388 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 388 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :12..

No. 388 K/TUN/20113.

No. 388 K/TUN/201110.kepemilikannya, oleh karenanya Penggugat melayangkan suratpengaduan kepada pihak Tergugat (Kantor Pertahanan Kota TebingTinggi) sesuai Surat tanggal 12 Juli 2010, untuk memohonmengembalikan keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tertanggal29 Mei 1995 seluas 424 m2, atas nama Ibu Simpen serta mencabut danmembatalkan segala Sertipikat yang diterbitkan sesudahnya berkaitandengan tanah almarhumah tersebut ;Bahwa atas pengaduan tersebut telah direspon Tergugat denganmengundang

No. 388 K/TUN/2011namun saksi yang dipergunakan dalam perbuatan hukum tersebut adalahhanya Pegawai Kantor Notaris jelasjelas bertentangan dengan hukum ;14.Bahwa Tergugat dalam keadaan demikian sebenarnya harus menolakpendaftaran pemindahan hak milik obyek sengketa a quo sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 38 ayat(1), Pasal 45 ayat (1) huruf c, juncto Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 101 ayat(2), karena perbuatan

No. 388 K/TUN/201110Hakim Hakim Anggota : Ketua,ttd. ttd.H. Yulius, S.H., M.H. Marina Sidabutar, S.H., M.H.ttd.Prof. Dr. H. Anmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya Biaya : Panitera Pengganti,1. Meteral ..............0000. RD. 6.000, ttd.2. RedakSi.................... Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. ACministraSl ..............60000 Rp. 489.000.Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 22000075410

Tun Mukminah, S.H, M.H sebagaiPanitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Ade Ahmad Hanif, S.HI Ahmad Saprudin, S.Ag, M.HUswatun Hasanah, S.HIPanitera Pengganti,Hj. Tun Mukminah, S.H, M.HPerincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,2. Biaya Proses : Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 490.000,4. Redaksi :Rp. 5.000,5. Materai :Rp. 6.000,Jumlah Rp. 581.000, Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan No.0180/Pdt.G/201 7/PA.GSg

Soedarto,SH., selaku Sekretaris Perkumpulan Taman Flora dan SatwaSurabaya menyampaikan selamat dan mendukung atas terbitnyaKeputusan TUN a quo serta menuntut kompensasi atas asetKebun Binatang Surabaya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluhmiliyar rupiah);Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan olehPenggugat terhadap Keputusan TUN a quo telah melewati batastenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudahkadaluwarsa sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat

P.31/MenhutI/2012tentang Lembaga Konservasi, sebagaimana telah Tergugaturaikan di atas;Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN a quo tidakbertentangan dengan asas kepastian hukum;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Keputusan TUN a quotelah sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik,khususnya asas tertib penyelenggaraan negara dan asas kepastianhukum;Dalam Penundaan :Terhadap dalil Penggugat pada angka 30 dan 31 halaman 11 dan 12 yangintinya mengajukan permohonan penundaan, dapat Tergugat

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakandalil yang mengadaada karena secara deklaratif Keputusan TUN a quoyang diterima oleh Tergugat Il Intervensi sudah diumumkan melalui mediaHalaman 49 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUNJKTmassa local mapun Nasional, karena Keputusan TUN a quo pada saat itudiserahkan langsung oleh Tergugat kepada Walikota Surabaya di KebunBinatang Surabaya, serta dihadiri antara lain oleh anggota DPRD danJajaran Pemerintah Kota Surabaya dan diliput

TSKBS 2013 264 6,43 %2014 253 5,53 %2015 164 4,17 % Dengan demikian dalil Pengugat yang menyatakan bahwa keputusanbahwa Keputusan TUN a quo telah melanggar ketentuan Pasal 29 huruf gPeraturan Menteri Kehutanan No. 31/MenhutI/2012 adalah keliru dan tidakberdasarkan hukum;17.Bahwa terdapat dalil Penggugat pada angka 25 s/d 27 halaman 10 dan 11yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN a quo bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas tertibpenyelenggaraan negara dan

Selanjutnya Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwe suatukeputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itudihitung sejak hari pengumuman tersebut ;Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 55 tersebut terkait dengan pihakke tiga yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negarapenentuan tenggang waktu pengajuan gugatan berpedoman pada YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992, tanggal 21 Maret 1993, Nomor 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994

