Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelasdan rinci serta bertentangan dengan faktafakta hukum di persidangan makasecara yuridis tidak terpenuhinya unsurunsur melanggar Pasal 80 ayat (1)UU RI No.385 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak ;Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2018/PT MDN Bahwa berdasarkan keberatan hukum sebagaimana dikemukakan diatasternyata dan terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secarafakta hukum telah salah dan keliru

MDNlagi berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak lagi sejalan dengan tujuanhukum acara pidana tersebut ;Bahwa tujuan hukum acara pidana yang sebenarnya telah dilanggar secarasengaja oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalammenerapkan hukum atas diri Para Terdakwa /Para Pembanding sekarangini, oleh karena Majelis Hakim tidak lagi ;e Mencari hukum yang sebenarnyae Menemukan hukum yang sebenarnyae Melaksanakan hukum itu dengan sesungguhnyaAkan tetapi Majelis Hakim dengan sengaja salah dan keliru

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Keliru MenerapkanHukum Bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding merasa keberatan sekali terhadappertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Pengadilan Negeri LubukPakam tanggal 29 Agustus 2018 Nomor : 922 / Pid.Sus / 2018 / PNLbptersebut yang menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa / ParaPembanding (1).

Para Pembanding/ParaTerdakwa telah melakukan melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 Tahun2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak;Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2018/PT MDN Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim yangmenyatakan Para Terdakwa/Para Pembanding telah terbukti melanggarpasal 80 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUNo.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah merupakan suatupertimbangan yang sangat keliru

membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudahtepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudahada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itumerupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonankasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan padapenafsiran yang keliru

15" LS 132 49' 10" BT sebagaimana tercatatdalam GPS berada di wilayah perairan Kay Tual, dan daerah serta titikkoordinat ini tidak terdapat dalam SIPI No. 28.10.0028.25.27272, sehinggadianggap telah keluar dari daerah / jalur penangkapan ikan;Dengan demikian unsur ini telah teroukti secara sah menurut hukumdilakukan oleh Terdakwa;Bahwa bertolak dari uraian di atas kami berpendapat putusan Judex Factimerupakan putusan yang tidak murni atau terselubung karena putusandidasarkan pada penafsiran yang keliru

No. 2285 K/PID.SUS/201 1yang dimuat dalam surat dakwaan bukan berdasarkan pada tidakterbuktinya surat dakwaan dan menurut Yahya Harahap dalam bukunya :"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua, SinarGrafika, hal : 524, menyatakan : sesuatu putusan dikategorikan sebagaipembebasan "yang terselubung" (yerkapte vrijspraak) adalah : Apabila putusan itu didasarkan "pada penafsiran yang keliru" terhadapsebutan tindak pidana yang didakwaan; Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu Pengadilan

melainkan putusan bebas tidakmurni karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian denganpertimbangan sebagai berikut :Bahwa Judex Facti telah salah menafsirkan unsur tindak pidana dengantidak mematuhi ketentuan mengenai daerah, jalur dan waktu atau musimpenangkapan ikan, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa/PenuntutUmum;Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa Terdakwamelakukan penangkapan masih tetap, pada daerah atau jalur dan waktu ataumusim penangkapan ikan adalah keliru

Bahwa Pengadilan Negeri Idi telah salah dan keliru dalammenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Tergugattidak pernah hadir memenuhi panggilan / relaas yang telahdilayangkan Pengadilan Negeri Idi secara resmi / patut untukmenghadiri persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya /kuasanya selama persidangan, yang dalam hal ini tidak pernah sekaliwaktupun menggunakan haknya untuk membantah gugatan ParaPenggugat, artinya secara hukum Tergugat telah mengakuikebenaran dari seluruh dailildalil

gugatan Para Penggugat, namundemikian Para Penggugat tetap mengajukan buktibukti dan jugamenghadirkan saksisaksi untuk membuktikan dalildalil gugatan ParaPenggugat, namun Majelis Hakim hanya mengambil pendapat saja /kesimpulan sendiri untuk putusan tersebut, dengan demikianpertimbangan hukum tersebut nyatanyata keliru / salah karena tidaksesuai dengan fakta persidangan, oleh karena itu pertimbanganhukum tersebut tidak dapat dipertahankan pada tingkat banding.Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT

Bahwa Pengadilan Negeri Idi telah salah dan keliru dalammenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana PutusanPengadilan Negeri Idi telah menolak seluruh Gugatan ParaPenggugat untuk seluruhnya, sedangkan selama proses persidangantidak ada sama sekali Tergugat ataupun wakilnya yang diutus, untukdatang mewakili Tergugat dipersidangan guna membantah dalildalilgugatan Para Penggugat, namun dalam hal ini Majelis Hakim tersebuttelah menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang tidakbenar,

