No. 2019 K/Pdt/2017rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yangdipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau suratberharga lainnya, piutang, dan penyertaan modalpada perusahaan lain; dan atau;b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan,dan kapal dengan isi kotor tertentu.Penjelasan... yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain,misalnya, disewakan, atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksuddengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminanpelunasan utang tertentu, misalnya

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milikPenanggung Pajak yang berada di tempat tinggal,tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat laintermasuk yang penguasaannya berada di tangan pihaklain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utangtertentu yang dapat berupa:a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldorekening koran, giro, atau bentuk lainnya yangdipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau suratberharga lainnya, piutang, dan penyertaan

Taufik Darmawan in casu Turut Termohon Kasasidahulu Turut Terbanding/Terlawan adalah Penanggung Pajak PTHayytech Enginering, yang terdaftar di Kantor Pelayanan PajakPratama Balikpapan in casu Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Terlawan.1) Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa ParaPemegang Saham PT Hayytech Enginering No. 36 tanggal11 juli 2014, Sdr M.

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milikPenanggung Pajak yang berada di tempat tinggal,tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat laintermasuk yang penguasaannya berada di tanganpihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasanutang tertentu yang dapat berupa:a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai,dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekeningkoran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakandengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya,piutang, dan penyertaan

Mitsubishi ConstructionCo.Ltd. karena meskipun kepemilikan saham Penggugat dikuasai sebagianHal. 10 dari 37 hal. Put. No. 10/PDT/2015/PT.SMRbesar oleh P.S. Mitsubishi Construction Co.Ltd. namun dalam menjalankanusaha mereka masingmasing badan hukum tersebut memiliki Direksi yangberbeda begitu juga dengan kegiatan usaha yang dilakukan;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini belum bisa ditentukanSampai sejauh mana adanya perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasiyang dilakukan oleh P.S.

Komponindo Beton Jaya, membuktikan bahwapemilikan terbesar saham Penggugat adalah P.S. Mitsubishi ConstructionCo.Ltd. sebesar 95% dari keseluruhan saham.Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriSamarinda tersebut membuktikan kebenaran fakta hukum sebagai berikut: Pembanding dengan P.S. Mitsubishi Construction Co.Ltd. mengadakanPerjanjian Sub Kontrak untuk Proyek Penurapan Beton Sheet PileHal. 12 dari 37 hal. Put.

Mitsubishi Constructian Co.Ltd.adalah pemilik modal/saham sebesar 95% (terbesar) pada PT.Komponindo Beton Jaya/Terbanding (vide bukti T15) sehinggaDireksinya dan segala keputusan serta kebijaksanaannya menjadikeputusan dan kebijaksanaan induknya;Oleh karena itu PS.

MitsubishiConstructian Co.Ltd. karena meskipun kepemilikan saham Penggugatdikuasai sebagian besar oleh P.S.

Tira Austenite Tbk, sebagai Induk perusahaan dan pemegang saham sebanyak99,91 % Penggugat, telah memutuskan untuk melakukan penggabungan usaha bisnisPenggugat kepada induk perusahaan; Menurut Majelis bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2009 menyatakan :Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3

Kemudian saya melamar pekerjaan dan bekerja ke PT Tri Magah SecuritiesSurabaya yang bergerak di bidang Pasar modal ( Saham ) pada saat ituPenggugat dan anak menyusul ke Surabaya clan. + 4 tahun bekerja sayamengundurkan diri dari pekerjaan itu karena tidak ada peningkatanekonomi , akhirnya kami kembali pulang ke Prigi Kec.WatulimoKab. Trenggalek ; nnn nnn nnn n nn nnn ncn nnn nn nnn nn nn ne nnncnnnnd.

alasanalasan kasasi tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti dengan saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal6 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan NegeriJakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa kewenangan untuk mengangkat seseorang menjadi direksiTergugat Il adalah Rapat Umum Pemegang Saham

Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Dany Ratnopanowo sejak Januari tahun 2005 bekerja di PT.SIL(StarletInternational Logistik) bergerak dalam bidang Jasa (Forwading) jasa pengiriman laut dandarat dan jabatan Terdakwa adalah sebagai Direktur dengan gaji sebesar Rp 35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab menjalankan perusahaandiantaranya menjalankan operasional perusahaan pemasaran dan pemeriksaan keuanganperusahaan selain itu Terdakwa juga mempunyai saham

TahunanPerusahaan Persero PT Bank Negara Indonesia tok Nomor 35, hariSenin tanggal 17 Maret 2015 yang terdiri dari 106 halaman, pasal31 berbunyi : modal saham PT BNI persero dimiliki oleh NegaraIndonesia yang diwakili kKementrian BUMN dan masyarakat, Aktatersebut telah mendapatkan pengesahan dari kementrian Hukumdan HAM RI No.

