Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor:0031/SP2DBL/2008 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:0032/SP2DBL/2008 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp72.000.000,00(tujuh puluh dua juta rupiah);1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:0316/SP2DGU/2008 tanggal 13 Maret 2008 senilai Rpo22.646.000,00(dua puluh dua juta enam ratus empat puluh

enam ribu rupiah);1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:0653/SP2DGU/2008 tanggal 18 April 2008 senilai Ro25.014.000,00 (duapuluh lima juta empat belas ribu rupiah);1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:2224/SP2DLS/2008 tanggal 9 Oktober 2008 senilai Rp42.679.000,00(empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:4253/SP2DLS/2008 tanggal 19 Desember 2008 senilai Ro35.861.000,00

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor:0031/SP2DBL/2008 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah); 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:0032/SP2DBL/2008 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp72.000.000,00(tujuh puluh dua juta rupiah); 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:0316/SP2DGU/2008 tanggal 13 Maret 2008 senilai Rp22.646.000,00(dua puluh dua juta enam ratus empat puluh

enam ribu rupiah); 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:0653/SP2DGU/2008 tanggal 18 April 2008 senilai Rp25.014.000,00(dua puluh lima juta empat belas ribu rupiah); 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:2224/SP2DLS/2008 tanggal 9 Oktober 2008 senilai Rp42.679.000,00(empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah); 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:4253/SP2DLS/2008 tanggal 19 Desember 2008 senilaiRp35.861.000,00

Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa: OTNIEL MERAUDJE,SE, MM, tersebut selama: 1 (satu) tahun;Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor0031/SP2DBL/2008 tanggal 30. ~= Januari 2008 senilaiRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor:0032/SP2DBL/2008 tanggal 30. ~= Januari 2008 senilaiRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D)

No. 194 K/MIL/2013a1 (satu) lembar Surat Perintah Kepuskopad B Dam 1/BB Nomor Sprin/08/IH/2009 tanggal 17 Maret 2009 kepada Kapten Inf Sukiran sebagai pelaksanatugas Komurnikkop Puskopad B Dam 1/BB.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pangdam 1/BB Nomor Sprin/736/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 kepada Mayor Cal B.M.

., M.H.3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah Ketua Umum Puskopar B Bukit BarisanNomor : Sprin/18/IX/2011 tanggal 30 September 2011 kepada pengurusPuskopar B Bukit Barisan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.2.

Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat :a.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kepuskopad B Dam I/BB NomorSprin/05/II/2009 tanggal 24 Februari 2009 kepada Mayor Caj B.M.

HamdaniHakim sebagai Komben Puskopad B Dam I/BB.1 (satu) lembar surat perintah Kepuskopad B Dam 1/BB Nomor : Sprin/08/IH/2009 tanggal 17 Maret 2009 kepada Kapten Inf Sukiran sebagai pelaksanatugas Komurnikkop Puskopad B 1/BB.2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Pangdam 1/BB Nomor : Sprin/736/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 kepada Mayor Caj B.M.

Bahwa Surat Perintah yang dimaksudkan dalam pertimbangan pembuktian unsuroleh Majelis Hakim Judex Factie Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kapuskopad"B" terhadap para Terdakwa adalah pada tahun 2009 sebelum Puskopad TMT 2010beralih di luar Struktur TNI AD seperti di bawah ini :a. Terdakwa Mayor Caj Hamdani Hakim menjabat sebagai Komrenus Puskopad"B" Kodam I/BB adalah berdasarkan Surat Perintah Ketua Puskopad NoSprin/05/1/2009 tanggal 24 Februari 2009.b.

Menyatakan menurut hukum :Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor(008/SPMKS/P2JDX/1995 tanggal 11 10 1995; Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor : 012/ XIl/SPMK/BANKAB/XII/1997 tanggal 18 12 1997; Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor. 620/545Tanggal 08 04 2002; Surat Perintah Kerja Sementara (GPMKS) Nomor. 601/967.VI /SPMKS/P2JKK/2002; Adalah sebagai alat Bukti Sah Menurut Hukum Dan Mengikat; 3.

Menyatakan menurut hukum : Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor(008/SPMKS/P2JDX/1995 tanggal 11 10 1995; Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor : 012/ XIl/SPMK/BANKAB/XII /1997 tanggal 18 12 1997; Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor. 620/545Tanggal 08 04 2002; Surat Perintah Kerja Sementara (SPMKS ) Nomor. 601/967.VI/SPMKS/P2 JKK/2002; Adalah sebagai alat Bukti Sah Menurut Hukum Dan Mengikat; Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 4/Pdt.G/2016/PN

perintah Mulai KerjaSementara....?

Perintah Kerja tersebut saksi ketahui setelah saksi menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum; Bahwa yang mengeluarkan Surat Perintah Kerja pada saat Penggugatmengerjakan proyek jalan masuk kampung nelayan, Surat Perintah Kerja dikeluarkan oleh Bupati pada saat itu; Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat yang mengerjakan Jalan diBy Pass dan Jalan Laruru, setelah saksi menjadi Kepala Dinas PekerjaanUmum dimana saat itu Penggugat mengajukan tagihan pembayaran diDinas Pekerjaan Umum; Bahwa saksi mengetahui

Perintah Kerja Sementara selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum; Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum,Surat Perintah Kerja Sementara sudah tidak pernah lagi dikeluarkan oleh Bupati; Bahwa. saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Kerja Sementara padabukti P.3, P.27, P.39, dan P.60 (bukti surat diperlinatkan di persidangankepada saksi); Bahwa selama saksi menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, proyekdengan sistem finasiering sudah tidak pernah lagi dilakukan

Untuk Surat Tugasditandatangani oleh PNS2 sedangkan Surat Perintah PerjalananDinas ditandatangani oleh Ir.

Jabar Tahun Anggaran2011.Dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KegiatanPeningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas PSDAProp. Jabar Tahun Anggaran 2011 sebanyak 17 lembar.Dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Dinas PSDA Prop. Jabar TahunAnggaran 2011 sebanyak 15 lembar.Dokumen Surat Perintah Membayar (termasuk SPP) KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Dinas PSDA Prop.

Jabar Tahun Anggaran 2011 sebanyak 21lembar.Dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KantorDinas PSDA Prop. Jabar Tahun Anggaran 2011 sebanyak25 lembar.Dokumen Asli Dokumen Surat Perintah Membayar(termasuk SPP) Kegiatan Pelayanan AdministrasiPerkantoran Dinas PSDA Prop. Jabar Tahun Anggaran2011 sebanyak 16 ekslempar.Dokumen Asli Dokumen Surat Perintah Membayar(termasuk SPP) Kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Aparatur Dinas PSDA Prop.

Dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan danKemampuan Aparatur Dinas PSDA Prop. Jabar TahunAnggaran 2011 sebanyak 17 lembar.66. Dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Kegiatan Peningkatan Sarana dan PrasaranaDinas PSDA Prop. Jabar Tahun Anggaran 2011 sebanyak15 lembar.13067. Dokumen Surat Perintah Membayar (termasukSPP) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana DinasPSDA Prop. Jabar Tahun Anggaran 2011 sebanyak 15ekslempar.68.

Dokumen Surat Perintah Membayar(termasuk SPP) Kegiatan PeningkatanSarana dan Prasarana Dinas PSDA Prop.Jabar Tahun Anggaran 2011 sebanyak 15ekslempar.68. Dokumen Surat Perintah Membayar(termasuk SPP) Kegiatan PeningkatanKesejahteraan dan Kemampuan AparaturDinas PSDA Prop.

Bahwa benar dalil Pemohon pada Posita Permohonannya pada Poin (6),dimana nanti setelah tiba di Mapolres Baubau keesokan harinya yaknipada hari Rabu tanggal 13 April 2016 barulah Kasatreskrim PolresBaubau selaku Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penangkapankepada diri Pemohon, sesuai dengan Surat Perintah PenangkapanNomor: SP.Kep/06/IV/2016/Reskrim.Sek tertanggal 13 April 2016 yangtembusannya telah diberikan/disampaikan kepada Pemohon selakuTersangka, yang kemudian diikuti dengan pembuatan Berita

Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/IV/2016/ReskrimSek. Atas nama La Ruse Alias La Use Bin La Dado, tanggal 13 April 2016,diberi tanda bukti P1;2. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/07/IV/2016/ReskrimSek. Atas nama La Ruse Alias La Use Bin La Dado, tanggal 14 April 2016,diberi tanda bukti P2;Menimbang, bahwa di samping bukti suratsurat tersebut, Pemohonjuga telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/O06/IV/2016/ReskrimSek, tanggal 12 April 2016, diberi tanda bukti T2;3. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/02/N/2016/ReskrimSek, tanggal 12 April 2016, diberi tanda bukti T3;4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Korban) atas nama Kadir AliasLa Diri BinLa Atina, tanggal 12 April 2016, diberi tanda bukti T4;5.

Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/06/IV/2016/ReskrimSek, tanggal 13 April 2016, diberi tanda bukti T6;7. Fotocopy Berita Acara Penangkapan atas nama La Ruse Alias La Use BinLa Dado, tanggal 14 April 2016, diberi tanda bukti T7;8. Fotocopy Surat Permintaan Visum Et Repertum atas nama La Diri Bin LaAtina No. Pol: B/03/IV/2016/Reskrim Sek, tanggal 13 April 2016, diberi tandabukti T8;9. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Kasatreskrim Polres Baubauselaku Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penangkapan kepada diriPemohon Nomor: SP.Kep/06/IV/2016/Reskrim.Sek tertanggal 13 April2016 kemudian diikuti dengan pembuatan Berita Acara Penangkapantertanggal 14 April 2016 yang tembusannya telah disampaikan kepadaPemohon;. Bahwa pada saat dibuatnya Surat Perintah Penangkapan tersebut padatanggal 13 April 2016, ketika itu Pemohon sudah menjadi Tersangka;.

Bahwa setelah 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang(SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut ditandatangani oleh Kepala PerumBULOG Sub Divre Wil.

Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor> 00202/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskinbulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan SulabesiTimur.Bahwa setelah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ DeliveryOrder (DO) tersebut diterbitkan, maka sistem SIL langsung terhubungdengan sistem Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) di bagianakuntansi, dan secara otomatis melakukan pembukuan jumlah kuantumraskin sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan

Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor: 00094/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulanDesember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah.Bahwa setelah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ DeliveryOrder (DO) tersebut diterbitkan, maka sistem SIL langsung terhubungdengan sistem Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) di bagianakuntansi, dan secara otomatis melakukan pembukuan jumlah kuantumraskin sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan

Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor: 00202/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskinbulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan SulabesiTimur.Bahwa setelah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ DeliveryOrder (DO) tersebut diterbitkan, maka sistem SIL langsung terhubungdengan sistem Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) di bagianakuntansi, dan secara otomatis melakukan pembukuan jumlah kuantumraskin sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan

Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No.00008/05/2014/012/01/RAS tanggal 5 Mei 2014 Alokasi Raskin bulanApril 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;10.Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No.00009/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulanNopember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;11.Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No.00010/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulanDesember

Fotocopy Surat Perintah Penangkapan NomorSP.Kap/33/V//2021/Reskrim tanggal 20 Mei 2021 yang selanjutnya buktitesebut oleh Hakim diberi tanda T3.a. ;4. Fotocopy Berita Acara Penangkapan tanggal 8 Januari 2021yang selanjutnya bukti tesebut oleh Hakim diberi tanda T3.b ;5. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/20/V/2021/Reskrim tanggal 20 Mei 2021 yang selanjutnya buktitesebut oleh Hakim diberi tanda T4.a;6.

perintah tugas dan di tindaklanjutidengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/263/V/2021/Reskrim tanggal19 Mei 2021 bukti T2 maka diketahui perkara Pemohon memasuki tahapPenyidikan, dan berdasarkan kewenangan yang ada, dan Termohon melakukanpenyidikan terhadap pemohon selanjutnya termohon telah mengeluarkan suratT5 tentang pemberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Ogan Komering llirmengenai Dimulainya Penyidikan terhadap pemohon dengan Nomor:SPDP/44/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 juga telah melakukan

Dan T12 Termohon sudah memperoleh bukti permulaan yangcukup bahwa pemohon telah diduga keras melakukan tindak pidanapenyalahgunaan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak yangdisubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No 22Tahun 2001 dan atau Pasal 53 Huruf B atau Pasal 53 Huruf d UU RI No 22Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi di buktiT1, dan surat perintah penyidikan T2 serta surat perintah penangkapan dalambukti T3.a. dan Berita Acara penangkapan

Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/33/V//2021/Reskrimtanggal 20 Mei 2021, T3.b. Berita Acara Penangkapan tanggal 8 Januari 2021,T4.a. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/20/V/2021/Reskrim tanggal 20Mei 2021, T4.b.

tersebut hanya ada kataharus tidak ada batasan waktu tertentu untuk penyampaian Surat PerintahPenahanan tersebut;Menimbang, bahwa dari bukti T4.a. berupa surat perintah penahanandan Bukti T4.b.

Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018;

- 1 (satu) Rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun 2018;

- 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap I (Pertama), yang terdiri dari:

1) Surat

Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 300534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018;

2) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 300534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018;

3) 2 (Dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 200534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, 4 Juni 2018;

4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 200534/SPP-LS/4.04.5.2/DAU

/ VI/2018, tanggal 4 Juni 2018;

- 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap II (Kedua), yang terdiri dari:

1) Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM: 300728/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018;

2) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 300728/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018;

3) 2 (Dua) Lembar Surat Permintaan

Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 200728/SPP- LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018;

4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 200728/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018;

- 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap III (Ketiga), yang terdiri dari:

1) Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM: 301194/SPM-LS

/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 4 Desember 2018;

2) Surat Perintah Membayaran Langsung (LS) Nomor SPM: 301194/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/ XII/2018, tanggal 3 Desember 2018;

3) 3 (Tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 201194/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018;

4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 201194/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018

Bdg62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72:73.1 ((satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//setwan tanggal 02 Juli 2015 untuk KARSANA ,Sos1 ((satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//setwan tanggal 02 Juli 2015 untuk SARIPUDIN ,SE1 ((satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//setwan tanggal 02 Juli 2015 untuk FIRMANSYAH1 ((satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//setwan tanggal 02 Juli 2015 untuk MUHIDIN1 ((satu

ASEPSAEPUDIN SAEPUL MILAH;Bahwa saksi tidak pernah menerima surat perintah dari Ketua DPRDKab.

Purwakarta;Bahwa saksi tidak pernah menerima surat perintah dari Ketua DPRDKab.

IWA GARTIWA ,SH,MSi1 ((satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//setwan tanggal 02 Juli 2015 untuk AJI SAEFULOH ,Sos1 ((satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//setwan tanggal 02 Juli 2015 untuk KAMONG ,SAP1 ((satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//setwan tanggal 02 Juli 2015 untuk KARSANA ,Sos1 ((satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//setwan tanggal 02 Juli 2015 untuk SARIPUDIN ,SE1 (satu) lembar Surat

Surat Perintah Kerja (SPK), dand.

.);12) 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalamrangka Sosialisasi Bencana Alam di Kecamatan Sahu, KabupatenHalmahera Barat tanggal 16 September 2013, Surat Tugas Nomor :835/2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Daftar PembayaranPerjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang sebesarRp30.200.000.00,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal16 September 2013.

.);14) 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalamrangka Sosialisasi Bencana Alam di Kecamatan Ibu, KabupatenHal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 475 K/Pid.Sus/2019Halmahera Barat tanggal 30 September 2013, Surat Tugas Nomor :835/2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Rp33.200.000.00,00 (tigapuluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2013.

.):5.14.1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kecamatan Ibu,Kabupaten Halmahera Barat tanggal 30 September 2013, SuratTugas Nomor : 8835/2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang,Rp33.200.000.00,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)tanggal 30 September 2013.

Perintah Membayar (SPM) dibuat sendiri oleh saksi Gazali AbdulGani dengan memalsukan tanda tangan Terdakwa;e.

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan bahwa Terdakwa mengetahui pencairan anggaran yangdilakukan Gazali Abdul Gani dengan dukungan dokumen pencairan SuratPerintah Membayar (SPM) yang merupakan dokumen yang menjadi dasaruntuk diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D):f.

Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/1884/VII/RES4.2/2020/Res.Narkoba tentang Perintah penangkapan terhadap Hendrolwanto Purba Als. Pak Rapi yang dikeluarkan tanggal 7 Juli 2020 dan SuratPerintah Perpanjangan Penangkapan NomorSP.Kap/1884/VII/Res.4.2/2020/Res. Narkoba tanggal 10 Juli 2020 ;B. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/1834/VIII/2020/Res.Narkobatentang Perintah Penahanan terhadap Hendro Iwanto Purba Als.

Pak Rapi sebagaimanadalam Surat Perintah Penahanan nomor : SP.Han/1834/VII/RES.4.2/2020/Res.Narkoba yang dikeluarkan oleh Termohon untuk dan atas nama Termohon Il tersebut jelas bertentangan denganUndangUndang ;Bahwa penahanan diri Hendro Iwanto Purba Als. Pak Rapi yang dilakukansejak tanggal Surat Perintah Penahanan tersebut, tyanya Hendro lwantoPurba Als. Pak Rapi Sampai dengan diajukan Permohonan Praperadilan initelah ditahan selama 5 (lima) hari di Rumah Tahanan Polrestabes MedanJalan HM.

Perintah Penangkapan Nomor : SP.

Medan SudahLengkap (P21), yang diberi tanda bukti T 5.Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.

yang diberitanda bukti T 23.24.Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.

Dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) Nomor: 510.2/177/PPK/DSTFFK/2007 tanggal 08 September 2007atas nama CV.

Dan berdasarkan Surat Perintah MulaiKerja (SPMK) Nomor : 510.2/177/PPK/DSTFFK/2007 tanggal 08 September2007 atas nama CV. ARA JAYA dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 510.2/181/PPK/DSTFFK/2007 tanggal 08 September 2007 atas nama CV.HAKUAWENMA JAYA, maka seharusnya Saksi DONNY STEVEN SONY, ST.dan saksi HASIM KWARAS masingmasing menyelesaikan pekerjaanpengadaan bahan baku bangunan pada Kelurahan Fakfak Utara dan RT.09,Hal. 16 dari 59 hal. Put.

Dan berdasarkan Surat Perintah MulaiKerja (SPMK) Nomor : 510.2/177/PPK/DSTFFK/2007 tanggal 08 September2007 atas nama CV.

HAKUAWENMA JAYA.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor1010/SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007 Saksi DONNYSTEVEN SONY, ST. selaku Direktur CV.

Perintah Pelaksanaan PutusanPengadilan No.

Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2652/UP/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram BagianTimur Tahun Anggaran 2010.143. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 61/SPMUP/KEHUTANAN/2010.144. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP BARANG DAN JASA) Nomor: 61/SPMUP/KEHUTANAN/2010.145. surat pengantar SPPUP 61/SPPUP/KEHUTANAN/2010.146. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2653/TU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram BagianTimur Tahun Anggaran 2010.147.

Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 3761/LS/2010.167. Kwitansi Mata Anggaran : 5.2.2.03.13 Tahun 2010Untuk Pembayaran tahap dan tahap II biaya pembibitantanaman manggrove.168. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 90/SPMLS/DISHUTBUN/2010.169. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan PembayaranLangsung Gaji dan Tunjangan (SPP LS BARANG DANJASA) Nomor: 90/SPPLS/DISHUTBUN/2010.15170.

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3761/LS/2010 tanggal 27122010.Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3816/LS/2010 tanggal 27122010.Kopian surat Pernyataan dari Abdurrahman LaguLagu(Ketua Kelompok Tani Makmur Tongke !)

Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2652/UP/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian TimurTahun Anggaran 2010.143. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 61/SPMUP/KEHUTANAN/2010.144. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP BARANG DAN JASA) Nomor: 61/SPMUP/KEHUTANAN/2010.145. surat pengantar SPPUP 61/SPPUP/KEHUTANAN/2010.146. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2653/TU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian TimurTahun Anggaran 2010.147.

Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 3761/LS/2010167. Kwitansi Mata Anggaran : 5.2.2.03.13 Tahun 2010 UntukPembayaran tahap dan tahap II biaya pembibitan tanamanmanggrove.168. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 90/SPMLS/DISHUTBUN/2010.169. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan PembayaranLangsung Gaji dan Tunjangan (SPP LS BARANG DAN JASA)Nomor: 90/SPPLS/DISHUTBUN/2010.170.

;e Surat perintah pembayaran (SPP) Nomor : 19/SPPLSBG/ 1.02.1.1/V/2010 tanggal 11 Mei 2010, surat perintah pembayaran (SPP)Rincian rencana penggunaan tahun anggaran 2010 Nomor : 19/SPPLSBG/ 1.02.1.1/V/2010 tanggal 11 Mei 2010;e Surat perintah membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 19/SPMLSBG/1.02.1.1/V/2010 tanggal 11 Mei 2010, sebesarRp.106.500.000. ;e Berita acara pembayaran uang muka nomor : 900/Dinkes/BAP/693/V/2010;e Surat CV.

;e Surat perintah pembayaran (SPP) Nomor : 163/SPPLSBG /1.02.01.10/XII/2010 tanggal .... Desember 2010 sebesarRp.7.100.000. ;e Surat perintah pembayaran (SPP) Rincian rencana penggunaantahun anggaran 2010 Nomor : 163/SPPLSBG/1.02.01.10/XII/2010tanggal ....Desember 2010 sebesar Rp.7.100.000, ;e Surat perintah membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 163/SPMLSBG/1.02.1 1 /XII/2010 tanggal ....Desember 2010, sebesarRp.7.100.000.

;e Surat perintah pembayaran (SPP) Nomor : 19/SPPLSBG/ 1.02.1.1/V/2010 tanggal 11 Mei 2010;e Surat perintah pembayaran (SPP) Rincian rencana penggunaantahun anggaran 2010 Nomor : 19/SPPLSBG/1.02.1.1/V/2010 tanggal11 Mei 2010;e Surat perintah membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 19/SPMLSBG/1.02.1.1/V/2010 tanggal 11 Mei 2010, sebesarRp.10.650.000,;e Berita acara pembayaran uang muka nomor : 900/Dinkes/BAP/ 693/V/2010;al. 49 dari 111 hal. Put.

Bolmut;1 (Satu) lembar disposisi tanggal 2010;1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana Nomor : 4152/SP2D/LSBG/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 (DAK) sebesarRp. 158.943.150,;1 (satu) lembar surat setuju diterbitkan surat perintah pencairan danatahun 2010;al. 88 dari 111 hal. Put.

Bolmut;1 (Satu) lembar disposisi tanggal 2010;1 (satu) lIembar surat perintah pencairan dana Nomor : 4152/SP2D/LSBG/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 (DAK) sebesarRp.158.943.150.;1 (satu) lembar surat setuju diterbitkan surat perintah pencairan danatahun 2010;al. 101 dari 111 hal. Put.

Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM: 56/SPMLS/IX/2007 Tanggal O07 September 2007,SKPD.103.01 PU;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM :082/SPMLS/X/2007 Tanggal 01 Oktober 2007,SKPD.103.01 PU;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM: 56/SPMLS/XI/2007 Tanggal 22 November 2007,SKPD.103.01 PU;6.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM :265/SPMLS/IX/2007 Tanggal O06 September 2007,SKPD.103.01 PU;4.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM: 56/SPMLS/IX/2007 Tanggal O07 September 2007,SKPD.103.01 PU;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM :082/SPMLS/X/2007 Tanggal 01 Oktober 2007,SKPD.103.01 PU;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM: 56/SPMLS/XI/2007 Tanggal 22 November 2007,SKPD.103.01 PU;7.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM: 09/SPMLS/X/2007 Tanggal 09 Oktober 2007, SKPD.103.01PU;. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM: 61/SPMLS/IX/2007 Tanggal 10 September 2007,SKPD.103.01 PU;4.

Menerbitkan Surat perintah Penangkapan terhadap RIDWAN DAMANIKAlias IWAN Alias ADEK Alias IPAN Alias RASIMAN DAMANIK AliasMAN, dengan nomor : SP.Kap/29/III/2018/Reskrim.2.

Foto copy Surat Perintah Penyelidikan, yang telah dinazegelen dandibubuhi materai secukupnya serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti T2 ;3. Foto copy Surat Perintah Tugas, yang telah dinazegelen dan dibubuhimaterai secukupnya serta telah diperiksa sesuai dengan foto copynya,selanjutnya diberi tanda bukti T3 ;4. Foto copy Laporan hasil Penyelidikan, yang telah dinazegelen dan dibubuhimaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T4 ;5.

BENNI MARIO SILAEN,yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya serta telahdiperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T14 ;15.Foto copy Surat Perintah Penyitaan nomor : Sp.Sita / 08 / Ill / 2018 /Reskrim, tanggal 28 Februari 2018 dan Berita Acara Penyitaan yang telahdinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya serta telah diperiksa Sesualdengan foto copynya, selanjutnya diberi tanda bukti T15 ;16.Foto copy Surat Perintah Penyitaan nomor : Pol : Sp.Sita / 07 / Ill / 2018

/Reskrim, tanggal 8 Maret 2018 dan Berita Acara Penyitaan, yang telahdinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tandabukti T16 ;17.Foto copy Surat Perintah Penyisihan barang bukti nomorSPPBB/08.a/II2018/Reskrim, tanggal 28 Februari 2018 dan Berita AcaraPenyisihan barang bukti isi, yang telah dinazegelen dan dibubuhi materaisecukupnya serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda bukti T17;18.Foto copy Surat Perintah Pengembalian barang bukti nomorSP.KBL.B.B

Foto copy Surat Perintah Penangkapan nomorSP.Kap/29/III/2018/Reskrim, yang telah dinazegelen dan dibubuhi materaisecukupnya serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda bukti T21;22.Foto copy Surat Daftar Pencarian Orang nomor : DPO/ R/ 39/ IV / 2018 /Reskrim, an.

Menanda tangani surat perintah membayar (SPM).i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yangdipimpin.j. Pengelolaan barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjaditanggung jawab SKPD yang dipimpin.k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpin.1. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpin.m. Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnyaberdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.n.

perintah pencairan dana (SP2D) No. 04390/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 12 Nopember 2009.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 04391/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 12 Nopember 2009.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05018/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 01 Desember 2009.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05140/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 04 Desember 2009.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05213/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal

07 Desember 2009.24.25s26.2128.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 06108/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 16 Desember 2009.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 04198/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 06 Nopember 2009.1 (satu) lembar Surat Tugas No. 02/GBS/VI2009 tanggal 24 Juni 2009.1 (satu) lembar Surat Tugas No. 06/SATGAS/VI2009 tanggal 25 Juni2009.1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan ternaksapi Brahman Cross bunting sebanyak 200 ekor kegiatan

perintah pencairan dana (SP2D) No. 04390/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 12 Nopember 2009.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 04391/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 12 Nopember 2009.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05018/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 01 Desember 2009.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05140/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 04 Desember 2009.Halaman 39 dari 41 halaman Put.

No.08/TIPIKOR/2012/PT.Plgon24.25.26.27.28.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05213/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 07 Desember 2009.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 06108/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 16 Desember 2009.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 04198/LS/2.01.03/5.2/2009 tanggal 06 Nopember 2009.1 (satu) lembar Surat Tugas No. 02/GBS/VI2009 tanggal 24 Juni2009.1 (satu) lembar Surat Tugas No. 06/SATGAS/VI2009 tanggal 25Juni 2009.1

yang menjelaskan bahwaSPDP dikirmkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, danterlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahditerbitkan Surat Perintah Penyidikan;Bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 130/PUUXIII/2015disebutkan bahwa Termohon wajid memberikan danmenyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) harisetelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;Namun hingga tenggang waktu ditentukan paling lambat 7 (tujuh)hari setelah

Tentang tidak dikirimnya Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP) kepada pemohon sesuai tenggang waktu yangditentukan;Pengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) jugabukan merupakan objek praperadilan;2.

Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/24/III/2021/Reskrim Res, tanggal 08 Maret 2021, diberi tanda T2a;3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/24/III/2021/ReskrimRes, tanggal 08 Maret 2021, diberi tanda T2b;4. Fotokopi Surat Perintah Tugas (Pemasangan Garis Polisi) Nomor :Sp.Gas/27/III/2021/Reskrim Res, tanggal 09 Maret 2021, diberi tanda T3a;5. Fotokopi Berita Acara Pemasangan Garis Polisi tanggal 9 Maret 2021,diberi tanda T3b;6.

Syarat formal:1) Laporan polisi;2) Surat perintah penyidikan;3) Surat perintah penangkapan;4) Surat perintah membawa Tersangka;5) Surat perintah penggeledahan Tersangka/rumah Tersangka danatau tempat lain yang ada kaitannya dengan Tersangka;6) Surat izin/persetujuan Presiden RI (dalam kasus tertentu);4.

Perintah PenyitaanNomor : Sp.

Menyatakan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan Termohon Nomor :SpHan/315.

ARIF WIBOWO Als BADEK) dan selanjutnya satulembar surat perintah penangkapan diberikan kepada suamiPemohon dengan dibuktikan suami Pemohon menandatanganipada surat perintah penangkapan Pemohon dengan masapenangkapan terhadap ARIF WIBOWO Als BADEkdari tanggal12 Nopember 2020 s/d 15 Nopember 2020;g.

penangkapan bersama Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan (SPDP) dan surat perintah penahanan suamiPemohon telah diberikan kepada keluarga Suami Pemohon (ic.

Serdang Bedagai, maka dengan demikiankewajiban penyerahan tembusan surat perintah penahanan ARIFHalaman 35 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor9/Pid.

Perintah Perpanjangan Penangkapan diberikan kepada SuamiPemohon; Bahwa selanjutnya tembusan surat perintah penangkapan dan suratperintah perpanjangan penangkapan bersama Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan (SPDP) dan surat perintah penahanan suamiPemohon telah diberikan kepada keluarga Suami Pemohon (ic.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat Perintah Kerja No.106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014 tanggal 6 Mei 2014, yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat, maka surat Perintah Kerja (SPK)tersebut, mengikat antara Penggugat dan Tergugat. (Bukti.P2).3. Bahwa dalam Surat Perintah Kerja (SPK) antara Penggugat dengan Tergugattelah ditetapkan ruang lingkup kerja yang meliputi 3 Unit Rumah denganHal.2 Putusan No. 125/Pat.G/2016/PN.

>Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;Menyatakan surat Perintah Kerja No. 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 adalah mengikat antaraPenggugatdan Tergugat.Menyatakan menurut hukum TERGUGAT telah melakukan Perbuatanmelawan hukum;Menyatakan perpanjangan wakitu sampai tanggal 8 April 2015 yangdilakukan sepihak oleh Tergugat batal dengan segala akibathukumnya.Menyatakan tidak berlaku Tim quality control yang di berlakukansetelah tanggal berakhimya Surat Perintah kerja No.

Bahwa dalam dalil nya angka 2 Penggugat juga menyatakan denganjelas bahwa Surat Perintah Kerja Nomor 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014 mengikat antara Penggugat dan Tergugat;. Bahwa dalam dalil nya angka 16 dan 17, Penggugat menyatakan bahwaTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadapPenggugat dan juga melanggar ketentuan dalam Surat Perintah Kerja(wanprestasi);.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Perintah KerjaNo. 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 untukmengerjakan rumah Type Galea Standar Blok D/12, 16 dan 18;.

Bukti P2: Foto copy Surat Perintah Kea No. 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014 tanggal 06 Mei 2014, diberi tanda P23. Bukti P3: Foto copy Rencana Anggaran Biaya untuk Surat Perintah KerjaNo. 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014 tanggal O4Januari 2014,diberi tanda P34. Bukti P4: Foto copy Addendum Surat Perintah Kerja No. 106ADD.ESK/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014, tanggal 7 Mei 2015,diberitanda P4Hal.33 Putusan No. 125/Pat.G/2016/PN. Tng5.