Ahmad Saari bin Sumadi.Dijelaskan dalam dokumen tersebut bahwa SHM No. 1362/TI.Kelapa tahun 1978 GS No. 144/1975 berlokasi di Jalan KebunBunga.4.Bahwa Putusan Kasasi, PTUN Mahkamah Agung Nomor488.K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015.DalamPertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusannyasebagai berikut :PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa terhadap alasanalasan Kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa putusan

Anmad Saaribin Sumadi pada tahun 2012 sebagaimana akta jual belliNo.508/2012 tanggal 20 September 2012, yang dibuatdihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ThamrinAzwari,SH.Sementara dalil Penggugat pada Gugatan Penggugatterdahulu dengan Perkara Nomor: 168/TUN/2016 tanggal8 Desember 2016, pada halaman 4 dari 25 halaman yangmenyatakan dipetik : berdasarkan bukti kepemilikanberupa Sertipikat Hak Milik No. 1362/Kel Talang Kelapatanggal 12 Agustus 1978, gambar Situasi Nomor144/1975 tanggal 22 Juli

Bagaimana mungkin Penggugat telah memiliki tanahdengan Sertipikat Hak Milik No 1362/Talang Jambetersebut sejak tahun 1978, sementara dalam gugatanaquo Penggugat menyatakan bahwa Penggugatmemperoleh ha katas tanah aquo berdasarkan Akta JualBeli No.508/2012 Tanggal 20 September 2012, sementarapada tanggal 12 Agustus 1978 didalam bukti PeninjauanKembali Nomor Perkara 168/TUN/2016 tanggal 8Desember 2016, pada halama 4 dari 25 halamanPenggugat menyatakan, bahwa tanah tersebut telahbersertifikat atas nama

Bukankah hal tersebut telah membuktikan penggugatadalah seorang penggugat dengan gugatan klasifikasikontradiktif, karena tahun kepemilikan Penggugat atastanah aquo sangat berbeda jauh antara gugatanPenggugatan aquo dengan pernyataan Penggugatpada perkara Peninjauan Kembali No.168PK/TUN/2016,tanggal 8 Desember 2016.Berdasarkan Eksepsi yang disampaikan Tergugat tersebutdiatas, mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili Perkara aquo untuk menolak gugatan ParaPenggugat untuk seluruhnya, atau

Dari sket lokasi tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1362 Tahun 1978 GS no: 144/1975 sangat mudahmenentukan dimana titk lahan tersebut karena posisi jalan danbentuk jalan tidak berubah dari dahulu sampai sekarang ;Bahwa penggugat telah melakukan tindakan ceroboh sehinggamenimbulkan kerugian diri sendiri karena membeli objektanah tersebut yang tidak ada hubungannya dengan tanahmilik Tergugat sesuai dengan putusan PTUN MedanNo.111/b/2014/PTUNMDN yang diperkuat dengan putusankasasi No.488.K/TUN

Jo. putusan Kasasi Nomor 11 K/TUN/2001tentang pembatalan sertifikat Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill, danterhadap perkara TUN tersebut telah ada putusan kasasi yang telahdimenangkan oleh para Penggugat dan telah ada surat keputusan dariKepala Kantor Wilayah BPN, Nomor : 57052013.53.012005 tentangpembatalan sertifikat Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut ;Bahwa para Tergugat yang telah berusaha dengan berbagai cara untukmemiliki dan atau mendapatkan hak atas tanah sengketa secara

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tanggal 11 Mei 2009Nomor 112/PDT/2009/PT.MKS yang memperbaiki putusan Pengadilan NegeriMakassar tanggal 18 September 2008 Nomor 2I6/Pdt.G/2007/PN.Mks denganpenambahan amar, yang dimohonkan kasasi tersebut telah salah dan kelirudan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena dalarnpertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkankasasi yang menyatakan bahwa :"Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/TUN

;"Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/TUN/2001 tanggal 18Januari 2005 (bukii P.3) Juncties putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraUjung Pandang Nomor 18/Bdg.TUN/2000/PT.TUN Uj.Pdg tanggal 26 Juni 2000 (bouktiiP.2) dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor26/G.TUN1999/P.TUN.U.Pdg. tanggal 25 November 1999 (bukti P.1), telahdilaksanakan oleh kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara PropinsiSulawesi Selatan dengan surat Keputusan Nomor 5705201353012005 tanggal

/2006 tanggal 9Mei 2007 (copy putusan terlampir) yang amamya berounyi sebagai berikut :Mengadili : Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali Susanto Thiosdor tersebut ; Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/TUN/2001tanggal 18 Januari 2005 Jo.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor26/G.TUN/1999/P.TUN.Uj.Pdg., tanggal 29 Januari 1999 ;MENGADILI KEMBALI: Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26PK/TUN/2006 tanggal 9 Mei 2007 yang diterima Pemohon Kasasi, dahuluTergugatll/Pembanding

Tinggi TUN Jakarta No.239/B/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Oktober 2015 Jo.

Bahwa sertifikat merupakan suatu Keputusan tata Usaha Negara(KTUN) yang diterbitkan oleh Pejabat TUN ic.

PutusanKasasi Mahkamah Agung Perkara No.44 K/TUN/2016 tertanggal 14 April2016 jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung perkara No. 46 K/TUN/2016tertanggal 7 Maret 2016, jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara No.44K/TUN/2016 tertanggal 14 April 2016 jo.

(sepuluh ribu meter persegi) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapberdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 272.K/TUN/2012 tanggal03 September 2012 dengan amar putusan adalah Menolak PermohonanKasasi Kepala Kantor Pertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II An.JASMANI;18. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 272.K/TUN/2012 tanggal 03September 2012 dengan Menolak Permohonan Kasasi Kepala KantorPertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II An.

/PT JAP.dengan registrasi perkara Nomor: 21/ G.TUN/2011/PTUN.JPRkarena telah memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak MilikNomor: 02167, dengan surat ukur Nomor: 31/Asano/2010 tanggal 3Mei 2010 dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dantelah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusanMahkamah Agung RI Nomor: 272.K/TUN/2012 tanggal 3 September2012 dengan amar putusan adalah menolak permohonan Kasasl Kepala Kantor Pertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II atasnama Jasman;2.

(sepuluh ribu meter persegi) telah digugatoleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telahmempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkanputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 272.K/TUN/2012 tanggal 3September 2012, sehingga apabila Penggugat merasa tidak puas danHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2016.

/PT JAP.tidak menerima putusan Mahkamah Agung RI Nomor272.K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012, maka seharusnyaPenggugat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu PeninjauanKembali (PK) melalui pengadilan tingkat pertama yang mengadiliperkara tersebut yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura bukanmengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jayapura;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwaPengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara perdata

Nomor: 96/Pdt.G/2005/PN Jap antara pihakPenggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut diatas,karena tidak mungkin Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura melakukanPeninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.272.K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012 tersebut, dan jugaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak akan memeriksa danmengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan materi gugatanmenyangkut Keputusan Pejabat TUN.

149 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 149 K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :EDISAPUTRO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantanAnggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Arbes RT. 004 RW. 006,Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci,Kabupaten Pelalawan;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;MELAWAN :KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Berkedudukan

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.IBahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :Surat Keputusan No.Pol. : Skep/164/V1I/2009 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Polri tertanggal 12 Juni 2009 atas nama Edi Saputro NRP.85100799;II.

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.10112009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata;Bahwa Penggugat

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.hukuman disiplin yang lebih berat sampai dapat diberhentikan dari dinas Polribaik secara dengan hormat atau tidak dengan hormat, tetapi apakah Tergugattelah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundangundangan,sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 poin a hingga f PP No. 2 Tahun 2003Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia danPP. No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia ?19.

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.10Eksepsi Relatif (Pasal 77 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);1.

yang dikeluarkan Tergugat I tertanggal 21 Januari 2011Nomor : 208/1/2011 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris dan StafSekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa LingkupPemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;2 Keputusan....ke halaman 4 dari 51 halaman2 Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat I tertanggal 28 Desember2010 Nomor : 774/XII/2010 tentang Perubahan Keputusan WalikotaPalopo Nomor : 761/XII/2010 tentang Pengangkatan AnggotaKelompok Kerja (POKJA) VIII Unit Layanan Pengadaan

(ULP)Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kota Palopo sebagai PelaksanaPelelangan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca BencanaAlam Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;3 Keputusan TUN tentang Berita Acara Penetapan Pemenang danPengumuman Pemenang Pelelangan, yang dikeluarkan Tergugat I,khususnya yang berkaitan dengan :a Untuk Penggugat I (CV.

tertanggal 25 April 2011 (copyterlampir);c Dari kedua jenis Keputusan TUN diatas yang berkaitan langsungdengan Para Penggugat, dan salah satu objek dalam perkara ini,masing masing :1 Untuk ....ke halaman 9 dari 51 halaman1 Untuk Penggugat I (CV.

Haltersebut menurut Tergugat justru bertentangan dengan Pasal 15 ayat(1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2)dan Standar Dokumen Lelang yang diterbitkan oleh LKPPsebagaimana terurai pada jawaban Tergugat poin (4) diatas.Sehingga Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalahSah dan berkekuatan hukum terhadap Keputusan TUN yangdikeluarkan oleh Tergugat II (Ketua POKJA VIII) berupa :Berita Acara Penetapan Pemenang yang dibuat oleh Tergugat II,masingmasing Nomor

MengingatPejabat TUN yang telah mengeluarkan Keputusan TUN telah sesuaiprosedur ketentuan perundangundangan yang berlaku.

No 266 K/TUN/2006 jo putusan perkara no.39 PK/TUN/2008 ;5. Bahwa dari uraian diatas gugatan Penggugat terhadap para Tergugat I atas objectsengketa SHM 1825/Jimbaran nebis in idem karena sudah pernah diputus baik diPengadilan Negeri Denpasar maupun di Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar sampai putusan tingkat peninjaun kembali, sesuai ketentuanpasal 1917 KUHPerdata. sengketa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat Iharus ditolak;DALAM POKOK PERKARA1.

Foto copy salinan Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha NegaraNo. 39 PK/TUN/2008 diberi tanda bukti: T ;2. Foto copy salinan Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 3825 K/Pdt/2001 diberitanda bukti T23. Foto copy Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No. 266 K/TUN/2006, diberi tanda bukti T34.

No 266 K/TUN/2006 jo putusan perkara no. 39PK/TUN/2008 ;4.

No. 35/B.TUN/20067PT.TUN SBY Jo No.266K/TUN/2006 jo No. 39 PK/TUN/2008 para pihaknya adalah I Gusti Ngurah KetutWedantha BA, sebagai Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung danKepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Para Tergugat serta I Gusti Ngurah KetutSangku dan Anak Agung Ngurah Agung sebagai para Penggugat intervensi, gugatanmana didasarkan pada pembatalan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBadung dan pembatalan sertifikat hak milik No. 5028 atas tanah obyek sengketa.Sedangkan

Bahwa Tl sama dengan Pllyaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 12/PTUN/2005/PTUN.DPStanggal 25 Mei 2005, T2 sama dengan P12 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegari Surabaya No. 35/B.TUN/2006/PT.TUN SBY tanggal 17 April 2006, T3 samadengan P 13 yaitu Putusan MARI No. 266K/TUN/2006 tanggal 10 Mei 2007.

216 K/TUN/2015

Nomor 216 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,tempat kedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4Bekasi, Kabupaten Bekasi 17550, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1 DARYOTO, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;2 SRI HARIA MANIATI, S.H., M.H., jabatan

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa:Surat Keputusan yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atasterbitnya Sertipikat

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tindakan hukum tata usahanegara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 28 Juni 2010 yangditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa Sukatenang, tanah tersebut tidakdalam

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Bahwa, atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 323 atas namaAmin Basuki, oleh Tergugat maka dapat dikatakan Tergugat tidak tertibsebagai Penyelenggara Negara yang baik;e Keterbukaan;Bahwa, Tergugat sebagai penyelenggara Negara tidak memberikaninformasi keterbukaan data yang transparan kepada Penggugat walaupunsudah disurati secara resmi maupun mendatangi secara langsung KantorPertanahan Kabupaten Bekasi;e Profesionalitas;Bahwa, Tergugat sebagai penyelenggara Negara

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara jika gugatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 835 dan Pasal1967 KUHPerdata, jelas harus dinyatakan gugur karena lewat waktu (daluwarsa);Berdasarkan Pasal 835 KUHPerdata menyatakan Tiap tuntutan gugur karenakadaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh Tahun;Berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan

., Jabatan sebagai AnalisPermasalahan Pertanahan pada Seksi Pengkajian danPenanganan Perkara Pertanahan Kanwil BPN Prov.Kalimantan Selatan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat padaKantor Pertanahan Kota Banjarbaru di Jalan Panglima Batur No.1 Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :04/63.72.600/TUN/V1I/2015, tertanggal 11 Juni 2015 ;FERIZAL, S.H.

., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KepalaKejaksaan Negeri Banjarbaru Selaku Pengacara Negara, AlamatJalan Trikora No. 2 Banjarbaru; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 5/63.72.600/TUN/VII/2015, tertanggal 30 Juli 2015, Selanjutnya memberikan Kuasadengan Hak Subtitusi kepada :. SUMANTO, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan JaksaPengacara Negara, Alamat Kantor JI. D. Panjaitan No. 26B@njafiMaSIn, ~n nnn nnn nen nnn nn nn nnn nn nennnnnnensenannnans.

TUNMDN jJunctoKasasi Nomor241K/TUN/2003 Juncto Peninjauan Kembali Nomor29PK/TUN/2005yang dimenangkan Hernie, telahditolak seluruhnyadalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2005/PN.TK tanggal 17 Januari 2006juncto Putusan Banding Nomor 08/Pdt/2006/PT TK., diputus tanggal31 Juli 2006 (inkracht van gewijsde) yang amarnya menolak gugatanPenggugat/Hernie dengannebis in idem, dengan pertimbanganhukumnya: Bahwa Tergugat II/BPN Kota Bandar Lampung yang menjadi saksiahli dalam perkara tersebut menegaskan bahwa Sertifikat

Bahwa ditolaknya Hak Guna Bangunan Nomor 275/T atas namaHernie dan Putusan Tata Usaha NegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL juncto Nomor 78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor241K/TUN/2003 juncto Peninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005dengan nebis in idem bukti nyata persengketaan tanah antaraSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T atas nama Herniemelawan Sertifikat Hak Milik Nomor 336/T atas nama Penggugat dankawankawan/Hindun dan kawankawan telah selesai dan tuntasdimenangkan Penggugat dan kawankawan

Bangunan Nomor 275/TYanti/Tergugat IV ke Husni/Tergugat ,Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T yang telah ditingkatkanmenjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1394/T atas nama Tergugat I, PutusanTata Usaha NegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL juncto Nomor78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor 241K/TUN/2003 junctoPeninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005,PEN Nomor01/PEN.EKS/2009/TUN' ditolak seluruhnya dalam perkara Nomor38/Pdt.G/2009/PN.TK tanggal 15 April 2009 juncto Putusan bandingNomor 04/Pdt/2010/PT.TK

Bahwa Akta Hibah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T dari Hernieke Yanti/Tergugat IV, Akta Jual Beli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor275/TYanti/Tergugat IV Ke MHusni/Tergugat , Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 275/T yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat HakMilik Nomor 1394/T atas nama Tergugat I, Putusan Tata UsahaNegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL Juncto Nomor78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor 241K/TUN/2003 junctoPeninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005,PEN Nomor01/PEN.EKS/2009/TUN

Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 29/PK/TUN/2005 dan berdasarkan penetapan eksekusi dariKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor01/PEN.EKS/2009/PTUN;3.

Syarat Individual telah terpenuhi karenaKeputusa TUN aquo ditujukan kepada Penggugat sebagai perangkat DesaLatampu; Bersifat final, diartikan kKeputusan tersebut sudah definitif, kKeputusanyang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain,karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Syarat ini terpenuhikarena Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat tidak perlu mendapatpersetujuan dari Camat ataupun Bupati sebagai atasan Tergugat.V.

Bahwa walaupun Tergugat berwenang telah mengeluarkan Keputusan TUN aquo, namun Keputusan TUN tersebut tidak memenuhi syaratBerhenti danPemberhentian Perangkat Desa atau Penggugat. Jika merujuk pada pasal 53ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, danpasal 5 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang padapokoknya menyatakan syarat Pemberhentian perangkat desa harus memenuhisyarat;a.

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN aquo selainKeputusan TUN tidak memenuhi syarat Pemberhentian, Tergugat juga tidakmemenuhi PROSEDUR PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA seperti yangdiatur dalam pasal 5 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negerinomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa yaitu Tergugat tidak menyampaikan keputusan kepada camat dalamwaktu 14 hari.

Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadiobyek gugatan TUN dalam perkara aquo ternyata telah melanggar UU No. 28TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIHDAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME pasal 3 asasasasumum penyelenggaraan pemerintahan yaitu; Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas DanAkuntabilitas. Terhadap pelanggaran asasasas yang dilakukan oleh Tergugatdapat diuraikan sebagai berikut;a.

