Putusan Nomor 201 7/B/PK/Pjk/2020 4 PPN yang Kurang Dibayar Rp 0,00 oaSanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juli 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 3 Oktober 2019 dengan disertai alasanalasannya yang diterima

Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00089/KEB/WPJ.13/2017 tanggal 29Desember 2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2012 Nomor 00010/207/12/706/16 tanggal 30 Desember 2016,atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.492.446.6706.001, sehinggapajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 201 7/B/PK/Pjk/2020hanya menyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) sertamenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkan dalildalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga pajakmasukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur Pasal

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar

Jumlah Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (ad) Rp (6.031.715.084,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Rp 6.031.715.084,00Pajak berikutnya4 PPN yang Kurang Dibayar Rp 0,005 Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena

(Rp)Peredaran Usaha 2.216.178.400Harga Pokok Penjualan 1.263.336.804Penghasilan Bruto dari Usaha 952.841 .596Pengurangan Penghasilan Bruto 2.667.586.530Penghasilan Netto dari Usaha (1.714.744.934)Penghasilan dari Luar Usaha 617.644.479Biaya dari Luar Usaha (3.641.258.922)Penyesuaian Fiskal Positif 11.137.583Penyesuaian Fiskal Negatif (1.612.750.262)Penghasilan / (Rugi) Neto (6.339.972.056)Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak (6.339.972.056)PPh Terutang Kredit Pajak PPh yang Kurang (Lebih) Dibayar

Uraian Jumlah (Rp)1 Penghasilan Netto (4.749.000.854)2 Zakat 03 Kompensasi Kerugian 04 Penghasilan Kena pajak (4.749.000.854)5 PPh Terutang 06 Kredit Pajak 07 PPh yang kurang/(lebih) dibayar 08 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 09 PPh yang masih harus/(lebih) dibayar 0 Halaman 3 dari 9 halaman.

2020Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00264/KEB/ WPJ.06/2017 tanggal 31Mei 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00004/506/1 1/076/16tanggal 07 Maret 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.574.597.7076.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No Uraian

Putusan Nomor 307/B/PK/Pjk/2020 7 PPh yang kurang/(lebih) dibayar 0 8 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 09 PPh yang masih harus/(lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali

Dibayar Sendiri:c.1. PPh Pasal 22 0.00 0.00 0c.2. PPh Pasal 25 0.00 0.00 0c.3. PPh Pasal 29 0.00 0.00 0c.4. STP (Pokok Kurang Bayar) 0.00 0.00 0c.5. Fiskal Luar Negeri 29,018.00 29,018.00 0c.6. Lainlain 0.00 0.00 0c.7. Jumlah 29,018.00 29,018.00 0d. Diperhitungkan 0.00 0.00 0e. PPh yang Seharusnya Diperhitungkan 0.00 0.00 0 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 516/B/PK/Pjk/2019 f.

Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan 4,247,831.00 4,247,831.00 Jumlah PPh yang Lebih Dibayar/Seharusnya Tidak18 Terutang (4,247,831.00) (4,247,831.00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Mei 2011;bahwa amar Pajak Nomoryang telahMenimbang, Putusan PengadilanPut.45948/PP/M.XV1/15/2013, 27 Juni 2013,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:tanggalMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal

Dibayar Sendiri 29,018.00Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan 4,247,831.0018 Jumlah PPh yang Lebih Dibayar 4,247,831.00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juli 2013, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 10 Oktober 2013 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

Putusan Nomor 516/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar USD4,247,831.00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Terbanding(USD)1 Peredaran Usaha tba2 Harga Pokok Penjualan 198,799,8063 Laba Bruto 22,878, 91204 Biaya Usaha menurut Terbanding 28, F8, opKoreksi yang tidak dapat 56.719.55dipertahankan , ,Biaya Usaha menurut Majelis 28,809,89995 Penghasilan Netto Dalam Negeri aa6 Penghasilan Netto Dalam Negeri 8,597,967.00lainnya7 Fasilitas

