Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yangdinyatakanmemenuhi persyaratan lulus administrasi ;1) Hasil evaluasi teknis adalah : = memenuhi = syaratteknis (lulus) atau tidak memenuhi' syarat' teknis(gugur) ;Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran 1. BAB 1.

ParagrafKetiga pasal Il ayat (1) poin a Keppres Nomor 80 tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah serta perubahannya ;Bahwaakibat dari perbuatan Tergugat tersebut,Penggugat yang seharusnya menjadi Pemenang Lelang PengadaanPeralatan Poliklinik (Paket 2) Sekolah Polisi Negara (SPN)Purwokerto tahun Anggaran 2006, karena kelengkapan dukunganadministrasi, dukungan teknis, dukungan harga dan dukungankualifikasi yang dimilikinya menderita kerugian denganperincian sebagai berikutHal

perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat(2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi Kewenangan absolutPengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkaraa qou;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan domisilipara Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama MuaraBulian, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RINomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang PemberlakuanBuku II Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, makaperkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;4.3 Pengumuman adanya pengesahan nikahMenimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Buliansebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal iniHal. 7 dari 19 Hal.

Penetapan No.0019/Padt.P/2019/PA.MbItelah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI NomorKMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku IIPedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihakyang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka MajelisHakim berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;4.4 Pokok permohonanMenimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon danPemohon Il, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalahbahwa para Pemohon

tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat(2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi Kewenangan absolutPengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkaraa qou;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan domisilipara Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaMempawah, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RINomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, makaperkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mempawah;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawahsebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal initelah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI NomorKMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku IIPedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihakyang merasa dirugikan

Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika,Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen atas permintaanpemeriksaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Resort Tanah LautNomor : B/03.c/V/2017/Satresnarkoba tanggal 13 Januari 2017 dengankesimpulan contoh yang diuji bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabuyang di bungkus dengan plastik klip transparan yang merupakan sediaandalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalahmengandung Metamfetamina Positif yang termasuk

Selaku Manajer Teknis Pengujian Teknis Pengujian ProdukTerapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemenatas permintaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Resort TanahLaut Nomor : B/03.c//2017/Satresnarkoba, tanggal 13Januari 2017 dengankesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidakberbau atau contoh yang diuji adalah mengandung metamfetamina positifyang termasuk dalam golongan UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang bahwa

Bahwa pada tanggal 18 September 2013 dilakukan rapat/musyawarah digedung DPRD Kabupaten Mimika antara Pemilik Tanah dengan BupatiMimika yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Mimika yangberkesimpulan pada pokoknya Bupati dan DPRD akan mengangarkandalam APBD Kabupaten Mimika untuk menyelesaikan permasalahanpertanahan tersebut yang secara teknis akan dilaksanakan olehPemerintah Kabupaten Mimika;2.

Poumako;Lokasi Eks Kantor Bupati Lama;Lokasi BLK;Lokasi Tanah Perumahan DPRD Kabupaten Mimika;oC ON Oo Fs WN FPReLokasi Tanah Tempat Kantor Distrik Mimika Baru;Untuk lokasi Kantor Lurah Otomona tidak termasuk dalamkeputusan ini ; Untuk lokasi tanah Koperapoka dengan ukuran 25 1 disepakatiuntuk diserahkan kembali kepada pemilik tanah ;Pemilik Tanah harus menyiapkan dokumendokumen yang sah untukbernegosiasi masalah harga yang akan dibayarkan oleh PemerintahDaerah Kabupaten Mimika sebagai pelaksana teknis

Pemilik Tanah harus menyiapkan dokumendokumen yang sah untukbernegosiasi masalah harga yang akan dibayarkan oleh PemerintahDaerah Kabupaten Mimika sebagai pelaksana teknis;4. Salah satu syarat Pemerintah Daerah membayarkan kepada pemilik tanahadalah harus ada pengakuan dari Lemasa dan Lemasko, bahwa benarpembayaran akan dilakukan kepada pemilik tanah yang bersangkutan;5.

kesepakatan sebagaimana dimuat dalam risalahrapat tanggal 18 September 2013 tersebut belum ditindaklanjuti seperti antaralain :Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimikasepakat untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah tanahyang sedang disengketakan dan akan diakomodir dalam APBDPerubahan atau dalam APBD Induk ;Pemilik Tanah harus menyiapkan dokumendokumen yang sah untukbernegosiasi masalah harga yang akan dibayarkan oleh PemerintahDaerah Kabupaten Mimika sebagai pelaksana teknis

/108.34/KP/2010 tanggal 10 November 2010 tentang Perubahan Kedua SuratKeputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Nomor1009/108.34/KP2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2010) bersama saksi Lakon Siska,direktur CV Ghanny Putra, saksi Drs.

