71/Pdt.G/2024/PA.Sgt

71/Pdt.P/2017/PA.Dps

Tanah danTegakan untuk harga Objek Pengadaan Tanah yang telah disampaikankepada Pemohon Keberatan pada tanggal 09 Agustus 2019, terhadapbidangbidang objek pengadaab tanah nomor : 250 terletak di KelurahanCilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan sebagai objekpengadaan tanah adalah bukan hasil penilaian dari Termohon Keberatan (Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah), tetapi merupakan hasil penilaian dariJasa Penilai/Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63Peraturan Presiden Nomor 71

Bahwa dalam melakukan tugasnya Penilai atau Jasa Peniai Publikberdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud UndangUndang No.2 tahun2012 Pasal 33 jo Peraturan Presiden Nomor :71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas PeraturanPresiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal

Perubahan Ketiga atas PeraturanPresiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan ParaPenggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidakmenarik Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan;Bahwa dari Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol SerpongBalaraja(Verifikasi dan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi) Kelurahan Cilenggang,Kecamatan Serpong,

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telahdiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentangPerubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum sebagaimana surat undangan sebagai berikut :Halaman 14 dari 36 Putusan No.921/Pat.P/2019/PN Tng.15.16.a.

Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas PeraturanPresiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;Bahwa sesuai yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) Peraturan PresidenNomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana

rekap nomor togel yang sudah keluar semuanyadirampas untuk dimusnahkan ;1 unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik dengan BA 1507 BCatas nama Syafriandi, 1 unit mobil Honda Jazz BA.1991 HB warna metalik, lembar STNK mobil Honda Jazz, BA.1991, 1 lembar STNK mobil AvanzaBA.1507 BC, dikembalikan kepada yang berhak ;1 unit printer merk Canon Pixma MP 237 warna hitam, 15 unit kalkulator, 3 unithandphon merek Nokia E 63 masingmasing warna hitam, merah dan putih, 2unit handphon merek Nokia E 71

HS45P warna putih, 1 buah staples (klep) merek MAX HD10 warna biru, 2kotak staples merek kangaro 24/61 M, 1 kotak staples merek kangaro No.101 M, 2 rimkertas F4 merek Mirage yang sudah dipakai, 37 lembar kertas untuk mencatat nomortogel yang sudah keluar, 4 pack kertas doble folio, 5 buah charger hanphone, buahcartridge, 1 buah kabel listrik warna putih, 1 buah tas merek grand polo warna hitam, 3unit hanphone merek nokia E 63 masingmasing warna hitam, merah dan putih, 2 unithandphone merek nokia E 71

HS45Pwarna putih, 1 buah staples (klep) merek MAX HD10 warna biru, 2 kotak staplesmerek kangaro 24/61 M, 1 kotak staples merek kangaro No.101 M, 2 rim kertas F4merek Mirage yang sudah dipakai, 37 lembar kertas untuk mencatat nomor togel yangsudah keluar, 4 pack kertas doble folio, 5 buah charger hanphone, buah cartridge, 1buah kabel listrik warna putih, 1 buah tas merek grand polo warna hitam, 3 unithanphone merek nokia E 63 masingmasing warna hitam, merah dan putih, 2 unithandphone merek nokia E 71

HS45P warna putih, buah staples (klep) merek MAX HD10 warna biru, 2kotak staples merek kangaro 24/61 M, 1 kotak staples merek kangaro No.101 M, 2 rimkertas F4 merek Mirage yang sudah dipakai, 37 lembar kertas untuk mencatat nomortogel yang sudah keluar, 4 pack kertas doble folio, 5 buah charger hanphone, buahcartridge, 1 buah kabel listrik warna putih, 1 buah tas merek grand polo warna hitam, 3unit hanphone merek nokia E 63 masingmasing warna hitam, merah dan putih, 2 unithandphone merek nokia E 71