Dibayar Sendiri 29,018.00Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan 4,247,831.0018 Jumlah PPh yang Lebih Dibayar 4,247,831.00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 7 dari 8 halaman.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telahmenikah secara syari at Islam pada 22 Juli 1983, di dusun Kombira Desa RubaruKecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, wali nikahnya adalah WALI NIKAHbernama NAMA WALI NIKAH, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000, (seriburupiah) dibayar tunai dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan walinikah Pemohon II adalah langsng tanpa berselang waktu serta dihadiri beberapa orangantara lain bernama : SAKSI NIKAH I dan SAKSI

mengakubernama:SAKSI I PEMOHON : dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut: Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah TetanggaPemohon I; Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkanpernikahan pada 22 Juli 1983 di rumah orangtua Pemohon II dusun Kombira DesaRubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan wali WALI NIKAHbernama NAMA WALI NIKAH dan maskawin berupa uang uang sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) dibayar

tunai dibayar tunai serta disaksikan 2 orang saksi yangbernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH IT; Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah jejaka dan perawan ; Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semendamaupun hubungan sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan; Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadappernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ; Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai

/Pdt.P/2012/PA.Smp Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah TetanggaPemohon I; Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkanpernikahan pada 22 Juli 1983 di rumah orangtua Pemohon II dusun Kombira DesaRubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan wali WALI NIKAHbernama NAMA WALI NIKAH dan maskawin berupa uang uang sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta disaksikan 2 orang saksi yangbernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH

Benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I ASLD denganPemohon II (PEMOHON II ASLI) pada 22 Juli 1983 di rumah orang tuaPemohon II dusun Kombira Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenepdengan wali WALI NIKAH bernama NAMA WALI NIKAH serta disaksikan 2orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II; denganmaskawin berupa uang uang sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) dibayar tunaidibayar tunai;2.

kelebihanpembayaran pajak penghasilan tahun pajak 2008;2. bahwa peraturan/ketentuan yang terkait adalah sebagai berikut :Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanPasal Il angka 3UndangUndang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008Pasal 27A(1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkansebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar

sebagaimana dimaksud dalamSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, SuratKetetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkankelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambahimbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulandengan ketentuan sebagai berikut:a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahandihitung

1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28Tahun 2007Pasal 24 ayat (5)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap :a. kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauankembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahanyang seluruhnya disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan telah dibayar

sebelummengajukan keberatan.b. kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau PutusanPeninjauanKembali atas sebagian jumlah pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atauSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan, namun dibayar sebelum pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonanpeninjauan kembali, atau sebelum diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atauPutusan

atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPut47330/PP/M.XI/15/2013 yang terkait dengan Keputusan Keberatan NomorKEP2873/WPJ.07/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008, Nomor 00077/206/08/052/10 tanggal 23 Agustus2010 diketahui sebagai berikut :e Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008, Nomor 00077/206/08/052/10diterbitkan tanggal 23 Agustus 2010;e bahwa jumlah PPh yang masih harus dibayar

243,186, 104,3583 Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1 2) 77,992,614,6204 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha 78,471,683,5205 Penghasilan Neto Dalam Negeri (3 4) (479,068,900)6 Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya 10,223, 288,6067 Penyesuaian Fiskal 7,295,114 8488 Jumlah Penghasilan Neto (5 + 6 + 7) 17,039,334 ,5549 Kompensasi Kerugian 8,671,000,77110 Penghasilan Kena Pajak (8 9) 8,368, 333,78311 Jumlah PPh Terutang 2,092,083,25012 Kredit Pajak 4,208, 362,15613 Pajak yang tidak/kurang dibayar

(11 12) (2,116,278, 906)14 Sanksi Administrasi 015 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (2,116,278, 906) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111218.15/2012/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 9 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00365/KEB/WPJ

Putusan Nomor 127/B/PK/Pjk/2021 Katamso Km. 6, Tanjung Uncang, Batam, dan menetapkan perhitunganmenjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Penghasilan Neto 35.283.124.847 00Kompensasi Kerugian 0,00Penghasilan Kena Pajak 35.283.124.847 ,00Pajak Penghasilan yang terutang 8.820.781.000,00Kredit Pajak 4.208.362.156,00Jumlah PPh ymh/(lebih) dibayar 4.612.418.844,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 2.213.961.045,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar 6.826.379.889,00 Menimbang, bahwa sesudah

