MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKTA RINA SARI dan Terdakwa SUKMA RIZKIYANTI HASIBUAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa - Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti

Memulihkan hakhak para Terdakwa a.n OktarinaSari dan Sukma Rizkiyanti Hasibuan dalam kemampuan, kedudukan,harkat serta martabatnya;Hal 3 dari 50 Putusan Nomor 2258/Pid.Sus/2020/PN MdnMenimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukumpara Terdakwa, Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 13 Januari 2021telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannyasemula;Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut PenasihatHukum para Terdakwa mengajukan Dupliknya

Terdakwaharuslahdinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alernatif kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama danalternatif kedua tidak terbukti bagi perbuatan TerdakwaTerdakwa sehinggaTerdakwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan PenuntutUmum tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa dibebaskan darisegala dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dipulinkan hakhak TerdakwaTerdakwa dalam kemampuan

SUKMARIZKIYANTI HASIBUAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan Penuntut Umum;Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan PenuntutUmum;Memulihkan hakhak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkatserta martabatnya;Memerintahkan barang bukti berupa :1 (Satu) lembar karbon resep klinik Spesialis Bunda dr.

Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengembalikan segala suratsurat, Kayu beserta Kendaraan dengan Nomor Polisi P 8093 UR yangmengangkutnya yang disita oleh TERMOHON untuk segera dikembalikanKepada PEMOHON segera setelah Putusan ini dibacakan;10.Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikanterhadap PEMOHON;11.Mengembalikan selurun Barang milik PEMOHON yang disita olehTERMOHON seperti keadaan semula;12.Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya;13.Menghukum

Memulihnkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya;10.Membebankan Termohon Pra Peradilan untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 3 November 2021 olehMahyudin Igo, S.H, Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Mataram, putusan tersebut diucapkan dalam persidanganHalaman 76 dari 77 Putusan Nomor 6/Pid/Pra/2021/PN.Mtryang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan

1. Menyatakan Terdakwa HAIDAR ARNAS BIN HAMID tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya

anak tersebut, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hasan alias Hasan Bin La Ngkaeri terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa Hasan alias Hasan Bin La Ngkaeri dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan

lokasi danpengambilan data lapang pengukuran ulang dan pemetaan Kadasrtral danpengambilan batas bidang tanah Nomor : 14/IP/BALHK/VI/2020 tanggal29 Juni 2020;dikembalikan kepada yang berhak ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka tuntutanpidana Jaksa penuntut Umum kepada diri terdakwa haruslah dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umumkepada diri terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka terdakwa haruslahdipulinkan haknya dalam kemampuan

Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat sertaMartabatnya ;4.

Pst tanggal 12 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
MENGADILI SENDIRI
1. Menyatakan Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan

Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;4.

dan Temu Akrab tahun 2013.Pada saat mengajukan diri sebagai ketua seksi kesehatan dan yang menunjukpada tim kesehatan, adalah Ketua Panitia yang sudah mengetahui bahwa Saksitidak memiliki kompetensi apapun dalam bidang kesehatan.Motivasi yang mendasari Saksi mengajukan diri sebagai tenaga kesehatan karenaingin mengikuti kegiatan Kemah Bhakti dan Temu Akrab tahun 2013 tersebut.Saksi dan tim tidak mempunyai Standar Operasonal Prosedur (SOP), jadi yangdilakukan oleh Saksi dan tim hanya berdasarkan kemampuan

Dari hasil pemeriksaan ditemukan tandatanda sebagai berikut : mukajkebiruan, terdapat lebam dari tandatanda tersebut diduga korban FIKRIDOLASMANTYA SURYA meninggal dunia karena kekurangan oksigen,faktor yang dominan yang pertama terganggunnya saluran oksigen ke paruparu, yang kedua aktifitas fisik yang berlebih, kondisi ini berbeda dengan satuorang dengan orang lain, kemampuan orang yang terlatih berbeda dengan orangyang tidak terlatih, kemampuan orang yang betubuh kurus dengan orang yangbertubuh

evakuasi medis.e Standart operasional prosedur, apa yang harusdilakukan apabila terjadi insiden medis.dan terhadap medis dan para medis telah dibekali dengan kemampuan PPGD.Ketentuan tersebut sudah umum dilakukan karena hal tersebut adalah standartUntuk memastikan kematian seseorang atau korban Fikri harus dilakukanoutopsi sebab dengan dilakukan pembedahan tersebut bisa dengan pastikematian korban diketahui tetapi kalau hanya dilakukan pemeriksan luar sajalpenyebab kematian korban tidak bisa dipastikan

Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujukpada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berartitidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya)akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena ituseharusnya dilakukan, oleh karena itu syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedarkecerobohan serius yang cukup, ketidakhatihatian besar yang cukup; bukan culpa levis(kelalaian ringan), melainkan

Memulihkan hakhak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat sertamartabatnya;4.

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;5. Memerintahkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar kertas berjudulkan Surat Perjanjian tertulis nama Ir.

tindakan wanprestasi yangtermasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata, sehinggaTerdakwa harusdinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).Sebaliknya Majelis Hakim sependapat dengan sebagian Pembelaan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan lepas darisegala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), maka hak Terdakwaharuslah dipulinkan ke dalam kemampuan

Memulihnkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya;5.

UMAR SALIM Bin SALIM tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;4.

yang ada di Indonesia haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsure dalam dakwaan kedua yangtidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua PenuntutUmum;Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukantindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu atau Kedua dalam surat dakwaan JaksaPenuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan PenunitutUmum, dan harus direhabilitasi yaitu dipulinkan hak Terdakwa dalam kemampuan

Memulihnkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya;4.

Ni Made Darmini,Msi, tersebut dengan memulihkan haknya dalam kedudukan,kemampuan dan harkat serta martabatnya ;----------------------------------------------------------------------------7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan praperadilan ini kepada Negara sebesar NIHIL.

., tanggal 11 September 2015 tersebut ;Menimbang bahwa dengan tidak sahnya penetapan Pemohon sebagaiTersangka atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal378 KUHP, maka nama baik Pemohon Dra.Ni Made Darmini,Msi, haruslahdirehabilitast dengan memulihkan haknya dalam kedudukan, kemampuan dan harkatserta martabatnya dan dengan demikian cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpraperadilan Pemohon untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepadaNe Pata feeeeee eeeMemperhatikan

Ni Made Darmini,Msi, tersebut denganmemulihkan haknya dalam kedudukan,kemampuan dan harkat sertamartabatnya ;Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan praperadilan inikepada Negara sebesar NIHIL.Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 21 MARET 2016, oleh IWAYAN SUKANILA,SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang ditunjukuntuk memeriksa dan memutus perkara permohona tersebut, putusan mana telahdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaHalaman

Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya; 4. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) Buku tanah tahun 2007 tanggal 14 Maret 2017, - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lurah Jemur Wonosari Surabaya Buku Register Tanah pada kantor Kelurahan Jemur Wonosari Surabaya dengan Nomor 39 sampai 41, - 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN.

mempergunakan suratyang dipalsukan atau dibuat secara palsu tidak terbukti maka dengan sendirinyaunsure dengan sengaja yang ditempatkan terlebih dahulu tidak relevansi lagi untukdipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure tidak terbukti secara sah danmeyakinkan, maka sebagai konsekwensi yuridisnya terdakwa harulah dibebaskan dariDakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari Dakwaan JaksaPenuntut Umum , maka terdakwa haruslah dipulihkan haknya, dalam kemampuan

ketentuanketentuan dan pasalpasal yang bersangkutandalam perkara ini khususnya pasal 191 ayat (1), Pasal 197, Pasal 199 KUHAP ;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa SYAFEYAH IMAM KODRAT BINTIMADDARIP, sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah danHalaman 33 dari 35 Putusan Nomor:370/Pid.B/2015/PN.SBYmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan suratPalsu;2 Membebaskan terdakwa SYAFEYAH IMAM KODRAT BINTIMADDARIP tersebut, dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;3 Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan

Termohon terlalu banyak menuntut diluar Kemampuan Pemohon;5.2.

Djedjen Zaenuddin, SH,MH., dan dari laporan Mediator tertanggal 10 Oktober 2017 ternyata tidakberhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonanHalaman 9 dari 18 halaman Putusan nomor xxxx/2017 PA.Bgr.Pemohon adalah sejak bulan sejak bulan April 2016 keharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, mereka sering terjadiperselisihan dan pertengkaran teruSs menerus disebabkan karena Termohonterlalu banyak menuntut diluar Kemampuan

Pemohon dan antara Pemohon danTermohon sudah tidak ada saling percaya, sehingga antara antara Pemohondan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2017 sampai sekarang;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atasTermohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakuiseluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali penyebab dari perselisihan padapoin 5.1 Termohon menyatakan keberatan, bahwa tidak benar jika Termohonterlalu banyak menuntut diluar Kemampuan Pemohon, karena Termohon

yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menganalisis keterangan parasaksi Pemohon yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon danTermohon sebagai berikut : bahwa para saksi Pemohon menerangkan yang saling bersesuaianantara satu dengan lainnya, rumah tangga Pemohon dan TermohonHalaman 11 dari 18 halaman Putusan nomor xxxx/2017 PA.Bgr.sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi ; bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon suka menuntutdiluar Kemampuan

116 huruf (f) KompilasiHukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakHalaman 14 dari 18 halaman Putusan nomor xxxx/2017 PA.Bgr.satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelahputusan berkekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan olen suaminyaadalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimanayang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebutharus disesuaikan dengan kemampuan

Atas dalil tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding membantahbahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Pembanding sangatlah tidak logis dansangatlah berlebinan di mana kemampuan Tergugat Rekonvensi/ Terbandingyang bekerja serabutan sebagai penjual kambing (blantik) mempunyaipenghasilan tidak tetap;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan saksi , saudara sepupu PenggugatRekonvensi/Pembanding dan Sanali Bin Amari, saudara ipar PenggugatRekonvensi/Pembanding yang keduanya

Sesuai dengan kemampuan TergugatRekonvensi/Terbanding sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkandengan kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara wajardan pantas untuk saat ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkannafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa perihal tuntutan mutah sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan MajelisHakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan besaran mutah sejumlahRp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding telahsependapat adanya pembebanan mutah namun tidak sependapat terkaitnominalnya sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa suami yang mentalak isterinya wajib memberikanmutah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan (vide Pasal 158 dan Pasal160

Akan tetapi oleh karena usiaperkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Terbandingbaru mencapai selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan dikaitkandengan kemampuan bukan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Terbanding,maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding jumlah uang mutah yang layakdan patut adalah uang mutah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak PermaNomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2017

Sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbandingsebagaimana telah diuraikan di atas dinubungkan dengan kebutuhan minimalanak secara wajar dan pantas untuk saat ini, maka Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut dianggapmampu dan layak sehingga patut dinukum membayar nafkah anak berdasarkankemampuan bukan berdasarkan kesanggupan, dan kemampuan TergugatRekonvensi/Terbanding sebagai pedagang kambing adalah layak dan patutdihukum membayar nafkah anak setiap

Masalah Ekonomi, Termohon terlalu banyak menuntutdi luar kemampuan penghasilan Pemohon ,b. Termohon selalu monolak diajak berhubungan suamiistri ,5. Bahwa akhirnya pada bulan September 2013 antaraPenggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 5(lima) bulan sampai sekarang ;6.

19Sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan suratpermohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohonmemberikan jawaban lisan yang intinya adalah: Bahwa, Termohon adalah isteri sah Pemohon, dan dantelah dikaruniai 2 anak; e 6Bahwa, Termohon mengakui sering berselisih danbertengkar dengan Pemohon ;e 6Bahwa, sebab Termohon dengan Pemohon seringberselisih dan bertengkar karena disebabkan Termohonmenuntut lebih diluar kemampuan

dariperkawinannya dan telah dikaruniai 2 anak; Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukanpermohonan cerai terhadap Termohon; Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohontelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istriselama itu telah hidup kumpul = di rumahbersama ;Bahwa, saksi mengetahui sebelum pisah rumah tanggaPemohon dan Termohon sering bertengkar dan sekarangtidak harmonis lagi ;Bahwa, penyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkaradalah karena disebabkan Termohon selalu menuntutlebih diluar kemampuan