24 buah pena, 3 buahpensil, 1 buah obeng plus warna kuning, unit printer merekcanon Pixma MP 237 warna hitam, 6 buah staples, 3 kotakstaples, 2 rim kertas F4 merek Mirage yang sudah dipakai, 37lembar kertas untuk mencatat nomor togel yang sudah keluar,4 pack kertas doble folio, 5 buah charger hanphone, 1 buahcartridge, 1 buah kabel listrik warna putih, 1 buah tas merekgrand polo warna hitam, 3 unit hanphone merek nokia E 63masingmasing warna hitam, merah dan putih, 2 unithandphone merek nokia E 71

PUTUSANNamer 0333/Pdt.G/2016/PA.Btm2K 2SSNS 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Velenda Novyana Binti Manan Maeran , Umur 28 tahun, agama Islam,Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta,Tempat tinggal di Perumahan Taman Sari, Blok ART.01 RW. 01 No. 71 Kelurahan Tiban Baru,Kecamatan Sekupang, Kata Batam, Selanjutnyadisebut

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal Di rumah kediaman Orang Tua Penggugat diPerumahan Taman Sari, Blok A RT.01 RW. 01 No. 71 Kelurahan TibanBaru, Kecamatan Sekupang, Kata Salam;3. Bahwa, dalam perkawinan tersebul Penggugat dengan Tergugat telahmelakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniaianak;4.

Hafni Waty Binti Saliman, umur 59 tahun, agama Islam, pekel)aan IbuRumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Taman Asri Blok A RT.01RW.01 No.71, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sei

Ayat (1) dalam perpu no. 1 tahun 2014 TentangPemilinan gubernur, Bupati dan Walikota, dalam perubahannya yang terakhirdalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, frasaselama masa kampanye dihilangkan dan untuk subyek hukum diperluasditambah anggota TNI/Polri; Bahwa, maksud membuat keputusan dalam ketentuan pasal 71 Ayat (1)tersebut adalah keputusan dari pejabat administrasi; Bahwa, maksud melakukan tindakan dalam ketentuan pasal 71 Ayat (1)tersebut adalah tindakan dalam rangka menjalankan

keputusan dan melakukan tindakanyang dikaitkan bagi anggota TNI / Polri dalam ketentuan pasal 71 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 TentangPemilinan gubernur, Bupati dan Walikota adalah adalah melakukan tindakanintimidasi yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pasangancalon; Bahwa, dalam ketentuan pasal 71 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati danWalikota memuat 2 (dua) norma hukum yaitu larangan membuat

Dengan Sengaja melanggar Ketentuan Pasal 71 Ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN.TnrAd.1.

Unsur Dengan Sengaja melanggar Ketentuan Pasal 71 Ayat (1);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorivan Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatutindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakandengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebutdan/atau akibatnya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 71 Ayat (1) disebutkanbahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, AnggotaTNI/Polri

Ayat (1) sebagai berikut;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 71 Ayat (1) jika dilihat darisistematika maka pasal tersebut termaktub dalam Bagian kelima yaitu Tentanglarangan dalam kampanye, dimana bagian kelima dalam undangundangtersebut terdiri dari pasal 69 sampai dengan pasal 73, dimana setelah MajelisHakim meneliti pasalpasal tersebut mengatur halhal yang dilarang dalamkampanye;Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan subjek hukum dalam Pasal71 ayat (1) yaitu.

keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 31 Oktober 2007 yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3441/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlgmengemukakan halhal sebagai berikut :1.Pada tanggal 20 Juli 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sumberpucung KabupatenMalang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/71

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan SumberpucungKabupaten Malang Nomor : 316/71/VII/2001 Tanggal 20/07/2001; (P.1)Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukupsedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksisaksi yaitu :Saksi I:, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapanpersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah

Nomor 990 PK/Pdt/2018Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian olehPengadilan Negeri Kupang dengan putusan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Kpgtanggal 15 Desember 2015, kemudian putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 47/PDT/2016/PT.KPGtanggal 29 April 2016, kemudian putusan tersebut ditolak dan diperbaiki olehMahkamah Agung dengan putusan Nomor 3676 K/PDT/2016 tanggal 30 Maret2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3676K/PDT/2016 tanggal 30

Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 10 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon PeninjauanKembali (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 5 Februari 2018) diajukan permohonan Peninjauan Kembali padatanggal 8 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Kpg yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan

Putusan PengadilanNegeri Kupang Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Kpg tanggal 15 Desember2015;Menyatakan menolak gugatan Penggugat asal atau menyatakan gugatanPenggugat asal tidak dapat diterima;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali tanggal 26 Maret 2018 yang menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa

dimaksud pada ayat (1)dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan Ganti Kerugian;Pasal 72 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 menyatakan: hasilkesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugiankepada pihak yang berhak yang dituangkan dalam Berita AcaraKesepakatan.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1)Perpres Nomor 71 Tahun 2012 berbunyi: hasil kesepakatan dalammusyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihakyang berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan,selanjutnya ayat (2) Pasal 72 Perpres Nomor 71 Tahun 2012menyatakan Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) memuat: Pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya yang setuju besertabentuk ganti kerugian yang disepakati; Pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya

;Bahwa sangat jelas Pasal 72 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 71 Tahun2012 yang menjadi pertimbangan hukum Judex Facti menyatakan isi BeritaAcara Kesepakatan yang ditanda tangani Pemohon Kasasi denganHalaman 17 dari 26 hal. Put.

Nomor 3453 K/Pdt/2017pelaksanaan pengadaan tanah penilaian ganti rugi tidak hanya dilakukankepada Pemohon keberatan akan tetapi kepada semua pihak yangterkena proyek pengadaan tanah jalan tol cibitungcilincing, oleh karenauntuk menghindari proses ketidak adilan maka pemerintah melahirkanUndang Undang Nomor 2 Tahun 2012 juncto Perpres Nomor 71 Tahun2012 juncto Per.

Dalam prosespelaksanaan pengadaan tanah Tol CibitungCilincing yang dilaksanakanoleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 2Tahun 2012 juncto Perpres Nomor 71 Tahun 2012 juncto Per.

0.00 0.00 11.00 235.00 758.00 Im/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 240.00 758.00 Tm/F12 1 TE(222) 116) 1((((((((((((( 50) 1(5) 1(212215) 1(6) 1(11) 145(6) 1(5) 1(10) 1(5) 1(20) 1(11) 145(14) 1(2) 1(13) 1(24) 1(7) 1(23) 1(7) 1(2145) 1(24) 1(11) 145(53) 1(5) 1(2111) 145(36) 1(7) 1(10) 1(7) 1(2111) 145(12) 1(34) 1(43) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 515.00 758.00 Tm/E1lZ 2 DE(11) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 520.00 758.00 Tm/F12 1 TE(71

((((((((15) 1y el40=1BT0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 427.00 731.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 430.00 731.00 Tm/E1lZ 2 DE(42) 1Pepe peepee ppBT0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 491.00 731.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 495.00 731.00 Tm/F12 1 TE(24) 1RTQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 531.00 731.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 534.00 731.00 Tm/F12 1 TE(71

) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 540.00 731.00 Tm/F12 1 TE(11) 36(37) 1(11) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 554.00 731.00 Tm/F12 1 TE(71) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 560.00 731.00 Tm/E1lZ 2 DE(11) 36(37) 1(11) TaETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 185.00 703.00 Tm/F12 1 TE(42) 1(74) 1(74) 1(70) 1(27) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 212.00 703.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00

0.00 0.00 11.00 433.00 676.00 Tm/E1lZ 2 DE(103) 1(11) TaETQgBT0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 441.00 676.00 Tm/F12 1 TE(12) 1(34) 1(23) 1(34) 1(1LO(43ETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 472.00 676.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 476.00 676.00 Im/F12 1 TE(67) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 482.00 676.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg1)))) TJ11.00 0.00 0.00 11.00 487.00 676.00 Tm/F12 1 TE(42) 1(66) 1(42) 1(71

) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 412.00 458.00 Tm/F12 1 TE(54) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 415.00 458.00 Tm/F12 1 TE(31) 1(31) 1(31) 1(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31(31PRPPP RP PPE PP eee eee eee eee eee Eee EEE Eee pE TdBT0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 167.00 430.00 Tm/F12 1 TE(71) 1(43) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 185.00 430.00 Tm/F12 1 Tf(

Ulatan, tanggal 01 Desember 1998;Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon, maka dalamUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnsitrasi Kependudukan,sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan mengatur tentang perubahan nama (Pasal 52) serta prosedurkoreksi terhadap kekeliruan dan atau kesalahan dalam penerbitan aktapencatatan sipil, yaitu pembetulan akta pencatatan sipil (vide Pasal 71

Pembatalan akta pencatatansipil;Menimbang, bahwa khusus pembetulan akta pencatatan sipil diatur dalamPasal 71 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, sebagai berikut:1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yangmengalami kesalahan tulis redaksional;2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yangmenjadi subjek akta;3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat(1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sSesuai dengankewenangannya;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "kesalahantulisredaksional" sebagai alasan melakukan pembetulan terhadap akta pencatatansipil, dijelaskan dalam penjelasan Pasal 70 Ayat (1) UndangUndang AdministrasiKependudukan adalah misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;Menimbang, bahwa selanjutnya pembetulan akta tersebut dimungkinkanpada suatu keadaan yang telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 71 Ayat

Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitanukankepada subjek akta;Menimbang, bahwa apabila penjelasan pasal 71 ayat (2) a quodinubungkan dengan ketentuan Pasal 71 yang menyebutkan pembetulan akta ituHalaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Prgdapat dilaksanakan pejabat pencatatan sipil dengan atau tanoa permohonan darisubjek akta, maka dalam hubungan itu mengandung pengertian bahwapembetulan akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dapat dilakukandengan 2 (dua

Sehingga kemudian apabila termasuk kesalahan tulisredaksional, maka pembetulannya seharusnya dilaksanakan oleh pejabatpencatatan sipil menurut Pasal 71 UndangUndang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa undangundang telah memberi pengertian secaraotentik mengenai kesalahan tulis redaksional dengan memberikan contohmisalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka, sehingga dari itu bukandimaksudkan untuk melakukan suatu perubahan yang signifikan akan tetapi hanyamelakukan suatu yang bersifat

Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2002, Penggugat telah melangsungkanpernikahan dengan Tergugat secara agama Kristen, di Gereja Isa AlmasihNomor : 04/2002 Jalan Pringgading No. 13 Semarang, telah dicatat olehKepala Kantor Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 71/2002 tanggal 17 Pebruari 2002 ;2.

Pringgading No. 13 Semarang telahdicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalamPage 5 of 17Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 71/ 2002 tanggal 17 Pebruari 2002Putus karena perceraian ;3. Menyatakan memberikan hak asuh anak BRYAN NATANAEL PRANATA,kepada Penggugat ;4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup anakBRYAN NATANAEL PRANATA, lahir tanggal 30 Oktober 2003, sampaidewasa perbulan sebesar Rp. 8.000.000. ( delapan juta rupiah ) ;5.

membacakan surat gugatan Penggugat,yang isinya tidak ada perubahan dan tetap diteguhkan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa walaupun perkara aquo diputus tanpa hadirnyaTergugat, tetapi terlebin dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakahgugatan Penggugat beralasan atau tidak, atau posita dengan petitum salingPage 6 of 17mendukung atau tidak;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugatdipersidangan telah mengajukan buktibukti surat berupa ;1.Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 71

MARMI ) yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakimmemperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yangmelangsungkan perkawinan di Semarang pada tanggal 17 Pebruari 2002,sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 71/2002 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Semarang, tertanggal 18Pebruari 2002;Page 12 of 17 Bahwa setelah melakukan perkawian Penggugat dan Tergugat tinggalserumah di rumah orang tua Tergugat ; Bahwa semula

Pringgading No. 13 Semarang telahdicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalamKutipan Akta Perkawinan Nomor : 71/ 2002 tanggal 17 Pebruari 2002Putus karena perceraian ;4. Menyatakan memberikan hak asuh anak BRYAN NATANAEL PRANATA,kepada Penggugat ;5. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan uang nafkah biaya anakBRYAN NATANAEL PRANATA sampai dewasa per bulan sebesar Rp.3.500.000, ( tiga juta lima ratus rupiah ) ;6.

dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulanglagi;Setelan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadappermohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia Terdakwa BUDI RENSATAR NABABN Als BUDI bersamasama Sdr.SINURAT (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitarPukul 10.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat diJl.Raya PekanbaruDuri Km 71

WAHYU PRATAMA Alias WAHYU Bin DARMADI pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar Pukul10.30 WIB di Jalan Raya PekanbaruDuri Km.71 Kelurahan SimpangBlutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau telah terjadiHalaman 3 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Sakpengambilan rokokrokok milik Sdr. Dewi Sartika yang dilakukan olehTerdakwa dan Sdr.

RINOANDRIANO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar Pukul10.30 WIB di Jalan Raya PekanbaruDuri Km.71 Kelurahan SimpangBlutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau telah terjadipengambilan rokokrokok milik Sdr. Dewi Sartika yang dilakukan olehTerdakwa dan Sadr.

Mustika Rent) dan mengalamikerugian sekitar Rp. 13.900.000 (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus RibuRupiah);Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan danmenyatakan benar secara keseluruhan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Februari2020 di jalan PLN Kelurahan.Simpang Blutu Kecamatan KandisKabupaten Siak karena mengambil rokokrokok di di Jalan RayaPekanbaruDuri Km.71

MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitarPukul 10.30 WIB di Jalan Raya PekanbaruDuri Km.71 KelurahanSimpang Blutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau telahterjadi peristiwa pengambilan 500 bungkus rokok merek Dunhill Mild dan100 bungkus rokok merek Lucky Strike ; Bahwa benar perbuatan pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwadan

PENETAPANNomor 276/Padt.P/2017/PA.DpkaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkarappermohonan Penetapan Ahli Waris dalam persidangan pada tingkat pertamaMajelis telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh:PEMOHON I, umur 71 tahun, agama islam, pekerjaan lbu rumah tangga,bertempat tinggal di Kota Depok;PEMOHON Il, umur 66 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, bertempattinggal di Kota Depok;PEMOHON Ill, umur 57 tahun, agama islam,

B1232/KUA.10.22.1/PW.01/10.2017;Bahwa selama berumah tangga antara AYAH PEMOHON dengan IBUPEMOHON, telah dikaruniai 4 orang anak/keturunan yang bernama;1) PEMOHON , umur 71 tahun (anak kandung perempuan);2) PEMOHON II, umur 66 tahun (anak kandung lakilaki);3) PEMOHON III, umur57 tahun (anak kandung perempuan);4) PEMOHON IV, umur 55 tahun (anak kandung perempuan);Bahwa (Alm) AYAH PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 24Desember 1984, karena sakit sesuai dengan surat kematian no.474.3/5/IV/2016

yang di keluarkan oleh Kelurahan Bojongsari tertanggal 12Mei 2016;Bahwa ayah kandung dari (Alm) AYAH PEMOHON, yang bernama KAKEKPEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1964 dan ibukandungnya yang bernama NENEK PEMOHON telah meninggal duniapada tanggal 7 Februari 1969;Bahwa dengan demikian ahli waris AYAH PEMOHON adalah sebagaiberikut:1) IBU PEMOHON ,Perempuan (isteri);2) PEMOHON I, umur 71 tahun (anak kandung perempuan);3) PEMOHON II, umur 66 tahun (anak kandung lakilaki);4) PEMOHON

Menetapkan Ahli Waris dari Alm AYAH PEMOHON adalah sebagai berikut :1) IBU PEMOHON, perempuan (istri);2) PEMOHON , umur 71 tahun (anak kandung perempuan);3) PEMOHON II, umur 66 tahun (anak kandung lakilaki);4) PEMOHON Ill, umur57 tahun (anak kandung perempuan);5) PEMOHON IV, umur 55 tahun (anak kandung perempuan);4.

