• Nincec MultiDimensi (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp4.873.724.483,00 (empat milyardelapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empatratus delapan puluh tiga rupiah), dimana sebahagian dari sisa tagihantersebut di luar dari Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar 10% danPajak Penghasilan (PPh) final sebesar 3% dengan menyebutkan:"Regards to the contract made by and between PT. Nincec MultiDimensi (Party ) and PT.

  Nincec Multi Dimensi(Dalam Pailit) adalah sebesarRp4.404.296.714,00 (empat milyar empat ratus empat juta dua ratussembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah), denganperincian sebagai berikut : SALDO AWALNo INVOCE NIAH PPN (10%) PPh(35) PIUTANG Rp)TAGIHANNo TANGGAL ee)1 129/MP/INV/XII/11 13. Des. 2010 628.428.168 628.428 1682. O19/MP/INVAI/I1 16. Feb.2011 147.037.159 147.037.1593, O27/MP/INV/IV11 22. Mar. 2011 56.191.087 56.191.0874.

  NincecMulti Dimensi (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp4.873.724.483,00 (empatmiliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribuempat ratus delapan puluh tiga rupiah), dimana sebahagian dari sisatagihan tersebut di luar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 %dan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 3 % dengan menyebutkan:Regards to the contract made by and between PT. Nincec MultiDimensi (Party ) and PT.

  Nincec Multi Dimensi(Dalam Pailif) adalah sebesar Rp4.404.296.714,00 (empat miliar empatratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empatbelas rupiah), dengan perincian sebagai berikut: SALDO AWALNo ISWOCE NIALI PPN (10%) PPh(35) PIUTANG (RpOTAGIHANNo TANGGAL (Rp)17. 129/MP/INV/XII/11 13. Des. 2010 628.428.168 628.428.16818. 019/MP/INV/II/11 16. Feb. 2011 147.037.159 147.037.15919. 027/MP/INV/III/11 22.

  Nomor 187 K/Pdt.SusPailit/2013 SALDO AWALNIALINo INVOCE PPN (10%) PPh(35) PIUTANG (RpOTAGIHANNe TANGGAL os (Rp)TOTAL 551.274.150Payment invoice No. 129/MP/INV/XII/11 15 September 2011 200.000.000 14 Oktober 2011 200.000.000 9 Nopember 2011 228.428.168TOTAL 628.428.168TOTAL TAGIHAN 4.404.296.714 Bahwa berdasarkan pada rincian yang telah diuraikan oleh PemohonKasasi tersebut, maka dengan sangat jelas terbukti dan tidak dapatdibantah lagi secara hukum, bahwa jumlah sisa tagihan Pemohon Kasasikepada

• Terbitnya SKPKB PPN Nomor 00120/207/07/641/09 tanggal 31 Agustus2019;Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, KPP MadyaSidoarjo telah melakukan pemeriksaan pajak atas SPT PPh PajakPenghasilan Badan tahun pajak 2007 dengan surat Nomor108/WPJ.24/KP.0806/2008 tanggal 12 Mei 2008;Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2009 Pemohon Banding menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem207/WPJ.24/KP.0805/2009 tanggal 5 Agustus 2009 perfax dari KPP madyaSidoarjo;Bahwa surat tersebut mewajibkan

  Permohonan Keberatan dan Putusan Keberatan:Bahwa Pemohon Banding mengajukan surat keberatan Nomor10/JPUI/TAX07/11/2009 pada tanggal 26 November 2009 terhadapSKPLB PPh Badan Nomor 00065/406/07/641/09 tanggal 31 Agustus 2009tahun pajak 2007 dan sudah diterima oleh KPP Madya Sidoarjo padaBahwa hasil penelitian keberatan adalah sebagai berikut:Peredaran Usaha: Uraian Semula Dikurangi MenjadiKoreksi Penjualan Ekspor 843.823.226 843.823.226843.823.226 843.823.226 Bahwa koreksi atas akun penjualan ekspor

  Bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000(UndangUndang PPh) menyatakan:Pasal 4 ayat (1) huruf p:Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahankemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baikyang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapatdipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajakyang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun

  Putusan Nomor 560/B/PK/PJK/2017yang telah nyatanyata terungkap dalam pemeriksaan sengketabanding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yangberlaku diantaranya Pasal 4 ayat (1) huruf p UndangUndang PPh,Pasal 4 UndangUndang PPN serta Pasal 78 UndangUndangPengadilan Pajak.

