Bahwa Risalah Lelang yang dijadikan dasar alas hak Terlawan Penyitaadalah tidak sah secara hukum karena pelelangan tersebut dilakukan olehbalai lelang swasta bukan melalui penetapan Pengadilan Negeri, dan jugaalas hak risalah lelang itu hanya berdasarkan pengalihan cessie yangdilakukan Termohon Eksekusi I/PT. Sinar Segara Semesta kepadaTermohon Eksekusi II/PT. Putra Mandiri Finance;. Bahwa pengalihan cessie tersebut pada awalnya dari Termohon EksekusiI/PT.

Salah Menerapkan dan Melanggar Hukum Yang Berlaku:1.Bahwa tidak diterapkannya ketentuan lelang (Penjualan Umum) Pasal 145sampai dengan 149 Buku Il Mahkamah Agung merupakan suatupelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Eksekusi, karenalelang atas tanah dan bangunan milik Para Pemohon Eksekusi hanyadilakukan oleh lelang swasta, dan pelelangan tersebut tidak dilakukandibawah pengawasan dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dimanabarang tersebut berada;.

Setelah dilakukan pelelangan dengan harga yang rendah, Para TermohonEksekusi mendatangi Para Pemohon Eksekusi untu segera keluar darirumah sengketa, karena tidak berhasil maka Para Termohon Eksekusimengajukan permohonan eksekusi pengosongan melalui Pengadilan NegeriJakarta Barat;Bahwa sangat disayangkan Judex Facti mengeluarkan penetapanpengosongan tanah dan bangunan a quo hanya berdasarkan risalahlelang yang diajukan Para Termohon Eksekusi, dan tidak meneliti denganseksama serta mempertimbangkan

Bahwa terbukti secara hukum proses pelelangan tanah dan bangunan aquo tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan, dan tidak ada persetujuan ParaPemohon Eksekusi yang memiliki hak atas tanah dan bangunan a quo,dan proses lelang juga dilakukan oleh balai lelang swasta tanpapengawasan dari pengadilan negeri mengenai keabsahan dokumenatas tanah dan bangunan a quo, dan adanya surat pemblokiran daripihak kepolisian sebagaimana hasil laporan polisi di polda Mero

Pelelangan yangdilakukan oleh Kantor Lelang adalah atas permintaan PengadilanNegeri sehingga apa yang dilakukan Kantor Lelang adalah merupakanKeputusan sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan, karenannyatermasuk dalam pengertian Pasal 2 UndangUndang Nomor : 5 Tahun1986, 222222 222222 nn nnn nn nnn nnn nanan anne nn enn neeBahwa perselisihan yang timbul dalam gugatan ini, berawal dariadanya perbuatan penjualan jaminan hak tanggungan melalui lelangoleh PT.

Pelelangan yang dilakukanoleh Kantor Lelang adalah atas permintaan Pengadilan Negeri sehinggaapa yang dilakukan Kantor Lelang adalah merupakan Keputusan sebagaitindak lanjut dari Putusan Pengadilan, karenannya termasuk dalampengertian Pasal 2 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 ; Bahwa PT. BPR Hidup Arhagraha Salatiga adalah sebagai pihakpemegang hak tanggungan pertama atas Sertifikat Hak Milik No.1527/KalianQet; 222 nn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nnn cence nn nen ne nsBahwa PT.

Pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL Purwokerto adalah atas permintaanPengadilan Negeri Wonosobo, sehingga apa yang dilakukan KPKNLWonosobo adalah merupakan Keputusan sebagai tindak lanjut dari PutusanPengadilan, karenannya termasuk dalam pengertian Pasal 2 UndangUndangNomor : 5 Tahun 1986. 222222 nen nen nen ne nnn noneeHim. 13 dari 26 halaman Putusan Nomor :33/G/2020/PTUN.SMG.10.Bahwa jika ingin membatalkan Risalah Lelang, berarti harus membatalkanPenetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Wonosobo; 11

Pelelangan atas permintaan Pengadilan Negeri sehingga apa yangdilakukan Kantor Lelang adalah merupakan keputusan sebagai tindak lanjut dariPutusan Pengadilan karenanya termasuk dalam Pengertian Pasal 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986. 222202 oon nc nn ncn nn nnnMenimbang, bahwa oleh obyek sengketa bukan merupakan keputusan tatausaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis, maka hal ini berartieksepsi Tergugat mengenai

2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para TurutTergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat sangat terkejut setelan mengetahui adanya PengumumanLelang Kedua dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TimbulPerdamaian & Associates selaku Kuasa Hukum Julianus Firman Damanikyang terdapat di halaman 5 Surat Kabar Harian Lampung Post hari Kamistanggal 25 Juni 2009 yang akan dilaksanakan pelelangan

Putusan Nomor 420 PK/Pdt/2015alasan akan dilaksanakannya pelelangan terhadap objek yang akan dilelangtersebut, dikarenakan objek yang akan dilelang tersebut adalah merupakantanah milik warisan dari almarhum H.