Menetapkan Ahli Waris dari Alm IBU PEMOHON adalah sebagai berikut:1) PEMOHON , umur 71 tahun (anak kandung perempuan);2) PEMOHON II, umur 66 tahun (anak kandung lakilaki);3) PEMOHON Ill, umur57 tahun (anak kandung perempuan);4) PEMOHON IV, umur 55 tahun (anak kandung perempuan);5.

71 K/Pid/2014

PUTUSANNo. 71 K/Pid/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama : MUHAMMAD JUNAIDI Bin ABDUL MUIN;Tempat lahir : Medan;Umur/Tegl. lahir :45 Tahun / 28 Januari 1968;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Kebon Nanas Utara RT.05/07 No.4Kelurahan Cipinang Cipedak, KecamatanJatinegara, Jakarta Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : Dagang;Terdakwa berada

No. 71 K/Pid/2014dalam bulan Januari 2011, atau setidaktidaknya dalam tahun 2011 bertempat di PT. SAIJEWELLERY Bisma Sunter IT Blok DI/36 Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum PengadilanNegeri Jakarta Utara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan.

No. 71 K/Pid/2014menyerahkan berlian kepada Terdakwa yang disaksikan karyawan saksi korban yaknisaksi MURTI RAYEN yakni :e No. 5 ex Berlian Putih dengan berat 1.02 (carats) dengan harga percaratsRp 13.000.000, dengan total Rp 13.260.000,e No.6 ex Berlian Putih mix dengan berat 16.09(carats) dengan hargapercarats Rp 3.850.000, dengan total Rp 61.946.500,e VG LC 003/005 Berlian LC dengan berat 25.79 (carats) dengan hargapercarats Rp 3.100.000, dengan total Rp 79.949.000,e EG 23 Berlian Putih 4 pes

No. 71 K/Pid/2014e Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.498/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 13 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut;e Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;e Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatpengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 40/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Ut jo

No. 71 K/Pid/2014maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai denganperbuatannya yaitu sebagaimana Surat Tuntutan;Alasanalasan Terdakwa :Mohon perlindungan hukum dan keadilan Hakim Agung atas penjatuhan pidanaterhadap Pemohon Kasasi selama 5 (lima) bulan yang dirasa sangat jauh dari rasakeadilan dimana di tingkat kedua menguatkan putusan di Pengadilan tingkat pertamayang mana benar Pemohon kasasi berbisnis batu permata antara Pemohon kasasi sudahkenal dan berteman baik dengan

tulis redaksional ;Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406LT210420140002 An SINDI AMANDA, yang semula tertulis anakperempuan kedua dari Ayah EDI dan Ibu SITI JULEHA untuk selanjutnyadiperbaiki menjadi anak perempuan kedua dari Ayah MISRIADI dan IbuSITI JULEHA, yang merupakan data yang benar sesuai dengan KartuTanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan ljazahpendidikan Anak dari Pemohon MISRIADI (vide bukti P1, P2, P4, danbukti P5);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71

ayat (2) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah menjadi Undangundang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yangmenjadi subyek akta;Hal 9 dari 12 halaman, Nomor 116/Pdt.P/2021/PN PrpMenimbang, bahwa ketentuan pada Pasal 71 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah menjadi Undangundang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukanmerupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 71 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah menjadi Undangundang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukanyang menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukanuntuk akta yang mengalami kesalahan tulis

tersebut di atas danberdasarkan bukti Surat dan keterangan saksisaksi maka petitum kedua,dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikanredaksional bahwa nama Pemohon yang benar adalah MISRIADIsehingga penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406LT210420140002 An SINDI AMANDA yang semula tertulis anak perempuankedua dari Ayah EDI dan Ibu SITI JULEHA untuk selanjutnya diperbaikimenjadi anak perempuan kedua dari Ayah MISRIADI dan Ibu SITIJULEHA;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71