Bahwa Pengadilan Negeri Idi telah salah dan keliru dalammenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana MajelisHakim tersebut sama sekali tidak ada mempertimbangkan sedikitpuntentang alat bukti dan juga keterangan saksisaksi yang telahdihadirkan kemuka persidangan oleh Para Penggugat, dan juga tidakmempertimbangkan sedikitpun tentang ketidak hadiran Tergugatdipersidangan yang telah nyatanyata tidak ada orang yangmembantah hal tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukumtersebut telah merugikan

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal20 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Manado pada tanggal 2 November 2009 dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebutformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa judex facti telah keliru

No.812 K/Pid/1984 antara lain memuatpertimbangan sebagai berikut :Atas keberatankeberatan ad.1 dan 2 dapat dibenarkan oleh karena judexfacti telah keliru) melaksanakan hukum pembuktian ialah kurangmemperphatikan petunjukpetunjuk yang terdapat sebagaimana telahdikemukakan Jaksa/Penuntut Umum di samping kesaksian saksisaksi ;.

No.812 K/Pid/1984 Majelis Pengadilan Negeri Manadotelah keliru) melaksanakan hukum = pembuktian ialah kurangmemperhatikan petunjukpetunjuk yang terdapat sebagaimana telahdikemukakan Jaksa/Penuntut Umum di samping kesaksian saksisaksi ;Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut umum untuk membuktikansemua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa yakni melanggarKesatu Pasal 385 ke1 KUHP telah memenuhi ketentuan Pasal 183KUHAP dengan mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang diantaranyabeberapa orang saksi menerangkan

benar atau tidaknya Terdakwa melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut diharuskan untukdisertai dengan alat bukti yang lain ;Bahwa judex facti ternyata tidak mempertimbangkan sama sekali alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumdan lebih memilih keterangan Terdakwa di persidangan untuk dijadikandasar membuat putusan tanpa ada alasan hukum yang jelas, sedangkanpertimbanganpertimbangan tersebut mengenai perbuatan Terdakwamerupakan ruang lingkup perdata adalah keliru

yang tidak memberi cap jempolatau tanda tangan dalam surat bukti P1 tersebut membuktikan sikapkeberatan PAUSO atas jual beli tanah sengketa;Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menilai danmempertimbangkan secara detil semua alat bukti baik bukti surat danKeterangan saksisaksi pihak Pengugat /Pembanding maupun bukti surat danketerangan saksisaksi pihak Tergugat, hal ini tercermin pada Pertimbanganhukum Majelis Hakim pada halaman 20 alenia kedua sampai halaman 21 ;Bahwa Penggugat / Pembanding keliru

menilai kesaksian dari saksisaksiHal 7 dari 13 hal No.458/PDT/2017/PT.MksPenggugat yang mengatakan keterangan saksisaksi Penggugat/Pembandingsaling mendukung satu sama lain dan lebih keliru lagi penilaianPenggugat/Pembanding atas Keterangan saksi Para Tergugat/Terbandingbernama HAJIDE.Dikatakan keliru karena sesuai fakta persidangan Keterangan saksi pertamaPenggugat /Pembanding bernama ABD.

bahwa :...Objeksengketa adalah bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 284 DesaTeromu, atas nama ATTIPAUSA...Bahwa redaksi /dalil Jawaban Tergugat/Terbanding mengatakan : ...Objeksengketa adalah bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 284 Desa Teromu,atas nama ATTIPAUSA ... sudah pasti Tanah / Objek Sertipikat Hak MilikNomor : 284 lebih luas dari objek sengketa karena objek sertipikat mencakupiobjek sengketa dengan kata lain objek sengketa adalah bagian dari sertipikat ;Bahwa Penggugat/Pembanding keliru

Memperhatikan uraianuraian sebagaimana dimaksud di atas danmemperhatikan materi Objek Gugatan maka dapat disimpulkan bahwaperihal Gugatan a quo yang diajukan oleh Para Penggugat merupakanhal yang keliru, hal tersebut dikarenakan sifat Gugatan a quo seharusnyamerupakan Gugatan yang diajukan melalui tata cara Gugatan PerwakilanKelompok namun Para Penggugat mengajukan Gugatan PMH biasasebagaimana tertuang dalam dalil angka II Gugatan a quo tanpaHalaman 28 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONABahwa perbuatan dari Para Penggugat yang telan mendudukkan Tergugat Xsebagai salah satu Pihak dalam perkara a quo ialah keliru dan sangat tidakberdasar, dimana dalam gugatannya Para Penggugat hanya menyimpulkan secarasepihak bahwa Tanah milik Tergugat X termasuk ke dalam wilayah Pantal BebasParapat tanpa memiliki dasar hukum yang jelas mengenai batasbatas dari objekperkara (Pantai Bebas Parapat atau Ex Sosor Pasir) tersebut;Bahwa sebidang tanah milik dari Tergugat

