Ditemukan 44594 data
PT AGRA WISESA WIDYATAMA Cq Muhamad Ali
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq KemenPUPR cq Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikopo Palimanan Wilayah I
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq Kantor Pertanahan Kabupaten Subang
202 — 76
Penggugat:
PT AGRA WISESA WIDYATAMA Cq Muhamad Ali
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq KemenPUPR cq Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikopo Palimanan Wilayah I
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq Kantor Pertanahan Kabupaten Subang
BASUKI UTOMO EKO PUTRO
Tergugat:
1.WILLY JOSEP CHANDRA
2.ROSALYNE JOSEP CHANDRA
3.KARTIKA JOSEPHINE CHANDRA
4.WIRATMAN ASTRA ABRAHAM JOSEP
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo
133 — 41
Penggugat:
BASUKI UTOMO EKO PUTRO
Tergugat:
1.WILLY JOSEP CHANDRA
2.ROSALYNE JOSEP CHANDRA
3.KARTIKA JOSEPHINE CHANDRA
4.WIRATMAN ASTRA ABRAHAM JOSEP
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo
SRI SAMSITI
Tergugat:
1.MULYONO
2.SURATMI
3.MULYANI
4.SUHARMI
5.JOKO ARI PURNOMO
Turut Tergugat:
1.Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
2.KANTOR ATR/BPN KAB. SUKOHARJO
69 — 5
Penggugat:
SRI SAMSITI
Tergugat:
1.MULYONO
2.SURATMI
3.MULYANI
4.SUHARMI
5.JOKO ARI PURNOMO
Turut Tergugat:
1.Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
2.KANTOR ATR/BPN KAB. SUKOHARJOSukoharjo berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 26 Agustus 2020, yang telah didaftarkan diKepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 31 Agustus20 dengan Nomor:313/SK/2020/PN Skh sebagai Para TergugatJoko Ari Purnomo, bertempat tinggal di Nglawu Rt. 02 Rw. 02, DesaTelukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagaiTergugat V;Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional KabupatenSukoharjo, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No. 310, Dk.
80 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kementerian Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Republik Indonesia, Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango, Dk
21 — 15
Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Kab. Maros
Terbanding/Tergugat III : Balai Teknik Perkereta Apian Wil Jawa Bagian Timur Kantor Pengadaan Tanah Kab. Maros
46 — 0
Kurdin
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Kab. Maros
Terbanding/Tergugat III : Balai Teknik Perkereta Apian Wil Jawa Bagian Timur Kantor Pengadaan Tanah Kab. Maros
Terbanding/Tergugat I : PT BPR, ARTHA MERTOYUDAN cab.Purworejo
Terbanding/Tergugat II : IMAM SUPINGI, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : Prian Ristiarto, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Kab.Banyumas
120 — 50
Pembanding/Penggugat : WIJANARKO Diwakili Oleh : ANTON SUJARWO,SH
Terbanding/Tergugat I : PT BPR, ARTHA MERTOYUDAN cab.Purworejo
Terbanding/Tergugat II : IMAM SUPINGI, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : Prian Ristiarto, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Kab.BanyumasKANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHANNASIONAL (ATRBPN) KABUPATEN BANYUMAS,berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman No. 356358, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur,Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah,Indonesia, yang diwakili oleh Muhamad Fadhil, S.H.,M.Hum. (Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBanyumas), dalam hal ini memberikan kuasa kepadaSetya Prayoga, S.H., M.Si., Rut Linggarwati, S.H.,Arief Sedyadi, A.Ptnh., R.
AHMAD SEPRIADI Bin BADRUN AMIT
Tergugat:
Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Kalteng Cq. Bupati Barut Cq. Camat Teweh Tengah Cq. Kepala Kel. Lanjas
99 — 19
Muara Teweh yang selanjutnyaCISEDUtT SCDAQAL ... 2... ee cee cee ce ceeceeeeeeaeecnneeeeeeeee cae caeeeeeseaaaeenteneeeees TERGUGAT I; Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq.Kepala Kantor Pertanahan Prov. Kalimantan Tengah Cq. Kepala KantorPertanahan Kab.
314 — 149
Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yangmenyebutkan:*pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:a. perencanaan,;b. penetapan lokasi;Halaman 36. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.
Penelitian Data Yuridis;Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) padabagian Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak Pasal 22 ayat(1), (2), (3), (4) dan (5):Halaman 38.
dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah SistematisLengkap (vide Bukti T41);Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang PercepatanHalaman 141.
Pasal 7 PeraturanMenteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;Halaman 144. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.
Adanya Rekomendasidari BP Batam, tidak serta merta meniadakan kewajiban dari Kantor PertanahanKota Batam untuk melakukan penelitian terkait dengan pendaftaran tanahsebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f dan g, Pasal 19, Pasal 20dan Pasal 21 serta Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaHalaman 145. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.
