Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yangpembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten KepulauanAnambas Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas, terdakwadiangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambasdengan tugas sebagai berikut :1

No.34/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg.66Bahwa, setahu saksi dana kegiatan pekerjaan Master Plan pada DinasPariwisata Kabupaten Anambas Ttahun 2012 berasal dari APBD tahunAnggaran 2012 dengan nilai sebesar Rp.1.200.000.000, dan HPS senilaiRp. 1.098.750.000, tidak termasuk PPH 10%, dimana yang menyusunHPA dan KAK dilakukan oleh Terdakwa Raja Ishak, SH, M.Si selakuSKPD sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pariwisata,Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kep.

No.34/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg.782012 tanggal 15 Februari 2012, dengan nilai proyek sebesar Rp1.092.465.000, (satu milyar Sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluhlima ribu rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kab. Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2012 yangdimasukkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggara/DIPA SKPD DinasPariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab.

dan perubahan APBD;3 Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telahditetapkan dengan Peraturan Daerah;4 Melaksanakan fungsi BUD / Bendahara Umum Daerah;5 Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan;6 Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkanoleh Kepala Daerah.Bahwa Fungsi PPKD selaku BUD / Bendahara Umum Daerah adalah :1 Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;2 Mengesahkan DPASKPD;3 Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD

Dengan demikian akan didapati bagaimana modus memperkaya tersebut telahdilakukan oleh Terdakwa dan apakah caracara memperkaya tersebut mengandung unsurkesalahan atau telah melawan hukum;Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan didapati bahwa perkara ini bermuladari ketika Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Anambasmengadakan penyediaan jasa konsultasi penyusunan Master Plan kegiatan pariwisata diKepulauan Anambas yang dananya bersumber dari APBD yaitu.

IPIN membayar hutang kepada terdakwa denganmenggunakan kayu jenis belian tersebut pada tahun 2016;Bahwa kayu belian yang diserahkan saudara IPIN kepada terdakwa tersebutgunakan untuk membuat Jembatan Umum yang terletak di sebagaipenghubung antara Desa Wajok hilir dengan Desa Wajok, yang manapembangunan Jembatan tersebut berdasarkan dari Proyek APBD Kabupatenmempawah;Bahwa benar Jumlah kayu belian yang terdakwa terima dari saudara IPINtersebut sekitar 12 batang dengan ukuran 12cm x 12cm x 4m;Bahwa

IPIN membayar hutang kepada terdakwa denganmenggunakan kayu jenis belian tersebut pada tahun 2016;Bahwa kayu belian yang diserahkan saudara IPIN kepada terdakwa tersebutgunakan untuk membuat Jembatan Umum yang terletak di sebagaipenghubung antara Desa Wajok hilir dengan Desa Wajok, yang manapembangunan Jembatan tersebut berdasarkan dari Proyek APBD Kabupatenmempawah;Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Mpw7Bahwa benar Jumlah kayu belian yang terdakwa terima dari saudara IPINtersebut

IPIN kepada terdakwa waktu itu kurang lebih Rp3.000.000, ( tiga juta rupiah );Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyak kayu yang di bayarkan olehsaudara IPIN, karena pada saat itu terdakwa tidak berada di tempat, tapi adamenghubungi melalui handphone;Bahwa kayu belian yang diserahkan saudara IPIN kepada terdakwa tersebutgunakan untuk membuat Jembatan Umum yang terletak di sebagaipenghubung antara Desa Wajok hilir dengan Desa Wajok, yang manapembangunan Jembatan tersebut berdasarkan dari Proyek APBD

IPIN membayar hutang kepada terdakwa denganmenggunakan kayu jenis belian sebanyak 12 (dua belas) batang pada tahun2016;Bahwa kayu belian yang diserahkan saudara IPIN kepada terdakwa tersebutgunakan untuk membuat Jembatan Umum yang terletak di sebagaipenghubung antara Desa Wajok hilir dengan Desa Wajok, yang manapembangunan Jembatan tersebut berdasarkan dari Proyek APBD Kabupatenmempawah;Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Mpw20 Bahwa benar Jumlah kayu belian yang terdakwa terima dari

Kabupaten Lumajang (ASLI);1 (satu) bendel dokumen kontrak program peningkatan Sarana danPrasarana Pasara Daerah kegiatan Sedang/Berat PerencanaanTehnis Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Pada Dinas PasarKabupaten Lumajang Nomor 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 11Juli 2016 dengan nilai kontrak Rp44.429.000,00 dari Pelaksana CV.Wahana Multi Desain Malang (ASLI):1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Pekerjaan Pengawasan TehnisRehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Pada Dinas Pasar KabupatenLumajang dari APBD

YossieSudarso, MM. dengan pagu anggaran Rp3.161.850.000,00 (tiga miliarseratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), daridana APBN berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana AlokasiKhusus (DAK) serta APBD Kabupaten Lumajang, berdasarkan lelangditunjuk CV.

melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraiankejadian sebagai berikut :Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaud di Mala KabupatenKepulauan Talaud pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan kegiatanPengadaan Obatobatan dan Bahan Habis Pakai yang bersumber dari DanaAlokasi Umum (DAU) yang ditampung di dalam Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD

Sedu dan SaksiAgnes Theresia Motulo yang kemudian melaksanakan pembayaran ataskegiatan Tahun Anggaran 2013 kepada PT Dos Ni Roha sebesarRp61.240.700,00, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 21 APBD merupakan dasarpengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaranterhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;Bahwa akibat perobuatan Terdakwa bersamasama dengan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengancara dan uraian kejadian sebagai berikut: Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaud di Mala KabupatenKepulauan Talaud pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan kegiatanPengadaan Obatobatan dan Bahan Habis Pakai yang bersumber dari DanaAlokasi Umum (DAU) yang ditampung di dalam Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD

Sedu dan SaksiAgnes Theresia Motulo yang kemudian melaksanakan pembayaran ataskegiatan Tahun Anggaran 2013 kepada PT Dos Ni Roha sebesarRp61.240.700,00, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 21 APBD merupakan dasarHal. 20 dari 65 hal. Put.

No. 1576 K/Pid.Sus/2017(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwakeuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yangdidukung dengan buktibukti administrasi yang dapatdipertanggungjawabkan;Pasal 132(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah;(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapatpengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab ataskebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti

atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah melakukan atau turut sertamelakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perbuatan mana yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), yangdilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa di dalam APBD

Bone tahun 2007 telah dianggarkan dalamDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Rencana Pendapatan sebesar Rp11.355.000.000,00 sedangkanRencana Pengeluaran sebesar Rp10.152.000.000,00 untuk pelaksanaanpengadaan KTP dan KK di Kabupaten Bone Tahun 2007, hal ini sesuai denganketentuan di dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yaitubahwa:1 Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentukuang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD

;2 Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBDmerupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapatdicapai untuk setiap sumber pendapatan;3 Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaandaerah dianggarkan secara bruto dalam APBD;4 Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harusberdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa dengan anggaran sebesar tersebut pelaksanaan pembuatan/ penggantianKTP dan KK versi Nasional (SIAK) seharusnya melalui proses tender ataupelelangan

secara terbuka, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 KeppresNomor 80 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tujuan diberlakukannya KeputusanPresiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang seluruhnyaatau sebagian dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbukadan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dan lampiran Ibab I Bagian C.1 menyebutkan bahwa semua pemilihan penyedia barang/jasapemborongan lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum;Bahwa

SUPRIADI A.MAPPA selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBone;1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Berita Acara Pemotretan;1 (satu) rangkap foto copy Clegalisir) APBD Kabupaten Bone Tahun 2007;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 195/Pid.B/2010/ PN.Wtptanggal 09 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa Drs.

Seluma Sekretariat Dewan Nomor 4.01.02.00.00.4 tanggal 27Januari 2017 yang bersumber dari APBD Kab. Seluma Tahun 2017sebagai berikut :a.

SelumaSekretariat Dewan Nomor 4.01.02.00.00.4 tanggal 27 Januari 2017 yangbersumber dari APBD Kab. Seluma Tahun 2017 sebagai berikut :a.

SelumaSekretariat Dewan Nomor 4.01.02.00.00.4 tanggal 27 Januari 2017 yangbersumber dari APBD Kab. Seluma Tahun 2017 sebagai berikut :Halaman 37 dari 253 Putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2020/PN.BgIa.

Bahwa Setelah mendapatkan persetujuan Gubernur kemudiandikembalikan ke Banggar DPRD Kabupaten Seluma untukdiparipurnakan kembali guna pengesahan APBD Kabupaten Seluma,Setelah APBD Kabupaten Seluma disahkan selanjutnya dikelola olehOPD / Sekratariat DPRD Kabupaten Seluma untuk dibayarkan sesuaidengan alokasi anggarannya..

Bahwa pagu anggaran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaanperizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRDKabupaten Seluma T.A 2017 tersebut bersumber dari APBD Kab.Seluma TA.2017.40.

Pasal 14, ayat:(1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah besertabesaran uang atau jenis barang atau jasa yang akandihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkanperaturan daerah tentang APBD dan peraturan kepaladaerah tentang penjabaran APBD.(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerahkepada penerima hibah dilakukan setelahpenandatanganan NPHD.(4) Pencairan hibah dalam bentuk

Tjk.Bahwadalam TA 2012 Pemerintah Kota Bandar Lampung adamenganggarkan Belanja Hibah sebesar Rp. 34.300.000.000,00 (Tigapuluh empat milyar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang diPerda Nomor : 13 Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 tentangAPBD Kota Bandar Lampung TA. 2012 dan Perda Nomor : 9 Tahun2012 tentang Perubahan APBD Kota Bandar Lampung;Bahwapenyusunan APBD T.A. 2012 mulai dilaksanakan sejakdilaksanakannya Musrenbang sekitar bulan Juni 2011 sampai denganbulan Desember 2011;Bahwaketentuan

Tjk.Bahwa dana yang dianggarkan dalam APBD tahun 2012 kota BandarLampung untuk hibah dan bantuan sosial sekitar + Rp.34.000.000.000.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (PD BPRSCM) merupakan Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah KotaCilegon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor: 7 Tahun 2002Tentang PD BPRS CM Daerah Kota Cilegon dimana modal dasar danpenambahan modal PD BPRS CM dianggarkan dalam APBD Kota Cilegonsehingga dalam pengelolaan keuangannya PD.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (PD BPRSCM) merupakan Perusahaan Daerah yang dimiliki olen Pemerintah KotaCilegon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 7 Tahun 2002tentang PD BPRS CM Daerah Kota Cilegon dimana modal dasar danpenambahan modal PD BPRS CM dianggarkan dalam APBD Kota Cilegonsehingga dalam pengelolaan keuangannya PD. BPRS Cilegon Mandiri tundukHalaman 10 dari 81 halaman Put.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (PD BPRSCM) merupakan Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah KotaCilegon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 7 Tahun2002 tentang PD BPRS CM Daerah Kota Cilegon dimana modal dasardan penambahan modal PD BPRS CM dianggarkan dalam APBD KotaCilegon dan dalam melaksanakan usaha perbankan syariah PD BPRSCM tunduk pada ketentuanketentuan sebagai berikut :1.

Kota Cilegon kepada PD BankPerkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri sehingga dalampengelolaannya juga tunduk kepada ketentuan yang mengatur mengenaipengelolaan keuangan daerah.Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa rangka pembelian tanahatas nama PD BPRS CM dengan menggunakan dana Kas PD BPRS CMyang berlokasi di Kelurahan/Desa Sukmajaya dan Kelurahan/DesaSukawana dimana modal dasar dan penambahan modal PD BPRS CMdianggarkan dalam APBD Kota Cilegon termasuk dalam pengertiankeuangan Negara

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (PD BPRSCM) merupakan Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah KotaCilegon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 7 Tahun2002 Tentang PD BPRS CM Daerah Kota Cilegon dimana modal dasardan penambahan modal PD BPRS CM dianggarkan dalam APBD KotaCilegon dan dalam melaksanakan usaha perbankan syariah, PD BPRSCM tunduk pada ketentuanketentuan sebagai berikut :1.

Pembangunan Sarana dan PrasaranaPariwisata, Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, Pengembangan,dan Peningkatan Informasi Database Pariwisata serta PembangunanTraffic Light dana APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008.Saksi Drs.

Pasal 18 Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang berbunyi: Pejabat yang menandatanganidan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat buktiyang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaansurat bukti dimaksud.2.

Pembangunan Sarana dan PrasaranaPariwisata, Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, Pengembangan danPeningkatan Informasi Database Pariwisata serta Pembangunan TrafficLight dana APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008.Saksi Drs.

Pasal 18 Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang berbunyi: Pejabat yangmenandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.4.

No.1374 K/Pid.Sus/2017menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran ataspelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaranmateriil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud.2.

Keputusan Tulang Bawang Nomor : B/328/BG.VI/HK/TB/2006 tentangpengesahan DASK APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang yangmenetapkan bahwa anggaran dengan kode rekening anggaran nomor :3.01.0300.2.02.01.03.1 yang ditujukan untuk penyertaan modal padaBUMD ;b.

Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Pasal 61 ayat 91) yang menyatakan bahwa setiappembebanan APBD harus didukung oleh buktibukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih ;c.

Tulang Bawang Jaya;DASK Tahun Anggaran 2006 (Penyertaan Modal) pada PT.Tulang Bawang Jaya (BUMD) Perda Nomor : 15 Tahun 2006tanggal 19 September 2008 tentang APBD Tahun 2006 ;Lampiran DASK APBPP Tahun 2006 (Penyertaan Modal)pada PT.

Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/328/BS.VI/HK/TB/2006Tentang Mengesahkan DASK APBD Perubahan Kabupaten TulangBawang ;Oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara atas nama saksiGUNAWAN A. RAIS bin A.

Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/328/BS.VI/HK/TB/2006 TentangMengesahkan DASK APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas namaGUNAWAN A. RAIS bin A.

Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara pada Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;.

Membahas dan mengesahkan APBD bersamasamaeksekutifCc. Menerima Aspirasi Masyarakat antara lain masalahPertanahan, Perizinana dan Pendidikan.Tugas saksi di Komisi Bidang Pemerintahan yaitue Melakukan rapat kerja dengan SKPD yaitu BKD, Kantor Perizinan,Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, bagian Pemerintahan (Asda !)

Nabsun, S.Sos sekitar bulanOktober 2012Wakil Ketua Ill: Denta lrawan Bahwa benar Pada tahun 2011 pernah dilaksanakan kegiatanperjalanan dinas di DPRD Kota Cimahi terkait Pansus, Komisi, dan Banmus,Perjalanan dinas tersebut, dibiayai oleh APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011.e Bahwa benar saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran untukmembiayai kegiatan Perjalanan Dinas di DPRD Kota Cimahi Tahun 2011, setahusaksi Sumber anggarannya berasal dari APBD TA 2011.e Bahwa benar Yang menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana

Bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaandan pertanggungjawaban keuangan negara, termasukinvestasi dan kekayaan yang dipisahkan, yangditetapbkan dalam APBN dan APBD. Hal inidinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara..

Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiappengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah;b. Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa buktisebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran material yangtimbul dari penggunaan bukti dimaksud;c.

Provinsi Bengkulu atau setidaktidaknya di tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telahmelakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi Yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukandengan caracara antara lain : Bahwa pada tahun 2007 terdapat Proyek Penanggulangan BencanaAlam (PPBA) Ta. 2007 yang dananya bersumber dari APBD

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :Pasal 18:Ayat (1) Kuasa Pengguna Anggaran berhak menguji, membebankanpada mata anggaran Yang telah disediakan, dan memerintahkanpembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD;Ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1)Pengguna anggaran/KPA berwenang :Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012a. Menguji kebenaran material suratsurat bukti mengenai hak pihakpenagih;b.

Meneliti kebenaran dokumen Yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaanbarang/jasa;Ayat 3 Pejabat Yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen Yang berkaitan dengan surat bukti Yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab ataskebenaran material dan akibat Yang timbul dari penggunaan suratbukti dimaksud;2.

pembayaran dari uang persediaan Yang dikelolanyasetelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran Yang diterbitkanoleh pengguna anggaran/KPA;Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan,' efisien, ekonomis, efektif,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asaskeadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2)Yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan ' daerahdilaksanakan dalam suatu sistem Yang terintegrasi Yang diwujudkandalam APBD

jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerahmelalui sekretaris daerah;Bahwa Terdakwa di dalam melaksanakan tugastugas selakuPengguna Anggaran dan atau selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulutelah menyimpang dari tugastugas dan kewenangan Terdakwa selakuPengguna anggaran atau selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu,adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan caracara antara lain :Bahwa pada tahun 2007 terdapat Proyek Penanggulangan BencanaAlam (PPBA) Ta. 2007 yang dananya bersumber dari APBD

Samukop Rp 88.930.000,00LPSTK Desa Bosua Ap 87/900/000;08LPSTK Desa SikakapJUMLAH Rp516.485.000,00 e Bahwa dana yang berasal dari APBD yang berada dalam DASKkegiatan Pendamping Coremap ADB Phase II Nomor : 910/206/KEU/DASK/2006 tanggal 7 April 2006 Dinas Kelautan danPerikanan TA 2006, untuk biaya pendamping pengembangan/permodalan Ekonomi Produktif LPSTK, digu nakan untukmembantu masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai untukprogram Mata Pencaharian Alternatif (MPA), disalurkan kepadaLPSTK (Lembaga

UnitPelaksana Proyek (PIU) diDinas Kelautan danPerikanan KabupatenKepulauan Mentawai, padatanggal 28 Desember 2006dibuatlah Surat Perjanjian(Kontrak) PengelolaanDana ProduktifMasyarakat KegiatanCoremap Phase Il TA.2006 antara Ketua LPSTKATTILIUS denganTerdakwa selaku KPA(Kuasa PenggunaAnggaran) Coremap II TA.2006 di mana dalamkontrak tersebut PihakPertama (KPA)menyerahkan DanaEkonomi ProduktifMasyarakat sebesarRp135.000.000,00 yangberasal dari porsi PHLN/ADB ~ Rp87.500. 000,00dan porsi pendamping/APBD

SPM : 155/RSPK/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006,masuk ke Rekening LPSTK tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) (APBD) ;e Bahwa setelah dana APBDkeluar masingmasingPokmas mendapatpenambahan dana sebesarRp2.390.000,00 (dua jutatiga ratus sembilan puluhribu Rupiah) untuk masingmasing Pokmas (5Pokmas) sehingga masingmasing Pokmas mendapatRp22.390.000,00 (duapuluh dua juta tiga ratussembilan puluh ribuRupiah), kemudiandibentuk Pokmas baruuntuk

SPMU No.SPM : 155/RSPK/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006, masuk ke Rekening LPSTK tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) (APBD);Bahwa setelah dana APBD keluar masingmasing Pokmasmendapat penambahan dana sebesar Rp2.390.000,00 (dua jutatiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) untuk masingmasingPokmas (5 Pokmas) sehingga masingmasing Pokmas mendapatRp22.390.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluhribu Rupiah), kemudian dibentuk Pokmas

Hal initidak sesuai dengan Pasal 21 UndangUndang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwapembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukansebelum Barang Dan/Atau Jasa diterima ;Bahwa pada tanggal 11 April 2007 Terdakwa bersamasamadengan ATTILIUS selaku Ketua LPSTK dan Bendahara LPSTKSikakap Nani Dewita mencairkan lagi uang sebanyakRp28.228.000,00 dari rekening LPSTK dan diserahkan kepadaHal. 37 dari 64 hal. Put.

Hal ini dibuktikan dengan penggunaaninstrtumen keperdataan berupa Nota Kesepakatan Bersama(BUKTI: P 16) dan Perjanjian Kerjasama Patungan (JointVenture); (BUKTI: P 17);Dalam Kerjasama Patungan (Joint Venture) initidak menggunakan setoran modal yang tidak menggunakankeuangan negara baik APBD maupun APBN.

(Dua Belas Juta Enam Ratus Empat PuluhRibu Dolar);Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2020sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan(BUKTI: P 18), yang pada rumusan hukum Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung tahun 2020 Huruf A RumusanKamar Pidana Point 4, bahwa, kerugian yang timbulpada anak perusahaan BUMN atau BUMD yang modalnyabukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaanmodal dari

Dengan demikian Perusahaan hasilkerjasama patungan (Joint Venture) antara PerusahaanDaerah dan Perusahaan Swasta secara hukum tidaktermasuk BUMD karena Menurut Pasal 1 angka 1Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017, Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang sahamperusahaannya dimiliki sebagian atau seluruhnya olehdaerah, sementara itu Perusahaan Joint Venture yangmemiliki saham bukan dari APBD secara hukumperusahaan Joint Venture itu merupakan Badan usaha danBadan Hukum Perdata tersendiri

PDPDE GAS Nomor 10Tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat di hadapan NotarisSYARIFUDIN, S.H., dan Akta Perubahan Nomor 01Tanggal 03 April 2018 Dihadapan NotarisSYARIFUDIN,S.H., jelas bukan merupakan BUMDdikarenakansaham yang diberikan kepada PDPDESUMATERA SELATAN bukanbersumberdari APBNmaupun APBD tetapi saham PDPDE SS sebesar 15%(Lima Belas Persen) bersumber dari Pinjaman/DanaTalangan Sementara yang diberikan oleh PT.

Demikian pula bukti bertanda P8 berupa Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor : 10 tahunm 2010 tentang pemberlakukanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI, pada pokoknya menyebutkan bahwakerugian yang ditimbulkan pada anak perusahaan MUMN/BUMD yangmodalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modalBUMN /BUMD dna tidka menerima /menggunakan fasilitas negara bukantermasuk sebuah kerugian negara ;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P9 berupa PutusanMahkamah Konstitusi nomor : 21/PUUXII/

yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggiuntuk setiap pengeluaran belanja.

untuk menerima, menyimpan, membayarkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaranuang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggiHalaman 138 Putusan No.16/Pid.SusTIPIKOR/2014/PT.PLGuntuk setiap pengeluaran belanja.

Lahat.Suratsurat lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsipenyimpangan dana Perubahan APBD Ta.2012 BPBD Kab.

Penangkapan Ikan Berupa Bagan Apung Pada Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 oleh BPKP PerwakilanProvinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN451/PW21/5/2015 tanggal 13Agustus 2015, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Luwu memperoleh anggaran untukkegiatan Pekerjaan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan(Bagang Apung) sebanyak 8 (delapan) unit yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

Britama (Direktur AMIRULLAH, SE) untukmelaksanakan pekerjaan 2 (dua) unit bagan apung dengan nilaipagu anggaran sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilanpuluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari Dana AlokasiKhusus dan Dana Alokasi Umum (APBD Pokok), berdasarkandengan Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor 523/02.a/DKP/SPK/V/2013, masa pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus limapuluh) hari kalender mulai tanggal 20 Mei 2013 sampaidengan 18 Oktober 2013.Bahwa ternyata yang melaksanakan pengadaan

CV.Mata Allo) untuk melaksanakan pembangunan 5 (lima) unitbagang apung dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah)yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (APBD Pokok)berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak)Nomor 523/28//DKPKONT/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 523/28//SPMK/X/2013tanggal 25 Oktober 2013, yang mana masa pelaksanaan17pekerjaan selama 65 (enam puluh lima) hari kalender terhitungmulai

Rp.68.032.475,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor 3995/LS.Pembayaran tersebut tidak sesuai dengan Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyipembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi,dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, selain itujuga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang berbunyi setiappengeluaran atas beban APBD

Britama (Direktur AMIRULLAH, SE) untukmelaksanakan pekerjaan 2 (dua) unit bagan apung dengan nilaipagu anggaran sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilanpuluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari Dana AlokasiKhusus dan Dana Alokasi Umum (APBD Pokok), berdasarkandengan Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor 523/02.a/DKP/SPK/V/2013, masa pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus limapuluh) hari kalender mulai tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan18 Oktober 2013.Bahwa ternyata yang melaksanakan pengadaan

.----------------------------------------------------------------------Fotocopy surat Jadwal Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 105 unit, Sumber Dana APBD Kab. Pessel TA. 2006 Tempat Dinas PendidikanKabupaten Pessel, Painan 9 Oktober 2006, Ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Drs.

Selaku Pimpinan KegiatanPangadaan Barang Dan Jasa Pengadaan Komputer sebanyak 105 Unit APBD TahunAnggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 95 Tahun 2006 tentangPenunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemimpin Kegiatan Dilingkungan DinasPendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 (diajukan dalam berkasterpisah). Dan Direktur CV.

Saksi Drs Ali Musa: Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ; Bahwa saksi mengerti dipanggil kepengadilan Negeri Painan sehubungankasus pengadaan 105 unitkomputerdan 105 unit printer APBD TA. 2006. Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada dilingkungan Pemda Kab. Pesisir Selatan. Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Lelang Pengadaan 105 unit Komputer dan 105 unit printer.

Bahwa dasar pengadaan 105 unit komputer dan 105 unit printer tersebutadalah dana APBD yang tercantum dalam Dana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab.

Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kab.Pesisir Selatan.Bahwa saksi dalam pengadaan 105 unit komputer APBD TA. 2006 adalahsebagai Pimpinan Kegiatan. Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pimpinan Kegiatan Pengadaan 105 unitKomputer dan 105 unit printer dengan Surat keputusan Bupati yaitu NasrulAbit.

sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilanratus dua puluh delapan rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebutyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sesuaiPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Surat Keterangan Nomor KET2286/PW27.5/2015 tanggal 25 Oktober 2017 oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Barat berupa LaporanTelaahan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah KepadaSTKIP Nuuwar Fakfak Yang Bersumber dari Dana APBD

senilai Rp119.922.928,00 (seratussembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratusdua puluh delapan rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebutsesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam SuratKeterangan Nomor KET2286/PW27.5/2015 tanggal 25 Oktober 2017 olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiPapua Barat berupa Laporan Telaahan Atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenggunaan Dana Hibah Kepada STKIP Nuuwar Fakfak Yang Bersumberdari Dana APBD

dua) lembar Foto Copy Keputusan Gubernur Papua Baratnomor : 913 / 36/1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang PenerimaHibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun2016;15) 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan PerubahanAanggaran (DPPA) SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2016;16) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaandana Hibah STKIP NUUWAR Fakfak TA 2016;17) 1 (Satu) bundel foto copy dokumen nota pembelian barang dantiket perjalanan untuk hibah dana APBD

2016;2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Gubernur Papua Barat nomor :913 / 36 / 1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penerima Hibahdan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2016;2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan PerubahanAanggaran (DPPA) SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2016;1 (Satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan danaHibah STKIP NUUWAR Fakfak TA 2016;1 (satu) bundel foto copy dokumen nota pembelian barang dan tiketperjalanan untuk hibah dana APBD

Ramli bin Pattah Saleh) dengan Pemohon II, (Helmi binti Nasir) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2014 di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali;

Kantor Urusan AgamaKecamatan Bungku Timur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Morowali dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran,maka sesuai Pasal 5 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, BukuNikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya perkara dibebankan kepada AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten

Biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019;Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 November2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal1441 Hijriah, olen HakimTunggal Pengadilan Agama Bungku, Muh.