dua orang anak bernama :

BitBahwa adapun isi surat pernyataan tersebut, PENGGUGAT sebagai pihak yangmemberikan pinjaman sebesar Rp.500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah)kepada pihak TERGUGAT , dengan kesepakatan pinjaman harus dikembalikan /dilunasi paling lambat tanggal 28 Desember 2011, dan sebagai jaminanTERGUGAT menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 00591, KelurahanTanggung, Kecamatan Kepanjen kidul, Kota Blitar, Surat Ukur No:00276/Tanggung/2000 atas nama Sudarno (TERGUGAT Il), yang menuruthukum, bahwa suatu kesepakatan

adalah sah dan mengikat bagi para pihak(Azas Pacta Sun Servanda) ;Bahwa sebagaimana isi surat pernyataan (dibawah tangan) tertanggal 28 Juli2011 yang ditulis dan ditandatangani oleh TERGUGAT , tentang pinjaman uangTERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka pihak TERGUGAT mempunyaikewajiban sebagai berikut :e Membayar / memberikan uang jasa sebesar Rp.75.000.000, (Tujuh puluhlima juta rupiah) ;e Membayar pelunasan hutang ditambah uang jasa kepada PENGGUGATpaling lambat pada tanggal 28 Desember 2011 sehingga

diketahuiTERGUGAT Il membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupanmembayar pelunasan hutang pokok dan uang jasa sebesarRp.575.000.000,(Lima rates tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah uangjasa keterlambatan sebesar Rp.80.000.000, (Delapan puluh juta rupiah),yang akan mulaidiangsur pada tanggal 18 Juli 2012 ; Surat Pernyataan 77 Agustus 2012 yang berisi TERGUGAT danTERGUGAT 11 akan membayar hutangnya sebesar Rp. 300.000.000, (Tigaratus juta Rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2012, dankekurangannyapaling lambat

BitRp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 28 Desember 2011dengan tambahan sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) atau totalsemua pinjaman adalah sebesar Rp. 575.000.000, (lima ratus tujuh puluh lima jutarupiah) yang mana bukti surat P2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun hal mana didukung puladengan bukti surat P1 berupa Foto copy kwitansi penyerahan uang sebesarRp.500.000.000, (lima ratus juta

(lima ratus juta rupiah) dengan tambahan sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh limajuta rupiah) paling lambat tanggal 28 Desember 2011 namun hingga saat ini Tergugat belum melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dengan demikian Majelismenilai bahwa sebagaimana bukti surat P2, Tergugat mempunyai kewajiban selainmembayar pinjaman pokok sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) haruspula membayartambahan sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah)sehingga dengan demikian petitum

Sos menyetor dana tersebut ke rekening RTdan Kampung, Terdakwa tidak pernah menanyakan atau mengecek apakah dana tersebut telahdilaksanakan dan apakah telah disetorkan seluruhnya ke rekening RT dan Kampung, yangseharusnya berdasarkan PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008 Lampiran II point (c)pertanggung jawaban administratif disebutkan bahwa: pertanggungjawaban administratifpada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulantersebut.

Pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan danpoin (d): Pertanggung jawaban Fungsional disebutkan bahwa PertanggungjawabanFungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhirbulan tersebut.

tanggal 10 bulanberikutnya;Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 1516Ayat (8) nya: untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaranpertanggungjawaban pengeluaran dan bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31Desember;Ayat (10) nya: Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggung jawabkansecara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya denganmenyampikan laporan pertanggung jawaban PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10bulan berikutnya

Sos menyetor dana tersebut kerekening RT dan Kampung Terdakwa tidak pernah menanyakan atau mengecek apakah danatersebut telah dilaksanakan dan apakah telah disetorkan seluruhnya ke rekening RT danKampung, yang seharusnya berdasarkan PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008 Lampiran IIIpoin (c) pertanggung jawaban administratif disebutkan bahwa: pertanggungjawabanadministratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhirbulan tersebut.

tanggal 10 bulanberikutnya;Ayat (8) nya: untuk tertib laporan pertanggung jawaban pada akhir tahun anggaranpertanggung jawaban pengeluaran dan bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31Desember;Ayat (10) nya: Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggung jawabkansecara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya denganmenyampikan laporan pertanggung jawaban PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10bulan berikutnya;Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman

- Mengabulkan permohonan Pemohon; - Mengizinkan Pemohon, PEMOHON terhadap Temohon, TERMOHON, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar; - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan Ikar Talak; - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh

terhadap termohon;Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian,maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassaruntuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dalamjangka waktu paling lambat