No. 2821 K/Pid.Sus/20152010 tanggal 5 Januari 2010 penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanSKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 dan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 4913a/108.34/KP/2010 tanggal 10 November 2010 tentang Perubahan Kedua SuratKeputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor1009/108.34/KP2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2010 bersama saksi Drs.

2010 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 1009/l08.34/KP2010 tanggal 13 Maret2010 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran2010 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor1009/108.34/KP2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Perubahan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor:23.A/l08.34/KP2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan KotaPayakumbuh Tahun Anggaran 2010 (asili);Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/20157.

No. 2821 K/Pid.Sus/2015nomor 1009/108.34/KP2010 tanggal 13 Maret 2010 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD DinasPendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 (asli);8. Keputusan Walikota Nomor istimewa/LPI/PIl2010 tentang LigaPendidikan Indonesia Kota Payakumbuh tahun 2010 tanggal 2 Februari2010 (fotocopy);9.

Spesifikasi teknis barang/jasa ;2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;3.

kontrak dengan nilai sebesarRp.271.909.000,3 Ultrasound Therapy merk ITO Type US 750 tidak sesuai denganspesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesarRp.138.800.000,4 Elecro Therapy merk ITO Type ES521 tidak sesuai denganspesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesarRp.129.990.000,5 Rontgen Stationer merk Shimadzu type Rad Speed tidak sesuaidengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilaisebesar Rp.872.927.000,Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan

Spesifikasi teknis barang/jasa ; 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;3.

pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit UmumDolopo Pada Dinas Kesehatan.Bahwa personil Tim Teknis sebagai berikut : e dr.

Pelalawan No. 522.1/PI/VIII/2003/1215 tanggal 1 Agustus 2003perinal Pertimbangan Teknis URKT IUPHHKHT tahun 2003 an.

No.119 PK/Pid.Sus/2010Pertimbangan Teknis dari saksi Drs. EDI SURIANDI selaku Kepala DinasKehutanan Kabupaten Pelalawan, melalui surat :OoSurat saksi Drs. EDI SURIANDI selaku Kepala Dinas KehutananKabupaten Pelalawan No. 522.22/PI/XII/2004/2012 tanggal 18 Desember2004 perihal Pertimbangan Teknis URKT UPHHK pada Hutan Tanamantahun 2005 atas nama PT.

Pelalawan No. 522.05/PHTR/PI/2004/009 tanggal 3 Januari 2004perihal Pertimbangan Teknis BKU PHHK pada Hutan Tanaman tahun2004 atas nama CV. TUAH NEGERI.Surat dari saksi Ir. TENGKU ZUHELMI selaku Kepala Dinas KehutananKabupaten Pelalawan No. 522.05/PI/PHTR/I/2004/095 tanggal 17 Januari2004 perihal Pertimbangan Teknis BKUPHHK pada Hutan Tanamantahun 2004 atas nama PT.

Riau perihal Pertimbangan Teknis URKTIUPHHKHTTh. 2005 a.n. PT Madukoro, yang ditandatangani Drs. EDI SURIANDI.(BB O50);6 (enam) lembar asli Surat dari Kadishut Kabupaten PelalawanNomor: 522.22/PI/III/2006/7303 tanggal 2 Maret 2006 kepadaKadishut Prop. Riau perihal Pertimbangan Teknis URKTIUPHHKHTTh. 2006 a.n. CV. Harapan Jaya, yang ditandatangani Drs. EDISURIANDI.

No.119 PK/Pid.Sus/2010334.335.336.337.338.perihal Pertimbangan Teknis RKT UPHHK pada Hutan TanamanTahun 2005 a.n. PT.

Inhu, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri RengatKelas Il, maka Pengadilan Negeri Rengat Kelas II berwenang untuk memeriksa danmemberikan Penetapan permohonan ini;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negerihanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal ituditentukan oleh peraturan perundangundangan.Menimbang

No. 338/Pdt.P/2019/PN SgmBahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani olehKuasa Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal parapemohon (pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata) Umum danPerdata Khusus, Buku Il, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, him. 4348.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentangPemberlakuan Buku II Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan);Bahwa setelah meneliti

Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnyapetitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akandibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2006 juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Buku IIPedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini,MENETAPKAN:1.