• Bahana PrimaNusantara di Bank Pembangunan Jawa Barat Cabang Pekanbaru,rekening Nomor : 0072285093001 dengan penerbitan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) sebagai berikut : N Termin Dibayarkan PPN (Rp) PPh Final Jumlah (Rp)0 (Rp) (Rp)1 Uang Muka = SP2D 2.862.356.300, 295.088.500, 88.527.000, 3.245.971.800,Nomor i 05813/SP2D/LS/III/2016 Tgl.80920162 Termin 60% SP2D 6.440.303.140, 663.948.777, 199.184.633, 7.303.436.550,Nomor ail =07992/SP2D/LS/IV/2016 Tgl.91120163 Termin 88,09% SP2D 4.976.403.150,

  Bahana PrimaNusantara).10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/500 tanggal 6 September 2016.11) Surat Pemberitahuan Pungutan PPN/PPH tanggal 6September 2016.12) Surat dari PT.

  Bahana PrimaNusantara).10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/529 tanggal 7 November 2016.11) Surat Pemberitahuan Pungutan PPN/PPH tanggal 7November 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH,S.Sos dan Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATYSIMANJUNTAK.12) NPWP PT.

  Bahana PrimaNusantara).10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/ Disnakertransduk.Ses/529 tanggal 7 November 2016.11) Surat Pemberitahuan Pungutan PPN/PPH tanggal 7November 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH,S.Sos dan Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATYSIMANJUNTAK.12) NPWP PT.

• menghindari pemadamanmenjelang Idul Fitri sambil pihak Penggugat menyiapkan untuk COD.b Bahwa atas tawaran tersebut dan dikarenakan kebutuhan maka pihak Tergugat menyetujuisewa harian tersebut.c Bahwa besarnya keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugatadalah sebesar Rp. 103.645.885,20, (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu limadelapan ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atauyang berha diterima Penggugat atau setelah dipotong PPN 10% dan PPH

  Februari 2012 sampai dengan September 2012 terdapatperhitungan sebagai berikut :a Penggugat Rekonpensi masih punya kewajiban membayar Tergugat Rekonpensi sebesarRp. 2.145.981.600, (Dua Milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapanpuluh satu ribu enam ratus rupiah) ditambah sewa harian sebelum COD sebesar Rp.103.645.885,20, (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima delapan ratus delapanpuluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atau setelah dipotong PPN10% dan PPH

  kontrak tidak ada realisasinya ;Menimbang, bahwa jika memperhatikan surat bukti tertanda PXV berupa foto copyminutes of meeting, yang berisi selisih perhitungan daya mampu versi PLN dan AAE dari bulanOktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 maka denda yang diperlakukan kepadaPenggugat berdasarkan perjanjian yang dihitung atas ketidakmampuan supply perhitungannyasebagai berikut :Penerimaan kotor dari PLN Rp. 4.412.426.288,00 PPn 10 % Rp. 441.242.628,00 (4) Jumlah Rp. 4.853.668.916,00Potongan PPh

  2012, oleh karena baik dalil gugatan maupun bantahan dariTergugat tidak didukung dengan bukti, sehingga harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 mengenai biaya sewa mesin sebelumCOD sebesar Rp. 103.645.885, petitum tersebut juga beralasan untuk dikabulkan karena haltersebut telah diakui dan disetujui oleh Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan dalamjawaban dan gugatan Rekonpensi halaman 14 poin 11 a, namun jumlahnya harus disesuaikandengan perjanjian yaitu PPn 10 % dan PPh

  bersangkutanMENGADILI: DALAM KONPENSI :Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji( Wanprestasi ) ;3 Menghukum Tergugat untuk membayar selisih perhitungan denda kepada Penggugatsebesar Rp. 1.295.300.318, ( Satu milyar duaratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ributiga ratus delapan belas rupiah );4 Menghukum Tergugat Membayar biaya sewa mesin sebelum COD sebesar Rp.103.645.885, dikurangi PPn 10 % dan PPh

• DIM terakhir melaporkan SPT PPh Pasal 21 dan SPT PPh Pasal 25masa Mei 2015 tanggal 18 Juni 2015.Pengurus PT DIM adalah Direktur Utama: SOSTENES TIRALOLONGAN, Direktur: RUSLAN MANSUR dan Komisaris:RAHMAYANTI Belum pernah berkomunikasi dengan pengurus PT. DIM tersebut. Ya, pengawasan dan visit adalah sesuai dengan data SIDJP, PT. DIMberalamat di One Pacific Place Lt. 15 SCBD, JI. Jend. Sudirman Kav.5253 Jakarta.

  Sepengetahuan saksi berdasarkan SPT Tahunan PPh badan 2012,penanggung jawab PT DIM adalah :1. Direktur: MOH. NUGROHO2. Komisaris : TJENG KUI FUN Data SPT PPh Badan tahun pajak 2013 dan 2014 tidak dapat dilihatmelalui SIDJP, sementara untuk tahun 2015 s.d. 2017 PT DIM belummelaporkan SPT PPh Badan. Berdasarkan data AHU akta nomor 25tanggal 08 Juni 2015 dengan notaris SRI JUWARIYANTI, S.H., M.Kn.diketahui terdapat perubahan susunan pengurus:1. Direktur Utama: SOSTENES TIRA LOLONGAN2.

  Komisaris: RAHMAYANTI Yang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan PT DIM adalah MOH.NUGROHO sebagai Direktur sebagaimana terdapat dalam SPT PPhBadan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan PT DIM adalah sejak masa Mel2015 Wajib Pajak tidak pernah melaporkan SPT baik masa maupuntahunan.Halaman 51 dari 132 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt Saksi belum pernah melakukan kegiatan kunjungan dan konsultasiterhadap PT DIM.

• ., dengan pembebanan bea masuk (BM) sebesar 10%,PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% dan PPh (Pajak Penghasilan)sebesar 2,5%, selanjutnya diisikan pada dokumen Pemberitahuan ImporBarang (PIB) pada kolom pos tariff ;Atas dasar harga (nilai pabean) yaitu sekitar USD 140/ton dan klasifikasi postarif 3902.10.200. dengan pembebanan bea masuk (BM) sebesar 10%, PPN(Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar2,5%, dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut : PIB TGL HS

  TanjungJati Utama yaitu menggunakan klasifikasi postarif 3902.10.200, dengan pembebanan beamasuk (BM) sebesar 10%, PPN (PajakPertambahan Nilai) sebesar 10% dan PPh (PajakPenghasilan) sebesar 2,5% ;Mengenai Klasifikasi pos tarif untuk jenisbarang biji plastik Low Density Polyethylene(LDPE) yang diberitahukan dalamPemberitahuan Impor Barang (PIB) denganimportir PT. Tanjung Jati Utama dan PT.

  Pasal 22 denganpembayaran bea masuk, PPN dan PPh Pasal 22 yang dilakukan olehperusahaan, buku bank dan SSPCP kedapatan sesuai ;1 Pemeriksaan klasifikasi barang : Dari hasil perbandingan antara postarif pada PIB dengan pos tarif yang seharusnya menurut BTBMIkedapatan sesuai ;D Laporan Hasil Audit PT.

  JasaKepabeanan (PPJK) yaitu : postarif 3902.10.200.denganpembebanan bea masuk (BM)sebesar10%,PPN(PajakPertambahan Nilai) sebesar 10%dan PPh (Pajak Penghasilan)sebesardiisikan2,5%,padaselanjutnyaPemberitahuan ImpordokumenBarang(PIB) pada kolom pos tariff ;e Atas dasar harga (nilai pabean)yaitu sekitar USD 140/ton danklasifikasi pos tarif 3902.10.200.dengan pembebanan bea masuk(BM) sebesar 10%, PPN (PajakPertambahan Nilai) sebesar 10%dan PPh (Pajak Penghasilan)sebesar 2,5%, dapat dilakukanpenghitungan

  Pasal 22 denganpembayaran bea masuk, PPN dan PPh Pasal 22 yang dilakukan olehperusahaan, buku bank dan SSPCP kedapatan sesuai ; 4 Pemeriksaan klasifikasi barang : Dari hasil perbandingan antara postarif pada PIB dengan pos tarif yang seharusnya menurut BTBMIkedapatan sesuai ; Laporan Hasil Audit PT.

• 22, PPH 21 dan PPH 23 adalah sebagai berikut : STAFTW Il TW Ill TW IV TW!

  22, PPH 21 dan PPH 23 adalah sebagai berikut : STAFTW I tahun TW Il TW Ill TW IV TW Il TW Il2014 tahun tahun tahun tahun tahun2014 2014 2014 2015 2015 Intel1106.526.300 106.526.300 106.371.300 38.194.630 123.193.500 123.193.500 Opsq8.233.600 10.102.200 54.804.000 4.261.400 80.562.000 38.147.000 Pers26.250.000 26.250.000 26.250.000 42.250.000 31.140.000 31.140.000 Ter496. 725.900 117.223.400) 113.822.600 87.711.000 164.004. 800 405. 798.500 Log7.785.900 28.012.180 28.249.440 28.252.135 25.369.260

  22, PPH 21 dan PPH 23 dari penghasilan yangditerima, untuk dana BPD (biaya perjalanan dinas) tidak adapemotongan, jadi dana yang Terdakwa terima, adalah danayang tertera dalam P3 setelah dikurangi PPH;bahwa anggaran Progja Kodim 0828 Sampang selama TA 2014dan TA 2015 TW s.d Ill sebesar Rp. 2.501.462.655, (duamilyar lima ratus satu juta empat ratus enam puluh dua ribuenam ratus lima puluh lima rupiah) dan menurut laporan danpembukuan dari Pasilog dan Batilog, yang tersalur sesuai P3sebesar Rp.615.704.125

  22, PPH 21 dan PPH 23 adalah sebagaiberikut : STAFTW Iltahun2014TW Iltahun2014TW Illtahun 2014TW IVtahun2014TW tahun2015TW Iltahun2015 Intel1 06.526.300106.526.300106.371.30038. 194.630123. 193.500123. 193.500 Ops8.233.60010.102.2004.804.0004.261.4000.562.000B8.147.000 Pers26.250.00026.250.00026.250.00042.250.000B1.140.000B1.140.000 Ter296. 725.900117.223.400113.822.600i87.711.000164.004.8004.05.798.500 Log27.785.900 28.012.18028.249.44028.252.13520.369.260 b2.504.610 Jmlh465.521.700288.114.180

  22, PPH 21 dan PPH 23 adalah sebagaiberikut :119 STAFTW Iltahun2014TW Iltahun2014TW Illtahun 2014TW IVtahun2014TW Iltahun2015TW Iltahun 2015 Intel1 06.526.300106.526.300106.371.30038. 194.630123. 193.500123.193.500 Ops8.233.60010.102.2004.804.0004.261.400B0.562.00038. 147.000 Pers26.250.00026.250.00026.250.00042.250.000B1.140.00031.140.000 Ter296. 725.900117.223.400113.822.600i87.711.000164.004.800405.798.500 Log27.785.900 28.012.18028.249.44028.252.13525.369.260 2.504.610 Jmlh465.521.700I 288.

• (Rp) dibatalkan(Rp.)(1.309.251.000)Bea Masuk 1.309.251.000BMAD/BMI/BMTP BMADS/BMIs/BMTPs Cukai PPN130.926.000(130.926.000) PPnBM PPh Pasal 2232.732.000(32.732.000) Denda Jumlah Tagihan 1.472.909.000 (1.472.909.000) Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin 11.2, Pemohon Bandingtelah membayar seluruh Bea Masuk dan/atau PDRI yang tercantum padaSPKTNP588 sebesar Rp.1.472.909.000,00 Oleh karena itu, terdapatpembayaran bea masuk dan/atau PDRI yang harus dikembalikan kepadaPemohon Banding sebesar jumlah yang

• bendel asli Surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) tertanggal 20 September 2019 untuk polis nomor 13060804 (PGB);

• 1 (satu) bendel asli Formulir ilustrasi tertanggal 20 September 2019 untuk Polis nomor 13060804 (PGB);
• 1 (satu) bendel asli Formulir perubahan metode pembayaran menjadi auto debit rekening bank, tertanggal 22 oktober 2019 untuk polis nomor 13060804 (PGB);
• 1 (satu) bendel asli dokumen promo pudential bulan Juni-Juli 2019 terkait manfaat PPH

  ke PPH Plus;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

• Membayar makan, minum serta snack sebesar Rp 165.075.210, dari Pagusebesar Rp 187.160.000, setelah dipotong PPH sebesar Rp 22.084.880.,.6.

  Jumlah total dana kegiatan Diklat PIM IVyang telah di serap setelah dipotong pajak(PPH) berdasarkan ke3 lembar SP2D sebesar Rp 656.573.350, .b. Total dana yang saksi bayarkan sebesar Rp 601.972.500,.c.

  ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, RoziSyahrial dan Yulia Ernawati,Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJKeuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangkaObservasi tersebutsebesar Rp. 7.235.000, (setelah dipotong pajak PPh), yangdibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANILSH.

  ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, RoziSyahrial dan Yulia Ernawati,Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJKeuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangkaObservasi tersebutsebesar Rp. 7.235.000, (setelah dipotong pajak PPh), yangdibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI,SH.

  ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, RoziSyahrial dan Yulia Ernawati,128Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJKeuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangkaObservasi tersebutsebesar Rp. 7.235.000, (setelah dipotong pajak PPh), yangdibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANISH.

• Sri RahayuSIP)Foto copy Surat Pengantar ke KPA ditanda tangani olehBendahara Pengeluaran dan PPTK.Foto copy Ringkasan ditanda tangani Bendahara Pengeluarandan PPTKFotocopy Rincian Penggunaan ditanda tangani BendaharaPengeluaran dan PPTK.Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang danJasa ditanda tangani oleh KPA.Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) ditandatangani oleh KPA.Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD keBank Jateng Cab Purworejo.Foto copy Pajak (PPN dan PPh

  roda 4 spek II (kijang Inova) 1 unit HPSnya Rp.253.000.000.Kendaraan bermotor roda 4 spek Ill (Toyota Rush) sebanyak 7 unitHPSnya@ Rp. 179.600.000, total Rp. 1.257.200.000,Kendaraan bermotor roda 4 spek IV (Toyota Avanza) sebanyak 19 unitHPSnya @ Rp. 127.700.000, total Rp. 2.426.300.000,Jumlah total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.4.202.573.000, (empat milyar dua ratus dua juta lima rtus tujuh puluhtiga ribu rupiah) dan sudah termasuk pajak PPN sebesar 10 % darinilai penjualan dan pajak PPH

  Akta pendirianSIUPTanda Daftar PerusahaanSurat pengukuhan pengusaha kena pajakNomor pokok wajib pajakMelunasi kewajiban pajak tahun 2008 serta laporan bulanan PPH Pasal25 atau pasal 21 atau pasal 23, PPN sekurang kurangnya 3 bulanterakhir (Juli, Agustus, September 2009).Page 35 of 202e Bahwa CV. Karya Bhakti Pemuda menurut saksi telah memenuhisyarat dalam evaluasi kualifikasi.Bahwa Panitia ULP B/J mengusulkan CV.

  SPP dan SPM kemudian dikirim ke Kuasa Bendahara Umum Daerah(BUD) untuk dibuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).Bahwa pembayaran tahap pertama dilakukan pada tanggal8 Desember 2009 sebesar 20% dari nilai kontrak yaitusebesar Rp. 838.187.000, (delapan ratus tiga puluhdelapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)dikurangi pajak PPN 10% dari Dasar Pengenaan Pajak(DPP) = 76.198.819, dan PPh 1,5 % dari Bruto = Rp.11.429.823, jadi pembayaran pertama uang yang diterimaoleh CV.

  Setelah SP2D diterbitkan kemudian diteruskan kebank yang ditunjuk untuk membayarkan dana pelunasansebesar Rp.3.352.748.000, (belum dipotong PPN dan PPH).Bahwa dokumen kelengkapan untuk dapat memprosespembayaran pelunasan sebesar 80% tersebut adalah Beritaacara pemeriksaan, berita acara prestasi pekerjaan, suratpermohonan pembayaran dari pihak penyedia barang, suratpengantar SPPLS dari terdakwa selaku Kuasa PenggunaAnggaran, SPP yang disertai faktur pajak PPN dan PPH yangtelah ditandatangani wajib

• langsung adalah tanggalpada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung;Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 111/B/PK/PJK/2017Bahwa Majelis berpendapat, Pos pengiriman sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002a quo adalah meliputi Kantor Pos dan jasa ekspedisi atau jasa kuriryang digunakan untuk pengiriman surat/dokumen;Bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan bukti hasil tracking atasAirWayBill (AWB) Nomor 2 362921 730007, Tergugat mengirimkanSKPKB PPh

  Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)pada tanggal 9 Oktober 2013 (Date of Shipment);Bahwa Majelis berpendapat tanggal diterima SKPKB PPh Nomor00017/206/11/218/13 untuk Tahun Pajak 2011 oleh penggugatmelalui jasa PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) pada tanggal 23Oktober 2013 (Date of Delivery);Bahwa Majelis berpendapat, terdapat perbedaan waktu yaitu selama14 (empat belas) hari antara date of shipment oleh Tergugat kepadaPT. Jalur Nugraha Ekakurir dengan date of delivery (tanggalpengiriman) oleh PT.

  Termohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan atasSKPKB PPh Tahun Pajak 2011 Nomor00017/206/11/218/13 melalui surat Nomor: 013/CSBKBRTPPh Badan/I/2014 tanggal 06 Januari 2014. Surat keberatantersebut dikirim melalui PT. Trimuda Nuansa Citra (GED)pada tanggal 16 Januari 2014 dengan nomor resi pengiriman11779916 dan diterima KPP Madya Pekanbaru pada tanggal17 Januari 2014.

• Melalui surat Nomor 026/PAILITKI/RHNRG/IX2013 tanggal 16September 2013 Perihal Permintaan Informasi Tagihan, Tim Kurator PT.Kepsonic Indonesia meminta KPPBC TMP A Bekasi untuk menyerahkanberkas tambahan berupa perincian perhitungan atas tagihan Bea Masuk,PPN, dan PPh Pasal 22 Impor atas SPP23/WBC.08/KPP.MP.01/2013tanggal 29 Juli 2013 dengan jumlah tagihan sebesar Rp19.376.270.000,00Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Padt.SusPailit/2015yang menjadi utang PT. Kepsonic Indonesia;9.

  Bahwa pada tanggal 16 September 2013 Termohon PeninjauanKembali dan Termohon Peninjauan Kembali Il telahmenyampaikan surat Nomor 026/PAILITKI/RHNRG/IX2003,perihal: Informasi tagihan yang pada intinya berisi permintaanperincian perhitungan tagihan Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22sebesar Rp19.376.270.000,00 yang wajib dibayarkan oleh PT.Kepsonic Indonesia;g.

  Kepsonic Indonesia(dalam pailit) sesuai SPP23/WBC.08/KPP.MP.01/2013, tertanggal3 Oktober 2013 (vide Bukti T16) yang pada intinya menyampaikanperincian perhitungan tagihan Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22sebesar Rp19.376.270.000,00 yang wajib dibayarkan olehPT.Kepsonic Indonesia;Bahwa setelah itu tidak ada lagi aktifitas kegiatan TermohonPeninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali II dalammelakukan pemberesan harta pailit PT.

• Dikompensasikan ke masa pajak berikutnyaPPN yang kurang/(lebih) dibayar 26.589.967, 94.193.070 67.603.103PPN yang telah disetor 26.589.967 26.589.967PPN yang kurang/(lebih) dibayar 67.603.103 67.603.103Sanksi administrasi:Kenaikan Ps. 13 (2) KUP 32.449.490 32.449.490)Jumlah sanksi administrasi 32.449.490) 32.449.490)Jumlah PPN yang masih harus dibayar 100.052.598 100.052.5983bahwa Terbanding melakukan koreksi positif sebesar Rp676.031.036berdasarkan ekualisasi antara peredaran usaha di SPT Tahunan PPh

  Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalahkoreksi positif atas DPP PPN sebesar Rp380.004.531,00 berdasarkanhasil equaliasi omzet PPh Badan dengan DPP PPN;4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)bergerak dalam bidang jasa Freight Forwarding yang intinya adalah jasapengelolaan/pengurusan (handling) distribusi barang baik lewat darat,laut maupun udara dengan memungut fee atas jasa yang diberikan;5.

  (Semula Pemohon Banding) telah melakukan Uji KebenaranMateri dan dalam Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi yangdisampaikan dalam persidangan tanggal 05 Mei 2014, PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) menyampaikan pendapatsebagai berikut:14.1.14.2.14.3.14.4.Bahwa terdapat penerimaan uang masuk dari konsumen ataspenyerahan jasa freight forwarding dan dicatat pada GL akunnomor 4435000 s.d. 4497000 yang dilaporkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada SPTTahunan PPh

• MTP) dan BendaharaPengeluaran (Yonisman, S.Sos).Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatandan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Adiguna Mandiri (BASTIANM SINAGA. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman,S.SOs).Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa Nomor 855/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK(EMRIZAL.