terakhirPUTUSAN Nomor : 0325/Pdt.G/2014/PA.Bms halaman 11 dari 19dengan UndangUndang nomor; 50 Tahun 2009, bahwaperceraian hanya dapat dilakukan di depan sidangPengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusahadan tidak berhasil mendamaikan para pihak dan MajelisHakim dalam dalam pesidngan telah memperoleh faktahukum bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telahterjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yangsulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon selalumenuntut lebih diluar kemampuan

iddah sebesar Rp. 1.500.000 ;Tentang Mutah ;PUTUSAN Nomor : 0325/Pdt.G/2014/PA.Bms halaman 15 dari 19Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensiPenggugat Rekonpensi menggugat Mut ah berupa uangsebesar Rp. 1.000.000, ; Menimbang, bahwa menurut pasal 158 KompilasiHukum Islam, bahwa suami yang mentalak isterinya ba'dadhuhul wajib memberi mut'ah kepadanya;Menimbang, bahwa sementara itu menurut pasal 160Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban pemberian mut'ahtersebut didasarkan kepada asas kepatutan dan kemampuan

TlbMenimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dandemi kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka nafkah iddah dan mutahharus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon sertakebutuhan riil atau kelayakan hidup Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon mempunyaipenghasilan sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap bulan dari bekerjasebagai atlit volli;Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenainafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara

sebagai altlit volli dengan penghasil sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah);Menimbang bahwa sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalahberapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum,perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengaturhal tersebut;Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atasdimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuansuami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allahdalam

AlQuran surah AlBagarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asaskeseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapaltujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan dankesanggupan Pemohon yang dinyatakan dalam persidangan maka MajelisHakim menghukum Pemohon memberikan nafkah selama massaiddahsebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pemberian mutah,apakah pantas diberikan atau tidak, maka

TlbMenimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan denganpemberian mutah adalah berapakah jumlah nilai mutah yang sesuai dengankepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkaityang mengatur hal tersebut;Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilaijumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikirharus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan;dan asas sesuai kemampuan;Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana

tersebut di atasdimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuansuami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allahdalam AlQuran surah AlBagarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asaskeseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapaltujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, makadasar pembebanan mutah harus berpegang pada prinsip sesual kKemampuanyang diukur dari penghasilan Pemohon

Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Pareiddah dan mutah, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagaigugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohondinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secaralisan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dengan Tergugat dalampemeliharan Penggugat, maka Tergugat memberikan nafkah tiga oranganak setiap bulan sesuai kemampuan Tergugat

; Bahwa Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugatselama tiga bulan sesuai kKemampuan Tergugat; Bahwa Tergugat memberikah mut'ah kepada Penggugat sesuaikemampuan Tergugat;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat padapokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadillperkara ini agar memutuskan sebagai berikut:Primer: Mengabulkan gugatan Penggugat; Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkahiddan Penggugat selama tiga bulan sesuai kemampuan Tergugat

dankelayakan; Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mutahsesuai kemampuan Tergugat dan kelayakan;Subsider:Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukanjawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Termohon bersedia memberikah nafkah anak tiga orang anaksejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;Hal. 9 dari 20 Hal

Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.PareMenimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan olehsuaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tidak nusyuzsebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, danjumlah nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami danmempertimbangkan aspek kelayakan;Menimbang, bahwa Tergugat terbukti memiliki penghasilan sebulanratarata sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, makadipandang cukup apabila Tergugat dihukum untuk

Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Pareempat belas tahun yang berarti Penggugat telan mengabdikan dirinyasebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan danmengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganyabahkan telah melahirkan dan mengasuh tiga orang anak dari hasilpernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat berhakmendapatkan mutah yang pantas dari Tergugat, dengan mempertimbangkanpula aspek kemampuan Tergugat yang telah menyatakan kesanggupannyapada tahap jawaban

selama 1 minggu kemudianpindah kerumah orangtua Pemohon selama tahun ;bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak yangsekarang diasuh oleh Termohon ;bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, danharmonis, namun sejak kurang lebih Juli 2012 sudah tidak harmonis lagi karenaantara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karenamasalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan

bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Nomor tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberiijin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon danTermohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli2012 disebabkan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan

dan pertengkaran serta tidak ada harapanrukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama XXXX dan XXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depanpersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 anakyang sekarang diasuh oleh Termohon ;e bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan

e Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa unsurunsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatudengan mengaitkan faktafakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon danTermohon sehingga dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana tersebut di atasterbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan

Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalamkeadaan rukun, namun sejak , antara Pemohon dan Termohon terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaituTermohon sering menuntut nafkah lebih dari Kemampuan Pemohon,sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namunTermohon masih saja merasa kurang bahkan Termohon pernah memintakepada Pemohon untuk menjual rumah yang dimiliki oleh Pemohon denganistri sebelumnya selain itu Termohon juga sering

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Termohon seringmenuntut nafkah lebih dari Kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilanPemohon telah diberikan kepada Termohon, namun Termohon masih sajamerasa kurang bahkan Termohon pernah meminta kepada Pemohon untukmenjual rumah yang dimiliki oleh Pemohon dengan istri sebelumnya selainitu Termohon juga sering berani, tidak patuh dan berkatakata kasar kepadaPemohon ;3.

atau berhubungan lagi ; Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut karenaantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisinan dan pertengkaranyang disebabkan persoalan ekonomi, Termohon sering menuntut nafkahlebih dari kemampuan Pemohon meskipun penghasilan Pemohon telahdiberikan kepada Termohon namun Termohon masih saja merasakurang, selain itu antara Pemohon dengan Termohon samasamamempunyai sifat dan karakter keras sehingga bila terjadi pertengkarantidak ada yang mau mengalah serta saling

atau berhubungan lagi ; Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut karenaantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaranyang disebabkan persoalan ekonomi, Termohon sering menuntut nafkahlebih dari kemampuan Pemohon meskipun penghasilan Pemohon telahdiberikan kepada Termohon namun Termohon masih saja merasakurang, selain itu. antara Pemohon dengan Termohon samasamamempunyai sifat dan karakter keras sehingga bila terjadi pertengkarantidak ada yang mau mengalah serta saling

pihak keluarga Pemohon danTermohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil ; Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai denganPemohon ;Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh faktahukum sebagai berikut : Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sudahtidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisinan dan pertengkaranyang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Termohon sering menuntutnafkah lebih dari Kemampuan

Hakim Pengadilan Agama Wates tetapi upaya tersebut tidakberhasil;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talakterhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohondan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcokkan disebabkan Termohonsering menuntut kepada Pemohon melebihi kemampuan Pemohon, dan setiap kaliada perselisihan Termohon minta pisah dan dikembalikan kepada orang tuaTermohon;Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara,terlebin dahulu

Meskipun Pemohonmendalilkan bahwa perselisinan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikapTermohon yang sering menuntut sesuatu di luar kemampuan Termohon, tetapiMajelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya komunikasi yang baik antaraPemohon dan Termohon dalam menyelesaikan perbedaanperbedaan yang terjadidalam rumah tangga Pemohon dan Termohon (misalnya perbedaan keinginandalam masalah kepulangan Pemohon dari tempat kerja), lebih dominan memicuterjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dan Termohon, karenaternyata hal tersebut mengakibatkan munculnya salah pengertian dari di antaraPemohon dan Termohon, Pemohon merasa dirinya dituntut oleh Termohon untukmemenuhi sesuatu di luar kemampuan Pemohon, sedang Termohon mempunyaipandangan bahwa Pemohon tidak perhatian lagi terhadap Termohon, lebihparahnya lagi Termohon justru memilih untuk berpisah tempat tinggal dariPemohon, sehingga dengan adanya realitas di atas, kondisi rumah tangga yangdiharapkan dalam tujuan pernikahan benarbenar

Sedangkan mengenaituntutan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah),Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal tersebut memberatkan TergugatRekonpensi yang hanya bekerja sebagai tenaga buruh, oleh karena itu denganmempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi sertakepatutan bagi Penggugat Rekonpensi, Majelis memandang adil jika gugatanPenggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayarnafkah iddah untuk selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000

No. 0337/Pdt.G/2014 /PA.Wt.Enam Ratus Ribu Rupiah), hal tersebut sesuai dengan kebutuhan hidupPenggugat Rekonpensi dan kemampuan Tergugat Rekonpensi (Vide pasal 80 ayat4 Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenainafkah/biaya pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp. 250.000, (Dua RatusLima Puluh Ribu Rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai biayapemeliharaan anak sebesar Rp. 250.000, (