Bahwa pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat pada point ini jugamerupakan pernyataan yang dibuat secara asalasalan, dimana didalamgugatannya Para Penggugat menyatakan jika Sertifikat Hak Milik Penggugat(orangtua Penggugat) masih tercatat dan atau terdaftar pada KEPALAKANTOR BADAN PERTAHANAN NASIONAL KABUPATEN SIMALUNGUN (incasu TERGUGAT III), bahwa pernyataan dari Para Penggugat ini semakinmemperjelas dan memperlihatkan jika gugatan yang disusun oleh ParaPenggugat adalah Gugatan yang keliru,

TENTANG KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARATERGUGATBahwa Tergugat X menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat padahalaman 13 paragraf ke5 dan paragraf ke6, yang menyatakan jika TergugatIX dan Tergugat X telah mengabaikan Perda Nomor 7 Tahun 1989 tentangPenetapan Sosor Pantai Sebagai Pantai Bebas di Kota Wisata Parapat adalahpernyataan yang keliru dan sesat, dimana perbuatan jualbeli yang dilakukanoleh Tergugat IX dan Tergugat X atas sebidang tanah yang terletak di JalanSisingamangaraja

Hal tersebut sangat tidak masuk akal,mengadaada dan sangat keliru, karena peralinan hak atas tanah terjadi akibatadanya kesepakatan antara Tergugat IX dan Tergugat X untuk melakukantransaksi jual beli yang saha menurut hukum dan perbuatan yang dilakukan olehTergugat IX dan Tergugat X adalah suatu bentuk perbuatan berupa kebebasandalam berkontrak (freedom of contract) atas apa yang dimiliki atau apa yangmenjadi haknya yang berlandaskan atas dasar hukum yang Jelas;Bahwa sebelum terjadinya pelepasan

Bahwa pertimbangan Judex Juris telah keliru dan tidak adil padahalaman 15 sampai dengan halaman 16 Paragraf 4 sampai denganHalaman 23 dari 43 Hal. Put.

sebaliknya jika objek sengketaadalah boedel waris, Putusan mana diambil alih/dikuatkan dalamPutusan kasasi a quo sedangkan di lain segi bahwa Judex Facti danJudex Juris pun keliru menyatakan bahwa objek sengketa adalahboedel waris yang pengalihnannya kepada atas nama H.

Oleh karenanya Judex Juris dalam Putusan Kasasi aquo pun telah keliru beranggapan dan mengambil alih pertimbanganhukum Putusan Judex Facti pada peradilan tingkat pertama danbanding, dengan menyatakan tentang status hukum tanah objeksengketa sebagai boedel warisan dari H.

Rameta, yang juga berhak atas objek sengketa, SehinggaPutusan Pengadilan Negeri dan Tinggi serta Kasasi a quo, telahmenyatakan Pengadilan Negeri berwewenang mutlak mengadili gugatanin casu adalah justru keliru dan tidak adil;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah sangat dangkaldan keliru serta tidak adil, sebab dalil gugatan Penggugat semula in casu,Halaman 32 dari 43 Hal. Put.

Nomor 787 PK/Pdt/2016Bahwa Judex Facti keliru dan sangat kurang dalam pertimbangan hukumPutusannya tentang kesesuaian alat bukti hak Tergugat semula atas objeksengketa dengan dalil sangkalan dalam jawaban atas gugatan Penggugat,yang berupa Surat Keterangan Kewarisan yang dibuat atau dikuatkan olehKepala Kantor Kecamatan Bacukiki Nomor 543/KKB/1975 tanggal 9Desember 1975 dan Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris Nomor012/1/2005 tanggal 24 Januari 2005 serta Riwayat Penguasaan Fisik Tanaholeh Pewaris

Pertimbangan tersebut merupakanpertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum;Bahwa berdasarkan data yang ada pada Pemohon Keberatan,Termohon Keberatan tidak pernah mengajukan permohonanrestrukturisasi kepada Pemohon Keberatan.