  MTP) danBendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);e Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatandan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Adiguna Mandiri (BASTIANM SINAGA. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman,S.Sos);f Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa Nomor 856/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK(Emrizal.

  MTP).Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tanganioleh Konsultan Pengawas (lr. Rasyidin. M.Eng) danBedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa Nomor 893/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK(Emrizal.

• (Holding)lan Anak anak Perusahaan (Affco) mengutip dari Surat Direktur PPh Nomor S474/PJ.43/2003anggal 15 Desember 203 menyatakan :e Kewajaran besaran manajemen fee ditetapkan beberapa faktor penentu antara lain : LuasnyaTerbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated)sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.03/2010, yaitu terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannyatidak

  Astra Agro Lestari, Tbk (Holding Company) dan AnakAnak Perusahaannya (Affco) (mengutip dari surat Direktur PPh Nomor S474/PJ.43/2003 tanggal 15Desember 2003), diketahui bahwa management fee ini tidak hanya terkait dengan unit atau kegiatanpabrik (CPO) melainkan terkait juga dengan unit atau kegiatan perkebunan (menghasilkan TBS).

  Astra Agro Lestari, Tbk (HoldingCompany) dan AnakAnak Perusahaannya (Affco) (mengutip dari surat Direktur PPh Nomor S474/PJ.43/2003 tanggal 15 Desember 2003) menyatakan bahwa kewajaran besaran management feeditetapkan beberapa faktor penentu antara lain : Luasnya tanaman yang ditanam dari masingmasingAffco, yang besarnya adalah Rp500.000,00 s.d. Rp1.000.000,00 per hektar/tahun.

• Uang muka sebesar 20% sebesar Rp.461.591.400, setelahdipotong PPN dan PPH oleh BPKAD Kab.Lebak kemudianditransfer ke rekening Giro PT. Dharma Usaha Taruna Ampatsebesar Rp.411.235.974,b. Termin sebesar Rp.865.483.875, setelah dipotong PPN danPPH BPKAD Kab.Lebak kemudian ditransfer ke rekening GiroPT. Dharma Usaha Taruna Ampat Sebesar Rp.771.065.435,c.

  DUTA sebagai penandatangan kontrak denganRumah Sakit sebesar 17,5 % dari Nilai Kontrak PPN PPH sesuaikesepakatan dalam SPK yang ditandatangani bersama sama denganPT. KHI dan PT. DUTA disaksikan oleh dr.

  Pembayaran uang muka 20% dari niai kontrak dikurangi retensi sebesar5% = Rp. 461.591.400,00 PPn dan PPh = Rp. 411.235.974,00 (empatratus sebeas juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluhempat rupiah), oleh BPKAD Kab. Lebak ditransefer ke rekening PT.DUTA Nomor : 19.0000376.07 pada Bank Jabar Cabng Rangkasbitung.Dari uang muka tersebut oleh H.

  Termijn sebesar 50% dari nilai kontrak diurangi retensi sebesar 5% =Rp. 865.483.875,00 PPn dan PPh = Rp. 771.067.435,00 (tujuh ratustujuh puluh satu juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh limarupiah) oleh BPKAD Kab. Lebak ditransefer ke rekening PT. DUTANomor : 19.0000376.07 pada Bank Jabar Cabng Rangkasbitung. Dariuang muka tersebut oleh H. Erry Djuhaeri (selaku Direktur PT.

  Termijn sebesar 50% dari nilai kontrak diurangi retensi sebesar 5% = Rp.865.483.875,00 PPn dan PPh = Rp. 771.067.435,00 (tujuh ratus tujuhpuluh satu juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)oleh BPKAD Kab. Lebak ditransefer ke rekening PT. DUTA Nomor :19.0000376.07 pada Bank Jabar Cabng Rangkasbitung. Dari uang mukatersebut oleh H. Erry Djuhaeri (selaku Direktur PT.

• BANGUN KARYAMANDIRI dengan progres kemajuan pekerjaan sebesar pekerjaan 30%tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp. 129.972.900, (Seratus Dua PuluhSembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Sembilan Ratus RibuRupiah) setelah dipotong pajak ppn dan pph menjadi Rp. 115.794.038.

