• Graha Kawitaria Barelang Bergerak dibidang Pembangunanperumahan atau developer; Bahwa saksi mengetahui ada gugatan dari Bu Murni terhadap SuryaSugianto karena adanya penipuan; Bahwa tanah yang berlokasi di punggur adalah milik saksi, Karena sejaktahun 2013 saksi sudah melakukan pengambil alihan saham dan jugapengambilan perusahaan beserta asetnya; Bahwa saksi membeli saham PT. Graha Kawitaria Barelang; Berarti saksi menjelaskan saham PT.

  Graha Kawitaria Barelang, dan semua ituadalah pembiayaan dari saksi; Bahwa saksi memiliki lahan tersebut sejak Sejak tahun 2013; Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tidak pernah ada permasalahan;Halaman 45 dari 162 Putusan Nomor 537/Pid.B/2021/PN Btm Bahwa saksi menjelaskan lahan tersebut seluas Hampir 3,6 hektar; Bahwa saksi membeli saham PT. Graha Kawitaria Barelang dari PakSurya dan pemegang saham lainnya; Bahwa pembelian saham PT.

  saksi; bahwa saksi mengetahui yang membiarkan kegiatan di lokasi lahan ini dijualoleh Terdakwa; bahwa saat saksi membeli saham PT.

  Graha Kawitaria Barelang tersebutada dibuatkan akta jual beli bahwa akta jual beli saham PT. Graha Kawitaria Barelang di buat di DiNotaris Anly Cenggana; bahwa akta jual beli saham PT.

  Graha KawitariaBarelang; Bahwa saksi menjelaskan PT Graha Karwita Barelang ini sudah di jualkepada pak Janto pada tahun 2013; Bahwa saksi mengetahui Pengalihan saham PT Graha KarwitaBarelang ini Dalam bentuk akta jual bell; Bahwa jumlah saham yang saksi di PT Graha Karwita Barelangsebanyak 750 Lembar saham, namun untuk jumlahsaham terdakwa saksilupa; Bahwa saksi menjelaskan saham yang di beli oleh sdr JANTO Untuksecara total kurang lebih sejumlah Rp5.400.000.000,00 (lima milyar empatratus juta rupiah

• dengan kerugian fisik adalah kerugian tanah,bangunan dan tanam tumbuh;Bahwa kerugian non fisik adalah kerugian solosium (rumah tinggal)dimana dihitung sesuai lam tinggal pemilik rumah, biaya transaksi, BPHTB;Bahwa apresial mendapatkan data normatif dari BPN;Bahwa kami hanya 1 (satu) kali melakukan pertemuan dengan wargamengenai batas ukur lahan warga masingmasing;Bahwa kepada masyarakat bahwa bentuk ganti kerugian kami adamenjelaskan bentuk ganti kerugian ada beberapa macam yaitu uang, renovasi,saham

  ;Halaman 37 dari 52 Putusan Pedata Gugatan Nomor 50/Padt.G/2018/PN MpwBahwa kerugian non fisik adalah kerugian solosium (rumah tinggal)dimana dihitung sesuai lam tinggal pemilik rumah, biaya transaksi, BPHTB;Bahwa apresial mendapatkan data normatif dari BPN;Bahwa kami hanya 1 (satu) kali melakukan pertemuan dengan wargamengenai batas ukur lahan warga masingmasing;Bahwa kepada masyarakat bahwa bentuk ganti kerugian kami adamenjelaskan bentuk ganti kerugian ada beberapa macam yaitu uang, renovasi,saham

• Bank BRI merupakan salah satu) Bank terbesar diIndonesia dengan saham pemerintah sebesar 56, 75 % , danpublik 43,25 % sehingga Bank BRI termasuk ke dalam BadanUsaha Milik Negara ( BUMN).Bahwa Struktur BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A.

  dengan kode saham BRI.

  Bank BRI merupakan salahsatu Bank terbesar di Indonesia dengan saham pemerintahsebesar 56, 75%, dan publik 43,25 % sehingga Bank BRI termasuk kedalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahwa Struktur BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A.

  sejak tahun 2003 dengan kodesaham BBRI.Menimbang,bahwa BRI adalah badan usaha milik negara dan telahdiikutsertakan didalam aktivitas bursa saham, yang mana sebagian sahamnya dimilikioleh publik yaitu. sebesar 43,25%, sehingga sangatlan diperlukan menjagakepercayaan investor, agar penilaian publik tetap terjaga baik dilihat dari aspekfundamental perusahaan, analisa tehnikal agar harga saham tetap stabil dancenderung bertumbuh, dan oleh perbuatan terdakwa adalah katagori perbuatan yangdapat mengurangi

• Bahana AsSunnah sejaktanggal 09 Juli 2012 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bahana AsSunnahtanggal 09 Juli 2012 Nomor 9; Bahwa kegiatan PT. Bahana AsSunah adalah menyelenggarakan penyiaranRadio dan Televisi yang beralamat di Jalan SalatigaKopeng Km. 13 Kopeng,Getasan, Kabupaten Semarang. Bahwa sejak Agustus 2011 tersebut, studiopenyiaran PT.

  Bahana AsSunnah sejaktanggal 09 Juli 2012 berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bahana AsSunnahtanggal 09 Juli 2012 Nomor 9;Bahwa kegiatan PT. Bahana AsSunah adalah menyelenggarakan penyiaranRadio dan Televisi yang beralamat di Jalan SalatigaKopeng Km. 13 Kopeng,Getasan, kabupaten Semarang. Bahwa sejak Agustus 2011 tersebut, studiopenyiaran PT. Bahana AsSunah berpindah alamat dari Jalan SalatigaHal. 3 dari 12 hal. Put.

• Bahwa sangat jelas kekeliruanHakim Pertama dalam putusan Perkara no. 73/Pdt.G/2018/PN.BJMtertanggal 20 maret 2019 tersebut, karena berdasarkan Undang undang yang mengatur tentang Perseroaan Terbatas (UU No. 40 tahun2007) Pasal 3 ayat (1) sangat jelas mengatur mengenai tanggung jawabpemegang saham dalam Perseroan Terbatas (PT), pemegang sahamdalam Perseroan Terbatas (Perseroan) tidak bertanggung jawab secarapribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidakbertanggungjawab atas kerugian

  Perseroan melebihi saham yangdimiliki..

• Dalam fakta yang tidak dapat dipungkiribahwa oknum pemilik dan pemegang saham di perusahaan Pelawan adalahjuga oknum pemilik dan pemegang saham di Perusahaan Terlawan Il;3.

• Tanjung Priok, Jakarta Utara;c) Hak atas 4.350 saham TERGUGAT di PT. PUTERA DAYA PERKASA;d) Hak atas 11.445 saham TERGUGAT di PT.

• Modal dasar semula sebesarRp. 1.000.000.000.000, dengan modal yang ditempatkan negarasebagai pemegang saham tunggal bersumber dari keuangan negarayang dipisahkan, 350.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000, sehingga seluruhnya Rp. 350.000.000.000; Kemudianterakhir berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 32 tanggal 7Februari 2006 terjadi peningkatan modal yaug disetor menjadi425.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000, menjadi Rp.425.000.000.000, yang berasal dari:a.

  Modal dasar semula sebesar Rp. 1.000.000.000.000,dengan modal yang ditempatkan negara sebagai pemegangsaham tunggal bersumber dari keuangan negara yang dipisahkan,350.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000, sehinggaseluruhnya Rp. 350.000.000.000; Kemudian terakhir berdasarkanAkta Notaris Sutjipto, SH Nomor 32 tanggal 7 Februari 2006 terjadipeningkatan modal yang disetor menjadi 425.000 saham dengannilai nominal Rp. 1.000.000, menjadi Rp. 425.000.000.000, yangberasal dari:a.

• Prima Mamberamo Sukses ;

• Menyatakan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Mamberamo Sukses yang dilakukan (TERBANDING I semula) TERGUGAT I, ( TERBANDING II semula ) TERGUGAT II, (TERBANDING III semula )TERGUGAT III, ( TERBANDING IV semula ) TERGUGAT IV, pada tanggal 1 November 2018 yang kemudian di tuangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.

  Prima Mamberamo Sukses, yang dibuat oleh (TURUT TERBANDING I semula) TURUT TERGUGAT I, Nomor 07 tanggal 5 November 2018 merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu (PARA TERGUGAT semula) PARA TERGUGAT melakukan tindakan/perbuatan secara sepihak menyalahgunakan kekuasaan/keadaan (misbruik van omstandigheden) yang merugikan (PEMBANDING semula) PENGGUGAT ;

• Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

  Prima Mamberamo Sukses yang dilakukan ( TERBANDING I semula ) TERGUGAT I, ( TERBANDING II semula ) TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III, (TERBANDING IV semula) TERGUGAT IV , pada tanggal 1 November 2018 yang kemudian di tuangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.

• .;38. 1 (satu) bendel Asli salinan akta Nomor : 06, tanggal 11032009tentang Berita acara rapat unum pemegang saham PT. Bali PerkasaInternasional.;39. 1 (Satu) bendel Asli salinan akta Nomor: 06, tanggal 20042006tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. Bali PerkasaInternasional:;40. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengukuhan Penguasaan Kena Pajak No :PEM00481/WPJ.17/KP.0403/2012 atas nama PT.

  BPI dari Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) dan saham yang disetor sebesarRp. 560.000.000, (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dimiliki olehNI MADE ANGGARA JUNI sendiri sebesar Rp. 285.000.000, (dua ratusdelapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa NENGAH NATAWISNAYA sebesar Rp. 275.000.000, (dua ratus tujuh puluh lima jutarupiah).

  BPI Nomor06 tanggal 11 Maret 2009 yaitu perubahan pada struktur kKepengurusandan perubahan saham dimana saya sebagai Komisaris perusahan dan Nengah Nata Wisnaya sebagai Direktur dengan jumlah modal awalperusahaan Rp. 50.000.000, menjadi Rp. 1.000.000.000. dengansaham yang disetor sebesar Rp. 560.000.000, yang terdiri dari sahamsaya sendiri sebesar Rp. 285.000.000, dan saham Nengah NataWisnaya sebesar Rp. 275.000.000, selanjutnya pada tanggal 30 Januari2010 PT.

  Dengan modal awal disetor sebesarRp. 50.000.000, terbagi dalam dua pemilik saham yaitusaksi sebesar Rp. 15.000.000, dan NENGAH NATAWISNAYA sebesar Rp. 35.000.000, kemudian terdapat Aktaperubahaan PT. Bali Perkasa Internasional No. 06 tanggal 11Maret 2009 yaitu perubahaan pada struktur kepengurusanPT. BPI dan perusahaan saham dimana saksi sebagaiKomisaris dan Pak NENGAH NATA WISNAYA sebagaiDirektur.

  Variasilain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, kedalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.Tahap LayeringTahap kedua ini ialah cara pelapisan (layering). Berbagai cara dapatdilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkanHal 106 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Dps3.jejak, baik ciriciri aslinya atau asalusul dari uang tersebut.

• Putusan Nomor 805/B/PK/PJK/20125. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegangsaham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividensecara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telahmenyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroandengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran.

  Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)melakukan koreksi Biaya Bunga Penalty atas Hutang Usaha sebesarRp1.061.902.473,00 karena merupakan biaya bunga atas pembelianbahan baku kepada pemegang saham yang dihitung atasketerlambatan pembayaran dan saldo hutang pembelian pada akhirtahun.b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menyatakan bahwa pembayaran bunga atas keterlambatanpembayaran terhadap pembelian adalah sangat tidak lazim.c.

  Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)terdapat kecenderungan besarnya saldo hutang pembelian kepadapemegang saham dan pembayaran yang sengaja diperlambatsehingga akan menimbulkan pembayaran bunga kepada PemegangSaham dengan suku bunga di atas suku bunga pasar.e. Bahwa atas hutang pembelian tersebut adalah dalam mata uangUERO dan dikenakan tariff 6,75%.f.

  Dengan demikian, besarnya saldo hutang ke pemegangsaham dan keterlambatan pembayaran akan menimbulkan bunga kepemegang saham dengan suku bunga pasar.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)menyatakan bahwa timbulnya biaya bunga atas hutang merupakansuatu hal yang direncanakan sedemikian rupa untuk mengurangipenghasilan kena pajak sehingga koreksi Pemeriksa atas BiayaBunga Penalty atas Hutang Usaha sebesar Ro1.061.902.473,00 tetapdipertahankanBahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula

• Unit Penggantian Saham Rp 5.065.524,00 2. Uang Pisah: 1 (bulan upah) x Rp12.240.700,00 Rp12.240.700,00 + Total keseluruhan Rp33.515.122,00(tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu seratus dua puluh dua rupiah);8.

  Unit Pengganti Saham; 5.065.524,00Nilai keseluruhan hak sebelum dipotong Rp. 33.515.122,00pajak Bahwa dalam huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 huruf f RumusanHukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 03Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksaan Tugas BagiHalaman 8 dari 27 Putusan Nomor 17/Pat.SusPHI/201&/PN Jap24.Pengadilan,

  Unit Pengganti Saham 5.065.524,00Nilai keseluruhan hak sebelum dipotong Rp. 33.515.122,00pajak Menetapkan besamya upah proses yang diterima oleh Tergugat adalah berupaupah pokok yang dibayarkan setiap bulan olen Penggugat selama 6 (enam) bulanterhitung sejak tanggal Gugatan ini terdaftar di Pengadilan, yakni sebesarRp12.240.700,00 x 6 bulan = Rp73.444.200,00 (Tujuh puluh tiga juta empat ratusempat puluh empat ribu dua ratus rupiah) sebelum dipotong pajak;Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam

  Unit Penggantian Saham Rp 5.065.524 ,002. Uang Pisah:= 1 (bulan upah) x Rp12.240.700,00 Rp12.240.700,00 +Total keseluruhan Rp33.515.122,00(tga puluh tiga juta lima ratus lima belas nbu seratus dua puluh dua rupiah);(vide bukt P40 Rincian Pembayaran Akhir oleh PT.

  Unit Penggantian Saham Rp 5.065.524 ,002. Uang Pisah:= 1 (bulan upah) x Rp12.240.700,00 Rp12.240.700,00 +Total keseluruhan Rp33.515.122,00(tga puluh tiga juta lima ratus lima belas nbu seratus dua puluh dua rupiah);8.

• ., M.Si di Jakartasebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan KeputusanPara Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

  kewajiban hutang, baiksecara litigasi maupun non litigasi dengan Para Pemohon PKPU, maupunkreditur lainnya;Bahwa keterlambatan penyelesaian kewajiban hutang dari TermohonPKPU terhadap Para Pemohon PKPU sebagaimana yang dijelaskanPara Pemohon PKPU pada Permohonan PKPU yang terdaftar dalamRegister Perkara Nomor 47/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. diPengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat ini terjadikarena beberapa saat yang lalu terjadi insiden tidak terduga yangmenimpa para pemegang saham

  Jkt.Pst.beberapa saat yang lalu terjadi insiden yang tidak terduga yang menimpapara pemegang saham Termohon PKPU di China, sehingga menyebabkantidak beroperasinya perusahaan Termohon PKPU yang berakibat padaterhentinya perputaran dana, dan Termohon PKPU memohon waktu untukmenyelesaikan kewajiban utangnya kepada Para Pemohon PKPU tersebutselambatlambatnya tanggal 15 April 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan pendirian dari kedua pihaksebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai

  (lima ratusdua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluhsembilan rupiah lima puluh sen);dan utangutang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU tersebut telahjatuh waktu dan dapat ditagih;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam jawaban dankesimpulannya, Termohon PKPU pada pokoknya menyatakan bahwa utangTermohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU tersebut belum bisadiselesaikan karena beberapa saat yang lalu terjadi insiden yang tidak terdugayang menimpa para pemegang saham

• Sesuai ketentuan UndangUndang Nomor40 Tahun 2007, dijelaskan bahwa Direksi merupakan organ perseroanbersama dengan pemegang saham dan dewan komisaris. (Pasal 1 Ayat 2),selanjutnya dalam Ayat (5) dinyatakan bahwa Direksi adalah organperseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanperseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan, serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluarpengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

  Facti sendiri pada halaman 21 sampai dengan halaman 22putusan, sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan NomorKep.105/KOM/PPT/O4 (vide bukti T1), diketahui Penggugat diangkatsebagai Direktur Komersial pada perusahaan Tergugat terhitung tanggal2 Mei 2004 adalah bukan melalui RUPS melainkan berdasarkan SuratKeputusan Komisaris yang dikeluarkan setelah dilaksanakannya RUPSPT Aplikas Servis Pesona tanggal 31 Oktober 2003, dan memperhatikanSalinan Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham

  Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris Jakartadi dalam persidangan nama Penggugat tidak tercantum dalam organkepengurusan Dewan Direksi Perseroan pada tahun 2012 dan 2013sebagaimana keputusan pemegang saham perseroan meskipun saat ituPenggugat menjabat sebagaimana Direktur Komersial, sehingga Majelisberpendapat bahwa kedudukan Penggugat sebagai Direktur Komersialtersebut adalah bukan sebagai direksi organ perseroan sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas tetapi

  dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yangwajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 67 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas:(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggotaDewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yangbersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggalpanggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham

• Pemegang saham Pemohon Banding saat iniadalah:a) Bahwa 90% saham dimiliki oleh Strand Mineral (Indonesia) Pte.Ltd., anak perusahaan dari konsorsium antara Eramet Group(sebuah group perusahaan dari Perancis yang bergerak dalambidang pertambangan dan metalurgi yang sahamnya terdaftardalam bursa Euronext Paris) dan Mitsubishi Corporation (sebuahperusahaan multinasional Jepang yang bergerak dalam berbagaibidang industri), dan;b) Bahwa 10% saham dimiliki oleh Perusahaan Perseroan (Persero)PT Aneka Tambang

  menyebutkan bahwa dalam hal PM lebihbesar dari PK untuk suatu masa pajak, maka kelebihan PMtersebut dikompensasikan dengan PK untuk masa pajakberikutnya kecuali kelebihan pembayaran PM yang disebabkanekspor dan/atau penyerahan kepada Pemungut PPN dapatdiajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak.Selanjutnya, angka 6 butir (vii) menyatakan bahwa PM atasBKP dan/atau JKP yang dialihkan tersebut pada butir (vi) (atasBKP/JKP yang berhubungan langsung dengan proyek KK yangdiperoleh pemegang saham

  Jika PM dari BKP/JKPyang diperoleh pemegang saham sebelum pendirian WBN yangkemudian dialinkan sebagai bagian dari penyertaannya dapatdikreditkan oleh WBN, apalagi yang diperoleh WBN sendiritentu jelas harus dapat dikreditkan. Karena itu, tanpamenghiraukan ketentuan Pasal 9(2) dan 9(8)(b) UndangUndang PPN, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 angka 6 butir(vii) PSC, semua PM atas BKP/JKP yang diperoleh WBN dalamtahun 2008 dan 2009 dapat dikreditkan.

  Bahwa Surat 1839 dan KEPMESDM 370 telah ditindaklanjuti olehsalah satu pemegang saham Pemohon Peninjauan Kembali yaituEramet melalui Chief Executive Officernya, Bapak Patrick Buffetdengan mengadakan pertemuan dengan Presiden Susilo BambangYudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinasi Ekonomi,Keuangan dan Industri Hatta Rajasa dan beberapa menteri besertaBapak Kuntoro Mangkusubroto pada tanggal 4 sampai dengan 7September 2011.

• (Setiawan) Bajawa sejumlahRp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enampuluh ribu rupiah); Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat menjabatsebagai Kepala Cabang Kopdit Setiawan cabang Golewa, yang diangkat padatahun 2016 dan dimutasikan pada tahun 2019 sebagai Kepala BagianPerkreditan di kantor pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan)Bajawa; Bahwa Saksi sebagai teller bertugas melakukan transaksi kas (menerimasetoran simpanan sibuhar, sibudi, saham

  dan pinjaman anggota, penarikansimpanan sibuhar, sibudi dan penarikan simpanan non saham), melaporkanjumlah transaksi kas setiap hari pada saat penutupan kas setiap harinya kepadakepala kantor Kopdit Setiawan cabang Golewa; Bahwa Terdakwa sebagai kepala cabang dapat menarik dan mencairkanuang tanpa sepengetahuan teller apabila berkaitan dengan dana kelompokmasyarakat (Pokmas) dan teller hanya bertugas menerima slip saja; Bahwa Saksi setiap hari wajib menyetorkan uang ke kepala cabanguntuk disimpan

  adalah karyawan pada Koperasi Kredit (Kopdit) SetiaKawan (Setiawan) Bajawa yang ditempatkan sebagai Kepala Cabang dicabang Golewa; Bahwa Terdakwa pada waktu yang tidak diketahui kapan, bertempat dikantor cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewayang beralamat di Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada,telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap uang milik KoperasiKredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa dengan cara tidakmembukukan titipan uang untuk penambahan saham

  menjabatsebagai Kepala Cabang Kopdit Setiawan cabang Golewa; Bahwa dalam melakukan tindakan menyimpan uang di Kopdit Setiawancabang Golewa berlaku ketentuan bahwa anggota tersebut mendatangi kantorcabang Kopdit Setiawan dan mengisi serta menyerahkan slip penyetoran danjumlah uang yang disetor kepada teller dan kepada anggota tersebut akandiberikan bukti setoran oleh teller; Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Saksi mendatangi kantor KopditSetiawan cabang Golewa dengan tujuan untuk mengecek jumlah saham

  millikSaksi dimana sebelumnya Saksi menitipkan uang sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang adalah pegawai Kopdit Setiawandi rumah Saksi di Watumanu Desa Sarasedu, Kecamatan Golewa untuk ditabungsebagai saham di Kopdit Setiawan cabang Golewa, tetapi ketika dicek jumlahuang milik Saksi melalui buku tabungan Sikap dan saat itu Saksi mendapatijumlah uang Saksi tidak bertambah dari jumlah sebelumnya Rp22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah) menjadi Rp42.000.000,00 (empat

• Ahli berpendapat suatu perusahaan dikatakan anak perusahaanapabila sahamnya sekurangkurangnya 50 % atau lebih.e Ahli berpendapat suatu perseroan dapat dikatakan rugi berdasarkanUndangUndang Perseroan Terbatas dilihat dalam jangka waktu 1tahun.e Ahli berpendapat pemegang saham yang tidak puas atas pembagiandeviden dapat mengajukan gugatan perdata.

  Elnusa Tbk didirikan pada tahun 1969 danmerupakan anak perusahaan PERTAMINA yang pada awalnyamerupakan pemegang 100% saham, dimana dalamperkembanganperkembangan selanjutnya terjadi perubahankomposisi pemegang saham, sehingga terakhir dengan telahgopublic nya PT. Elnusa Tbk komposisi pemegang sahammenjadi sebagai berikut : Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Pertamina sebanyak3.000.000.000 saham, atau sebesar Rp. 300.000.000.000,(tiga ratus milyar rupiah) ; PT.

  Danareksa (Persero) sebanyak 28.358.530 saham, atausebesar Rp. 2.835.853.000, (dua milyar delapan ratus tigapuluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;386 Yayasan Hari Tua Karyawan Elnusa sebanyak 4.012.500saham, atau sebesar Rp. 401.250.000, (empat ratus satujuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Koperasi Karyawan Elnusa sebanyak 500.000 saham, atausebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ; Karyawan perseroan sebanyak 8.987.500 saham, atausebesar Rp. 898.750.000, (delapan

  ratus Sembilan puluhdelapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; dan Masyarakat umum sebanyak 1.460.000.0000 saham, atausebesar Rp. 146.000.000.000, (seratus empat puluh enammilyar rupiah) ..

  Bahwa, dengan demikian saham Badan Usaha Milik Negara PT.Pertamina pada Badan Hukum PT. Elnusa Tbk sebesar 41, 10 %dan merupakan pemegang saham terbesar;. Bahwa, susunan Direksi PT. Elnusa Tbk adalah sebagai berikut : Direktur Utama : Ir. Eteng Ahmad Salam. Direktur : Ir. Eddy Sjahbuddin, MBA. Direktur : Santun Nainggolan..

• Bumi Nisel Cerlang sebesar Rp 100.000.000.000,(seratus milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut : TA 2012 sebesar Rp 25.000.000.000, TA 2013 sebesar Rp 26.000.000.000, TA 2014 sebesar Rp 25.000.000.000, TA 2015 sebesar Rp 24.000.000.000,Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2014 diadakan rapat umumpemegang saham Lubar Biasa PT Bumi Nisel Cerlang, dan hasil dari rapat Umumpemegang saham Luar Biasa tersebut terdapat perubahan struktur pengurus PTBumi Nisel Cerlang sebagai berikut: Direktur : Yulius

  Dakhi Komisaris Utama : Arisman Zagoto Komisaris : Turunan Gulo,SP,MSPBahwa untuk mengesahkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasaPT Bumi Nisel Cerlang tersebut disahkan melalui akte notaris Ade Yulianty, SH,Mkn Nomor : 55 tanggal 21 Agustus 2014.Berdasarkan Rapat Umum pemegang Saham tanggal 02 Nopember 2016yang dilaksanakan dikantor PT.

  TA 2015 sebesar Rp 24.000.000.000,Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2014 diadakan rapat umumpemegang saham Lubar Biasa PT Bumi Nisel Cerlang, dan hasil dari rapat Umumpemegang saham Luar Biasa tersebut diputuskan susunan pengurus PT BumiNisel Cerlang sebagai berikut : Direktur : Yulius Dakhi Komisaris Utama : Arisman Zagoto Komisaris : Turunan GuloBahwa untuk mengesahkan hasil rapat unum pemegang saham luar biasaPT Bumi Nisel Cerlang tersebut disahkan melalui akte notaris Ade Yulianty, SH,Mkn nomor

  : 55 tanggal 21 Agustus 2014.Berdasarkan Rapat Umum pemegang Saham tanggal 02 Nopember 2016yang dilaksanakan dikantor PT.

  (tujuhbelas sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) tanpa ada persetujuandari rapat umum pemegang saham yang dihadiri atau diwakili parapemegang saham yang memiliki % dari jumlah seluruh saham denganhak suara yang sah dalam rapat.Halaman 112 dari 180 hal.

• Akta Nomor 130 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
• Akta Nomor 276 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BBR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
• Akta Nomor 26 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M.

• Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
• Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
• Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn.

• Akta Nomor 62 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
• Akta Nomor 12 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
• Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

• Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
• Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
• Akta Nomor 2 tanggal 1 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

• Akta Nomor 7 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
• Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
• Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

2.

• SPBU Bupertacibubur sejak bulan Nopember, Desember 2019 tidak beroperasi melayanimasyarakat, dibulan Januari 2020 hanya menjual sisa stock yang belum terjualdan hal ini berlanjut di bulan Februari 2020 tidak beroperasi kembali melayanimasyarakat umum dikarenakan tidak ada pengiriman BBM oleh TURUTTERGUGAT.Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019, PENGGUGAT mendapatkan surat dariTERGUGAT Nomor : 029900B, perihal : Pemutusan Perjanjian Kerjasamayang pada surat tersebut TERGUGAT menegaskan selaku pemegang saham

  Tim.27.28.29.30.31.saham mayoritas TERGUGAT Il telah memutuskan Perjanjian KerjasamaPengelolaan SPBU Buperta Cibubur dengan PENGGUGAT, TERGUGAT meminta kepada TERGUGAT II segera mengambil langkahlangkahpengambilalihan secara fisik maupun yuridis atas pengelolaan SPBU Bupertaefektif mulai tanggal surat ini.Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 PENGGUGAT melalui suratnya No.16/TSS/I/2020, perihal Nota Protes dan Peringatan yang ditujukan kepadaTERGUGAT Il yang mana isi surat tersebut mengingatkan kembali

  Molino Pramuka sebagai penerima izinpengelolaan SPBU Terpadu Cibubur dengan tujuan kepentingan GerakanPramuka selaku pemegang saham mayoritas; Bahwa setelah Munas X Tergugat selaku pemegang saham mayoritas PT.Molino Pramuka (Tergugat II) melakukan RUPS dengan mengganti Direksi PT.Molino Pramuka; Bahwa Wakil Ketua Bidang Usaha dan Aset Milik Gerakan Pramuka Masa Bakti20142018 adalah Dr.

  Molino Pramuka/ TergugatIl kepadapihak Penggugatdimasaproses Munas X Gerakan pramukayaitu 28 hari sebelumMUNAS X;Perjanjian Pengelolaan SPBU ini justru menimbulkan kerugiaan padaTergugat sebagai Organisasi dan selaku Pemegang Saham PT. MolinoPramuka;Halaman 23 dari 65 Putusan Perkara 177/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Tim.3.3.3.6.3.7.Bahwa Tergugat II/ PT. Molino Pramuka sebagai pihak yang ditunjuk olehPT.

  Molino Pramuka yang terdahulu danpengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti 20131018 selakuyang mewakili Gerakan Pramuka sebagai pemilik saham telah melakukankesalahan dengan membuat dan memandatangani Perjanjian PengelolaanHalaman 33 dari 65 Putusan Perkara 177/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Tim.SPBU dengan Penggugat tanpa meminta persetujuan dari Turut Tergugatsesuai dengan ketentuan Perjanjian Penunjukan Pengelolaan danPenggunaan Stasiun Pengisian Bahan bakar Minyak Untuk Umum No.