SehinggaTergugat dengan cara tipu muslihat sengaja menyembunyikanpermasalahan hukum dalam perkara ini kepada pihakpihak lain dalamproses pelelangan terhadap harta benda milik Penggugat tersebut;Bahwa sebelum Turut Tergugat Ill melakukan pelelangan terhadap hartabenda milik Penggugat tersebut atas dasar dugaan pemalsuan suratsuratsebagai syarat Tergugat dalam mengajukan permohonan lelang tersebut,pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 adik kandung Penggugat (Ny.

ditariksetelah beberapa hari saksi tanyakan kepada Terdakwa Terdakwamengatakan akan mengantarkan uang tersebut sambil silaturahmi namunhilang didalam mobil pada saat Terdakwa membeli makanan di IndomaretDusun Bangko yang sampai sekarang uang tersebut tidak ada kejelasan danbelum ada usaha atau omongan Terdakwa beserta keluarganya untukmengembalikan uang tersebut; Bahwa saksi pernah bertemu suami Terdakwa yaitu Tobri saatpenyerahan uang di rumah Tobri dan pernah membahas masalahpeminjaman modal,DP rumah, pelelangan

1.200.000,00 (satu jutadua ratus ribu rupiah) dan Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh riburupiah) per bulan token listrik Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Rp3.4.000.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk berobat lagi RSBhayangkara Jambi dan untuk biaya makan saat kos sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu bulan Oktober beli obat di RS Dharmaisdengan cara memesan kepada adik sepupu yaitu Novi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana pelelangan

tersebut karena Arif danYusuf takut jika Terdakwa tahu langsung melakukan pelelangan sendirisehingga Arif dan Yusuf tidak dapat keuntungan; Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kehilangan uang Rp121.700.000,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) disimpanHalaman 14 dari 23 halaman Putusan No 42/Pid.B/2019/PN.

Bkountuk menarik uang hasil penjualan kopi milik saksi Hersan termasukpeminjaman modal, DP rumah, pelelangan mobil dan uang yang hilangnamun ternyata Terdakwa tidak menyetorkannya yang ada dalamkekuasaannya dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentinganpribadinya; Bahwa sampai saat ini rumah, mobil dan uang yang kata Terdakwa hilangtersebut tidak dikembalikan Terdakwa;Menimbang, bahwa Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan kalauTerdakwa menggunakan uang tersebut seijin saksi Hersan;Menimbang

(Anggota) ; PRIYADI (Anggota) ;Bahwa pengadaan barang dan jasa pada Dinas Sosial dan TransmigrasiKabupaten Pulang Pisau berdasarkan DPPASKPD Nomor : 2.08.1.13.01.018.001.016 pada Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur KawasanTransmigrasi sub kegiatan pembangunan semenisasi/ cor beton di DesaGarantung Jalur 4 dan 5, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisaudilaksanakan dengan cara pelelangan umum pasca kualifikasi untukpekerjaan fisiknya dan penunjukan langsung untuk pekerjaan untuk pekerjaankonsultan

pengawasan ;Bahwa dalam proses pelelangan umum pasca kualifikasi,Panitia PengadaanBarang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PulangPisau Tahun Anggaran 2011, mengumumkan hasil pelelangan umum denganpengumumannya Nomor : 435/P2BJCK/KR/IX/2011 tanggal 27 September2011 paket pekerjaan semenisasi/cor beton Desa Garantung Jalur 4 dan 5,Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2011 yangmenjadi pemenang lelang sebagai berikut :a.

(Anggota) ; PRIYADI (Anggota) ;Bahwa pengadaan barang dan jasa pada Dinas Sosial dan TransmigrasiKabupaten Pulang Pisau berdasarkan DPPASKPD Nomor : 2.08.1.13.01.018.001.016pada Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur KawasanTransmigrasi sub kegiatan pembangunan semenisasi/cor beton di DesaGarantung Jalur 4 dan 5, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisaudilaksanakan dengan cara pelelangan umum pasca kualifikasi untukpekerjaan fisiknya dan penunjukan langsung untuk pekerjaan untuk pekerjaankonsultan

pengawasan ;Bahwa dalam proses pelelangan umum pasca kualifikasi,Panitia PengadaanBarang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PulangPisau Tahun Anggaran 2011, mengumumkan hasil pelelangan umum denganpengumumannya Nomor : 435/P2BJCK/KR/IX/2011 tanggal 27 September2011 paket pekerjaan semenisasi/cor beton Desa Garantung Jalur 4 dan 5,Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2011 yangmenjadi Pemenang Lelang sebagai berikut :a.

No. 2313 K/Pid.Sus/2015=N @3 (tiga) lembar Risalah evaluasi pelelangan umum denganPascakualifikasi paket pekerjaan pembangunan semenisasi/cor betondiDesa Garantung Jalur 4 dan 5 terhadap CV. Adig Pratama, CV. SinarJaya Makmur dan CV.

Aceh Tamiang untuk dilakukan lelangpengadaan adalah :Harga Perkiraan Sendiri (HPS).Spesifikasi teknis barang/jasa.Rancangan Kontrak.Rencana Umum PengadaanKerangka Acuan Kerja (KAK), pengadaan Videotron, (tanpa tanggal) Mei2Ao7p2015, yang ditandatangan oleh saksi Syahrul Wan Diman selaku PejabatPembuat Komitmen.f. gambar kerja.Bahwa Surat yang dilayangkan perihal Permintaan Pelelangan kepadaULP Kab.

Artha Kharisma Perkasadalam pelelangan pengadaan Videotron pada Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Kab. Aceh Tamiang tahun 2015 dengan nilai penawaran : Rp.1.197.570.000, (Satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuhpuluh ribu rupiah), yaitu : meminta soft copy HPS dari Saksi Bastian yang telahdiuraikan rincian harga satuan yaitu :a). Komputer : 2 Unit x Rp. 15.000.000, = Rp. 30.000.000,b).

Kerangka Acuan Kerja (KAK), pengadaan Videotron, (tanpa tanggal) Mei2015, yang ditandatangan oleh saksi Syahrul Wan Diman selaku PejabatPembuat Komitmen.f. gambar kerja.Bahwa Surat yang dilayangkan perihal Permintaan Pelelangan kepadaULP Kab. Aceh Tamiang, oleh Penggunan Anggaran bertindak sebagai PPKpada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.