  ,(Seratus Lima Belas Juta Rupiah Tujuh Ratus Sembilan Puluh EmpatRibu Tiga Puluh Delapan Rupiah) dan memproses surat permintaanpembayaran termin kedua dengan progres kemajuan pekerjaan sebesar60% tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 129.972.900, (SeratusDua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua SembilanRatus Ribu Rupiah) setelah dipotong pajak pon dan pph menjadi115.794.038, (Seratus Lima Belas Juta Rupiah Tujuh Ratus SembilanPuluh Empat Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah) sehingga CV.

  tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp.129.972.900, (seratus dua puluh Sembilanjuta Sembilan ratus tujuh puluh dua Sembilanratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak ppndan pph menjadi 115.794.038, (seratus limabelas juta rupiah tujuh ratus Sembilan puluhempat ribu tiga puluh delapan rupiah),sehingga CV.

  25 Nopember 2013 sebesar Rp.129.972.900, (seratus dua puluh Sembilanjuta Sembilan ratus tujuh puluh duaSembilan ratus ribu rupiah) setelahdipotong pajak ppn dan pph menjadi115.794.038, (seratus lima belas jutarupiah tujuh ratus Sembilan puluh empatribu tiga puluh delapan rupiah), sehinggaCV.

• Nomor 119/B/PK/PJK/2010Bahwa angka PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN formulir 1195 A1(Pajak Keluaran) adalah angka jumlah Faktur Pajak Sederhana yang diterbitkandalam bulan yang bersangkutan dikurangi dengan retur penjualan pada bulanyang bersangkutan (sudah netoff dengan retur penjualan);Bahwa Pemeriksa pajak tahun 2004 mengakui adanya Total Retur Penjualansebesar Rp. 12.942.348.038,00 sebagai pengurang Penghasilan Bruto dalamSPT PPh Badan Tahun 2004 Pemohon Banding, tetapi tidak mengakui ReturPenjualan

  Nomor 119/B/PK/PJK/2010sebagai pengurang penghasilan bruto dalam PPh Badan, namun terbuktiPemohon Banding tidak membuat Nota Retur sebagaimana yangdimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK04/1994tanggal 21 Desember 1994 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor :SE12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995, sebab Nota Retur sebagaimanayang dimaksud ketentuan tersebut adalah untuk transaksi yangmenggunakan Faktur Pajak Standar dan mekanisme pengembalianbarang sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon

  PajakSederhana maupun Faktur Pajak Standar dilinat dari tidak adanyakatakata yang menyebutkan Faktur Pajak Standar maupun FakturPajak Sederhana ;Bahwa retur penjualan merupakan pengurang peredaran usaha didalam orbit Pajak Penghasilan sehingga untuk bisa masuk ke dalamorbit Pajak Pertambahan Nilai maka retur penjualan tersebut harusmemenuhi ketentuanketentuan di dalam Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengakuiadanya retur penjualan yang dilaporkan dalam SPT PPh

• (Holding)lan Anak anak Perusahaan (Affco) mengutip dari Surat Direktur PPh Nomor S474/PJ.43/2003anggal 15 Desember 203 menyatakan :e Kewajaran besaran manajemen fee ditetapkan beberapa faktor penentu antara lain : LuasnyaTanaman yang di tanam dari masingmasing Affco, ada tidaknya saham minoritas dan kondisikeuangan Affco;Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated)sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/

  Padahal berdasarkan surat perjanjian (antara Pemohon Bandingdengan PT Astra Agro Lestari, Tbk tertanggal 02 Januari 2010) maupun berdasarkan surat PTAstra Agro Lestari, Tbk Nomor FINTAX/044/AAL/EXT/XI/2003 tanggal 3 November 2003 perihalPermohonan Penegasan Atas Transaksi "Management Fee" PT Astra Agro Lestari, Tbk (HoldingCompany) dan AnakAnak Perusahaannya (Affco) (mengutip dari surat Direktur PPh NomorS474/PJ.43/2003 tanggal 15 Desember 2003), diketahui bahwa management fee ini tidak hanyaterkait

  Perpajakan.Berdasarkan fakta tersebut, terkait management fee, Terbanding berpendapat bahwa PemohonBanding tidak berupaya untuk memenuhi ketentuan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 (sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.1. s.d. 3.4. di atas).4) Berdasarkan surat AAL Nomor FINTAX/044/AAL/EXT/XI/2003 tanggal 3 November 2003 perihalPermohonan Penegasan Atas Transaksi "Management Fee" PT Astra Agro Lestari, Tbk (HoldingCompany) dan AnakAnak Perusahaannya (Affco) (mengutip dari surat Direktur PPh