No. 1277/Pdt.G/2014/PA Mks Memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Makassar untukmengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar,paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan Ikar Talak; Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 331.000, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 13Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjaah 1435

- Mengabulkan gugatan penggugat;- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

perubahan kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI Mengabulkan gugatan penggugat; Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, TERGUGAT terhadappenggugat, PENGGUGAT Memerintahkan Panitera) Pengadilan Agama Makassar untukmengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, paling lambat

Bahwa sehubungan nantinya anak tersebut diasuh oleh TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI, maka nafkah anak yang harus diberikanoleh PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI kepada anaknya yaknisebesar Rp.2.000.000, (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya diluarbiaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atauberusia 21 tahun yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 5 setiapbulan berjalan;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormatkiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq.

Bahwa nafkah anak yang harus diberikan oleh PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI kepada anaknyayaknisebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) untuk setiapbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hinggaanak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun yang harusdibayarkan paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormatkiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang mengadili danmemeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nafkah Iddah, kiswah dan maskan sebesar Rp.9.000.000, (sembilanjuta rupiah) dengan asumsi Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) perhari x90 hari (3 bulan), yang harus dibayarkan secara tunai paling lambat padasaat sebelum PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI mengucapkanikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksadan mengadili perkara a quo;Menetapkan seorang anak hasil perkawinan antara PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI dengan TERMOHON/PENGGUGATREKONPENSI, yang bernama NAMA, umur 5 (lima) bulan

, jenis kelaminperempuan untuk diasuh dan dipelihara oleh TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI selaku ibu~ kandungnya demiperkembangan fisik dan psikisnya yang lebih terjamin;Menetapkan Nafkah anak sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hinggaanak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun yang harus dibayarkanpaling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan;5.

Menetapkan biaya yang harus dibayarkan Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk nafkah anak Penggugat rekonvensi/Termohon danHalaman 35 of 42 halaman Putusan Nomor 2136/Pdt.G/2014/PA.DpkTergugat rekonvensi/Pemohon yang bernama NAMA, perempuan,Lahirdi Depok pada tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatanhingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun yang harusdibayarkan paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan;Menimbang

Penggugat, denganpernyataan siap menghadapi gugatan maupun tuntutan ;Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dan seakan tidak berdayamempertahankanh haknya menghadapi Tergugat, dan pada tanggal 03 Januari2008 melalui kuasa hukum Penggugat menemui secara langsung kepadaTergugat dan minta Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya secaramusyawarah dan memberi batas waktu untuk dapat diselesaikan dan Tergugatmeminta waktu untuk merundingkan dengan keluarga dan berjanji akanmemberitahukan hasilnya paling lambat

No. 2567 K/Pdt/2009rupiah), karena secara langsung Tergugat telah mempergunakan uangPenggugat, secara pribadi untuk kepentingan Tergugat ;Bahwa sudah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim perkara a quountuk menghukum Tergugat untuk membayar bunga (moratoir) yang dibebankansebagai ganti kerugian karena lambat memenuhi isi perjanjian dan memenuhi isiperjanjian dan diperhitungkan sejak diajukan gugatan ke Pengadilan Dumaisampai Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat, karena sudahsesuai dengan undangundang

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta kekayaan bergerakdan tidak bergerak milik Tergugat terutama mengenai harta yang telahdijaminkan oleh Tergugat sebagaimana telah dituangkan dalam AktaPengakuan Hutang No.5 tanggal 4 Juli 2003 dihadapan Notaris (PPAT)Mariana Gultom.SH ;Menghukum Tergugat untuk membayar bunga (maratoir) yang dibebankansebagai ganti kerugian karena lambat memenuhi isi perjanjian yangdiperhitungkan sejak diajaukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Dumaisampai Tergugat

Pelajar Peyuang Kota Bandungternyata informasi dari pihak dealer mengatakan bahwa tidak ada pemesanankendaraan roda empat merk Toyota Avanza Veloz warna putih atas namaKRISDYANTORO, setelah mengetahui informasi tersebut kemudian saksi korbanmendatangi terdakwa di rumahnya dan setelah bertemu lalu terdakwa menjanjikanakan menyerahkan unit mobil yang dipesan paling lambat bulan Nopember 2012.namun setelah jangka waktu yang tela dijanjikan, terdakwa belum juga menyerahkanunit mobil kepada saksi korban

Karyabakti Kota Bandung, danketika bertemu Terdakwa tetap menjanjikan akan menyerahkanunit yang dipesan paling lambat pada bulan November 2012.Bahwa yang dijanjikaan Terdakwa KRISDIYANTORO padabulan November unit mobil tersebut juga belum diserahkan,kemudian saksi minta dikembalikan uang muka yang telahditerimanya, karena Terdakwa tidak dapat mengembalikan uangsaksi tersebut, Terdakwa KRISDIYANTORO menyerahkan 1(satu) unit Toyota Inova tahun 2008 No. Pol.

Yang ternyata mobiltersebut milik rental.e Bahwa sebagai pertanggung jawaban Terdakwa kepada saksi akanmenyerahkan (satu) unit mobil seharga Rp. 65.000.000, (enampuluh lima juta rupiah) paling lambat pada tanggal 15 Maret 2013sebagaimana surat pernyataan Terdakwa dan disaksikan olehsaksi dan saksi ALEX KWADRAT.e Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang kepadasaksi dan bahkan ketika saksi hubungi dengan cara ditelepontidak pernah diangkat dan di SMS tidak pernah dijawab sehinggasaksi mendatangi

menerangkan bahwa Saksi mengetahui isi suratpernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh SdrKRISDYANTORO tertanggal 16 April 2013 yaitubahwa Sdr KRISDYANTORO (pihak pertama) telahmenerma uang titipan sebesar Rp. 65.000.000, (enampuluh lima juta rupiah) untuk pembelian mobil,sehubungan uang tersebut telah dipergunakan untukkepentingan pribadi Sdr KRISDYANTORO, maka SdrKRISDYANTORO menyanggupi untuk menganti 1(satu) unit mobil dengan seharga Rp. 65.000.000,(enam puluh lima juta rupiah) paling lambat

ANDI ASMAN ;Bahwa jual beli antara ANTHONY SETIAWAN TEODORUS dengan H.ANDI ASMAN, diikat dengan Akta notaries TEGUH WASKITO, SH.M.Kn. tanggal 15 Juni 2012 terhadap tanah seluas 26.556 M2 denganharga Rp.8.630.000.000, (delapan milyar enam ratus tiga puluh jutarupiah) ;Bahwa jual beli tersebut dibayar uang muka sebesarRp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah), dan sisanya akan dibayarpaling lambat tanggal 30 September 2012 ;Bahwa dalam perjanjian di Notaris TEGUH WASKITO, SH.

ANDI ASMAN tahun 2008 untuk menjualkan tanah seluas26.556 M2 dari 33.000 M2 ;Bahwa setelah Ayah saksi (Penggugat) melunasi kepada H.MUKODIR, Ayah saksi menjual kepada ANTHONY SETIAWANTEODORUS (Tergugat) dengan harga Rp.8.633.000.000, (delapanmilyar enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan dibayar uang mukaRp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) sedang sisanyaRp.4.633.000.000, (empat milyar enam ratus tiga puluh tiga jutarupiah) akan dilunasi oleh Tergugat paling lambat tanggl 30 September2012

(dua hektar)dengan uang muka jumlahnya Rp.4.000.000.000, (empat milyarHalaman 15 dari 25 putusan perkara Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Sda.rupiah) dengan harga lebih Rp.8.000.000.000, (delapan milyar rupiah)sisanya sesuai Akta jual beli dibayar paling lambat tanggal 30September 2012 sebagaimana bukti T2 di Notaris TEGUH WASKITO,SH.

ANDI ASMAN membeli dengan harga yang disepakati yaituRp.1.900.000.000, (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) paling lambat tanggal15 Juni 2012, akan tetapi ternyata tanggal sebagaimana tersebut belum dibayarsehingga H. ANDI ASMAN di somasi oleh H. MUKODIR sebagaimana bukti P5Menimbang, bahwa terhadap teguran tersebut, H.

Rp.4.630.000.000, (empat milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah)dibayar selambatlambatnya tanggal 30 September 2012 ;Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo sebagaimana waktu yangdisepakati yaitu tanggal 30 September 2012 telah ternyata Tergugat tidak bisa /tidak mau melunasi bahkan pihak Penggugat telah berulangkali melakukanpenagihan, akan tetapi pihak Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban(prestasi) sebagaimana akta No.12 tanggal 15 Juni 2012, yakni kKesanggupanmelakukan pembayaran paling lambat