Oleh sebab itu,pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tersebut di atasmerupakan pertimbangan yang dilahirkan berdasarkan informasi yangsalah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta hukum;Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup beralasan hukum bagiPemohon Keberatan untuk menyatakan bahwa putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara,Sumatera Utara merupakan Putusan yang keliru dan bertentangandengan faktafakta hukum

;Ayat (2)Peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yanglebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraSumatera Utara yang menyatakan bahwa Peraturan MenteriKeuangan tidak termasuk jenis peraturan perundangundanganmerupakan pertimbangan hukum yang keliru

Nomor 851 K/Pdt.SusBPSK/2017salah menggugat orang atau dengan kata lain error in persona karenaseharusnya yang digugat adalah Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK)Pemerintah Kabupaten Batu Bara bukan Termohon subjek Tergugat, makagugatan Pemohon terhadap Termohon adalah gugatan yang salah alamat atauerror in persona;Bahwa dengan demikian, karena objek yang didalilkan Pemohon bukanlahputusan Termohon, karenanya gugatan Pemohon terhadap Termohon adalahgugatan yang keliru dan salah alamat.

Karena itu sudah seharusnya gugatanPemohon ditolak, atau setidaktidaknya dinyatakan tidak diterima kedudukanbukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi.Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru;Bahwa dalil Pemohon yang membantah dalam eksepsi jawaban Termohon,Termohon berdalih bahwa: Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan Keberatanterhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/ataukonsumen kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan konsumen tersebut.Pasal

Bahwa lebih lanjut, Majelis Arbitrase BPSK yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini, sebagaimana dicantumkandalam halaman 8 paragraf 2 Putusan BPSK juga telah memberikanpertimbangan hukum yang keliru dengan menyatakan dengan jangkawatu 24 jam bertujuan memberikan kepada Penggugat DalamKeberatan tentang benar tidaknya transaksi yang sedang berprosesdan oleh karena SMS alert dari Penggugat Dalam Keberatanditafsirkan dengan keliru oleh Majelis Arbitrase BPSK bahwatenggang waktu 24 jam dimaksudkan

guna memberikan kepastianadanya suatu transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredityang dalam hal ini Tergugat Dalam Keberatan dan menurut pendapatyang keliru dari Majelis Arbitrase BPSK wajarnya pada tenggangwaktu 24 jam tersebut Penggugat Dalam Keberatan seyogyanyaHalaman 8 dari 45 Putusam Nomor 155/Pat.G/2019/PN Bdg2.52.62.7belum melakukan pembayaran atas transaksi tersebut.

Pertimbangan hukum dari MajelisArbitrase yang keliru tersebut dikutip sebagai berikut:Halaman 18 dari 45 Putusam Nomor 155/Pat.G/2019/PN Bdg2.292.302.31Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Tergugat telah lalaidalam menegakan hakhak Penggugat selaku konsumen, danTergugat juga telah tidak melaksanakan kewajibannya denganbaik yang dalam hal ini Tergugat juga telah lalai menegakkansystem perlindungan kosnumen sebagaimana telah diatur didalam SEBI No. 14/17/DASP tanggal 6 Juni 2012.

Bahwakelalaian Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian berupapembayaran atas transaksitransaksi online denganmenggunakan kartu kredit Penggugat a quo;ALASANALASAN UNTUK KEBERATAN II:Bahwa Penggugat Dalam Keberatan, sangat berkeberatan danmenolak pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK tersebut, karenapertimbangan hukum tersebut di atas adalah pertimbangan hukumyang keliru dan sebagaimana Penggugat Dalam Keberatan telahsampaikan dengan jelas dari mulai butir 2.1 sampai dengan 2.28 diatas, Penggugat

Pertimbanganhukum yang keliru tersebut pada halaman 9 paragraf 6 PutusanBPSK dikutip sebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena kerugian a quo penyebabnyaadalah karena kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat, makasudah selayaknya semua kerugian tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat dan tidak dapat dibebankan kepada Penggugat;ALASANALASAN UNTUK KEBERATAN V:2.35 Bahwa Penggugat Dalam Keberatan, sangat berkeberatan danmenolak pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK tersebut, karenapertimbangan hukum

Sehinggaeksepsi seperti ini sangat keliru dan kacau dan sudah selayaknya diTolak demi hukum.Bahwa demikian pula tidak benar dan keliru Eksepsi ataukeberatan/tangkisan Tergugat dan Tergugat II pada angka 3 (tiga) danangka 4 (empat).

dan tergugat Il sangat keliru, mengada ada, tidakberalasan hukum dan untuk itu mohon yang mulia majelis hakimHal. 42 dari 68 Hal.

Bahwa Jawaban Rekonpensi ini merupakan satu kesatuandengan Gugatan konpensi maupun Perubahan gugatan ParaPenggugat.3: Bahwa tidak benar dan keliru serta mengada ada, positaangka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) dalam gugatanPenggugat Rekonpensi. Sebab Penggugat Rekonpensi tidakHal. 46 dari 68 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.

Bahwa Tidak benar dan keliru serta Para Penggugatmenolak seluruh Posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 8(Depan) Replik Konpensi Tergugat dan Tergugat II demikian pulaHal. 59 dari 68 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA. Tlidalam seluruh Petitumnya sebab seluruh dalil yang disampaikan tidakdidasarkan pada kenyataan dan fakta fakta yang sebenarnya.5.

Bahwa pada pokoknya Posita angka 1 (satu) sampai denganangka 8 (Depalan) Duplik Konpensi dan Replik RekonpensinyaTergugat dan Tergugat II sangat keliru dan sangat mengadaada.Sebab pada kenyataannya Tidak benar Tanah objek perkara tersebuttelah diserahkan kepada suami Tergugat oleh Pewaris sebab Haltersebut tidak pernah di ketahui maupun disetujui oleh seluruh anakanak Pewaris.

sebagaikeadaan yang meringankan pemidanaan.Dengan demikian, secara materiil putusan judex facti dan judex juris karenahukum formalnya tidak dijalankan dengan benar dan hal ini jelas merupakankekhilafan Hakim yang nyata.Dengan dilanggarnya ketentuanketentuan ini, maka putusan KasasiMahkamah Agung R.I No. 743 K/Pid.Sus/2009 jo Putusan Pengadilan TinggiBanten No.16/PID/2009/PT.BTN jo Putusan Pengadilan Negeri TangerangNo. 1444/PID.B/2008/PN.TNG menjadi batal demi hukum karena telahterjadi cara pemeriksaan yang keliru

atau cara mengadili tidak dilaksanakanmenurut ketentuan Undangundang.Bahwa judex juris dalam perkara in casu, telah khilaf atau keliru secaranyata dalam penerapan hukum dengan menggunakan Pasal 82 ayat (1)huruf a dan ayat (2) huruf a UndangUndang No. 22 Tahun 1997 tentangNarkotika, sebagaimana dakwaan Primair Jaksa / Penuntut Umum, untukmenjatuhkan hukuman terhadap Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidanadengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana dendasebesar Rp. 100.000.000,00

seyogyanya harus memiliki system managemen dan administrasiyang lengkap dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan tentunyadengan kekuatan finansial yang memadai, karena yang dikehendakioleh UndangUndang No.22 Tahun 1997, importir adalah perusahaanpedagang besar farmasi milik Negara dan perusahaan lain yang telahmemperoleh jin dari Negara, sehingga individu perorangan yangmelakukan kegiatan memasukkan Narkotika ke dalam daerah Pabeantidak dapat diartikan sebagai importir ;e Bahwa judex juris telah keliru

Bahwa putusan judex juris yang menjatuhkan pidana penjara selama 16(enam belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti denganpidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan alasan bahwa PemohonPeninjauan Kembali / Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan,bersalan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukummengimpor Narkotika Golongan yang didahului dengan pemufakatan jahatadalah keliru karena tidak dapat

Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena telahsalah dalam memeriksa dan mengadili putusan perkara yang dimohonkanbanding yaitu. yang diajukan pemeriksaan tingkat banding oleh paraPemohon Kasasi/para Penggugat adalah putusan perkara No.10/Pdt.G/2003/PN.Kds tanggal 31 Juli 2003 tetapi yang diperiksa dan diadili oleh judexfacti sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi SemarangNo.74/Pdt/2004/PT.SMG adalah putusan perkara No. 10/Pdt.G/ 2002/PN.Kdstanggal 12 Nopember

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkanhukum karena terhadap perkara No. 10 / Pdt.G /2003 / PN.Kds yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 25 Maret 2008, tetapijudex facti (Pengadilan Negeri) memberikan Nomor yang berbeda terhadapputusan perkara tersebut yaitu No.10/Pdt.G/2002/PN.Kds padahal perkaratersebut diputus pada tanggal 12 Nopember 2002 ;3.

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkanhukum pembuktian karena tidak membuktikan terlebih dahulu keabsahanPenetapan Pengadilan Negeri Kudus No.17/Pdt.G/2001/PN.Kds tertanggal17 April 2001 (bukti T.8) yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalammenjatuhkan putusan padahal berdasarkan faktafakta dipersidangan buktiT.8 diajukan berdasarkan keterangan saksisaksi yang tidak benar ;4.

Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktiankarena yang dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil putusan adalahputusan Pengadilan Negeri Kudus No. 22/Pdt.G/2001/PN.Kds tertanggal 3Oktober 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.119/Pdt/2002/PT.Smg padahal putusan tersebut tidak memutuskan tentang objeksengketa ;Hal. 11 dari 14 hal. Put.

No. 250 K/Pdt.Sus/201 1ayat (1) HIR/Pasal 145 ayat (1) RBg); Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang salah dan keliru secarahukum harus dibatalkan;. Mengenai legal standing Tergugat: Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan replik serta konklusi,bahwa yang didudukkan selaku Tergugat dalam perkara a quo adalahPimpinan PT Millenium Penata Futures Anak Cabang Multatuli yakniSdr.

