SOLEMAN SAGISOLO, S.Sos, M.Si selakuPengguna Anggaran dan saksi SIMON H.E.FOFIED selaku bendaharapengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat yang mengelolapengeluaran anggaran dan dana kegiatan tersebut dapat dicairkan oleh saksiSIMON H.E.FOFIED atas kebijakan terdakwa yang menerangkan bahwa apabilaterdakwa tidak berada ditempat dan kegiatan sudah harus dilaksanakan segeramaka dana tersebut dapat dicairkan hanya dengan tanda tangan bendaharapengeluaran dan apabila terdakwa sudah kembali baru

FOFIED berkomunikasi secara lisan dengan terdakwa dengan alasananggota DPRD memerlukan dana sehingga diambil kebijakan pencairanmendahului kelengkapan bukti formal di lembar cek yang seharusnyaditandatangani oleh terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat dansaksi SIMON H. E.

CB 826487 tanggal 03 November 2011 senilai Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah).yang mana cek tersebut dibawa oleh staf Sekretariat DPRD KabupatenAsmat yang menyampaikan alasan terdakwa selaku Sekretaris DPRDKabupaten Asmat tidak berada ditempat karena ada keluar daerah dan tidakbisa dihubungi sedangkan anggota DPRD Kabupaten Asmat memerlukandana, sehingga diambil kebijakan oleh Saksi ELISA KAMBU, S.Sos selakuSekretaris Daerah Kabupaten Asmat sebagai Pejabat Pengelola KeuanganDaerah (PPKD) yang

masing Kepala SKPDdan Bendaharanya.b) Ada pengecualian untuk hal hal yang bersifat penting bagi pencairan danaSKPD bahwa jika Kepala SKPD sedang dinas luar maka sepanjang adaperintah dari kKepala SKPD melalui telepon yang meminta tolong sekembalinyadari dinas luar akan menandatangani cek tersebut.c) Bahwa pencairan yang dilaksanakan dengan hanya 1 (satu) tanda tanganoleh Bendahara sedangkan Kepala SKPD menyusul (setelah tiba dari dinasluar), adalah murni untuk pelayanan khusus SKPD dan di luar Kebijakan

No. 217 PK/Pid.Sus/2016mengenai uraian tugas disebutkan :(1)1.2.Ketua Umum :Merupakan kekuasaan tertinggi dalam pimpinan Pengurus FPTMerumuskan kebijakan terhadap pembinaan dan pengembangankegiatan panjat tebing sesuai amanat Musyawarah dan Rapat KerjaFPTIBertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusanMusyawarah, Rapat Kerja dan Program Kerja dapat dilaksanakan dandipenuhi dengan baik oleh pengurus FPTIBertindak keluar dan ke dalam atas nama FPTIMelaksanakan tugas dan tanggung jawab lain

kepadamusyawarah FPTIBahwa demikian pula dalam Pasal 6 Adendum Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga Federasi Panjat Tebing Indonesia (AD/ART FPTI)disebutkan :(1)(2)(4)(5)Pengurus FPTI menerapkan "One Gate Policy dalam pengertiankebijakan yang dikeluarkan berasal hanya dari Ketua Umum atauKetua Harian.Kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum maupun Ketua Harianwajib mendapat dukungan dan diamankan oleh dan dari anggotapengurus.Kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum atau Ketua Harianmerupakan kebijakan

yang berasal dari masukan dan pertimbanganKetuaketua Bidang, Ketuaketua Komisi maupun narasumber yangdianggap perlu.Ketua Umum dan Ketua Harian bertanggung jawab secara fungsiterhadap kebijakan yang dikeluarkan.Ketua Umum dan Ketua Harian secara bersama maupun secaraterpisah diijinkan memberi mandat dalam bentuk Surat Keputusan (Sk)kepada KetuaKetua Bidang maupun Komisi atau Ketua PanitiaPerlaksana untuk mengeluarkan kebijakan yang memiliki batas waktu.Kebijakan yang dikeluarkan dan kemudian menimbulkan

RIZA KURNIAWAN, SE, selakuKetua Umum diganti menjadi lik Suryati Azizah selaku Ketua Harian.Bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) addendumFPT yang menyebutkan bahwa Ketua Umum dan Ketua Harianbertanggung jawab secara fungsi terhadap' kebijakan yangdikeluarkan, maka apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa M.

IIK SURYATI AZIZAH selakuSEKRETARIS Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jawa Tengah.Bahwa dalam struktur organisasi Federasi Triathlon Indonesia (FTI)kedudukan Pelindung/Penasihat adalah bukan penentu kebijakan danpelaksana kebijakan, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mendikteatau memerintah jajaran pimpinan pengurus daerah FTI Jawa Tengah.Tugas Pelindung/Penasihat hanyalah memberikan sumbang sarankepada Pengurus manakala diperlukan ataupun diminta.Bahwa dalam perkara in casu kapasitas Pemohon

Risiko Kepatuhan;(2) Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risikountuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Managemen Good corporateGovernance:BAB Pasal 1 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Butir 7 8Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsungkepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan danOperasional perusahaan atau Bank, antara lain Pimpinan kantorcabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern Pasal 2 ayat (1

) Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006,Bank wajid melaksanakan prinsipprinsip Good CorporateGovernance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatanatau jenjang organisasi.Pelaksanaan prinsipprinsip Good Corporate Governance dalamsetiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi,rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkahlangkahpengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi Dewan Komisarisdan Direksi

Sampai dengan pegawai tingkat pelaksana;Halaman 41 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.S US.TPK/2021/PT.SBY Pasal 53 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yangdisesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dankompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedomanpada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalamketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagiBank Umum.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03

Pasal 1 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Butir 7 8Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsungkepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan danOperasional perusahaan atau Bank, antara lain Pimpinan kantorcabang dan kepala Satuan Kerja Audit Internb.

Keputusannya telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedurpemberian kredit Tidak menyimpang dari ketentuanketentuan limitkredit dan ketentuan Pemerintah/BIc. Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit.BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No.043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikrodan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari2005, Bab II Analisa Kredita.

Bahwa pendirian dan kebijakan Direktur Jenderal Pajakdalam pengenaan PPN atas kegiatan terpadu (integrated)tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:78/KMK.03/2010 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6)UU PPN, yang didalamnya juga mengatur mengenaipelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN;Bahwa PMK78 secara kaidah dan norma sudah dilakukanuji materi ke Mahkamah Agung dan dalam hal inikeputusan Mahkamah Agung memenangkan PemohonPeninjauan Kembali;Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakan

Putusan Nomor 1201/B/PK/PJK/20173.7.Bahwa dengan demikian kebijakan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) yang tertuang di dalam norma atau kaidahKeputusan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.04/2000 sah secarahukum;Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor70P/HUM/2014 Perkara Permohonan Hak Uji Materiil antara KamarDagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawan Presiden RepublikIndonesia, yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Agungmenerima uji materi yang disampaikan oleh KADIN

Dan bagi warga petani tambakyang keberatan terhadap penilaian ganti rugi sebesar RpO, tersebut, olehTeam Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, diminta mengajukan gugatankebertatan ke Pengadilan, paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejaktanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;Bahwa kebijakan Para Termohon Keberatan, yang tidak memberikanpenilaian terhadap usaha tambak milik Pemohon Keberatan tersebut, tidakwajar dan tidak profesional, serta bertentangan dengan ketentuan hukumHalaman

Bahwa atas proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk Bandara baruyang berkaitan dengan Kebijakan dari Para Termohon Keberatan, yangtidak memberikan ganti kerugian terhadap usaha tambak Petani Tambakantara lain terhadap usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan,maka Pemohon Keberatan sebagai Petani Tambak telah kehilangan matapencaharian dan mengalami kerugian berupa modal dan hasil keuntunganusaha tambak yang dikelola oleh Pemohon Keberatan, yang manaberdasarkan ketentuan Pasal 33 Undangundang

kelanjutan pembangunan BandarUdara Baru Yogyakarta di Kulon Progo akibat besarnya belanja anggaranyang tersedot pada tahap pembayaran ganti kerugian tanah dalamproyek ini, hal ini juga akan berdampak buruk dan negatif bagi sejumlahratusan proyek strategis nasional lainnya yang sedang berjalan dan turutmenjadi beban anggaran Negara dalam APBN Tahun Anggaran 2016 ini(yang dalam keadaan/kondisi defisit);Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates telah mempengaruhisemangat perjuangan pihakpihak pemangku kebijakan

., dan hasil yang dicapai diantaranya:e Tergugat Rekonvensi belum ada niat kembali pada Penggugat Rekonvensi(masih diupayakan agar tidak terjadi perceraian)e Tergugat Rekonvensi membuat pernyataan pada pimpinan KARYAWAN PT.dan Kasi KARYAWAN PT. bahwa gaji perbulan Tergugat Rekonvensiseluruhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.e Namun pimpinan KARYAWAN PT. masih memberi kebijakan pada TergugatRekonvensi untuk difikirkan kembali agar tidak terjadi perceraian, namun bilaterjadi perceraian maka

tersebut telah dimoderatori olehHal 15 dari 42, Put.No.0345/Pdt.G/2016/PA.Pmk.1616Kepala KARYAWAN PT. dan Kasi KARYAWAN PT. adapun hasil mediasiyang dicapai diantaranya:e Tergugat Rekonvensi belum ada niat kembali pada Penggugat Rekonvensi(masih diupayakan agar tidak terjadi perceraian);e Tergugat Rekonvensi memberikan pernyataan (meminta) pada KepalaKARYAWAN PT. bahwa gaji perbulanTergugat Rekonvensi seluruhnyadiberikan kepada Penggugat Rekonvensi;e Namun Kepala dan Kasi KARYAWAN PT. masih memberi kebijakan

TergugatRekonvensi minta dan mengeluarkan statment pada Kepala KARYAWAN PT.untuk diberikan seluruh gajinya pada Penggugat Rekonvensi, namun pimpinanKARYAWAN PT. masih tolerir dengan statment Tergugat Rekonvensi, denganmemberi kebijakan 2/3 gaji yang akan diberikan pada istri dan anak dari TergugatRekonvensi.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. Menyusun Rancangan an Rancangan Perubahan APBD; c. Melaksanakan ait an pendapatan daerah yang telahrcntd. Mela kan/fungsi BUD; e. es laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawabanenaan APBD, dan; an Daerah; elaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan olehi,X Kepala Daerah; 2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b.

Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusanbarang milik daerah; Bahwa mekanisme atau proses pengajuan pencairan anggaran adalah pertamatama Bendahara Pengeluaran SKPD membuat surat pengajuan pemintaan danayang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, kmudiandikonfirmasi ke bidang Anggaran, apakah dana yang diajukan eanpencairannya tersedia atau tidak dalam anggaran. Apabila tersedia secara Otomatisdinput Surat Penyediaan Dana (SPD).

Bahwa benar buruh merupakan pekerja pada Tergugat yang statusselaku Buruh Harian Lepas dengan dibayar setiap minggu dan ParaPenggugat masuk kerja sebelumnya adalah Para Kuli Bangunan yangmembuat BangunanBangunan dan Kantor pada Tergugat, karena kerjabangunan telah selesai Para Penggugat meminta untuk bekerja di PabrikKaroseri, karena kasihan dan melihat mereka tidak bekerja lagi makaatas kebijakan Tergugat dimasukin bekerja dalam Karoseri tersebutdengan status Buruh Harian Lepas digaji setiap minggunya

kalaudalambekerja Para Penggugatseringkali melakukan Pelanggaranpelanggaran didalam perusahaanBahwa karena sejak masuk bekerja dengan status Buruh Harian Lepastelah disepakati oleh Para Penggugat tanoa adanya Buktibukti lamarankerja yang diajukan oleh Para Penggugat yang merupakan kulibangunan, terlebih pembuatan Karoseri pada Tergugat bekerja sifatnyaTemporer yang kadangkadang ada kerjaan dan suka pula tidak adakerjaan selama ini... maka atas dasar itu Para Penggugat menjadi BuruhHarian Lepas dan itu pun atas Kebijakan

Bahwa Para Penggugat sebelumnya hanya pekerja Kuli BAngunan yangmembuat bangunan dan kantir pada Tergugat, karena karena ParaPenggugat tidak ada kerjaan maka atas kebijakan dari Tergugat merekameminta Bekerja di Persusahaan tersebut dengan sepakat dan setujuuntuk Buruh Harian Lepas yang dibayar setiap minggu dan kalau ParaPenggugat mengatakan dengan status Buruh Harian Lepas tidak adadasr hukumnya seperti kuli bangunan yang bekerja tanpa harus adaperjanjian Tertulis dan kalau Para Penggugat mengatakan

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013sekitar pukul 09.30 s/d 14.00, dan hari Jumat, tanggal20 Desember 2013, sekitar pukul 14.00 s/d 17.00 WIBbeberapa mahasiswa FISIP UTA 745 Jakartamelakukan aksi demonstrasi di depan Kampus UTA45 Jakarta, yang pada intinya mempertanyakan kasusyang terjadi di Yayasan 17 Agustus 1945 Jakarta sertamenentang beberapa kebijakan yang dikeluarkan olehPimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;b.

Manusia yang berbunyi:Pasal 15Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baiksecara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,dan negaranya;Pasal 25Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum,termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik(Konvensi Sipol) melalui UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005.Dengan demikian, segala ketentuan ataupun kebijakan

Bahwa yang terjadi adalah Tergugatmemberikan sanksi kepada Para Penggugatdengan alasan yang tidak mendukung;Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objeksengketa a quo hanya menyatakan bahwatindakan yang dilakukan oleh Para Penggugatmempertanyakan kasus yang terjadi danmenentang kebijakan pimpinan kampus adalahtindakan yang tidak pantas tanpa menyebutkansecara jelas di mana letak ketidak pantasantersebut sehingga Tergugat mengabaikan faktadan alasan dalam mengeluarkan' ketetapanterhadap Para Penggugat;

Bahwa selanjutnya, dalam Buku Il Pedoman Teknis Peradilan MahkamahAgung 2009, mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen inisebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orangbanyak sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat mengubah ataumemperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturanperundangundangan, BUKAN untuk kepentingan individual suatu pihaki.c. Penggugat sebagaimana dalam perkara a quo.4.

kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; danc. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.Pasal 8 :Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6, OJK mempunyai wewenang:a. menetapkan peraturan pelaksanaan UndangUndang ini;menetapkan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan;menetapkan peraturan dan keputusan OJK;menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;menetapkan kebijakan

Nomor 774/Pdt/2017/PT.DKIg. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuterpada Lembaga Jasa Keuangan;h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dani. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasakeuangan.Pasal 9:Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6, OJK mempunyai wewenang:a.menetapkan kebijakan

perundangundangan yang berlakusebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadiObjek Sengketa bertentangan dengan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara dimana Tergugat menerbitkan Objek perkara tidakmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, yang bersifatprosedural / formal dalam setiap kebijakan

Tergugat seharusnya mengeluarkan Sertipikat HakMilik berdasarkan peraturan tentang waris dengan demikian tindakanTergugat telah melanggar Azas Kecermatan, dimana Tergugat tidakmengutamakan landasan keahlian, kecermatan yang berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilandalam setiap kebijakan penyelenggara secara cermat, fakta hukum(recht feitelijk) dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkankeputusannya;b.

, dengan adanyakepentingan penguasa, bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestun),sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang UndangRepublik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara diantarannya Asas Kepastian Hukum yang menghendaki dalampengambilan keputusan mengutamakan landasan peraturan perundangHalaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUNBLundangan, kepatutan dan keadilan dalam setip kebijakan

proses tawar menawar ataunegosiasi dan pembayarannya dilakukan secara terbuka, tidakdilakukan secara sembunyisembunyi (rahasia) ";"Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan ternyatakapasitas Terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil di lingkunganpemerintah Kota Bekasi, dan sekalipun jabatan Terdakwa adalah selakuKepala Seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata Ruang KotaBekasi, akan tetapi dalam kapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memilikikewenangan untuk membuat keputusan/kebijakan

Pioneer Beton Industri adalah bukan sebagaipemberian (hadiah), melainkan merupakan pembayaran biayapengurusan perizinan terkait dengan pembangunan pabrik pengolahansemen (batching plan) di Kelurahan Jatiasih, Bekasi" dan "sekalipunjabatan Terdakwa adalah selaku Kepala Seksi IPPL PerumahanPemukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, akan tetapi dalamkapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmembuat keputusan/kebijakan terkait dengan seluruh perizinan yangdiurusnya berupa 14 dokumen

Nomor 114 K/PID.SUS/2015memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,menyatakan bahwa kapasitas Terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kota Bekasi, dan sekalipun jabatan Terdakwa adalahselaku Kepala Seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata RuangKota Bekasi, akan tetapi dalam kapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memilikiuntuk membuat keputusan/kebijakan terkait dengan seluruh perizinan yangberupa 14 dokumen perizinan termasuk IMB (Izin Mendirikan

PLN (Persero) No. 055.K/020/DIR/2003 tanggal 17 Februari2003 tentang Penghapusan Aktiva Tetap Tidak Bergerak berupa Rumah Dinas PT.PLN (Persero) Kantor Pusat;3.Bahwa terhadap kebijakan Direksi PT. PLN (Persero) dimaksud dan oleh karenaPenggugat telah memenuhi syarat dan kualifikasi untuk mendapatkanrumah/tempat tinggal karena telah berkarya, maka dibuat Perjanjian Sewa BeliTanah dan Bangunan (Perjanjian) No. 607.

PLN (Persero) membuat kebijakan terkait pengadaandan/atau pemberian dan penempatan rumah kepada para pegawai ataupun kepadapensiunan PT. PLN dan hal tersebut ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya SuratKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan UsahaMilik Negara dan Edaran Direksi PT.

PLN (Persero) Kantor Pusat ;bahwa terhadap kebijakan Direksi PT.

Bahwa pendirian dan kebijakan Direktur Jenderal Pajak dalampengenaan PPN atas kegiatan terpadu (integrated) tertuangdalam KMK575 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UUPPN, yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaanPasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN;Bahwa KMK575 tidak pernah diuji Mahkamah Agung, namunPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 sebagaipengganti KMK575 yang muatannya sama dengan KMK575secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi keMahkamah Agung dan dalam hal

ini keputusan MahkamahAgung memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding);Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut telahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 179/B /PK/PJK/2017kemudian secara materi dalam proses pemeriksaan diungkapbahwa Pajak Masukan yang dikoreksi oleh PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) adalah terkait denganperolehan barang antara lain berupa pupuk yang dipergunakandi unit perkebunan

Penyerahan Yang TidakTerutang Pajak (selanjutnya disebut PMK78) pada intinyamemutuskan bahwa norma atau kaidah di dalam PMK78 tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang lebih tinggi (UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009);Bahwa norma atau kaidah yang diatur dalam PMK78 sebagaipelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009pada prinsipnya sama dengan norma atau kaidah dalam KMK575sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 18tahun 2000;Bahwa dengan demikian kebijakan

Dan Asas Akuntabilitas;Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di dalam BAB Il pada Pasal 2menegaskan Penyelenggara kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkanpada asas:Kepastian hukum;Profesionalitas;Proporsionalitas;Keterpaduan;Delegasi;Netralitas;Akuntabilitas;Efenktif dan efiesien;Keterbukaan;Nondiskriminatif;Persatuan dan kesatuan;Keadilan dan kesejahteraan;danm. n.KesejahteraanBahwa merujuk pada Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia No.28TATOO

Indonesia No.11 Tahun 2017 dan berakibat hilangnya hakhak kepegawaian Penggugat;Bahwa oleh karena tidak ada usulan Pyb kepada PPK dalam prosespenerbitan Objek Sengketa, maka tidak dapat dihitung hari kerja prosespenetapan Objek Sengketa hal ini nyatanyata bertentangan dengan Pasal266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017;Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di dalam BAB Il pada Pasal 2menegaskan Penyelenggara kebijakan

2010, tanggal 22 Maret 2010 ;Foto kopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNo. 0004/KV/V1/21213/KEP/2008, tanggal 6 Oktober 2008 ;Foto kopi Surat dari Badan Kepegawaian Daerah No. 822.456/BKD/2018, tanggal 2 Januari 2018, Perihal : Kenaikan Gaji ;Foto kopi Keputusan Depsrtemen Pendidikan dan Kebudayaan No: 32277/A2/KP/1998, tanggal 17 Pebruari 1998 ;Foto kopi Piagam Penghargaan Lembaga Penjamin MutuPendidikan Sumatera Utara No. 22379/C21/LL/2004 ;Foto kopi Piagam Penghargaan Lembaga Kebijakan

Restrukturing) yang diajukan Pelawan dalam kondisiusaha sudah tutup dan adanya side streming terhadap penggunaankredit yang tidak sesuai dengan tujuan.Bahwa Pengajuan 3 R ( Rekstrukturisasi,Resscheduling, Restrukturing ) yang dimohonkan Pelawan juga tidakmemenuhi persyaratan sebagai mana telah diatur dalam surat keputusanHalaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Padt.Bth/2019/PN Tab12.13.14.Direksi PT.BPR Desa Dalung Nomor : 12/BPR.DD/IX/2016 yangmerupakan standard operating procedure (SOP) kebijakan

perkreditanPT.BPR Desa Dalung pada Bab IV mengenai RESTRUKTURISASIKREDIT , mengatur kebijakan umum restrukturisasi kredit yangdiantaranya kreteria kredit yang dapat di restrukturisasi yaitu palingkurang adalah sebagai berikut :a.

Menunjukan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajibankredit setelah di restrukturisasi.Bahwa dengan adanya persayaratan untukrestrukturisasi kredit seperti tersebut di atas baik persyaratanrestrukturisasi dari Bank Indonesia maupun dari standard operatingprocedure (SOP) kebijakan perkreditan PT.BPR Desa Dalung ternyatapengajuan 3 R (Rekstrukturisasi, Resscheduling, Restrukturing) olehPelawan setelah di proses oleh Terlawan pengajuan restrukturisasitersebut tidak memenuhi persyaratan sehingga

ICUR menilai bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 tidakmelihat secara lebih fokus realita dan masalah empiris peradilan pidanayang berhubungan dengan kasus narkotikafile:///F:/uji20materil%20PP%2099/Kebijakan%20Revisix20PP%2099%20Tahun%202012%20 Tidak%20Menyentuh%20Akar%20Masalah%0 %20ICJR.htm;Bahwa Kepala Lapas Kelas Il B Ketapang, Hensah berharap agarpemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WargaBinaan Pemasyrakatan.

(Bukti P9);10.Fotokopi Artikel Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tanggal 5Agustus 2016 berjudul Kebijakan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99Tahun 2012 tidak menyentuh akar masalah. (Bukti P10);11.Fotokopi Media Online Ketapang News tanggal 3 November 2016 berjudulTerganjal PP 99, Napi Narkoba Frustasi. (Bukti P11);12.Fotokopi Media Online Detik News tanggal 24 April 2017 berjudul Uangmakan napi tembus Triliunan Rupiah, Revisi PP Mendesak.

Putusan Nomor 39 P/HUM/2017Sehingga, setiap bentuk persyaratan dan cara yang ditetapkanoleh Pemerintah merupakan kebijakan hukum (/egal policy) yangdiberikan UndangUndang' serta justru. dalam rangkamelaksanakan perintah UndangUndang;.

mengurangi vulume suara azan,bahwa pernyataan itutidak benar,menteri agama tidak pernah mengeluarkan pernyataantersebut.Bahkan dalam Instruksi Direktur Jend3eral Bimbingan MasyarakatIslam Nomor : Kep:/D/101/1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengerassuara di masjid,Langgar dan Mushola huruf D dan angka 5 menyatakan : darituntutan Nabi,suara adzan sebagai tanda masuknya shalat memang harusditinggikan.Dan karena itu penggunaan pengeras suara untuknya adalahtidak dapat di perdebatkan .Jadi tidak ada kebijakan

Jadi tidak ada kebijakan KementrianAgama yang menyatakan untuk mengurangi volume apalagi laranganmengumandangkan adzan dengan pengeras suara.Bahwa akibat yang ditimbulkan dari Video yang diposting oleh Terdakwadalam akun Youtube APR DAKWAH adalah timbulnya rasa kebencian ataupermusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkanatas suku, agama, ras , dan antar golongan (SARA) yang tercermin dalamkolom komentar atas video tersebut.Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.Perbuatan

Jadi tidak ada kebijakan KementrianAgama yang menyatakan untuk mengurangi volume apalagi laranganmengumandangkan adzan dengan pengeras suara.

Bahwa pada tanggal 16 dan 17 Januari 2009 TERGUGAT melukan aksibalasan terhadap PARA PENGGUGAT yang melakukan aksi mogok kerjadengan mengeluarkan kebijakan sanksi skorsing. Tindakan balasan tersebut mengakibatkanseluruh pengurus / pimpinan SB KIKEF sudah tidak bisa lagi menjalankankegiatan organisasi Serikat Buruh di lingkungan pabrik / perusahaan.Atas kebijakan tersebut SB KIKEF melalui surat dengan nomor surat :066/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal 17 Januari 2009 dan surat dengan No.

Dan anakperusahaan ;Hentikan intimidasi, interfensi dan diskriminasi serta kebebasan dalam berserikat.Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2009 Penggugat melaksanakan mogok kerja yang dilanjutkan tanggal 15 Januari 2009 kemudian tanggal 16 dan 17 Januari 2009,TergugatBahwa, pada tanggal 03 Februari 2009 Tergugat mengeluarkan kebijakan PHK sepihakkepada Sdr. Kamnasar dan kepada Sdr.

Ketidaktepatan waktupembayaran sangat merugikan Para Penggugat karena sebagai orangyang telah purna bhakti/jjabatan maka uang pesangon/purna bakti sangatdiharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupunkeluarganya.Perubahan kebijakan PT Tourisindo yang mengakibatkan berkurangnyajumlah hakhak Para Penggugat dengan alasan sesuai dengankemampuan perusahaan merupakan kebijakan yang tidak jelas dantidak terukur, dan dengan demikian kebijakan tersebut tidakHalaman 11 Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2018