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00365/KEB/WPJ.02/2016, tanggal 9 Desember2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00020/206/12/217/15tanggal 15 September 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP01.085.040.2217.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar

777.992.614.620Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha Rp 78.471.683.520Penghasilan Neto Dari Usaha (34) Rp (479.068.900)Penghasilan Neto Dari Luar Usaha Rp 10.223.288.606Jumlah Penghasilan Neto Komersial (5+6) Rp 9.744.219.706Penyesuaian Fiskal Rp 7.295.114.848Jumlah Penghasilan Neto Fiskal (7+8) Rp 17.039.334.554Kompensasi Kerugian Fiskal Rp 8.671.000.771Penghasilan Kena Pajak (910) Rp 8.368.333.783Jumlah PPh Terutang Rp 2.092.083.250Kredit Pajak Rp 4.208.362.156Pajak Yang Kurang/(Lebih) Dibayar

Mengubah Pajak yang masih harus dibayar dari semula sebesarRp206.192.911,00 menjadi Rp7.020.448,00.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 16 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003966. 16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00439/KEB/

Minggu, Jakarta Selatan 12510,mordengan perhitungan menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 6.720.512.660,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp103.837.659.826,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 838.239.199,00Jumlah Rp111.396.411.685,00Pajak Keluaran Rp 10.383.765.921,00Pajak Masukan Rp 17.143.494.273,00Pajak yang kurang/(lebih) bayar (Rp 6.759.728.352,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp 6.763.238.576,00Pajak yang kurang dibayar

Rp 3.510.224,00Sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 3.510.224,00Pajak yang masih harus dibayar Rp 7.020.448,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanHalaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1788/B/PK/Pjk/2020 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp103.837.659.826,00 Penyerahan yang PPNnyatidak dipungut Rp 838.239.199,00Jumlah Rp 111.396.411.685,00Pajak Keluaran Rp 10.383.765.921,00Pajak Masukan Rp 17.143.494.273,00Pajak yang kurang/(lebih) bayar (Rp 6.759.728.352,00)Kelebihan pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 6./63.238.576,00 Pajak yang kurang dibayar Rp 3.510.224 00Sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal13 ayat (3) KUP Rp 3.510.224

00Pajak yang masih harus dibayar Rp 7.020.448 ,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor

Nilai Barang danJasa Nomor: 00458/207/14/052/16 tanggal 8 November 2016 Masa PajakMaret 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:002978.16/2018/PP, atas nama: PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP01.071.713.0052.000, beralamat di Kawasan Industri Panca Puri, JalanRaya Anyer Km. 122 Gunung Sugih, Ciwandan, CilegonBanten 42447,sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 menjadi: Keterangan Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 363.078.561.594,00Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri 13.720.054.670,00Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 43.580.080.598,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (29.860.025.928,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 29.860.025.928,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juli 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar nihil, dengan perincian sebagai berikut:Halaman 6 dari 8

Putusan Nomor 2106/B/PK/Pjk/2020 Uraian (Rp)DPP Penyerahan 363.078.561.594,00Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 13.720.054.670,00Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 43.580.080.598,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (29.860.025.928,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 29.860.025.928,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP 0,00Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di

JrMaskawin / mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 3 Gramdibayar tunai telah dibayar tunai ;Lafad Ijab dilakukan oleh Kyai Besuk setelah mendapat kuasa dari wali nikah(pasrah wali), sedangkan gobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon sebagaicalon mempelai laki laki;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus janda mati dan Pemohon IIberstatus duda mati ;Antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, tidak adahubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telahmemenuhi

tunai telah dibayar tuna ;e Yang menikahkan Kyai Besuk sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;e Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus janda mati dan Pemohon Ilberstatus duda mati ;e Antara Pemohon dan Pemohon Il adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;e Setelan menikah itu Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai suamiistri dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon tidak mempunyai anak ;e Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri yaituPemohon II dan Pemohon

