidak pernah tercatat dalam DaftarInventaris Aset Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II (KSOP)Samarinda

PERKARA:1.Bahwa Pihak Tergugat III mohon uraian dalam eksepsi di atas dianggap terulangdan termuat kembali secara utuh dalam uraian DALAM POKOK PERKARA ini.Selanjutaya Pihak Tergugat Ill tetap menolak dengan tegas seluruh dalildalilgugatan Para Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannyaoleh Pihak Tergugat III;Bahwa "Tanah yang menjadi tempat berdirinya Bangunan yang diklaim didirikanoleh Para Penggugat' (selanjutaya disebut juga sebagai objek sengketa) denganini Pihak Tergugat III tegaskan

Terlawan I yang sudahmenunggak sejak 2006 ( BAYANGKAN 6 TAHUN YANG LALU) dengan barnmengajukan lelang ulang ditahun 2012 dengan memberikan kesempatan kepada Pelawanuntuk menjual sendiri Obyek Sengketa ataupun mencari pendanaan dari pihak ketiganamun senyatanya pula dalam tenggang waktu yang telah diberikan tersebut tidak pernahdimanfaatkan dengan baik oleh Pelawan dimana hal ini justru menguatkan danmembuktikan sebaliknya jika benar Pelawan memang tidak beritikad baik, hal manaWkembali Terlawan I tegaskan

Olehkarenanya dalil/alasan Pelawan tersebut haruslah ditolak karena merupakanalasan yang dibuatbuat saja dan tidak berdasarkan faktafakta hukum.Bahwa Terlawan II dengan tegas menolak permohonan yang diajukankepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dapat dijalankan lebihdahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bijvootraad).Bahwa dapat Terlawan II tegaskan, berdasarkan Surat Edaran MahkamahAgung No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta danProvisional dengan

Dan akibat penyitaan olehTermohon Kasasi V/Tergugat XI tersebut mengakibatkan PemohonKasasi semula Terbanding/Penggugat terhalangfterhambat haknyauntuk mengurus haknya atas tanah terperkara sesuai dengan UndangUndang yang berlaku;Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan kembali, tanah objek perkara tidakpernah diambil oleh Pemerintah (Pelaksana Kuasa Perang).

Pemohon Kasasi perlu tegaskan kembali, bahwa sesuai dengan azasazas Indonesia sebagai Negara berdasarkan hukum, maka semuakeputusan dan kebijakan Pemerintah berikut lembagalembaganya tidakboleh atas dasar Persangkaan, akan tetapi harus berdasarkanketentuan hukum atau perundangundangan yang belaku pada saatkeputusan atau kebijakan itu dikeluarkan atau dilaksanakan.

Sebagaimana diuraiakn tersebut di atas, serta berdasarkan faktafakta yang ada dapat Tergugat tegaskan kembali bahwapemberhentian sementara yang ditetapkan melalui keputusanobyek sengketa tidak ada relevansinya dengan proses usulankenaikan pangkat Penggugat maupun sebagai bentuk pemberiansanksi disiplin kepada Penggugat.

AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik angka 2.9, karena sebagaimanaHalaman 42 dari 98 Halaman Putusan Perkara Nomor : 156/G/2017/PTUN.SBY13.telah diuraikan dalam dalildalil Tergugat Jawaban ini di atas, makakeputusan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku baik kewenangan, prosedur/tata cara maupun syaratsyaratpenerbitannya dan tidak pula bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Balk ;Bahwa, kembali perlu Tergugat tegaskan

Bahwa tergugat tegaskan terhadap dalil penggugatitu tidak benar dan keliru dikarenakan dengan jelas penggugat tidakmemaknai dari Sanksi Administratif Teguran Tertulis yang diberikankepada tergugat Il intervensi, hasil Berita Acara Rapat tanggal 19September 2019 yang juga dihadiri oleh penggugat dan Berita AcaraPengawasan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Sanksi AdministratifTeguran Tertulis yang telah dilaksanakan oleh tergugat II intervensi,tergugat tegaskan bahwa tidak ada kegiatan pemanenan danpemupukan

Bahwa kembali kami tegaskan terdapat ketidakjelasan dalamuraian kronologis yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannyapada hal 4 dan 5, Penggugat menyebutkan adanya pinjaman konvensasipada tahun 2015, akan tetapi tidak jelas pinjaman tersebut atas namaSiapa dan meminjam kepada siapa, sehingga uraian kronologis yangdiuraikan oleh Penggugat tersebut tidak jelas menyebutkan apakah itupinjaman Penggugat atau bukan dan apakah adanya pinjaman tersebutmeminjam pada Para Tergugat atau tidak, sehingga

Bahwa perlu Para Penggugat Rekonvensi / Para TergugatKonvensi ini tegaskan bahwa Koperasi CU Pelita ini adalah bukanmiliknya pengurus atau pengawas atau karyawan melainkan milik seluruhanggota Koperasi yang jumlahnya mencapai 2017 orang dan denganadanya Gugatan Konvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagKoperasi yang notabene merupakan kerugian bagi anggota Koperasiyang berjumlan 2017 orang sehingga maksud dan tujuan daripengajuan Gugatan Rekonvensi ini bukanlah untuk mencari keuntunganatau