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon denganTermohon yang awalnya berjalan dengan harmonis, perlahanlahan mulaidiwarnai dengan pertengkaran dikarenakan terdapatpersinggungan/perbedaan mendasar mengenai kultur budaya antarakeduanya yang lambat laun tidak bisa keduanya sikapi dan selesaikan,Hal 2 dari 29 Put No 6117/Pdt.G/2018/PA.Sbynamun demikian fakta yang terjadi sebenarnya Pemohon selalu mencobauntuk menyesuaikan akan tetapi tetap selalu terbentur dengan sikap dantindakan dari Termohon yang seakanakan

Biaya hadhonah kepada putrinya minimal sebesarRp. 50.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengankenaikan 20% setiap tahunnya terhitung secara perkara iniberkekuatan hukum tetap hingga ketiga putranya tersebutberumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri / mandiri danharus diserahterimakan kepada Penggugat Rekonpensipaling lambat tanggal 10 setiap bulannya oleh karena duaputri tersebut ikut dengan Penggugat Rekonpensi.9.

1.850.000.000 (satu milyar delapan ratus lima puluh jutarupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus sebelum ikrartalak dijatuhkan, serta selanjutnya memberikan hadhonah kepadaputrinya sebesar minimal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)setiap bulannya dengan kenaikan 20% setiap tahunnya hinggaputrinya tersebut berumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri / mandiriHal 9 dari 29 Put No 6117/Pdt.G/2018/PA.Sbyyang harus diserah terimakan kepada Penggugat Rekonpensi selakupemegang hak asuh anak paling lambat

Menghukum Tergugat Rekonpensi untukmemberikan nafkan kepada putrinya minimal sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya dengankenaikan 20% setiap tahunnya yang harus diserah terimakankepada Penggugat Rekonpensi paling lambat tanggal 10 setiapbulannya selaku pemegang hak asuh anak. Menghukum Tergugat Rekonpensi untukmembayar nafkah madliyah / nafkah yang terutang sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligussebelum ikrar talak dijatuhkan.

, terbukti bahwa setelah akad nikah Pemohon danHal 23 dari 29 Put No 6117/Pdt.G/2018/PA.SbyTermohon telah hidup rukun sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan telahdikaruniai 1 (Satu) orang anak, yaitu : ANAK, perempuan, lahir tanggal 17 Juni2017;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkanantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihnan dan pertengkaranyang terus menerus, disebabkan karena terdapat persinggungan/ perbedaanmendasar mengenai kultur budaya antara kkeduanya yang lambat

ENCEPmenagih janji kepada terdakwa yang akan mengembalikan uang miliknyabeserta keuntungannya pada akhir bulan Januari 2019, namun terdakwapada tanggal 21 Maret 2019 membuat Surat Pernyataan yang isinyaHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Pdlterdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut dan akanmengembalikan uang sebesar Rp.16.000.000, (enam belas juta rupiah)paling lambat tanggal 30 Maret 2019, namun pada tanggal 30 Maret 2019terdakwa juga tidak bisa mengembalikan uang milik saksi

ENCEPmenagih janji kepada terdakwa yang akan mengembalikan uang miliknyabeserta keuntungannya pada akhir bulan Januari 2019, namun terdakwapada tanggal 21 Maret 2019 membuat Surat Pernyataan yang isinyaterdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut dan akanmengembalikan uang sebesar Rp.16.000.000, (enam belas juta rupiah)paling lambat tanggal 30 Maret 2019, namun pada tanggal 30 Maret 2019terdakwa juga tidak bisa mengembalikan uang milik saksi MOHAMADROMDONI bin (Alm) H.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN PalBahwa, Proyek di Dinas PUPR yang dijanjikan oleh Terdakwa Ogi Suprayogitidak ada;Bahwa, Proyek di Dinas PUPR tidak jelas kemudian Saksi menghubungiTerdakwa Ogi Suprayogi dan menanyakannya kapan kesiapan akanmengembalikan uang titipan kepunyaan Saksi dan Terdakwa Ogi Suprayogimembuat Surat Pemyataan, Dalam Surat Pemyataan terlanggal 21 Maret 2019yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa Ogi Suprayogi akan mengembalikanuangtitipan kepunyaan Saksi paling lambat

Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2019, bertempat di saung milik Saksi MohamadRomdoni yang beralamat di Kampung Gunung puti, Desa Gunung putr,Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang Terdakwa Ogi Suprayogi berjanji dansanggup mengembalikan uang titipan kepada Saksi Mohamad Romdoni;Bahwa, Surat pemyataan perjanjian dalam bentuk surat pemyataan yang isinyabahwa Terdakwa Ogi Suprayogi berjanji akan mengembalikan uangtitipankepada Saksi Mohamad Romdoni sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas jutarupiah) paling lambat

dirubah menjadi nama yangsebenarbenarnya yaitu Greysimon Hutabarat lahir di Batam pada tanggal 12September 1983 sesuai dengan KTP, KK, dan ljazah Pemohon tersebutdapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksi;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohondikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Jo UndangUndang Nomor: 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan namawajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkanakta pencatatan sipil paling lambat

sipil;Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam halterdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, makadalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor: 24 Tahun 2013,maka Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepadaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatanpinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipilpaling lambat

permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

danmemeriksa permohonan ini;Menimbang, bahwa menurut UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan:Pasal 52(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilannegeri tempat Pemohon ;(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaHalaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 695/Pat.P/2019/PN.DpsPencatatan Sipil paling lambat

bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, maka patutlah permohonan tersebut dikabulkandengan perbaikan sebagaimana tertuang pada amar Penetapan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yangrnenerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat

perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentangPencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan,Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negeri tempat pemohon.(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wayibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkanakta Pencatatan Sipil paling lambat

CbnPelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan dalam Pasal 93 Ayat(3) b. disebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dankutipan akta catatan sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karenapetitum kedua dikabulkan harus diartikan Pemohon sendiri yang mempunyaikewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti namatersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yangmenerbitkan Akte Kelahiran tersebut paling lambat 30 hari sejakditerimanya salinan Penetapan Pengadilan ;4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untukmembuat catatan pinggir pada Register Akte Kelahiran danKutipan Akte Kelahiran ;5.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti namatersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yangmenerbitkan Akte Kelahiran tersebut paling lambat 30 hari sejakditerimanya salinan Penetapan Pengadilan ;4.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.AL.675.0263896 tertanggal 16 April 2018 yaitu dari nama BILQIS NUR AZIZAH, anak perempuan yang lahir di Sragen tanggal 6 Maret 2018 dirubah menjadi nama BILQIS NURAZIZA ABDILLAH, , anak perempuan yang lahir di Sragen tanggal 6 Maret 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (

halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PN SgnMenimbang, bahwa mengenai petitum ke3 yang memohon agarpejabat pada instansi yang berwenang untuk melakukan pembetulan namaPemohon, dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemohon dalam jangkawaktu paling lambat

Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari setelan menerima salinan resmi penetapan inimelaporkan perubahan nama ke Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Sragen dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipilpada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SragenHalaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Sgnuntuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut sesuaiketentuan hukum yang berlaku;4.

untuk seluruhnya;

permohonan Pemohontersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebutdikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undangundang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undangundang No. 24tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama ini wajib dilaporkanoleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat

perubahan nama anak kedua Para Pemohon dalamKutipan Akta Kelahiran, No.1761/IST/2011 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal 19April 2011, yang sebelumnya tertulis Kadek Dinda Pradnya Anandini Putrimenjadi Kadek Ayu Dindani Samiaty Pradnyanti;8: Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkanperubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yangHalaman 6 dari 7 penetapan nomor 68/Pdt.P/2020/PN Gin.menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat

Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutPengadilan permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undangundang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyibahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanhal 6 dari 8 Hal Penetapan No. 1180/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Selpenetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya memerintahkankepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansipelaksana di Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini, oleh karenanyaPengadilan akan menambah amar yang berbunyi sebagaimana dibawah ini;Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan

hakim untuk menghadapdipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhipanggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dangugurlah haknya;Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi maksudpertimbanganpertimbangan di atas, mengingat bahwa perkara ini adalahmengenai perceraian yang dalam hal ini penggugat mengajukan gugatancerai terhadap tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2008 antarapenggugat dengan tergugat telah sering bertengkar yang dipicu olehkebiasaan tergugat pulang kerjanya selalu lambat

Pasal 139 KHI ;Menimbang, bahwa kasaksian para saksi Penggugat tersebut padadasarnya telah memperkuat dalildalil gugatan Penggugat, yang olehkarenanya dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalildalil gugatanpenggugat tersebut dan dengan telah diperolehnya fakta sejak tahun2008 antara penggugat dengan telah sering bertengkar karena tergugatsering terlambat pulang tanpa alasan yang jelas kenapa lambat danadanya ikut campur ibu tergugat terhadap urusan rumah tanggapenggugat dengan

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinaskependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;4.

Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, makamengenai hal tersebut haruslah tunduk kepada aturan yang berlaku yaituUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 52 ayat(3) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat