Ditemukan 4066375 data
DEDY AGUSTIN PRATAMA Alias DEDY BIN ASHARI
Termohon:
Kepolisian Resort Baubau Cq. Reskrim Polres Baubau
110 — 60
Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanatas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan;Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bauc.
Han/45/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021tidak didasari atau tidak berdasarkan pertimbangan adanya keadaan yangmenimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;2.
Bahwa dalam pasal 21 ayat 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana, yang menegaskan :"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorangtersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidanaberdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yangmenimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikandiri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangitindak pidana";3.
Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangkaatau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan ataspermintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;c.
Han/45/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021tidak didasari atau tidak berdasarkan pertimbangan adanya keadaan yangHalaman 39 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Baumenimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;2.
H. SUPRAN S.Pd., M.Si
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Sorong
92 — 35
IR. Widodo Budihardjo
Termohon:
POLRES JAKARTA TIMUR
107 — 36
H. T. MAIMUN
Termohon:
1.Kepala Propam Kabupaten Aceh Tamiang
2.Kepala Propam Provinsi Aceh
3.Kapolda Aceh
57 — 0
Prof. Dr. SUNDA ARIANA, M.Pd., M.M
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA SUMATERA SELATAN
26 — 13
1.Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia
2.Miftachudin
3.Komar Raenudin
4.Edy Kurniawan Fitrianto
5.Teqwi Ghana Priyagung
Termohon:
1.Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal
2.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
3.Jaksa Agung Kejaksaan Agung Republik Indonesia
138 — 28
ASMUN Bin SUKARI Alm
Termohon:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN CQ DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN CQ BALAI PENGAMANA DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN SUMATERA CQ KEPALA BALAI SEKSI WILAYAH III
84 — 0
SYAMSIDAR,S.Pd
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESORT KOTA BESAR MAKASSAR SEKTOR PANAKKUKANG
73 — 10
Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke pengadilan.c.
Bahwaselain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesualdengan ketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang :1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;Putusan No.17/Pid.Pra/2020/PN.Mks Halaman 22. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.d.
Sedangkandalam dugaan Tindak Pidana Pemberi Fidusia yang mengalihkan,menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminanFidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebin dahulu dariPenerima Fidusia atau Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalamPasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia atau Pasal 372Kitab UndangUndang Hukum Pidana (delik pidana).
dariPenerima Fidusia atau Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalamPasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia atau Pasal 372Kitab UndangUndang Hukum Pidana, karena hubungan hukumnyamerupakan hubungan hukum keperdataan.4.
Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebutmemberikan petunjuk bahwa pejabat pemerintah atau alat administrasinegara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakanwewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain.Menurut Sjachran Basah abus de droit (tindakan Sewenangwenang),yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luarlingkungan ketentuan perundangundangan.
191 — 57
25 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Drs. MUHAMMAD ANWAR
Termohon:
KAPOLDA SULAWESI SELATAN Cq DITRESKRIMSUS TIPIDSIBER POLDA SULSEL
156 — 56
BARDI BIN TANTO
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
366 — 127
RONALD ISAK DORI
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Papua Papua Cq Kepala Kepolisian Resor Waropen
190 — 76
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;b.
Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;Selanjutnya penegasan pasal 78 ayat 1 menegaskan bahwa yang melaksanakanwewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalahPraperadilan;Selanjutnya pada pasal 80 ditentukan bahwa Permintaan untuk memeriksa sah atautidaknya suatu penghentian Penyidikan atau Penuntutan dapat diajukan oleh Penyidikatau Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang berkepentingan kepada
Ganti Kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya diHentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Jawab :Dalam Hal rehabilitasi dan ganti kerugian bagi seorang yang perkarannya dihentikan pada peningkatan penyidikan polres Waropen dalam hal ini belummelakukan penyidikan di sebabkan karena belum memiliki alat bukti yang sahsesuai pasal 184 KUHAP.
Putusan Pra Peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sru.apakah Pemohon mempunyai Legalitas sebagai pihak yang dapat mengajukanPraperadilan ini;Menimbang, bahwa Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa Pemeriksaan untukmemeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapatdiajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, pihak ketiga yang berkepentingankepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
Dan selanjutnyaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUUX/2012 tanggal 21 Mei2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksud pihak ketiga yangberkepentingan sebagai Pemohon Praperadilan mengenai sah atau tidaknyapenghentian penyidikan atau penuntutan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80KUHAP, terdiri atas: Saksi Korban; Pelapor; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau; Organisasi Kemasyarakatan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Laporan Hasil Investigasi danMonitoring atas
Ir RA. SUTRISNO KGA bin TRI RAHARJO SUTARNO
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN selaku JAKSA PENYIDIK DI KEJAKSAAN BARITO SELATAN
17 — 14
Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
- Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah ;
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau
1.MARAHALIM HARAHAP, S.Sos,
2.SALATIELI LAOLI
Termohon:
PEMERINTAH R.I Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA UTARA
2433 — 1515
IKHWAN SP.AK H.A MAJID
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Bapak Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat
3.Kepala Kepolisian Resort Sumbawa
19 — 12
ANDI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Gowa Cq. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Gowa
29 — 2
ANNAR SALAHUDDIN SAMPETODING
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
2.Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
9 — 7
HENDRA MAMUDI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MANADO Cq KASAT RESKRIM POLRESTA MANADO Cq KAPOLSEK BUNAKEN KEPULAUAN POLRESTA MANADO
35 — 9
1.ENGLIN MELALE
2.Drs.WILSON SUMAA
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Polsek Gemeh di Talaud
2.Cabang Kejaksaan Negeri Kepl. Talaud di Beo
127 — 55
Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;3.
Pengadilan Negeri Berwenang untuk memeriksa dan memutus,sesual dengan ketentutan yang diatur dalam undangundang initentang, Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;Dengan melihat fakta hukum yang diuraikan di atas, untuk dapatmeninjau kembali perakara ini secara formil dapat diterima;g.
Semestinyadalam petitum menyatakan penetapan tersangka dan penahanan AdriAlomana tidak sah; mengeluarkan tersangka dari tahanan;Bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan Praperadilan adalahwewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurutcara yang diatur dalam Undangundang ini tentang::a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau Penahanan ataspermintan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;b) Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau PenghentianPenuntutan
Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau Penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN MgnC. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi olen tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke Pengadilan;5.
Untuk itu dalil pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan;11.