sesuatulagii dan mohon agar Pengadilan Negeri memberikan Penetapan atasPermohonan ini;TENTANG HUKUMNYA;Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Wali untuk melakukanperbuatan hukum tertentu merupakan perkara tanpa sengketa (vo/untair) danmerupakan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui PengadilanNegeri, sehingga merupakan wewenang absolut Pengadilan Negeri (Vide: Buku IIMahkamah Agung tentang Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 46);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai denganP.10, yang adalah suratsurat yang dapat diterima sebagai alat bukti yangmemenuhi ketentuan hukum secara perdata dihubungkan dengan keterangansaksisaksi, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Pemohon merupakankeluarga atau Paman dari BASOPI AULIA MAHMUJI, yang lahir di Biak Mulltanggal 16 Juni 2000, khusus untuk mengikuti seleksi Penerimaan

yang tidak terpisahkan;Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidakakan mengajukan sesuatu lagi ke persidangan ini dan akhirnya mohonpenetapan berkenaan dengan permohonannya tersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokokpermohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil daripermohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis

Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yangditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukankepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalahuntuk pencatatan perkawinan pemohon yang terlambat pencatatannyapada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenLabuhanbatu Utara;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 UndangundangNomor

memeriksa perkarapermohonan ini ;Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data Kependudukandiatur di dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahannama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempatpemohon ;Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan suratpermohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah danditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon(Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum danPerdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm.4348.

selengkapnya Majelis Hakim menunjukkepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapatdipisahkan dari Putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimanatelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah disiarkan di papanpengumuman Mahkamah Syariyah Bireuen pada tanggal 28 September 2012 untukdiumumkan sebanyak satu kali siaran dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal initelah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis PeradilanAgama Buku IIEdisi Tahun 2010 Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasadirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohondan Termohon telah datang menghadap ke persidangan dan telah pula memberikanketerangan secukupnya;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang padaUtara (sekarang Kabupaten Bireuen

secara lengkap dalam Berita AcaraPersidangan dan merupakan ~ satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonanPemohon dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan Pemohon Il telah disiarkan di papan pengumumanMahkamah Syariyah Bireuen pada tanggal 23 Februari 2011untuk diumumkan sebanyak satu kali dalam tenggang waktuselama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuanPedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan AgamaBuku Il Edisi Tahun 2009, Mahkamah Agung RI, namun pihakyang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebutdapat dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkanpermohonannya yang pada pokoknya Pemohon telahmelangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tahundi Desa ....... , Kecamatan ....... , Kabupaten Bireuen yangdinikahkan ....... ( Imam kemesjidan) sebagai Qadhinya

No. 93/Pdt.P/2013/PA.BwiNomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah denganUndang Undang Nomor 50 tahun 2009 ;Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkanmelalui mess media tanggal 04 April 2014 untuk memenuhi ketentuandalam pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama tentangproses pemeriksaan dan permohonan Isbat Nikah ;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannyamendalilkan yang pada pokoknya

.= Bahwa para pemohon ingin merubah /memperbaiki nama lbu pemohontersebut;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakahPengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas danAdministrasi pengadilan buku II teknis Administrasi dan teknis peradilan dilingkungan peradilan umum tahun 2006 hal. 24 disebutkan permohonan diajukandengan surat permohonan yang ditandatangani oleh para pemohon atau kuasanyayang sah dan ditujukan

P/2011/PA Ter, tanggal 2 November 2011,sebagaimana dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanAgama sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006, sebagaimana tersebut dalam Buku II, dimana sampai haripersidangan untuk perkara ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikanterhadap pernikahan para Pemohon tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon

No. 46 tersebut tercatat terletak di KelurahanPateten I, dan juga dari bukti Surat P1 sampai dengan P5 semua tercatat atasnama Muhammad Safii, kalaupun dari keterangan saksi Rolly Muarif yangmenerangkan bahwa Pemohon dalam Kartu Keluarga yang lalu namanya ImamSapii dan kemudian ada muncul kartu keluarga baru dengan nama MuhammadSafii tetapi saksi tidak mengetahui alasan perubahan nama yang dilakukan olehPemohon;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dan dihubungkan denganbuku ke2 pedoman teknis

adminstrasi data teknis peradilan perdata umum danperdata khusus pada halaman 47 menyatakan bahwa mengalihkan statuskepemilikan benda tetap adalah suatu hal yang dilarang, termasuk dalamperubahan nama pada sertifikat mengingat sertifikat tanah adalah buktikepemilikan terhadap benda tetap lagipula alasan perubahan nama tersebuttidak berdasarkan akan hukum karena apabila permohonan ini dikabulkanmaka akan timbul suatu masalah hukum baru bila kelak ada orang yangbernama Muhammad Safii itu muncul;Menimbang