JUFRI ANTONI, ST, M.Si,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa, ahli adalah Ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah ; Bahwa, metode pelelangan yang digunakan pada pengadaan Videotronadalah menggunakan metode pelelangan sederhana, pascakualifikasi,satu file, sistem gugur Sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 37ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 ayat (2) Peraturan Presiden No. 70Tahun 2012 ; Bahwa, yang berhak dan berwewenang untuk menentukan jenis kontrakdalam pengadaan

Hal ini telah melanggar prinsipprinsip dan etikapengadaan pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 Tahun2010 ;Bahwa, tidak dibenarkan melaksanakan pelelangan tersebut karenaHPS yang ditetapbkan oleh PPK merupakan bagian dari rancangandokumen pengadaan. Jika HPS tidak lengkap maka dokumenpengadaan tidak dapat disusun dan ditetapkan oleh Pokja ULP sehinggatidak dapat dilakukan tahapan selanjutnya pada proses pemilihanpenyedia.

Ade Irma SuryaniNomor. 5 Pematang Siantar tersebut melakukan pelelangan atas agunanSertifikat Hak Milik Nomor. 200 atas nama debitur Sri Wartini (ic. Penggugat)dengan dalih telah ada Peminat (Pembelli) ;Hal mana kredit macet atas nama Sri Wartini beralamat lama di Dusun V DesaPulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, baru/sekarang Dusun Ill DesaMekar Sari, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan dengan rincian :a.

Bahwa sehubungan dengan penjualan/pelelangan jaminantersebut maka Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok Cabang Tanjungbalai menyatakan berhak atasagunan tersebut dan untuk itu Kantor Cabang PT. Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk bertanggung jawab apabila gugatanyang diajukan oleh pihak manapun (vide lembar keenam) ;Bahwa Sdr. K. Suharto selaku Kepala Desa Mekar Sari dalam SuratKeterangan Nomor 470/252/2008 tanggal 18 April 2008 :Bahwa pada tanggal 15 Juni 2007 petugasdari PT.

HamdanSiagian bukan melalui pelelangan akan tetapi terlebin dahulu melakukanloby dengan Sdr. Hamdan Siagian (ic. Tergugat IV) jauh sebelumpengumuman lelang pertama Eksekusi Hak Tanggungan NomorB.284511/ADK12/2007 tertanggal 19 Desember 2007 ;b. Bahwa pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalahberdasarkan kesepatan pihak pembeli (i.c. Tergugat IV) yang kemudianHal. 14 dari 38 hal. Put.

No. 1983 K/Pdt/2011.dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar yang berkedudukan kantor di Jalan AdeIrma Suryani nomor 5 Pematang Siantar tersebut melakukan pelelangan atasagunan Sertifikat hak Milik nomor 200 atas nama debitur SriWartini (i.c.

Pemohon Kasasi) denganmelakukan penjualan agunan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Piutangdan lelang Negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;C) bahwa, sehubungan dengan penjualan/pelelangan jaminan tersebutmaka Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tok Tanjung Balaimenyatakan berhak atas agunan tersebut dan untuk ituKantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tok bertanggungjawabapabila terjadi gugatan yang diajukan oleh pihak manapun (vide lembarkeenam) ;z.

Berdasarkan hal tersebut diatas makaditetapbkan pemenang Pemilihan CalonMitra Kerjasama Bangun Guna Serah(BGS) Kegiatan Pembangunan Pasar LegiParakan Kabupaten Temanggung denganSurat Keputusan Pejabat PengelolaBarang Milik Daerah KabupatenTemanggung Nomor : 510/00211 tanggal28 Januari 2011 yang juga berdasarkanatas Dokumen Pelelangan/Penawaranyang diajukan oleh PT.

Menandatangani pakta integritas sebelum pengadaan investasidimulai ;Halaman 34 dari74 Putusan Nomor 78/Padt.G/2013/PN Skh.Bahwa sesuai dengan tugas sebagai ketua panitia, saksi telahmencari investor yang mau mengelola rencana pembagunanPasar Legi Parakan, melakukan proses pelelangan hinggamenunjuk pemenang lelang dan mengevaluasi para investor ;Bahwa aturan yang dipergunakan Panitia saat mencari investoruntuk Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan PasarLegi Parakan Tahun Anggaran 2010 adalah

Permendagri Nomor6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahdan mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung No. 50 tahun2010, namun Panitia membuat sendiri acuan prosedurpelelangan yang tertuang dalam Rencana Kerja Syarat untukProses Pengadaan Barang dan Jasa ;Bahwa syarat menjadi investor adalah berbadan hukum,mempunyai nilai investasi kekayaan, mempunyai alatalat yanglengkap dan mempunyai staf ahli ;Bahwa proses pelelangan Pembangunan Pasar Legi Parakandiumumkan melalui surat kabar

harus dibuat Perjanjian Kerja Sama antaraPemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan PT AmpuhSejahtera sebagai pemenang lelang Bangun Guna SerahPembangunan Pasar Legi Parakan Tahun ;Bahwa selaku Kabag Hukum, saksi ikut dalam pembahasansurat perjanjian kerjasama tersebut, namun secara rinci saksitidak ingat isi perjanjian kerjasama tersebut (Sesuai bukti P12) ;Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 78/Padt.G/2013/PN Skh.Bahwa setahu saksi Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50Tahun 2010 mengatur tentang pelelangan

data ini yang ikut prakwalifikasi ada tujuh peserta termasuk Tergugat dan PT InspirasiJelas Intqoni ;Bahwa setelah dinyatakan lulus pra kwalifikasi, tahap berikutnyaTergugat diundang untuk mengambil dokumen materipengadaan dan pekerjaan dialokasikan oleh panitia padatanggal 6 sampai dengan 19 Januari 2011 ;Bahwa dokumen tersebut berupa materi pekerjaan yaitu KAKdan RKS termasuk di dalamnya BQ dan gambar Pasar Legi ;Bahwa dokumen tersebut merupakan pedoman pengadaan bagipara pihak dalam mengikuti pelelangan

Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/PD1T/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwaPelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan / Fiat KetuaPengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan denganPasal 224 HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah Sehingga Pelaksanaan ParateEksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri ;6.

dimuka umum terhadap barangbarang jaminanyang merupakan obyek Hak Tanggungan (vide : Pasal 6 UU HakTanggungan Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) ;Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, berbunyi : Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.> Bahwa berdasarkan fakta fakta dan dasar dasar hukum tersebut

, nyatanyata bahwa lelang atas jaminan yang diikat Hak tanggungan in casutelah melalui prosedur pelelangan sesui ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku.

Karenanya pula tuntutan TermohonKeberatan mengenai pembatalan pelelangan yang sudah dilaksanakansecara sah haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard);> Bahwa sepanjang mengenai rangkaian / runtutan peristiwa maupunperbuatan hukum Pemohon Keberatan telah menunduki secara hukum,sesuai dan berdasar hukum sebagaimana keabsahan dari adanyadokumen dokumen bukti yang ada maupun pendukung serta khususnyaPerjanjian Kredit beserta selurun ketentuan umum kredit

Dengan demikian TermohonKeberatan telah mengetahui dan sadar atas hubungan hukum perjanjiankredit dengan jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan, yang apabilaTermohon Keberatan dan Almarhum Sarli suaminya selaku Debitur tidakmelaksanakan kewajibannya menyelesaikan kreditnya yang telah jatuhtempo pembayarannya sebagaimana yang telah diperjanjiian memilikiakibat hukum obyek jaminan berhak dan berdasar hukum untuk dilakukaneksekusi pelelangan;Bahwa nyatanyata perobuatan Pemohon Keberatan adalah perbuatan

memberitahukan kepada Penggugat secara tertulispaling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum asset tersebut dilelang padatanggal 25 Januari 2012, dimana tempat lelangnya, jam berapa, berapaharga limitnya dan bagaimana syaratsyarat lelangnya sehingga Penggugatmengetahuinya dan dapat mempersiapkan calon pembeli bila ada keluargaatau teman dagang yang bersedia untuk membelinya sehingga bias ikutsebagai peserta lelang untuk dapat diharapkan lebih banyak pesertalelangnya lebin bagus sehingga tercipta pelelangan

pengaruh atau control daripeserta lelang yang lainnya, sehingga dapat diharapkan atau tercapai hargayang tertinggi dengan cara penawaran naiknaik secara adil dan fair,bersaing secara sehat, tidak diperbolehkan adanya persekongkolan untukmengatur pemenang lelang agar barang yang dilelang dibeli itu denganharga serendahrendahnya yang sangat merugikan pemilik dari yangbarangnya dilelang;12.Bahwa Tergugat IIl sebelum melelang asset Penggugat harus didasarkanpada peraturan yang berlaku antara lain, pelelangan

Nomor 352 PK/Pdt/2017Rp2.200.000.000,00 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum(onrechts matige daads) yang sangat merugikan Penggugat;16.Bahwa Tergugat dan Tergugat II sengaja tidak melakukan pelelangan HakTanggungan itu melalui Ketua Pengadilan Negeri untuk menghindaritransparansi, sebab apabila diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeriterlebih dahulu diadakan peneguran (aanmaning) terlebih dahulu palingtidak dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) kali pemanggilan dan peneguran diberisaran dan nasehat

kalau bias diusahakan perdamaian kalua tidak akandilelang, setelah dalam jangka waktu peneguran tidak berhasil kemudiandilakukan sita eksekusi setelah itu baru dilakukan lelang eksekusi melaluiKPKLN dan harus diumumkan dalam surat kabar selama 2 (dua) kaliberturutturut dengan tenggang waktu masingmasing paling sedikit selama14 (empat belas) hari dan sebelum dilelang KPKLN memberitahukannyasecara tertulis kepada pihak yang assetnya akan dilelang paling lambat2 (dua) minggu sebelum pelelangan dilaksanakan

Nomor 352 PK/Pdt/2017tidak transfaran dan terkesan ditutuptutupi dan tergesagesa denganmelakukan pelelangan pada tanggal 25 Januari 2012 masih dalamsuasana Tahun Baru Imlek tanggal 23 Januari 2012 danpemberitahuan pelelangan pertama dan kedua diberikan sekaligusmenjelang hari Imlek sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidakmempunyai kesempatan mengajukan uapaya hukum danpengumuman juga dilakukan dalam Koran yang tidak diketahui dandibaca oleh khalayak ramai, sehingga perbuatan tersebut merupakanitikad

dari perbuatan hukumpengalihan piutang (cessie) Nomor 49 tanggal 26 September 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Inggraini Yamin, S.H., antara Tergugat I, Tergugat II, dan TergugatI, berikutnya turunan hukum lainnya batal demi hukum;Bahwa, dalil tersebut sangatlah keliru, tidak berdasarkan hukum yang semakinmenegaskan Para Penggugat tidak mengerti hukum dan berusaha mengaburkan faktahukum yang terjadi;Bahwa sangat tidak masuk akal dan diluar logika sehat jika tindakan Tergugat IIIyang melakukan pelelangan

atas piutang Penggugat dilakukan pada tanggal 9Desember 2004 dan Akta Pengalihan Piutangnya timbul sebelum pelelangan terjadiyaitu tanggal 26 September 2002 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;6 Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelelangan piutang yang dilakukanTergugat III barulah muncul Akta Pengalihan Piutang, sehingga sudahseharusnya Akta Pengalihan Piutang dimaksud timbul setelah dilakukanpelelangan piutang tersebut;7 Bahwa selain hal tersebut, dapat Tergugat III tegaskan, sesuai denganketentuan