Gunawan hadir untuk mewakili PT Millenium PenataFutures Anak Cabang Multatuli; Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menerima Law Office Singh &Associates selaku Tergugat dalam perkara ini berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2010 yang diberikan oleh Sadr.Sukhwinder Singh selaku Pimpinan PT Millenium Penata FuturesCabang Medan adalah salah dan keliru karena Tergugat dalamperkara ini adalah Sdr. Gunawan selaku PT Millenium Penata FuturesAnak Cabang Multatuli;.

;Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut jelas keliru dan tidak dapatdibenarkan, karena duduk persoalannya adalah pihak TermohonKasasi/Tergugat dalam perkara ini Sdr. Gunawan selaku Pimpinan PTMillenium Penata Futures Anak Cabang Multatuli dan yangmenerima/menandatangani relaas panggilan sidang adalah Sdr.Gunawan sendiri akibat dari pemutusan hubungan kerja terhadapPemohon Kasasi/Penggugat adalah dilakukan Sdr.

Sukhwinder Singh selaku Pimpinan PT MilleniumPenata Futures Cabang Medan adalah salah dan keliru, karena bukanmewakili Sdr. Gunawan selaku PT Millenium Penata Futures AnakCabang Multatuli;Bahwa buktibukti diajukan oleh Law Office Singh & Associates tidakdapat dijadikan Judex Facti sebagai dasar pertimbangan hukumdalam perkara ini;Bahwa dengan demikian seharusnya Judex Facti mengambilpertimbangan hukum dengan putusan verstek karena TermohonKasasi/Tergugat Sdr.

menurut cara serta persyaratan yangditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu) permohonan banding tersebutsecara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugattertanggal 8 Desember 2017 memuat alasan alasan sebagaimana uraian sebagaiberikut :Bahwa sebelum kami menguraikan tentang kesalahan dan pelanggaran hukum,maka perlu kami kemukakan mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang melaluiputusannya dalam perkara Aquo;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru

Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembandinga) Bahwa mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammenerapkan Hukum yang hanya mempertimbangkan bukti surat dari pihakTergugat dan tanpa didukung oleh alat bukti saksi sebagaimana dalamdictum putusan halaman 23, adalah suatu pendapat dari Pembanding(Penggugat) yang keliru dan tidak mencermati isi putusan tersebut, sebabMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sudah betul dan tepat sertaseobyektif mungkin dan seadiladilnya di dalam

MajelisHakim Pengadilan Negeri Jeneponto berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;b) Bahwa mengenai Judex Fatie telan salah menerapakan hukum ataumelanggar hukum yang berlaku yaitu hukum pembuktian sebagaimanadigariskan dalam Pasal 1865 KUHPerdata setiap orang yang mendalilkanbahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendirimaupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwadiwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, adalah suatupendapat yang keliru

Dengan demikianjudex facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktiandalam perkara ini;4.

Bahwa, judex facti yang menyebutkan bahwa saksisaksi Terlawan ,masingmasing Bunasir bin Boniran dan Wagito bin Sujiran, telahmemberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi,sehingga keterangan saksisaksi tersebut diterima sebagai bukti;Bahwa pertimbangan judex facti tersebut di atas, merupakan pertimbanganhukum yang tidak cermat dan keliru dalam menilai keterangan saksisaksi,dengan alasan hukum sebagai berikut :a.

jualbeli tanah sengketa tanggal 21 Oktober 2006, dariBudiyono kepada para Terlawan, kepemilikan tanah sengketa secaranyata telah berpindah dari Budiyono kepada para Terlawan, hal tersebutterbukti bahwa secara nyata, para Terlawan telah menguasai tanahsengketa tersebut, telah mendirikan bangunan rumah di atas tanahtersebut, dan Terlawan II telah menempati tanah tersebut selama limabulan sambil berjualan bensin eceran;Bahwa pertimbangan judex facti tersebut di atas merupakan pertimbanganhukum yang keliru

(YurisprudensiIndonesia, Mahkamah Agung RI, 19841, hal. 103);13.Bahwa Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang dalampertimbangannya pada halaman 12 putusannya yang menyatakan bahwajualbeli yang dilakukan oleh Budiyono kepada Pelawan tanggal 28 April2011 terhadap obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum,adalah pertimbangan hukum yang keliru, dimana judex facti telahmelampaui batas14.kewenangannya, yang secara yuridis pertimbangan hukum tersebutmasuk dalam yurisdiksi Peradilan Umum, oleh karena

hal ini terbukti secara fakta didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6,Hal9 dari 14 Hal.Put.No.2859 K/Pdt/2010dimana Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak mempertimbangkan memori bandingdari Para Tergugat/Pemohon Kasasi dan telah jelas Pengadilan TinggiGorontalo telah ceroboh mengambil alihpertimbangan Hakim tingkat pertama yang telah salah melaksanakan hukumacara, maka secara fakta hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo tidakmelaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan mengakibatkan putusannyamenjadi keliru