Kebonagung Kecamatan Kaliwates KabupatenJember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :e Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi kakak kandung Pemohon;e Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon II pada 15April 2013, di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ;e Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah MadeYance (ayah Kandung Pemohon) dengan maskawin berupa seperangkat alatsholat dan cincin emas 3 Gram dibayar

tunai telah dibayar tunai ;e Yang menikahkan Kyai Besuk sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;e Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus janda mati dan Pemohon II berstatusduda mati ;e Antara Pemohon dan Pemohon Il adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;e Setelah menikah Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istridan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon tidak mempunyai anak ;e Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri yaituPemohon II dan Pemohon II

para pihak, bukti bukti Serta saksisaksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan faktadalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:e Pemohon dan Pemohon Il telah menikah pada pada 15 April 2013, diKecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;e Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaituwali nikah Made Yance (ayah Kandung Pemohon), lafad ijab oleh walldikuasakan kepada Kyai Besuk, maskawin berupa seperangkat alat sholat dancincin emas 3 Gram dibayar

KEP00022/KEB/WPJ.18/2017 tanggal 14 September 2017 danmenyatakan bahwa SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011 menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti Karena hukum sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Materiil: Menyatakan bahwa nilai Kelebihan Pajak yang Sudah Dikompensasikan keMasa Pajak Berikutnya menjadi 0 (Nihil), sehingga perhitungan jumlah pajakyang masih harus dibayar menjadi O (Nihil), dengan rincian sebagai berikut: Keterangan Terbanding Pemohon Banding

(Rp) (Rp)Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 0 0Dikurangi:Pajak Masukan yg Dapat Diperhitungkan 0 0PPN Kurang (Lebih) Bayar 0Kelebihan Pajak yg Sudah Dikompensasikanke Masa Pajak Berikutnya 3.036.954.022 0PPN kurang dibayar 3.036.954.022 0Sanksi Administrasi 6.519.623.225 0Jumlah PPN yg Harus dibayar 6.073.908.044 0 Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Pemohon Bandingmohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono):Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat

Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 3.036.954.022d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (3.036.954.022)e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa 3.036.954.022Pajak berikutnya f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar g. Sanksi Administrasi h.

Putusan Nomor 4576/B/PK/Pjk/2019b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar RpO,00; (nihil), dengan

perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri Rp Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 3.036.954.022Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar Rp (3.036.954.022)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa RpPajak berikutnya 3.036.954.022Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar Rp Sanksi Administrasi Rp Jumlah PPN yang kurang / (lebih) bayar Rp Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali

Lanny yang belum dibayar dengan caramenelpon Sdr. Lanny maupun ke Terdakwa menanyakan bon yang belum dibayar kapan akandibayar dan Sdr. Lanny pernah satu kali datang ke PT Harta Dinata Abadi untuk dilakukanmusyawarah menangani hutangnya Sdr. Lanny;Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan bersama antara saksi dengan Fredy ketika diKantor Polisi.

Lanny maupun Terdakwa dariMarkus memberi tempo satu bulan apabila barang yang laku harus dibayar dan barang yangtidak laku diambil lagi Markus/Retur dan perhiasan emas yang mengambilnya dilakukanberdua oleh Sdr.

Lanny dan Terdakwa sudah sepakat untuk hutang ke Robby orang Jakartaakan dibayar oleh Sdr. Lanny dan sudah dibayar lunas untuk hutang ke Markus akan dibayaroleh Terdakwa belum dibayar lunas hal itu sudah merupakan kesepakatan kemudiankesepakatan itu dibuat dalam surat perjanjian tertanggal 12 Pebruari 2013 yang ditandatangani Sdr. Lanny sendiri, Terdakwa, disaksikan Hj Uum (Ibunya Sdr. Lanny) dan H AsepNurjaman (suami Sdr. Lanny) dari pihak Terdakwa disaksikan H.

Lanny juga dari pihak Terdakwa dan H Fredy isi kesepakatan yaitu untukBon ke Jakarta ditanggung/dibayar oleh Sdr. Lanny untuk bon ke Bandung ditangani/dibayaroleh Terdakwa dan suaminya ( H Fredy);Bahwa setahu saksi Sdr.