P9) yangdikutip, sebagai berikut:e Bahwa dengan demikian proses pengalihan piutang dari BPPN kepadaterbantah telah melanggar ketentuan persyaratan peraturan yang telahditetapkan oleh BPPN sendiri dan di samping itu harga pembelian terbantah37dari BPPN jauh dari lebih rendah dari harga sebenarnya sehingga merugikanterbantah;Dengan demikian, maka Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II merupakanpembeli sekaligus pemenang lelang yang beriktikad buruk dan cacat hukum (videbukti P7 s/d P10 dan P24);Pelelangan

Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi Vcacat hukum dan Termohon Kasasi I bukan merupakan kreditur dari PemohonKasasi I (vide P7 s/d P10);Pertimbangan Putusan Nomor 391, yang dikuatkan Majelis Hakim Tinggi padahalaman 74 alinea ketiga dan keempat, dikutip sebagai berikut:Menimbang, bahwa pelaksanaan dan lelang tersebut berdasarkan buktibuktisebagaimana diuraikan di atas adalah disebabkan oleh karena PenggugatPenggugattidak pernah memenuhi kewajibannya melunasi pembayaran hutangnya, sehinggadilakukan pelelangan

TridanaPratama Finance dalam hal ini diwakili Jimmy Hidayat, Direktur Utama perseroantersebut;Menimbang, bahwa dengan diterimanya sisa hasil lelang tersebut berartiPenggugatPenggugat mengetahui dan menyetujui dilakukan pelelangan tersebut;Keberatan:Pertimbangan hukum tersebut keliru dan Para Pemohon Kasasi keberatan denganpertimbangan tersebut, karena Akta Pengalihan Piutang Nomor 49 telah dibatalkandengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni dalam Putusan perkarabantahan Nomor 148/Pdt.Bth

Ukur 120//1987 dan KPKNL Semarang (Tergugat Il)berwenang untuk melakukan pelelangan atas barang jaminan/agunan yangdibebani hak tanggungan, maka tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan danharus ditolak ;Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pat.G/2017.

sertifikat HakteTanggungan yang berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa yang membuatnya sama dengan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, sehingga Sertifikat Hak Tanggungan tersebutmempunyai kekuatan eksekutorial, dimana Pemegang Hak Tanggungan sesuaidengan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang HakTanggungan, apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan

membuktikan berapa nilai agunan/jaminanyang akan dilelang tersebut yang dilakukan oleh penilai independen, tidakpernah ada bukti mengenai penilaian yang dilakukan oleh appraisal independenatas jaminan/agunan tanah dan bangunan SHM No.1004/Gemah tersebut ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) menegaskan : Apabila debitur cederajanji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objekhak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, dengandemikian Kreditur atas kekuasaannya sendiri dapat menjual objek haktanggungan melalui pelelangan umum tanpa meminta bantuan dari pengadilan ;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 6 UUHTtersebut, menurut hemat Majelis pelaksanaan lelang tidak harus menunggusampai hutang dikategorikan macet dengan menunggu lebih dari 270 hari,karena selama Debitur wanprestasi atau cedera janji dengan tidak memenuhiapa

ada ketentuan kalau lembaga KPKNL hanyamelakukan lelang atas barang atau piutang Negara saja, sehingga terhadapbarang jaminan atau agunan diluar piutang negarapun dapat dilelang olehKPKNL ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atasternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya, sehinggaMajelis tidak perlu mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satupersatu, sebaliknya Tergugat telah mampu membuktikan dalil sangkalannyaatau sanggahannya, bahwa proses pelelangan

Mekarjaya atas nama Tergugat dibeli oleh Tergugat I melalui pelelangan umum dan Tergugat 1 selaku pembeliyang beritikad baik menurut hukum harus dilindungi oleh, hukum oleh karenaitu dalil Para Penggugat tersebut haruslah dilolak ;Bahwa tidak bedasarkan sama sekali dalil Para Penggugat butir 6 dan butir 7,ltoleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak:ALASAN BUKUMNYA :6.1.Gi,6.3.Bahwa dalil Para Penggugai yang menurul ganti rugi sudah pernah diajukan dalamperkara Putusan Pengadilan Negeri Bandung

Mekarjaya atas namaTergugat I, yang diperoleh cari pelelangan umum berdasarkan Kutipan RisalahLelang Nomor 273/2013 tanggal 14 Mei 2013 , sudah diuji oleh Pengadilandalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas A Bandung No.111/Pdt.G/200/PN.Bdg/PN.Bdg .tanggal 3 Desember 2009 Jo.

/PT.BDG tanggal 25 Agustus 2010 Jo.Putusan Mahkamah AgungRI.No.976 K/Pdt/2011 tanggal 5 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap dan putusan Pengadilan Negeri Bandung No.15/Pdt.G/2014 /PN.Bdgtertanggal 4 September 2014 yang sah dan berkekuatan hukum tetap , sehinggakepemilikan Tergugat I sah menurut hukum dengan demikian tuntutan SitaJaminan Para Penggugat haruslah ditolak:Bahwa tidak berdasarkan dalil Para Penggugat butir 9, oleh karena Tergugat I,membeli tanah dan bangunan tersebut dari pelelangan

yang telah dibebani HakTangeungan oleh Bank Fama.Menimbang.bahwa jika dicermati seluruh bukti yang diajukan oleh Tergugat Iyaitu T.H1 S/D T.I14,membuktikan bahwa proses pelelangan yang diajukan oleh suatuLembaga yang resmi yang dalam hal ini Tergugat II (Kantor pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) dan pelelangan dimaksud sudah sesuai den gan ketentuan perundang26undangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dari surat bukti T.12a vaitu Kutipan Risalah LelangNo.273/2013 membuktikan bahwa Tergugat

Yang menyatakanbahwah pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan ataspenetapan/iat ketua pengadilan negeri, maka lelang umum tersebut telahbertentangan dengan pasal 224 ayat HIR/258 RBg, sehingga tidak sah,sehingga parate eksekusi harus malalui fiat ketua pengadilan negri.Bertentangan dengan undang undang nomor 12 tahun 2011 tentangpembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hiraki peraturanperundang undangan adalah1. Undang undang dasar tahun 1945. Ketetapan MPR. Undang undang/perpu.

KEBERATAN KEENAM Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Telah Salah MenerapkanHukum Dalam Menyatakan Pelelangan Eksekusi HT BertentanganDengan UUHT, KUHPerdata, HIR, Yurisprudensi dan BertentanganDengan Hirarki Peraturan PerundangUndanganAlasan Hukum :1.Bahwa Majelis BPSK pada putusannya tentang pertimbanganhukum dan amar putusan ke6 telah menyatakan bahwa Penggugat(Pemohon Keberatan) yang tekah melakukan lelang eksekusi haktanggungan (HT) melalui KPKNL Kisaran adalah perobuatan melawanhukum dan

Undangundang Hak Tanggungan sebagaiPasal Pelaksananya dan oleh karena Pelaksanaan atau hukumacaranya dari Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan adalahmerujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, Maka PelaksanaanEksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melaluiPengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan danKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/PD1T/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa Pelaksanaan Pelelangan

1211 KUHPerdata yangmengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang MewajibkanKetua Pengadilan Negeri (Dalam perkara a quo Pengadilan NegeriTanjungbalai) untuk memerintahkan Kantor Lelang untukmenjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepadaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan

Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatubara dibatalkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokokkeberatan Pemohon Keberatan terhadap putusan BPSK Kabupaten BatubaraNomor :.655/Arbitrase/BPSKBB/IIV2016 tanggal 29 Agustus 2016, selain danselebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi karena bukan kewenangan MajelisHakim dalam perkara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini, akan tetapiharuslah melalui pengajuan gugatan perdata, demikian juga terhadap jawabanTermohon Keberatan tentang pelaksanaan pelelangan

kekuatan mengikatbagi para pihak, sehingga tidak bisa dibatalkan atau tidak bisadinyatakan cacat sebagaimana Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan(PMK) No.93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang menyatakan : Lelang yang akan dilaksanakanhanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapanprovisional atau putusan dari lembaga peradilan umumBahwa Tergugat Il adalah lembaga yang diberi wewenang oleh Undangundang dan peraturan pelaksanaannya untuk melaksanakan pelelangan

obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melaluipelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut,Penjelasan Pasal 6 UUHT menyatakan bahwa hak untuk menjual obyekhak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan satu perwujudandari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang haktanggungan, hal tersebut didasarkan janji yang diberikan oleh pemberihak tanggungan apabila debitur cidera janji pemegang hak tanggunganberhak untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan

Bahwa meskipun Tergugat Il telah memberikan Somasi, namun debitur (Penggugat) tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikankewajibannya.Bahwa Berdasarkan janjijanji Pemberi Hak Tanggungan (debitur) yangdituangkan dalam Akta Pemberian Hak TanggungaNo.172/PHT/Kec.Pur/IV/12 jo Sertifikat Hak Tanggungan No.2632/2012yang berkepala DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA, maka Tergugat sebagai pemegang HakTanggungan mempunyai hak untuk menjual objek sengketa ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan

lltersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat Il salahmengutip Yurisprudensi Nomor: 697 K/Sip/1974 karena senyatanyaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No.697 K/Sip/1974 berbunyi bahwa:"Sesuai dengan tertib beracara, formalitas pengajuan darden verzet terhadapeksekusi harus diajukan sebelum executorial verkoop dilaksanakan dan haltersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi sebelumnya yaitu YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor: 679 K/Sip/1974 berbunyi sebagai berikut"keberatan terhadap suatu pelelangan

sudah seharusnya diajukan berupaperlawanan sebelum pelelangan dilaksanakan dan bukan sebaliknya,sehingga dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa upaya yang dilakukanoleh para pihak yang berkepentingan terhadap proses lelang apabila prosesHalaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Gprlelang tersebut telah selesai dilaksanakan adalah dengan mengajukangugatan ke pengadilan dan dengan melihat pada gugatan Penggugat, makaMajelis Hakim berpendapat gugatan tersebut telah sesuai