Nomor 1406LT210420140002 An SINDIAMANDA dan mencatatkannya di dalam buku register yang terkait;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua,ketiga, dan keempat dari permohonan Pemohon dikabulkan, makapetitum kesatu dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanseluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat(1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Mengubah identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 367/5/XI/1992 tanggal 22 Oktober 1992 yang semula tertulis ALI MUHTAROM bin YATNI, tempat tanggal lahir Ngjk, 23 tahun, menjadi ALI MUKAROM bin YATENI, tempat tanggal lahir Nganjuk, 05 Agustus 1969 dan mengubah identitas Pemohon II yang semula tertulis tempat tanggal lahir Ngjk, 21 (10-1-71), menjadi tempat tanggal lahir Nganjuk, 10 Januari 1969

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.71/15/K/XI/1998 tanggal 27 November 1998, di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

BOPPUS.0024 tertanggal 28Hal 7 dari 71 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2014/PN.BksJanuari 2008. (surat hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri: foto copy terlampir);13.

Kerugianitu dapat berupa kerugian materiel atau moril.Kerugian materiel adalahkerugian berupa materi, seperti rusaknya barang, tidak diperolehnyakeuntungan, hilangnya benda/barang dan lainlain.Adanya hubungan causal:Hal 11 dari 71 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2014/PN.BksUntuk dapat menuntut ganti kerugian haruslah ada hubungan causalantara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang di deritaPenggugat.19.

Menyatakan lelang eksekusi yang dilakukan dengan PerantaraanPejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang( KPKNL) Bekasi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBekasi No.13/Eks.HT/2010/PN.Bks tanggal 04 Nopember 2010 danHal 15 dari 71 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/201 4/PN.Bkstanggal 15 Juli 2013, adalah penetapan yang tidak memiliki kekuataneksekutorial;7.

Bahwa TURUT TERGUGAT mengakui dan membenarkan dalil gugatanPENGGUGAT dalam surat gugatan tertanggal 07 Mei 2014, angka 2yang menyebutkan bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II telahmembuat Perjanjian Pinjaman Kredit yang dituangkan dalam PerjanjianKredit No.03 tanggal 08 Januari 2008 dihadapan TURUT TERGUGAT ;Hal 33 dari 71 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/201 4/PN.Bks4.

+Jumlah Rp. 2.431.000, (dua juta empat ratus tiga puluh saturibu rupiah)Hal 71 dari 71 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2014/PN.Bks

Bahwa oleh karena tugas dalam pengembangan dan pengelolaanyang dilakukan oleh Tergugat merupakan untuk kepentingan umummaka Tergugat tunduk pada Peraturan Presiden R.I Nomor 71 tahun2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunanuntuk kepentingan umum Jo. Peraturan Presiden R.

Nomor : 148tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden R.1Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanahbagi pembangunan untuk kepentingan umum (selanjutnya disebutPerpres Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum);4.

Tahun 2012, oleh penilaidisampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acarapenyerahan hasil penilaian (Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012),selanjutnya penetapan hasil penilaian dimaksud berupa validasi yang harusdibayarkan kepada pihak yang berhak (Pasal 76 ayat (2) Peraturan PresidenNomor 71 Tahun 2012) ;Tergugat IT : Bahwa terkait gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II tidakmelakukan penghitungan atas ganti rugi atas bangunan Canopy yang terbuat dariGalvalum

Hasil Penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan tanahdengan Berita Acara penyerahan hasil penilaian (Pasal 66 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 71 Tahun 2012, oleh penilai disampaikan kepada KetuaPelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian(Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012), selanjutnya penetapanhasil penilaian dimaksud berupa validasi yang harus dibayarkan kepada pihakyang berhak (Pasal 76 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012);Bahwa

dan menjadi penghormatan hak bagi masyarakat pada khususnya.Dalam pertimbangan majelis hakim tersebut tidak tepat karena buktibuktiyang diajukan oleh Tergugat , Tergugat II dan Turut Tergugat dalam rangkaatau tahapan pelaksanaan sesuai dengan Undangundang Nomor 2 tahun2012 jo BAB IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 49 dan seterusnyaPeraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012, hal ini tidak bisa dijadikan dasarpertimbangan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah.