Uralan etestent (Permohonan Banding)1 Dasar Pengenaan Pajak:a Ekspor 33.803.862.802 33.803.862.802Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri707.198.873.972700.611.923.497 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut6.586.950.475 Jumlah (a+b+c)741.002.736.774741.002.736.774 bCcdPPN Kurang BayarabCc 2PPN Dibayar Sendiri 70.719.887.401 70.061.192.354Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 59.764.234.551 59.781.245.662Dibayar dengan NPWP sendiri 10.280.061.692 10.280.061.692d Jumlah PPN Kurang Bayar (abc

) 675.591.158 (115.000)3 PPN Telah Disetor : =4 PPN yang kurang dibayar 675.591.158 (115.000)5 Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP 324.283.754 6 Kenaikan Pasal ayat (3) KUP 7 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5+6) 999.874.908 (115.000) Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan bandingini berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Agustus 2018;Menimbang

Menetapkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2014 yang masih harus dibayar sebesar Rp15.848.136,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 24 Februari 2020 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut

Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor: KEP00331/KEB/WPUJ.07/2018 tanggal 13Februari 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00487/207/14/052/16 tanggal 20 Desember 2016 Masa Pajak September2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.824.324.6052.000;sehingga pajak yang masih harus dibayar

45/PMK.03/2009sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor240/PMK.03/2009;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Rahman, dengan maskawin berupa kebuncengkeh 1 bidan dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masingmasing bernama Pusse N dan Saenung;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada halangan untukmelangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halanganundangundang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahanPemohon dengan Pemohon Il;Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon Ilberstatus janda cerai;Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon Il telahdikaruniai

Rahman;Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon Il padawaktu itu berupa sebidang kebun cengkeh dibayar tunai;Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalahsaksi sendiri dengan Pusse N.Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon IIberstatus janda cerai;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan susuan;Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanyahidup

Rahman;Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon Il padawaktu itu berupa sebidang kebun cengkeh dibayar tunai;Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalahSaenung dengan Pusse N.Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon IIberstatus janda cerai;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan susuan; Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanyahidup

yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengandalildalil pokoknya adalah Pemohon dan Pemohon II telah menikah menurutagama Islam pada tanggal 5 Oktober 2003 di Dusun Tibung, Desa Besoangin,Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah ayahkandung Pemohon II bernama Bura, dengan maskawin berupa sebidang kebuncengkeh dibayar

II adalah suami isteri,menikah pada tanggal 5 Oktober 2003 di Dusun Tibung, Desa Besoangin,Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah padatanggal 5 Oktober 2003 di Dusun Tibung, Desa Besoangin, KecamatanTutar, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah ayah kandungPemohon II, dengan mahar berupa sebidang kebun cengkeh dibayar

Jumlah seluruh penyerahan 3.564.419.447,00Pajak keluaran yang harusdipungut/dibayar sendiri 17.776.079,00Dikurangi:a.Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan 553.900.852,00b.Lainlain 0,00c.Jumlah Pajak yang dapatdiperhitungkan 553.900.852,00 Jumlah penghitungan PPN kurang (536.124.773,00) Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 4320/B/PK/Pjk/2020 bayar4 Dikompensasikan ke masa pajakberikutnya 537.809.383,005. PPN yang kurang dlbayar 1.684.610,006. Sanksi administrasi:a.

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00986/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 1 Juli2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2013 Nomor 00038/207/13/058/15, tanggal 7 April 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.870.026.0058.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar

junctoPasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta pasal 16B ayat (3) UndangUndangPajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Jumlah seluruh penyerahan 3.564.419.447,00Pajak keluaran yang harusdipungut/dibayar sendiri 17.776.079,00Dikurangi:a.Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan 553.900.852,00b.Lainlain 0,00c.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 553.900.852,00 Jumlah penghitungan PPN kurang bayar(536.124.773,00) Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 537.809.383,00PPN yang kurang dibayar 1.684.610,00Sanksi administrasi:a.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 1.684.610,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 3.369.220,00 Halaman 8 dari 10 halaman.

TBS yang dihasilkan oleh perkebunan Pemohon Banding termasukkategori barang strategis sehingga pajak masukan yang berasal dari pengeluranpengeluaran perkebunanPemohon Banding dikoreksi seluruhnya oleh Terbanding;bahwa Terbanding menyatakan bahwa Pasal 16B ayat (3) UU PPN berbunyi sebagai berikut: PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;Mbahwa Pemohon Banding menyatakan pokok sengketa untuk berkas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 yangberbunyi:Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan,1)2)bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 atas PKP yangmelakukan kegiatan usaha terpadu (integrated), untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan/atau JKP tidakdapat dikreditkan;bahwa Terbanding

Penyerahan BKP secara konsinyasi;sagesPasal 11 ayat (1):Terhutangnya pajak terjadi pada saat:Penyerahan BKP,Impor BKP,Penyerahan JKP,wrens dst,Pasal 16B ayat (3)Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;b.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000Pasal 2 ayat (1) huruf d butir (1):Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannyasebagian terutang PPN dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan PPN; maka PajakMasukan yang dibayar atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk unitatau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaanPPN, tidak dapat dikreditkan;bahwa berdasarkan data dan fakta dalam persidangan diketahui

dilakukan Maklon di PKS lainnya (grupperusahaan);Berdasarkan laporan SPT Masa PPN Masa Pajak JanuariDesember 2007, penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 16B ayat (3) UU PPN hanyaterjadi pada bulan April 2007 sebesar Rp274.254.450,00 atau hanya sebesar 0,06% dari jumlahseluruh penyerahan tahun buku 2007 sebesar Rp454.404.243.948,00;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat:berdasarkan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PPN, Pajak Masukan yang dibayar

/2013 tanggal 31 Oktober2013 dengan alasanalasan dan penjelasanpenjelasan sebagai berikut:Koreksi atas pajak kurang dibayar sebesar Rp 16.683.366.838,00Menurut Terbanding (d/h Pemeriksa dan Penelaah Keberatan)Bahwa Terbanding di dalam proses pemeriksaan pajak menetapkan pajakkurang dibayar sebesar Rp 16.683.366.838,00 ditambah dengan sanksiadministrasi sebesar Rp 8.008.016.082,00 sehingga menerbitkan SKPKBPPh Pasal 26 sebesar Rp 24.691.382.920,00, dengan alasan bahwa dalamrangka pelaksanaan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;Bahwa Terbanding di dalam proses penelitian Keberatan mempertahankanPajak yang tidak/kurang dibayar, dengan pertimbangan sebagai berikut:1.

Bahwa koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkanPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18Desember 2012;Halaman 3 dari 106 halaman Putusan Nomor 1018/B/PK/PJK/20162.

SKPKB yang diterbitkan olehTergugat dalam kasus TiaraDewata Group memiliki dasarperhitungan yang perhitungan yangjelas dimana terdapat nilaipendapatan, biaya danmemperhitungkan kredit pajak yangtelah dibayar dan tidak sematamata hanya berasal dariperhitungan pengadilan..

Muladi, SH, hal64.Dengan demikian pajak yang kurang dibayar yang menimbulkan kerugianpenerimaan negara telah dibebankan dan dan telah dilaksanakanpembayarannya.

Sitram telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

Alias LEPI Bin DOLAH danbaru akan dibayar apabila saksi FAHLEVI Alias LEP!

LEPI Bin DOLAH danbaru akan dibayar apabila saksi FAHLEVI Alias LEP!

Alias PA'l Bin SITRAM adamenjual 1 (Satu) paket sabu kepada Sdr.FAHLEVI Alias LEPI Bin DOLAHyang datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp.300.000, (tiga ratus riburupiah) namun sabu tersebut belum dibayar oleh Sdr.FAHLEVI Alias LEPI BinDOLAH dan baru akan dibayar apabila Sdr. FAHLEVI Alias LEP!

FALEVI Alias LEPIberkata Utang dolok, nunggu ade duit baru dibayar dan Terdakwamengiyakan permintaan Sdr. FALEVI Alias LEPI setelan mendapatkan1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. FALEVI Alias LEPIlangsung pergi; Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib datang Petugas Kepolisian bersamaSdr.

FALEVI Alias LEPIberkata Utang dolok, nunggu ade duit baru dibayar dan Terdakwamengiyakan permintaan Sdr. FALEVI Alias LEPI setelan mendapatkan1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. FALEVI Alias LEPIlangsung pergi; Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wib datang Petugas Kepolisianbersama Sdr.

Kas Daerah kabupaten Cilacap, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pdana kurungan selama 3 (tiga) hari;

dengan uangtunai melainkan akan dibayar atau ditukar dengan cengkeh milikTergugat yang dinilai dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh riburupiah) per kilogram;Bahwa Saksi tidak melihat ketika Penggugat menyerahkan coklat milikPenggugat kepada Tergugat, dan Saksi tidak tahu bagaimana kondisicoklat tersebut apakah baik atau tidak, Saksi hanya melihat kwitansiyang dibuat oleh Penggugat;Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sendiri yang disuruh olehPenggugat untuk membeli materai yang akan ditempelkan

oleh Tergugat dalam bentuk cengkeh keringdengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkilogram,sehingga total cengkeh kering yang harus dibayar oleh Tergugat adalah 750(tujuh ratus lima puluh) kilogram, dan apabila hutang tersebut tidak dibayarsampai pada waktu jatuh tempo yakni bulan Agustus 2013, maka lokasikebun cengkeh milik Tergugat yang terletak di Kampung Lembang Galung,Desa Lembang Galung, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaengyang di dalamnya ditaksir ada 200 (dua ratus)

oleh Tergugat dalam bentuk cengkeh keringdengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkilogramsehingga total cengkeh kering yang harus dibayar oleh Tergugat adalah 750(tujuh ratus lima puluh) kilogram ?

BAHRIN/H.SAPIA) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), denganperjanjiian akan dibayar dengan cengkeh kering sebanyak 625 (enamratus dua puluh lima) kilogram, dimana cengkeh tersebut dihitungseharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkilogram, danpembayaran dimulai sejak tanggal pengambilan sampai bulan delapantahun 2013, dan ada pula jaminan lokasi kebun cengkeh yang terletak diKampung Lembang Galung, Desa Lembang Galung, KecamatanGantarangkeke, Kabupaten Bantaeng dan banyaknya

yang mengakui ada mempunyai hutangkepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yangberasal dari penjualan coklat milik Penggugat yang hanya laku terjualseharga Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang akandibayar dengan cengkeh kering sesuai dengan harga pasar;Menimbang, bahwa karena Tergugat telah mengakui secara tegastegas tentang adanya hutang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dan hutang tersebut akan dibayar dengan cengkeh kering, maka halitu

pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN Alias DIN Bin JALIL, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Dengan Sengaja mengangkut dan menguasai hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH);2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Johansyah alias Johan bin Jali teroukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukanpengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutansebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar

pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

1.571.074)Pajak Masukan yang dapat dikreditkanKompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 2.724.666.762 2.724.666.762 0Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (a+b) 2.730.658.228 2.729.087.154 (1.571.074)PPN Kurang Bayar (2.706.863.543) (2.700.552.469) 6.311.074Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 2.706.863.543 2.706.863.543 0PPN yang Kurang Bayar 0 6.311.074 6.311.074Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0 0 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 6.311.074 6.311.074Jumlah PPN yang masih harus dibayar

sebelum SPHP diterima oleh Wayjib Pajak(dibayar pada tanggal 22 Juni 2011);Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka pihak Terbanding berkesimpulan untukmempertahankan koreksi PPN untuk Masa Pajak Juni 2009;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif atas objek PPN MasaPajak Juni 2009 sebesar Rp47.400.011,00 dan koreksi positif atas pajak masukansebesar Rp1.571.074,00 yang tidak diperhitungkan oleh Terbanding dengan alasansebagai berikut:Bahwa berdasarkan Pasal

Namun, untuk membuktikan kebenaranlaporan Pemohon Banding tersebut, proses Pemeriksaan tetap dilanjutkan sampaiselesai;Bahwa lebih lanjut Pasal 8 Ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007mengatur bahwa Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat daripengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluhHalaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 877/B/PK/PJK/2014persen) dari pajak yang

Keterangan Judah Menurut SPT Masa (Rp)Pembetulan 1 SelisihNormal1 Pajak Keluaran 23.794.685 28.534.685 4.740.000Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 5.991.466 4.420.392 (1.571.074)2aKompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya (2.724.666.762) 0 2.724.666.762bPajak Masukan yang dapat diperhitungkan (2a2b) 2.730.658.228 4.420.392 (2.726.237.836)c3 PPN yang kurang atau (lebih) dibayar (12c) (2.706.863.543) /24.114.293 2.730.977.836 Bahwa lebih lanjut, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT

Namun untuk membuktikan kebenaranlaporan Wajib Pajak tersebut, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampaiselesai.Pasal 8 ayat (5)Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapanketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen)dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wayjib Pajak sebelumlaporan tersendiri dimaksud disampaikan.Pasal 48Halaman 11 dari 25 halaman

Flora Wahana Tirta kepada Pemohon Banding, karenabiayabiaya tersebut sebelumnya dibayar dari kas PT Flora Wahana Tirta dan barukemudian dibebankan kepada masingmasing perusahaan afiliasi yang beradadibawah kontrol regional office tersebut setiap bulan;bahwa dari hasil UKM tersebut Terbanding menyatakan telah melihat buktipengeluarannya;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya takLangsung RO sebesar Rp. 44.873.805 tidak dapat dipertahankan;bahwa dari hasil Uji Kebenaran

16.157.007.163,00 0,00 16.157.007.163,00Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksiadministrasi,kecualipenyelesaian sengketa lainnya;bahwa besarnya sanksiadministrasi tergantung pada Menimbang: bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap jumlah Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2007 yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasiversi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding inimenjadi sebagai berikut : tabel total

nilai koreksi pajak termasuk sanksi administrasi (dalam Rp)Pajak dan Sanksi Administrasi Versi Versi Koreksi oleh MajelisTerbanding Majelis1 2 3 4 (23)Pajak terutang 16.157.007.163,00 0,00 16.157.007.163,00Kredit Pajak (0,00) (0,00) (0,00)Jumlah pajak yang kurang dibayar 16.157.007.163,00 0,00 16.157.007.163,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP 7.155.363.438,00 0.00 7.155.363.438,00Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar 23.912.370.601,00 0,00 23.912.370.601 ,00 Menimbang: bahwa oleh karena

16.157.007.163,00 0,00 16.157.007.163,00 0,00 16.157.007.163,00Sanksi Adm.: Bunga Ps. 13 (2) KUP 7.755.363.438,00 0.00 7.755.363.438,00 0.00 7.755.363.438,00Jumlah yg masih hrs/(lebih) dibayar 23.912.370.601,00 0,00 23.912.370.601,00 0,00 23.912.370.601,00 MenimbangMengingatMemutuskan: bahwa oleh karena atas jumlahPenghasilan Neto yang disengketakan olehPemohon sebesar Rp.72.935.139.332.00, dikabulkan sebagian koreksi oleh Majelis,maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (

menjadi sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak (Rp. 3.911.246.555.00)Pajak Terhutang Rp. 0.00Kredit Pajak (Rp. 0.00)Jumlah Pajak yang kurang (lebih) dibayar Rp. 0.00Sanksi Administrasi Rp. 0.00Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar Rp. 0.00

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.4.6) 145.415.266.102 145.415.266.102 137.044.222.585 8.371.043.517b. Dikurangi :b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0 0 0 0b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 137.988.234.312 137.988.234.312 137.988.234.312 0b.3 STP (pokok kurang bayar) 0 0 0 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0 0 0 0b.5 Lainlain 0 0 0 0b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 137.988.234.312 137.988.234.312 137.988.234.312 0c.

Jumlah (a+b) 0 0 0 04 PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 7.427.031.790 7.427.031.790 (944.011.727) 8.371.043.5175Sanksi administrasi : a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 3.564.975.259 3.564.975.259 0 3.564.975.259b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 0 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0 0 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0 0 0e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0 0 0f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0 0 0g. Jumlah (a+b+c+d+e+f) 3.564.975.259 3.564.975.259 0 3.564.975.259 Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 494/B/PK/Pjk/2019 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) 10.992.007.049 10.992.007.049 (944.011.727) 11.936.018.776 Membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sehingga merubahpajak terutang dari semula Kurang bayar Rp10.992.007.049,00 menjadiLebih bayar Rp944.011.727,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 22 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86581/PP/M.IIA/16/2017, tanggal 19 September

sendiri Rp 137.044.222.585Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanJumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 137.988.234.312Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (944.011.727)Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp (944.011.727)Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp (944.011.727)Halaman 3 dari 9 halaman.

pajak yang dapat diperhitungkan Rp 137.988.234.312Jumlah perhitungan PPN lebih bayar (Rp 944.012.847)Kelebihan pajak yang sudah: Dikompesasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0PPN yang kurang bayar (Rp 944.012.847)Sanksi administrasi : bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar (Rp 944.012.847)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

sebagaiberikut: UraianJumiah mernourutWajib Pajak (Rp) Peanyerahan Barang dan Jasa yang terhutang PPM Penyerahan yang PPHnya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya dipumgut oleh Pemungut PP Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutTotalPPH yang harus dipungui'dibayar SerndiriJumlah PPM yang dapat diperhitungkanPPH Kurang (Lebih) BayarPPH Lebih bayar yang sudah dikompensasiPPH yang kurang dibayarSanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 (3) KUPJumlah PPM yang masih harus (Lebih) dibayar

Bahwa jumlah pajak yang kurang dibayar menurut Surat KeputusanTerbanding No. KEP00114/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017sebesar Rp 1.143.950.231 adalah tidak benar dan harus dibatalkan;b.

Bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut perhitunganPemohon Banding adalah Rp103.752.498;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 31 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112909.16/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 27 November2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliHalaman 2 dari 10 halaman.

Perhitungan PPN Kurang Bayar 252.292.880Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 20.000.000PPN yang Kurang dibayar 272.292.880Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 121.100.582 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 20.000.000Jumlah PPN yang masih harus dibayar 413.393.462 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali

Putusan Nomor 4087/B/PK/Pjk/2019 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 2.152.746.553 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp202.825.000Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 23.547.631.934PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.119.206.038Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan Rp 1.866.913.158Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 252.292.880Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 20.000.000PPN yang Kurang dibayar Rp 272.292.880Sanksi administrasi:Bunga Pasal

pernikahan menurutketentuan syariat Islam di di Dusun Gontoran Dalem, Desa Gontoran, KecamatanLingsar, Kabupaten Lombok barat;Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon IIberstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan ijab Kabul melalui wali nikahayah kandung Pemohon IT bernama ARIFUDIN, dan dihadiri saksi nikah masingmasing bernama: JOHAN FIRMAN bin BADARUDIN dan MASRUN bin AMAQ1MUSTAPE dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah), dibayar

tunai atau seperangkat alat shalat, dibayar tunai;3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semendadan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,menurut ketentuan hukum Islam;4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suamiistri dan dikaruniai orang anak bernama : NAELUL ANJANI (P), Tgl Lahir15092012;5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugatpernikahan para Pemohon dan

tunaiatau seperangkat alat shalat, dibayar tunai; ; Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;e Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon Idengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;e Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);e I dan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama : NAELULAMANI (P), Tg Lahir 15092012 ;e Pemohon I hanya mempunyai orang isteri yaitu Pemohon II;Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan

tunai atau seperangkat alat shalat, dibayar tunai;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yangdikuatkan dengan buktibukti surat serta saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon I danPemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang padapokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yangdilangsungkan pada 07112011 di di Dusun Gontoran Dalem, Desa Gontoran,Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok barat

, Wali nikah ayah kandung Pemohon Ibernama ARIFUDIN dengan maskawin uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah), dibayar tunai atau seperangkat alat shalat, dibayar tunai, dan disaksikan oleh2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohonmasih tetap beragama Islam;2 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim,bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurutagama maupun menurut peraturan peraturan perundangundangan

Pdt.P/2017/PA.Mt mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri yang menikahpada tanggal 02 Januari 1981 di di Desa Labuhan Ratu KecamatanLabuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikahadalah wali nasab bernama Turmuli (Alm) selaku ayah kandung PemohonI, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Anwar dan Suhadi serta maskawin berupa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh riburupiah) dibayar

tunai dibayar tunal;Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon IIberstatus perawan, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak adapaksaan dari pihak manapun;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak adahubungan sesusuan dan tidak ada halangan syari untuk melakukanpernikahan;Bahwa pada saat Pemohon dan Pemohon Il menikah, tidak ada yangkeberatan, Pemohon dan Pemohon II menikah dan selama ini Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak murtad;Bahwa

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Jaka Haryanto BinIbrahim Nuh (Alm)) dengan Pemohon II (Siti Muawanah Binti Turmuli (Alm))dengan wali nikah wali nasab bernama Turmuli (Alm) selaku ayah kandungPemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1981 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunaidi wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu KabupatenLampung Timur;3.

tunai dibayar tunai; Bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon II sejak menikah belummempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon dan Pemohon Il sangatmembutuhkan bukti authentik sebagai bukti kKeabsahan pernikahan tersebut,maka atas dasar itu Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan inike Pengadilan Agama Metro guna memperoleh penetapan pengesahannikah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ...... menurutmajelis telah

tunai dibayar tunal; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim,bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baikmenurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang undanganoa20 5yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidakdalam masa iddah orang lain;Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Pemohon II telah melakukanhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 oranganak bernama: a. a.

Putusan Nomor. 723/B/PK/PJK/2013Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 24 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun2000 menyatakan "Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yangseharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan BarangKena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan BarangKena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JasaKena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau

Putusan Nomor. 723/B/PK/PJK/2013Dasar Pengenaan Pajak Rp. 1.198.395.905.810Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp. 99.256.150.279Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (Rp. 170.275.343.449)PPN yang kurang (lebih) dibayar (Rp. 71.019.193.170)Dikompensasi ke masa berikutnya Rp. 72.854.735.699PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp. 1.835.542.529Sanksi Administrasi Rp. 173.869.394PPN masih harus dibayar Rp. 2.009.411 .923Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.34786/PP/M.V/16/2011

Jakarta Selatan12560 sehingga PPN Masa Pajak Januari sampai dengan November 2006 menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakPenyerahan Terutang PPN Rp 1.313.077.657.190Dikurangi: Retur Penjualan Rp 114.681.751.380Jumlah Rp = 1.198.395.905.8'10Pajak Keluaran Rp 110.025.251.904Dikurangi: PPN atas Retur Penjualan Rp 10.572.005.196Pajak Keluaran dipungut pemungut PPN Rp 197.096.429PPN Dipungut Sendiri Rp 99.256.150.279Jumlah kredit pajak yang Dapat Rp 146.384.753.574diperhitungkanPPN yang Kurang (lebih) Dibayar

Rp 47.128.603.295Dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 772.854.735.699PPN yang kurang dibayar Rp 295.726.132.404Sanksi kenaikan Pasal 13 (3) Rp 25.726.132.404Jumlah yang masih harus dibayar Rp 51.452.264.808Halaman 4 dari 9 halaman.

Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagianpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP684/PJ.07/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Januari sampai dengan November 2006 Nomor:00056/207/06/091/08 tanggal 24 Juni 2008, atas nama Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali sehingga PPN Masa Pajak Januarisampai dengan November 2006 yang masih harus dibayar

Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember2012.2.

Pajak Tidak/Kurang Dibayar Rp 30.038.340.500,00b. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (5) KUP Rp 14.418.403.440,00c. Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar R 44,.456.743.94Dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaan PutusanMahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18Desember 2012.

Muladi, SH, hal64;Dengan demikian pajak yang kurang dibayar yang menimbulkankerugian penerimaan negara telah dibebankan dan dan telahdilaksanakan pembayarannya.

Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar padahakekatnya merupakan kerugian pada pendapatannegara. Artinya, untuk melakukan perhitungan kerugianpada pendapatan negara harus diketahui, dihitungdan/atauditetapkanterlebih dahuluberapapajakterutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut olehHalaman 109 dari 144 halaman.

terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnyamerupakan kerugian pada pendapatan negara.