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Limboto yang telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Gorontalo, seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakimpada tingkat kasasi karena Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dansalah menerapkan hukum disebabkan pertimbangan hukum dariPengadilan Negeri Limboto sangat kelitu dengan begiru saja menyatakanbahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat/TermohonKasasi; Bahwa terhadap alasan kasasi angka 5 ini, Pemohon Kasasi menunjukpertimbangan Majelis Hakim tingkat

pertama dalam putusan a quohalaman 16 telah keliru mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugatpada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah, dst ...... dengan batasbatasnya : Sebelah Utara panjang kurang lebih 68 M berbatas dengan JalanLorong roda; Sebelah selatan panjang kurang lebih 60 M berbatas dengan JalanRaya ;Sebelah Timur panjang kurang lebih 55 M berbatas dengan tanahnyaUsman Baruadi; Sebelah Barat panjang kurang lebin 79 M berbatas dengan tanahnyaKamarudin Nasir ;Bahwa apabila dicermati dan

Olehnya menurut hematPemohon Kasasi bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru atauHal 11 dari 14 Hal.Put.No.2859 K/Pdt/2010salah menerapkan hukum untuk nilai Suatu pembuktian, karena apabiladicermati keterangan dari saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi adalah keterangan saksisaksi tersebut merupakanketerangan yang saksi dengar dari orang lain atau cerita, sebagaimanaketerangan saksisaksi tersebut dimuka persidangan dalam perkara ini.Dengan demikian keterangan saksisaksi

No. 2727 K/Pid.Sus/2009Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudahada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itumerupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonankasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan padapenafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam suratdakwaan dan

Umummenyatakan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut bukanmerupakan putusan bebas murni melainkan pembebasan tidak murni atauberupa putusan pelepasan dari tuntutan hukuman dan hukuman terselubung(verkapte onslag van rechts vervolging) karena di dalam dakwaan kami telahdirumuskan sebagaimana dimaksud Pasal 82 UndangUndang RepublikIndonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namunpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo memberikanpenafsiran secara tidak benar dan keliru

Oleh karena itu putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Palopo yang membebaskan terdakwa dari dakwaanJaksa Penuntut Umum adalah pembebasan tidak murni.Bahwa dari pertimbangan hukum dan fakta dipersidangan tersebuttampak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo keliru menafsirkan unsur"pencabulan dimana hanya melihat sisi satu saksi saja yaitu saksi korbanHal. 8 dari 13 hal. Put.

T, S.Pd Bin Talla juga melakukan perbuatanpencabulan terhadap siswa binaannya sebagaimana pengakuan siswisiswitersebut pada saksi Salma Hamid yang mempunyai tugas sebagai gurupembimbing konseling yang menerima keluhan dan pengaduan siswatermasuk siswi korban pencabulan terdakwa sehingga dapat menjadipetunjuk.Bahwa dari pertimbangan hukum dan fakta dipersidangan tersebuttampak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo keliru menerapkan hukumacara sebagaimana mestinya dengan mendasarkan pertimbanganputusannya

Tergugat/Para Terbanding tidakmengajukan tanggapan memori kasasi;Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquobeserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para PemohonKasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebutpada pokoknya sebagai berikut:Judex Facti keliru

untuk kepentingan bisnis, bukan untuk tujuan jualbeli sebagai dimaksud Bukti P: 2,Bahwa dengan demikian jika pertimbangan Judex Facti pada halaman 45angka 1 dinubungkan dengan pertimbangan pada angka 2, 3 dan 4, makadapat diketahui bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukumpembuktian, padahal berdasarkan bukti P: 1, P:2, P: 3 serta keterangansaksi Muhammad Gambar Ginting dan Dedi Suroto telah dapat dibuktikanadanya unsur penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta PerjanjianNomor 16 tanggal

sebagaibukti yang mengalahkan dalil Para Penggugat, hal ini menunjukkan JudexFacti tidak berlaku adil dalam menerapkan hukum pembuktian, apalagidalam persidangan pihak Tergugat dan Tergugat II sama sekali tidak adamengajukan saksisaksi baik dari notaris yang menerbitkan akta kuasaNomor 17 maupun dari pihak lain;Bahwa quod non benar Bukti T 2: 1 sebagai realisasi dari ketentuan Pasal 4akta Perjanjian Nomor 16 tanggal 20 Januari 2010 yang menurut ParaPenggugat belum pernah diterbitkan maka Judec Facti telah keliru