70 — 8
Kematian No.100 / 62 / DST KET / IV / 2012 atasnama Mislin Gunding, tertanggal 30 April 2012.......... ( Bukti T.ILI 9 );2510 Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.100 / 62 / DST KET / IV / 2012 atasnama Punadin Jawi, tertanggal 30 April 2012........... ( Bukti T.II.TI 10);Menimbang, bahwa untuk bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materaisecukupnya serta telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan aslinya;BUKTI SURAT TERGUGAT IV: 1 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria
Tertanggal 20 September 1965 yang ditujukan kepadaMiUStarn icc ccesesescsccccccccsssssscscecccsscsssssesceccssseeeenens ( Bukti T.IV 1 );2 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Tengah,No.A110 /990 /H / 1/65. Tertanggal 20 September 1965 yang ditujukan kepadaBerail.......ccccceccccccccccssssssscccccccesssssssscccccsssssensssesesess ( Bukti T.IV 2 );3 Fotokopi Peta Lahan Sengketa H.Fauzan, Luas 240.000 m2 Desa Sungai Tendang,Kec.
Kumat.....ccccccccccccccsssssssscccccccescsssescscccccsseueenens ( Bukti T.IV 3 );4 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Tengah,No.A110 /990 /H / 1/65. Tertanggal 20 September 1965 yang ditujukan kepadaPa Saramaliii.....ccccccceescsccccccccssssssscccccscsueeessssccesesees ( Bukti T.IV 4 );5 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Tengah,No.A110 /990 /H / 1/65.
pada intinya Tergugat IVmenyatakan bahwa obyek sengketa berada di wilayah Desa Sungai Tendang, sedangkanTurut Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa berada di Kelurahan Kumai Hulu, danhal ini juga menjadi permasalahan bagi Para Penggugat yang merasa bahwa lokasi tersebutberada di Kelurahan Kumai Hulu, namun Tergugat I,IJ, dan II merasa bahwa lokasitersebut berada di Desa Sungai Tendang;Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV yaitu FotokopiSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria
Kalimantan Tengah, No.A110 /990 /H/ I/ 65.Tertanggal 20 September 1965 yang ditujukan kepada Mistar / Bukti T.TV 1, FotokopiSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Tengah, No.A110 /990 /H/ 1/65.Tertanggal 20 September 1965 yang ditujukan kepada Beraih / Bukti T.IV 2, FotokopiPeta Lahan Sengketa H.Fauzan, Luas 240.000 m2 Desa Sungai Tendang, Kec.Kumai /Bukti T.TV 3, Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Tengah,No.A110 /990 / H / I / 65.
129 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 269 K/TUN/2015Nasional RI sekarang Kementrian Negara Agraria dan Tata Ruang adalahlembaga administrasi yang tugasnya hanya mencatatkan mengenai hakhakkeperdataan seseorang.
dalam menerbitkan objeksengketa pertama (vide bukti P27 identik P.Int8 identik T I2 identik T.II10identik T.Il int14;Kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula memberikanpertimbangan hukum halaman 34 alinea ke1 dan alinea ke2 yang berbunyiyaitu:Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempedomani ketentuan Pasal 92 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 juncto Pasal 4 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Najmiah terakhir atas nama Haji Tautban Ansar Nur;Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 92 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 jo.Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor; 7 Tahun 1998 tentang kewenangan menandatangani Buku Tanah, suratUkur dan Sertipikat dikaitkan dengan objek sengketa kedua (vide bukti T.II Int 15) Majelis hakim tingkat banding berpendapat secara locus, temporis, sertamateriil Kepala kantor
Putusan Nomor 269 K/TUN/2015yang berpedoman Pasal 73, 74 dan 75 Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Rl Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan dan berpedoman pada Pasal 92 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997 juncto Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang KewenanganMenandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat, namun Majelis HakimTingkat Banding
Putusan Nomor 269 K/TUN/2015Secara prosedural dan substansial penerbitan objek sengketa pertamaberdasarkan ketentuan Pasal 73, 74 dan 75 Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajiandan Penanganan Kasus Pertanahan dan Penerbitan Objek Sengketa Keduasesuai Pasal 92 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 juncto Pasal 4 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentangkewenangan
40 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Solidah sebagai pembeli dengan Edi, Usman, Rusdi danMarzuki sebagai Penjual tersebut telah sesuai dengan ketentuanketentuan hukumyang berlaku berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 tahun 1960tentang UndangUndang Pokok Agraria yang berbunyi: Hak milik dapat beralihdan dialihkan kepada pihak lain, dan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 5tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria yang berbunyi: Jualbeli,penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat pemberian menurut adat danperbuatanperbuatan
Solidah sebagai pembeli dengan Edi,Usman, Rusdi dan Marzuki sebagai Penjual tersebut telah sesuai dengan ketentuanketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UndangUndang Nomor5 tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria yang berbunyi : Hak milik dapatberalih dan dialihkan kepada pihak lain, dan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria yang berbunyi: Jualbeli,penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat pemberian menurut adat danperbuatanperbuatan
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Diretorat AgrariaPropinsi Kalimantan Barat), yang antara lain menyatakan setuju diberikan HakPakai kepada Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar dengan jangka waktu 10tahun;3 Surat Daftar Pengantar Kepala Sub Direktorat Agraria Kab. Pontianak Nomor :183/SD/HP/1975 tanggal 8 September 1975 perihal Permohonan Hak Pakai atasHal. 3 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013nama Drs. Samiyono qq.
Agraria di Mempawah Sertifkat Hak Pakai;5 Surat Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Barat No. 1973/Agr1982 tanggal 5April 1982 perihal Masalah Tanah di Parit H Said Kampung Sei Raya Kec. SeiRaya Kab.
No. 1593 K/Pid.Sus/201316Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak agar ditinjau atau dikaji ulang, karenaLembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak telah memiliki data berdasarkansurat Direktorat Agraria Prop.
KepalaDiretorat Agraria Propinsi Kalimantan Barat), yang antara lain menyatakansetuju diberikan Hak Pakai kepada Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbardengan jangka waktu 10 tahun;Surat Daftar Pengantar Kepala Sub Direktorat Agraria Kab. PontianakNomor : 183/SD/HP/1975 tanggal 8 September 1975 perihal Permohonan HakPakai atas nama Drs. Samiyono qq.
Agraria di Mempawah Sertifkat Hak Pakai;5 Surat Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Barat No. 1973/Agr1982tanggal 5 April 1982 perihal Masalah Tanah di Parit H Said Kampung SeiRaya Kec. Sei Raya Kab.
Pembanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN ATR BPN Kota Palembang Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR PERTANAHAN ATR BPN Kota Palembang
Terbanding/Penggugat : Muhammad Sajak
Turut Terbanding/Tergugat III : Lurah Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang
67 — 20
Dalam pasal 15 UndangUndang Pokok Agraria Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa"Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya sertamencegah kerusakannya adalah kewajiban tiaptiap orang, BadanHukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanahitu. dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.
JadiPenggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanahyang dimilikinya, alasan Penggugat yang baru mengetahui objeksengketa pada Nopember 2018 adalah hal yang sangat mengadaada.Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak menjaga tanahnyadengan baik sesuai dengan Pasal 15 UndangUndang Pokok AgrariaNo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium),pihakpihak yang seharusnya juga ditarik atau diikutsertakan sebagaipihak
Bahwa berdasarkan Pasal 15 UndangUndang Pokok Agraria Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkanbahwa "Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya sertamencegah kerusakannya adalah kewajiban tiaptiap orang, BadanHukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengantanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. JadiPenggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memeliharatanah yang dimilikinya.
Hal ini menunjukkan bahwaPenggugat tidak menjaga tanahnya dengan baik sesuai denganPasal 15 UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria. Berdasarkan hasilpemeriksaan setempat Tergugat menyatakan tanah objek sengketadikuasai oleh Tergugat dan telah dipagar beton oleh Tergugat jaunh sebelum adanya pagar rangka baja. Hal ini membuktikanapabila tanah tersebut dijaga dengan baik oleh Penggugat tidakakan ada penguasaan oleh pihak lain..
Pendaftaran hak, hakatas tanah yang berasal dari konversi hakhak lama dibuktikan denganalatalat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa buktibukti tertulis,keterangan saksi, dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadarkebenarannya oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secarasistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanahsporadik dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hakhak pihak lain yang membebaninya serta dalam pasa 60 ayat 3 PeraturanMenteri Agraria
Terbanding/Tergugat I : TNI AD Cq KODAM TUJUH BELAS CENDRAWASIH Cq KOREM SATU TUJUH TIGA PVB
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq BPN KABUPATEN BIAK NUMFOR
72 — 10
Pembanding/Penggugat : SEBASTIANUS FATUBUN Diwakili Oleh : ARTHUR KAILOLA,S.H
Terbanding/Tergugat I : TNI AD Cq KODAM TUJUH BELAS CENDRAWASIH Cq KOREM SATU TUJUH TIGA PVB
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq BPN KABUPATEN BIAK NUMFOR
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kab Sukoharjo
27 — 28
Cq Kantor Cabang Solo, Slamet Riyadi
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kab Sukoharjo
35 — 25
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang- Badan Pertanahan Nasional ATR/ ATR Kabupaten Semarang
Turut Tergugat:
5. Otoritas Jasa Keuangan OJK
98 — 6
Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN
Turut Tergugat:
5. Otoritas Jasa Keuangan OJK
98 — 23
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
5.Kantor Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) / BPN Kota Bandar Lampung
145 — 20
., MKn
5.Kantor Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) / BPN Kota Bandar Lampung