Dalam perkara aquo Keputusan TUN yang dikeluarkanTergugat jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.13.

99 K/TUN/2013

No. 99 K/TUN/2013Genukwatu No. 70 tertulis atas nama Asiyah b. Girah dengan Persil No. 46 Kelas D IIseluas 640 m2, Persil No. 184 Kelas D II seluas 4.650 m2 dan Persil No. 184 KelasD II seluas 1.340 m*. Seluruh Persil Letter C No. 70 tersebut terletak di Dsn.Sumbersari, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

No. 99 K/TUN/2013ga Abd.hani Cs.

No. 99 K/TUN/20132011. Berdasarkan pasal 55 (lima puluh lima) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Surat Edaran Makamah Agung Nomor 2Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

No. 99 K/TUN/201322adilakukan Majelis Tingkat Pertama dalam menentukan adanya eksepsikewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

No. 99 K/TUN/201324Pemohon Kasasi Pembanding / Penggugat tidak perlu mengajukan pembuktiansecara tertulis maupun mengajukan saksi. Dimana pembuktian tersebutmenguras banyak energi, pikiran dan biaya.

cacat formil dan materiil sehingga surat kuasa khusus tidaksah dan mengakibatkan gugatan Penggugat adalah gugatan yangmelawan hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Peradilan TUN besertaperubahannya, diatur yaitu).

peradilan TUN, keputusan deklaratif ini telahdipersoalkan.

Bahwa dari segi subjek gugatan dalam perkara ini, gugatandialamatkan kepada pejabat TUN yang tidak memiliki kapasitasuntuk digugat (error in persona) dalam mengajukan gugatan,sebab objek gugatan adalah bersifat Keputusan Deklaratif danyang bertanggung jawab atas keputusan TUN objek sengketaadalah pejabat/badan TUN yang mengeluarkan keputusankonstitutif;Sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 4, oleh karenaKeputusan Bupati Nomor 188.46/235/DPMD/2021, Tanggal 29Juni 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan

KeputusanHalaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor: 10/G/2021/PTUN.BJMyang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab PejabatPemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifatkonstitutif, maka yang seharusnya menjadi Subyek gugatan dalamperkara ini adalah keputusan pejabat/obadan TUN yang bersifatkonstitutif sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat adalahgugatan TUN yang error in persona;6.

Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa Bukan MerupakanObjek Gugatan TUN;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objeksengketa bukan objek gugatan TUN sebab merupakan keputusan deklaratifyang menindaklanjuti keputusan konstitutif dari pejabat/obadan TUN di bawahBupati Tanah Bumbu dan merupakan pencatatan atau peresmian semata yangmerupakan perintah Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten TanahBumbu Nomor 11 Tahun 2018;Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata UsahaNegara

TUN. SBY. tanggal 18 Desember 2018 oleh Panitera;Isi Bundel A Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN. MTR. beserta seluruhlAMPirANNYa)j nne nnn ne nnn nnn ene nen nen cence nnn ne nee nneIsi Bundel B Perkara Nomor : 268/B/2018/PT. TUN. SBY. beserta seluruhlAMPiIlANNYA)j nne nnn nnn nen ne nnn nnn nee nen ne nnn nnn e nn ne neePenetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 268/B/2018/PT. TUN.

TUN. SBY. dengan menerimasegala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa ini sebagaimanatercantum dalam salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 29/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 20 September 2018 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut: 20222 n0n nn nn nc nen oncnc anneDALAM EKSEPSI :Hal. 3, Putusan. No. 268/B/2018/PT.TUN.SBY.Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maybrat Nomor: 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo.

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor: 18/G/2014/PTUN.JPR tanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap; 5.

Pasal 420 ayat (2) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014 tentangMPR, DPR, DPD dan DPRD;Sehingga AMAR Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015tanggal 18 Februari 2016 secara lengkap, sebagai berikut:MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PELAKSANATUGAS BUPATI MAYBRAT, dan Para Pemohon Kasasi II: ANTONIUSRANYABAR, S.Sos., M.Si., 2.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Februari 2016;d. Surat Ketua PTUN Jayapura Nomor W4TUN4/1036/HK.06/X1/2016tanggal, 01 November 2016, Perihal: Pengawasan PelaksanaanPutusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yangditujukan kepada Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat II a quo dansalah satu tembusannya ditujukan kepada Tergugat Ill a quo;e.

untuk melaksanakan Putusan Mahkamah AgungRl, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal O05 Agustus 2015 Jo. PutusanHalaman 17 dari27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAPPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor 18/G/2014/PTUN.JPRtanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap;6.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan PengelolaKeuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Maybrat Nomor 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Halaman 19 dari27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAPFebruari 2016 Jo.

aquo, dan salah satu tembusan ditujukan pula kepada Penggugat aquo,adalah sah menuruthukum;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, Nomor 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05Agustus 2015 Jo.

Menyatakan Terdakwa KASMIATUN Als TUN Bin MINTO terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAANMENGAKIBATKAN LUKALUKA berat sebagaimana tersebut dalam dakwaankesatu, melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMIATUN Als TUN Bin MINTOdengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan RUMAH ; 22 2020202 203.

Nip.19800827201001 2 009 ; meen Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351ayat (2) KUHPidaina, s=s2nasseseesseersecieeeetneeeeesemie neers seeeresnesemcnieeKEDUA :Scene Bahwa ia Terdakwa KASMIATUN Als TUN Binti MINTO pada hari Selasatanggal 14 Mei 2013 sekira jam 07.30 wib atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Mei 2013 bertempat di area sawah etan kali bumi WinongoJI.Sidomakmur Dk.Gedongan Kel/Kec Manguharjo, Kota Madiun atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih

Keterangan terdakwa KASMIATUN Alias TUN Binti MINTO ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntutumum mengajukan barang barang bukti berupa :1. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam robek bagian belakang lutut sebelahKiri ;2. 1 (Satu) buah kaos kaki warna hitam putih terdapat noda merah ; 3. 1 (Satu) buah pisau dapur terbuat dari besi bergagang kayu panjang 30 cm ; Menimbang, bahwa selain mengajukan barang barang bukti tersebut diatas, penuntut umum juga mengajukan saksi saksi

yang memberikanketerangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi : MARIYEM :e Bahwa Saksi sebelum memberikan keterangannya dipersidangan ia pernahdiperiksa didepan Penyidik Kepolisian Resort Madiun Kota, ia telah mengerti isiBAP dan telah pula membubuhi tanda tangan ; e Bahwa saksi pernah dianiayan oleh Terdakwa KASMIATUN Als TUN BintiMINTO pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 pukul 07.30 wib, disawah milikPak Parman, diarea sawah etan kali bumi Winongo Jl.Sidomakmur,Dk.Gedongan, Kel

Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapatmembimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dandiharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ; Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis menilai terdakwaKASMIATUN Alias TUN Binti MINTO mampu membedakan antara perbuatan yangbaik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukumdan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafanmengenai baik

. : 19781213 200604 2 003JABATAN : Staf Seksi Perkara TUN, Wilayah I, Sub DirektoratPerkara Wilayah I, Direktorat Perkara Pertanahan,Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketadan Konflik Pertanahan BPN RI.2.

NAMA : Marcellinus Wiendarto,S.H.Halaman dari 14 Putusan No. 12/G.PLW/2013/PTUNBJMNIP : 19860426 201101 1 008JABATAN Staf Seksi Perkara TUN Wilayah I,Sub DirektoratPerkara Wilayah I, Direktorat Perkara Pertanahan,Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketadan Konflik Pertanahan BPN RISelanjutnya disebut sebagai ..............csssccssssesssees TERLAWAN I;Il. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSIKALIMANTANSELATANJalan D.I Penjaitan No. 20 Kota Banjarmasin.

PutusanMahkamah Agung Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo.

PutusanMahkamah Agung Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketigayurisprudensi tersebut di atas terdapat kaidah hukum :dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidakdituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atautidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusansebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986,dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingandirugikan

Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90(sembilan puluh) hari sehingga Pelawan masih memiliki 31 (tiga puluh satu) hari untukmengajukan Gugatan setelah Perkara Nomor 48/G/2011/PTUN.JKT berkekuatanhukum tetap ;Menimbang, bahwa Pelawan kemudian mengajukan gugatan kembali diPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dibawah register perkara Nomor 03/G/2013/PTUN.BJM pada tanggal 17 Januari 2013 setelah adanya Putusan KasasiNomor 146 K/TUN