Penggugat dihadapan Tergugat IIsebagaimana dimaksud bukti T 2: 2, maka pertimbangan hukum Judex Factipada halaman 48 alinea ke 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan tidakterbukti dalil Para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum olehTergugat dan Tergugat II adalah pertimbangan hukum yang didasarkankarena keliru dalam hukum pembuktian;Halaman 10 dari 13 hal.Put.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Angka 4 padaHalaman 2 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan:adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara prinsiptentang cara mengatur keuangan pernah terjadi Ketika perkawinan baruberusia 2 (dua) tahun yang mengakibatkan Penggugat meminta Tergugatdengan ultimatum akan mengakhiri perkawinan jika tidak bisa diperbaikimerupakan Pernyataan yang salah dan keliru serta tidak dapat dibuktikanoleh Penggugat dimana pernikahan Penggugat

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Angka 8 padaHalaman 3 dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan :bahwa Penggugat pernah mempunyai hubungan dengan perempuan laindi awal tahun 2018 yang menjadi salah satu alasan sering terjadinyaperselisihan antara Penggugat dan Tergugat. merupakan PernyataanHalaman 9 dari 16 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT BTNyang salah dan keliru serta tidak dapat dibuktikan, dimana Tergugatdapat menerima kesalahan tersebut, memaafkan dan tetapmengharapkan Penggugat

dapat kembali menjadi suami, ayah dankepala rumah tangga yang baik.17.Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Angka 9 padaHalaman 3 dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan :bahwa Penggugat dengan Tergugat serta orang tua masingmasing pihakberusaha untuk mengkomunikasikan konflik yang terjadi namun tidakberhasil, merupakan Pernyataan yang salah dan keliru serta tidak dapatdibuktikan dimana Tergugat selalu dapat memaafkan dan mengertikeadaan Penggugat, walaupun Penggugat telah melakukan

hanya sekali melakukan hal tersebut merupakan halyang tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat juga tidak menjadisuatu alasan perceraian.19 Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Angka 11pada Halaman 3 dalam gugatan pada pokoknya menyatakan : bahwaPenggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan Pasal 33 dan 34 UURI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengakibatkanperselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga gugatan inidiajukan merupakan pernyataan yang salah dan keliru

Dan Kesepakatan antara Saksi dan Saudara NurAbidin Andi Arung merupakan kesepakatan pribadi dan tanpasepengetahuan Dinas",Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru bilamana dalampembangunan rumah jabatan tersebut dinyatakan hubungan antaraMOHAMMAD SAID ENTEBO dengan DRS. NUR ABIDIN ANDI RUNGmerupakan perjanjian pribadi, tetapi yang benar hubungan tersebutdilakukan dengan berdasarkan pemberian kuasa, dimana MOHAMMADSAID ENTEBO selaku pemberi kuasa dan DRS.

Mekanika Enginering ConsultantHal. 38 dari 54 hal, Putusan Nomor 2011 K/PID.SUS/2016sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, hal tersebuttidak benar karena ......Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru dan kurangmempertimbangkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dari alatbukti yang ada.

Pekerjaan urugan kembali bekas galian sebanyak + 387,3 m3 senilaiRp.2.377.987,35 tidak terbukti.Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru, karena judexfactie kurang mempertimbangkan fakta dipersidangan berdasarkan alatbukti yang bisa dipertanggungjawabkan, dimana berdasarkanketerangan ahli dari BPKP telah ditemukan = adanyabuktipenyimpangan berupa tidak dikerjakannya pekerjaan urugan kembalibekas galian sebanyak + 387,3 m3 senilai Rp2.377.987,35.

Luton Jaya dan diperiksa serta disetujui oleh PPTK Pengawasan(saksi Syahrir.ST) yang merupakan pejabat yang berwenang menilai ataskebenaran laporan dari konsultan pengawas;Hal. 44 dari 54 hal, Putusan Nomor 2011 K/PID.SUS/2016Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru) dan tidakmempertimbangkan dengan dengan cermat faktafakta yang terungkap dipersidangan. Terdakwa selaku PPTK yang sesuai Permendagri Nomor:13 Tahun 2006 pada Pasal 12 ayat (5) mempunyai tugas :a.

(Bukti T8);Bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut keliru, karena tidakbenar Terdakwa selaku PPTK Fisik sebagai pengendali pelaksanaanperjanjian/kontrak beserta perubahan. Adapun yang menjadi tugastugasyang benar dari Terdakwa selaku PPTK sesuai Permendagri Nomor: 13Tahun 2006 Pasal 12 ayat (5) mengatur bahwa tugas PPTK mencakup:a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;b.