Selatan, TERLAWAN Ill telahmenandatangani Berita Acara Sita Eksekusi secara sepihak tanpa diketahui dan di hadiri oleh ahli waris lain dari AlmarhumBambangHeryanto, mengingat bahwa status ahli waris dan obyek perkara masihstatus Quo pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai ahli warisyang sah dan pembagian harta warisan AlmarhumBambang Heryanto .15.Bahwa kemudian oleh TERLAWAN pada tanggal 12 Mei 2016mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan untuk melakukan eksekusi pelelangan

Nomor 639/PDT/2017/PT DKIPN.Jkt.Sel yang pada intinya menetapkan menyetujui permohonaneksekusi pelelangan dari TERLAWAN I.17.Bahwa seharusnya TERLAWAN mengajukan permohonan eksekusipelelangan tersebut diatas haruslah menunggu terlebih dahulu setelahadanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berkekuatanhukum tetap terkait pembagian harta warisan alamarhum BambangHeryanto kepada para ahli waris yang sah menurut hukum.18.Bahwa perbuatan TERLAWAN Ill yang secara sepihak menandatanganiBerita

Nomor 639/PDT/2017/PT DKItersebut diatas kemudian secara logika hukum dan fakta hukumdikaitkan dengan penetapan eksekusi pelelangan No.29/Eks.HT/2015/PN.Jkt.Sel adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuanUndangUndang Hak Tanggungan.

Karena bagaimana mungkin bisadilakukan penetapan eksekusi pelelangan dan penandatangananBerita Acara Sita Eksekusi sedangkan Penetapan Ahli waris yang saholeh pengadilan belum dilakukan dan pembagian harta warisan jugabelum di putus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Membatalkan Penetapan Pelelangan Eksekusi No.29/Eks.HT/2015/PN.Jkt.Sel yang dimana sebelumnya dimohonkan oleh Surat permohonanpihak TERLAWAN I.5. Membatalkan Sita Eksekusi No.29/Eks.HT/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 22Maret 2016 yang kemudian dibuatkan Berita Acara Sita Eksekusi yang ditandatangani sepihak oleh TERLAWAN Il6.

FAKATI sebagai pemenang tanpa melalui proseslelang dengan penawaran sebesar Rp 334.600.000, (tiga ratus tiga puluhempat juta enam ratus ribu rupiah) dalam pengadaan Peralatan RumahTangga dan terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE membuat kontrak Nomor027/33/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 sertakelengkapan dokumendokumen dalam kontrak agar seolaholah telahdilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga;Bahwa dalam Pengadaan Mebeulair, Pengadaan Peralatan Rumah Tanggadan Pengadaan

AlatAlat Elektronik, terdakwa melakukan pelelangan fiktif,mengambil alin pekerjaan tanpa melibatkan Panitia Pengadaan barang danJasa, diantaranya dengan tidak melalui tahapan Pengumumanlelang,penjelasan (aanwidjzing), memasukkan dokumen penawaran, tahapanevaluasi penawaran maupun tahapan pengumuman lelang, sehinggabertentangan dengan:e Pasal 3 huruf b Keppres 80 Tahun 2003, bahwa Pengadaan barang/jasawajib menerapkan prinsipprinsip terbuka dan bersaing,berartipengadaan barang/jasa harus terbuka

FAKATI sebagai pemenangtanpa melalui proses lelang dengan penawaran sebesar Rp334.600.000, (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dalampengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, SEmembuat kontrak Nomor 027/33/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27Oktober 2007 serta kelengkapan dokumendokumen dalam kontrak agarseolaholah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan PeralatanRumah Tangga;Bahwa dalam Pengadaan Mebeulair, Pengadaan Peralatan Rumah Tanggadan Pengadaan

AlatAlat Elektronik, terdakwa melakukan pelelangan secarafiktif, mengambil alin tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan barang danJasa, diantaranya dengan tidak melalui tahapan Pengumuman lelang,penjelasan (aanwidjzing), memasukkan dokumen penawaran, tahapanevaluasi penawaran maupun tahapan pengumuman lelang, sehingga tidaksesuai dengan:Pasal 3 huruf b Keppres 80 Tahun 2003 Bahwa Pengadaan barang/jasawajib menerapkan prinsipprinsip terbuka dan bersaing,berartipengadaan barang/jasa harus terbuka bagi

(tiga ratus delapan puluhempat juta sepuluh ribu rupiah) dan kontrak Nomor:027/34/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dengan nilaipenawaran sesuai dengan PAGU anggaran Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah) untuk pengadaan AlatAlat Elektronik sertakelengkapan dokumendokumen dalam kontrak agar seolaholahtelah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Mebeluair danpengadaaan alatalat elektronik;Pts.

Dalam putusantersebut, dikemukakan oleh pemohon kasasi bahwa pelelangan dilakukandengan parate eksekusi, tetapi MA Republik Indonesia mempertimbangkanBahwa berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan sebagaiakibat adanya grosse akte hipotek dengan memakai kepala Demikeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa yang mempunyaiHalaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 427/Pat.G/2018/PN Mkskekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan, seharusnyadilaksanakan atas perintah dari pimpinan Ketua Pengadilan

Kuasa Hukum Penggugat, pada surat gugatan a quo telahmenyatakan keinginan kuasa hukum Penggugat untuk membantukonsumen Jemmy Aseloi yang merasa dirugikan oleh PT Bank Mandiri(Persero) Tbk (incassu Tergugat 1), sehingga Jemmy Aseloi sebagaidebitur sekaligus pemilik jaminan merasa dirugikan dan tidak terimaatas rencana pelelangan yang akan dilakukan oleh Tergugat ;b.

Bahwa mengingat Tergugat sampai dengan saat ini belummemiliki rencana apapun terkait dengan pelelangan agunan dan belumada kerugian apapun yang ditimbulkan oleh Tergugat kepadaPenggugat, sehingga dapat dibuktikan gugatan Penggugat dapatdikualifikasikan sebagai gugatan yang premature, oleh karenanyapatut secara hukum, apabila Mejelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo, memutuskan untuk menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan tidak dapat diterima

Pasal 6UUHT;2) Eksekusi atas titel eksekutorial melalu Pelelangan Umum,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 2, huruf b UUHT jo Pasal14 Ayat 2 UUHT junctis Pasal 26 UUHT;3) Eksekusi secara dibawah tangan, sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 Ayat 2 UUHT;a.

Bahwa Pelaksanaan eksekusi Objek Hak Tanggungan yang dilakukanoleh Tergugat didasarkan pada ketentuan eksekusi HakTanggungan atas kekuasaan Tergugat selaku pemegang HakTanggungan'peringkat pertama melalui pelelangan umumsebagaimana dimaksud dalam penjelasan nomor 10 huruf a butir 1);b. bahwa perbuatan Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggunganperingkat pertama untuk melakukan eksekusi atas Objek HakTanggungan melalui pelelangan umum sebagaimana diatur dalamPasal 20 Ayat 1, huruf a UUHT jo Pasal 6 UUHT

menilai kewajaran penawaran termasukrinciannya.nonsen= Bahwa kemudian, berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)yang dibuat secara melawan hukum oleh Terdakwa RUBEN NYONGPOETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatas, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba BaratDaya yang diketuai oleh saksi Theofilus Natara, ST. melakukanpelelangan umum sekitar bulan Juni 2011, namun karena tidak adapihak yang mendaftar, maka pelelangan

selakuPejabat Pembuat Komitmen hanya dapat menghubungi SekretarisPanitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada DinasPerhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba BaratDaya yakni saksi Yohanis Umbu Deta, ST. kemudian, terdakwaRUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmenmengajak saksi Yohanis Umbu Deta, ST. untuk bertemu saksi Drs.Ngongo Ngindi dan selanjutnya bersamasama menghadap BupatiSumba Barat Daya, yang hasilnya dalam pertemuan itu, Bupati SumbaBarat Daya meminta untuk dilakukan pelelangan

menilai kewajaran penawaran termasukrinciannya.oonnen= Bahwa kemudian, berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)yang dibuat secara melawan hukum oleh terdakwa RUBEN NYONGPOETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatas, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba BaratDaya yang diketuai oleh saksi Theofilus Natara, ST. melakukanpelelangan umum sekitar bulan Juni 2011, namun karena tidak adapihak yang mendaftar, maka pelelangan

menilai kewajaran penawaran termasukrinciannya.nonnen= Bahwa kemudian, berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)yang dibuat secara melawan hukum oleh terdakwa RUBEN NYONGPOETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatas, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba BaratDaya yang diketuai oleh saksi Theofilus Natara, ST. melakukanpelelangan umum sekitar bulan Juni 2011, namun karena tidak adapihak yang mendaftar, maka pelelangan

tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PadaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KabupatenSumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 ;6. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Barang untukPengadaan Truck;7. 1 (satu) lembar asli Undangan Nomor150/Dishubkominfo/SBD/IV/2011 tanggal 20 April 2011 ;8. 1 (satu) jepit asli Pengiriman Harga Perkiraan Sementara (HPS),Spesifikasi dan Anggaran Nomor01/PPK/Dishubkominfo/SBD/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 ;9. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Pelelangan

melalui Pengadilan Negari Ks 1A Bale Bandung;Bahwa, terhadap nilai yang diajukan dalam pelelangan tersebut Tergugat tidakmenyetujuinya (oberkeberatan) karena harga tanah dan bangunan yang diajukandalam pelelangan tersebut nilai teralu rendah;Bahwa, terhadap putusan lelang tersebut Tergugat sudah menolak tegas, karenadiduga adanya kejanggalan dan keganiilan;Seperti yang kami ketahui bahwa Pemenang Lelang Turut Tergugat Ill adalah daripihak Bank (Tergugat Il);Bahwa, terhadap putusan lelang tersebut

Titel Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2.Objek Hak Tanggungan dijual melalui Pelelangan Umum menurut tata cara yangditentukan dalam peraturan perundang undangan untuk pelunasan piutangPemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur krediturlain.Bahwa. adalah keliru apabila Penggugat mendaiilkan bahwa Objek Sita Eksekuisidisamakan dengan Objek Sita Jaminan, karena seperti yang diatur dalam pasal 20Undang Undang No.

Tahun1940 No.56, sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, sehinggasah menurut Undangundang dan ketentuan hukum yang berlaku danperbuatan pelelangan oleh Turut Tergugat adalah perbuatan yangberdasar hukum.

Dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan NegeriBandung menolak petitum 5 dan 6 gugatan Penggugat tidak dapat diterima;19.Bahwa berdasarkan uraian tersebut angka 16, 17 dan 18 di atas, makapelaksanaan lelang telah sah sehingga Turut tergugat Ill adalah pemilik sahatas objek sengketa, sehingga dengan ini Turut Tergugat mohon MajelisHakim menolak petitum penggugat nomor 3 dalam gugatannya20.Bahwa selain itu pula, karena pelelangan yang dilakukan oleh TurutTergugat telah sesuai dengan ketentuan

Menyatakan pelelangan yang dilakukan Turut Tergugat adalah perbuatanyang berdasar hukum;3. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 1042/2013 tanggal 17 Desember 2013adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan;4.