) gram dalam jangkawaktu 45 hari barang yang sudah diambil harus dibayar dan barang tidak laku tidakbisa dikembalikanlagi/tidak di Retur.6 Keenam ambil lagi barang dari Markus jumlahnya 300 (tiga ratus) gram dalam jangkawaktu 45 hari barang yang sudah diambil harus dibayar dan barang tidak laku tidakbisa dikembalikanlagi/tidak dapat di Retur.7 Ketujuh ambil lagi barang dari Markus jumlahnya 300 (tiga ratus) gram dalam jangkawaktu 45 hari barang yang sudah diambil harus dibayar dan barang tidak laku

Yang pertama dibayar untuk gaji 3 (tiga) bulan, diterima bulanSeptember 2007 ;2. Yang kedua dibayar untuk gaji 1 (Satu) bulan, diterima bulan November2007 ;3.

Yang pertama dibayar untuk gaji 3 (tiga) bulan, diterima bulanSeptember 2007 ;2. Yang kedua dibayar untuk gaji 1 (satu) bulan, diterima bulanNovember 2007 ;3.

No. 282/PID/2010/PTRtenaga ahli perencanaan dan pengawasan tersebut dapat dibayar oleh KuasaPengguna Anggaran (KPA) H.

Yang pertama dibayar untuk gaji 3 (tiga) bulan, diterima bulanSeptember 2007 ;2. Yang kedua dibayar untuk gaji 1 (Satu) bulan, diterima bulanNovember 2007 ;3.

1. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayar Tergugat sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 dengan jumlah 11.038.188.,- (sebelas juta tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Upah Januari sampai dengan Maret 2020 adalah 3 x Rp. 2.814.734,= Rp 8.444.204..Total upah Penggugat yang terlambat dibayar adalah =Rp 11.038.188.,.Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranyaMajelis Hakim Yang Mulia menyatakan upah Penggugat yangHalaman 42 dari 45Putusan Nomor :194/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn49)50)51)52)53)54)55)terlambat dibayar sejak Desember 2019 sampai dengan Maret 2020adalah Rp 11.038.188, (sebelas juta tiga puluh delapan ribu seratusdelapan puluh delapanrupiah).

Bahwa demikian pula system pembayaran gaji/upah harian Penggugat adalahdibayar secara mingguan yaitu minggu pertama dibayar pada tanggal 8,minggu kedua dibayar pada tanggal 15, minggu ketiga dibayar tanggal 22 danminggu keempat dibayar tanggal 1 dan yang menerima gaji/upah dariTergugat adalah ketua secsion dari masingmasih shiff, selanjutnya ketuasecsion tersebut memberikannya kepada Penggugat sesuai dengan jumlahhari kerjanya pada setiap minggunya dan dibayar secara tunai/cahs sejakPenggugat bekerja

Bahwa karena keterbatasan ketersediaan bahan baku tersebut sehinggasejak bulan Pebruari 2019 produksi sangat berkurang dratis yang serta mertamengakibatkan berkurangnya jam kerja harian Penggugat begitu pula denganjumlah gaji hariannya, bahkan Tergugat lebih sering tidak melakukanoperasional produksi, sehingga tidak benar adanya pembayaran upah/gajiPenggugat yang 50% melainkan sudah dibayar secara lunas sesuai denganjumlah hari kerjanya tersebut;10.

Tergugat;Bahwa setahu saksi permasalahan dengan perusahaan pernahdiproses oleh Disnaker Asahan;Bahwa setahu saksi sampai saat ini belum ada dibayar olehTergugat;2.

Bahwa benar Penggugat sebagai pekerja Tetap status pekerja Hariandan upah dibayar cara Mingguan (vide bukti T2)3. Bahwa benar penggugat' terdaftar sebagai peserta BPJSKetenagakerjaan (vide bukti P8);4. Bahwa benar UMK Asahan untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp.2.814.734, per bulan (vide bukti P9) dan sesuai keterangan saksiPenggugat Wisnu Prabowo dan Dedi Pramana;5.

Dibayar dengan NPWP pihak lain Rp 0,00b. Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00c. STP (pokok kurang bayar) Rp 0,00d. Lainlain Rp 0,00e. Jumlah yang dapat diperhitungkan (a + b + c + d) Rp 0,005 PPn BM yang kurang dibayar (3.f 4.e) Rp 0,006 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP Rp 0,00d. Kenaikan Pasal 183A KUP Rp 0,00e.

Jumlah (a+b+c+d) Rp 0,007 Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (5 + 6.e) Rp 0,00 Halaman 3 dari 9 halaman.

:::ccceeeeeeeeeteeeeeeeeeeeees Rp 0,00PPnBM yang Kurang (Lebih) Dibayar .........ccccceeeeeeeeeeeeen Rp ~

Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yangmemasang tiga angka dibayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)dan yang memasang empat angka dibayar Rp.2.500.000, 00 (dua juta limaratus ribu rupiah);Bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah hasil penjualan togel;Bahwa tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menawarkan danmelakukan perjudian online jenis togel tersebut sangat dapat dikunjung!

Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yangmemasang tiga angka dibayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)dan yang memasang empat angka dibayar Rp.2.500.000, 00 (dua juta limaratus ribu rupiah);Bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah hasil penjualan togel;Bahwa tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menawarkan danmelakukan perjudian online jenis togel tersebut sangat dapat dikunjungioleh Khalayak umum dikarenakan posisinya ditengah pemukiman warga;Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari

Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yang memasangtiga angka dibayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yangmemasang empat angka dibayar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah); Bahwa Terdakwa membuka dan menjalankan permainan perjudian onlinejenis toto gelap (togel) Hongkong dan Singapore tersebut lebih kurang sudahsekitar 1 (Satu) tahun; Bahwa Penghasilan Terdakwa perkali tiap membuka penjualan judi togeltersebut lebin kurang sebesar 10 persen dari hasil penjualan; Bahwa untuk

Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yang memasangtiga angka dibayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yangmemasang empat angka dibayar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah);Bahwa Terdakwa membuka dan menjalankan permainan perjudian onlinejenis toto gelap (togel) Hongkong dan Singapore tersebut lebih kurang sudahsekitar 1 (Satu) tahun;Bahwa Penghasilan Terdakwa perkali tiap membuka penjualan judi togeltersebut lebin kurang sebesar 10 persen dari hasil penjualan;Bahwa untuk

Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yang memasang tigaangka dibayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang memasang empatangka dibayar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa seharihari adalah sebagai Petanidan tukang ojek, dan Terdakwa melakukan/membuka arena pemainan judi onlinejenis toto gelap (togel) Hongkong tersebut kepada masyarakat umum dilakukansebagai usaha tambahan Terdakwa yang dilakuan Terdakwa sudah sejak lama yaitulebih kurang

negara asalIndia dengan Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 333591 tanggal 9 Agustus 2012 yangdiberitahukan sebesar CIF USD 196,744.40 yang ditetapkan Terbanding menjadisebesar CIF USD 216,418.85;Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian pada dokumen impor dapat disimpulkan halhalsebagai berikut:e berdasarkan Invoice dan Purchase Order diketahui bahwa nilai transaksibarang impor yang bersangkutan dalam Incoterm FOB;e terdapat biayabiaya yang diteambahkan pada harga yang sebenarnya atauseharusnya dibayar

yang belum termasuk dalam harga yang sebenarnyaatau seharusnya dibayar yaitu Freight;Perusahaan tidak menyerahkan tagihan ongkos angkut dan Asuransi dibayar di Dalam Negeri;Menurut Pemohon : bahwa untuk memenuhi syarat formal pengajuan banding, Pemohon Banding sudahmembayar seluruh Bea Masuk, PPN, PPh beserta denda terutang yang tercantumdalam Nomor: SPTNP016895/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 31 Agustus2012 sebesar Rp43.250.000,00Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP7123

/KPU.01/2012 tanggal 19Desember 2012, sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukanpenelitian terhadap ketentuan Nilai Pabean, dasar penetapan SPTNP dan datapendukung lainnya;bahwa berdasarkan penelitian pada dokumen impor dapat disimpulkan halhal sebagai berikut:e berdasarkan Invoice dan Purchase Order diketahui bahwa nilai transaksibarang impor yang bersangkutan dalam Incoterm FOB;e terdapat biayabiaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atauseharusnya dibayar yang belum termasuk

dalam harga yang sebenarnyaatau seharusnya dibayar yaitu Freight;e Perusahaan tidak menyerahkan tagihan ongkos angkut dan Asuransi dibayardi Dalam Negeri;bahwa tidak terdapat data yang obyektif dan terukur atas pembayaran Freight sehingga ditetapkan sesuaiPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 Pasal 2 dan 20;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, selanjutnya Nilai Pabean ditetapbkan dengan menambahkan NilaiFreight, sehingga total Nilai Pabean menjadi sebesar CIF USD 216,418.85;bahwa

Asuransi Astra Buana 1) 8 Fotokopi KatalogBrosur bahwa dari penelitian di atas, didapatkan halhal sebagai berikut:Berdasarkan Invoice dan Purchase Order diketahui bahwa nilai transaksi barang impor yangbersangkutan dalam Incoterm FOB.Terdapat biayabiaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnyadibayar yang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar yaitu freight.Perusahaan tidak menyerahkan tagihan ongkos angkut dan asuransi dibayar di Dalam Negeri.Tidak

Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya ayahkandung Pemohon II yang bernama Pagi alias Muhmad;Saksi nikahnya masingmasing bernama Sanin dan Misli;Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 10, (sepuluhrupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada;Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon denganwali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukanoleh KH. MAHDI;3.

Tagi, telah memberikan keterangan dibawahSumpah pada pokoknya sebagai berikut;e Bahwa saksi kakak kandung Pemohon II yang ditunjuksebagai Ssaksi saat akad nikah Pemohon dan PemohonII;Bahwa benar Pemohon dan Pemohon II siami isterimenikah tanggal 09 April 1971 dinikahkan oleh KH.Mahdi;Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung PemohonIl bernama Pagi alias Muhmad, disaksikan oleh saksisendiri dan Sanin dengan mahar berupa uang sejumlahRp. 10, (Sepuluh rupiah) dibayar

telah memberikan keterangan di bawahSumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi mengaku tetangga Pemohon danPemohon II dan yang menjadi saksi pada saatberlangsungnya akad nikah;Bahwa benar Pemohon dan Pemohon II siami isterimenikah tanggal 09 April 1971 dinikahkan oleh KH.Mahdi;e Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Iidilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung PemohonIl bernama Pagi alias Muhmad, disaksikan oleh saksisendiri dan Misli, dengan mahar berupa uang Rp. 10,(sepuluh rupiah) dibayar

Mahdi dengan wali nikah Ayah kandungPemohon II bernama Pagi alias Muhmad, disaksikan dua orangsaksi bernama Sanin dan Misli, mas kawin berupa uang Rp.10, (Sepuluh rupiah) dibayar tunai, akad nikah dilakukan olehKH.

Mahdi dengan Pemohon Il,mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10, (Sepuluhrupiah) dibayar tunai, serta antara Pemohon denganPemohon II tidak ada hubungan darah maupun susuan yangdapat menghalangi pernikahannya;Menimbang, bahwa pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,menyatakan bahwa unsur/rukun pernikahan adalah: (a).

(Lima Rupiah) dibayar tunai;3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawandan suami Pemohon berstatus Perjaka;4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak adahubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidakada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuanhukum islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;5.

Bahwa pada tanggal O1 Januari 1968, Pemohon dengan suamiPemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di WilayahKantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lemahabang KabupatenKarawang., dengan wali nikahnya adalah ayah kandung yang bernamaAYAH KANDUNG PEMOHON dengan Mas Kawin berupa uang sebesarRp.5,(lima rupiah) telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksiyaitu Bapak SAKSI NIKAH dan Bapak SAKSI NIKAH Il, hal itu diketahuisaksi karena saksi ikut menghadiri pernikahan antara Pemohon

Bahwa pada tanggal 01 Januari 1968, Pemohon dengan suamiPemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di WilayahKantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lemahabang KabupatenKarawang, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung yang bernamaAYAH KANDUNG PEMOHON dengan Mas Kawin berupa uang sebesarRp.5,(lima rupiah) telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksiyaitu Bapak SAKSI NIKAH dan Bapak SAKSI NIKAH Il, hal itu diketahulsaksi karena saksi tidak menghadiri pernikahan antara Pemohon

II;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, buktibukti serta saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelistelah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.Bahwa Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkanpada tanggal 01 Januari 1968, di Wilayah Kantor Urusan Agama KecamatanKecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang., dengan wali nikahnyaadalah AYAH KANDUNG PEMOHON yang bernama uang sebesar Rp.5,(lima rupiah) telah dibayar

tunai dengan Mas Kawin berupa uang sebesarRp.5,(lima rupiah) telah dibayar tunai dibayar tunai dan disaksikan oleh duaorang saksi yaitu Bapak SAKSI NIKAH dan Bapak SAKSI NIKAH II;2.Bahwa antara Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukansaudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baikmenurut agama maupun menurut peraturan perturan perundangundanganyang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalammasa iddah orang lain;3.Bahwa selama dalam perkawinan

Putusan Nomor 717/B/PK/Pjk/2020Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2011 menurut Pemohon Bandingadalah sebagai berikut: Ekspor Rp 15.045.001.603,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 756.646.518.843,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 163.871.076.809,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.645.503.578,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 937.208.100.833,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 75.508.093.541,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 75.508.093.541 ,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat Rdiperhitungkan p 210.560.054.915,00c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (135.051.961.374,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 135.105.630.296 004. Jumlah PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 53.668.922,005.

Sanksi AdministrasiKenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 53.668.922,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 107.337.844,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 717/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp107.337.844,00, dengan perincian sebagai berikut:1.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 75.508.093.541 ,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 210.560.054.915,00c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (135.051.961.374,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 135.105.630.296 ,004. Jumlah PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 53.668 .922,005. Sanksi AdministrasiKenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 53.668.922,006.

No. 35/Pdt.P/2015/PA TkI. hal. 1 dari 102.Bahwa yang menjadi wali pemohon II dalam pernikahan tersebut adalahayah kandung yang bernama ===== dan dinikahkan oleh ImamLingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, KabupatenTakalar, bernama ===== dan yang menjadi saksi nikah masingmasingbernamadengan maskawin berupa satu cincin emas dua gram dibayar tunai.3.Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus jejaka danpemohon II berstatus perawan.Bahwa antara pemohon dengan pemohon II masih punya

dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pemohon dan pemohon II telah menikah pada tahun 1960 diLingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, KabupatenTakalar.Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan pemohondengan pemohon Il.Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pemohon II adalahayah kandung pemohon II yang bernama ===== dan Imam kampungbernama ===== yang menikahkan mereka dan saksi nikahnyabernama ===== dan =====, dan maharnya berupa satu cincin emasdua gram dibayar

apakahdalil para pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud.Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, parapemohon mengaku bahwa para pemohon telah melangsungkan akad nikahyang dilaksanakan pada tahun 1960 di Lingkungan =====, Kelurahan =====,Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandungpemohon II bernama =====, dinikahkan oleh Imam Kampung bernama =====,disaksikan oleh saksi nikah ===== dan ===== disertai dengan mahar satucincin emas dua gram dibayar

tunai dibayar tunai.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi pemohon yangmana kedua saksi tersebut mengetahui bahwa dalam pernikahan pemohonyang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama=====, disaksikan oleh 2 orang lakilaki muslim dan dewasa yaitu ===== dan=====, serta adanya mahar berupa satu cincin emas dua gram dibayar tunaidan saksisaksi juga membenarkan bahwa pemohon dan suaminya pada waktumenikah berstatus jejaka dan perawan dan sampai saat ini tidak pernahbercerai

Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah adalah ayahkandung pemohon Il yaitu =====, disaksikan oleh 2 orang lakilakimuslim dan dewasa yaitu ===== dan =====, serta adanya mahar berupasatu cincin emas dua gram dibayar tunai.Pntp. No. 35/Pdt.P/2015/PA TkI. hal. 7 dari 103. Bahwa pada waktu pernikahan tersebut, pemohon berstatus perjakadan pemohon II berstatus perawan.4.