TahunanHal.6 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn BglPerusahaan Persero PT Bank Negara Indonesia tok Nomor 35, hariSenin tanggal 17 Maret 2015 yang terdiri dari 106 halaman, pasal31 berbunyi : modal saham PT BNI persero dimiliki oleh NegaraIndonesia yang diwakili kKementrian BUMN dan masyarakat, Aktatersebut telah mendapatkan pengesahan dari kementrian Hukumdan HAM RI No.

Bahwa benar Bank Negara Indonesia (BNI46) Cabang Bengkulumerupakan bagian dari PT Bank Negara Indonesia (persero) tbk,Hal.62 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bglyang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didasarkanpada Akta Perubahan terakhir Pernyataan Keputusan Rapat Umumpemegang Saham Tahunan Perusahaan Persero PT Bank NegaraIndonesia tok Nomor 35, hari Senin tanggal 17 Maret 2015 yangterdiri dari 106 halaman, pasal 31 berbunyi : modal saham PT BNIpersero dimiliki oleh

Akta Jual Beli Saham PT. Haeyasshi Internasional dengan Legalisir Notaris tanggal 28 Agustus 2014 ; 7. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) SIUP No.1070G-04/PM/1.824.271 atas nama PT. Haeyasshi Internasional ; 8. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) SK Menkumham RI No.C-07843 HI01.01- TH2007 ; 9. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) TDP No. 09.03.1.46.54904 atas nama PT.

ANDI RUDI kepada IVAN DEWANTO melalui RUDI SUHARJA dimana 6 Milyar Cek Cash No.CK563728 penempatan pada RUDI 5 milyar dan Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) cash, pada tanggal 26 Agustus 2014 ;3. 1(satu) lembar aplikasi setoran / transfer ANDI RUDI kepada RUDI SUHARJA pengembalian hutang saham sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 26 Agustus 2014 ;4. 4 (empat) lembar rekening Koran Bank Mandiri

No rekening 102-00-1809688-0 atas nama ANDI RUDI periode 01 Agustus 2014 s/d 28 Januari 2015 ;5. 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank Mandiri No Rek 125-00-0618372-7 atas nama ANDI RUDI periode 01 Agustus 2014 s/d 21 Januari 2015 ;Dari JEFRI NEDI1. 1(satu) bundle fotocopy legalisir akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT.

;2. 1(satu) bundle fotocopy legalisir akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT. Turangga Energy Nuswantara No.179 tanggal 25 Juni 2014 Notaris Raden Mas Soediarto Soenarto, SH. Spn.

saham ELNUSA, yang kemudian digunakan olehTerdakwa 1 IVAN DEWANTO. sebagai berikut :Pembayaran DP (Down Paymen) pembelian mobil BMW warna coktatTahun 2014 No.

saham ELNUSA, yang kemudian digunakan olehTerdakwa 1 IVAN DEWANTO. sebagai berikut :Hal.95 dari hal.273 Putusan No.530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel Pembayaran DP (Down Paymen) pembelian mobil BMW warna coktatTahun 2014 No.

Dilaga ke MandiriSekuritas menemui Pak Ivan (broker saham yang terlibat) dan Pak RudiSuharja (penerima sebagian besar aliran dana). Team BSM mengupayakanpengikatan secara gadai saham sejumlah Rp. 50 miliar yang dimiliki PakRudi sebagai pengganti jaminan SKBDN. Dalam perkembangannya BSMmeminta jaminan berbentuk cash (bukan saham). Sampai saat ini jaminandalam bentuk cash tersebut tidak pernah ada ;Bahwa yang memproses pengajuan SKBDN atas nama PT.

Pos Properti Indonesia yang akan digunakansebagai penempatan deposito dicairkan di rekening pribadi bukan ke rekeningRPAK (Rekening Perantara Antar Kantor) Bank Syariah Mandiri, karena danatersebut akan diputar di perdagangan saham oleh Terdakwa sendiri bersamasama dengan JEFRI NEDI dan ANDI RUDI ;Bahwa maksud diputar di perdagangan adalah proses pembelian saham yangakan diputarkan (Block Sale) yang akan dijaminkan kepada Sekuritas ;Bahwa terkait Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014, mengenaipenyerahan

SRI WIKANIsebagai pembagian premium fee, atas perintah Terdakwa ; Penambahan saham di Mandiri Sekuritas, atas nama RUDI SUHARJA ; Ke rekening sdri. RITA sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah),atas perintah terdakwa, sebagai pinjaman, namun atas perintah terdakwaditransfer ke atas nama LUSI untuk saham ;Bahwa setelah sdri, SRI WIKANI selaku Direktur Utama PT. Pos PropertiIndonesia menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BNI atas nama PT.

SepakuSarana Mandiri dan modal saham pendirian PT. Sepaku Sarana Mandiri telahdicukupi dan disetor oleh H.

Sepakudan memberikan informasiinformasi yang didapat dari Pemkab PPU.e Bahwa desa Argo Mulyo ada tidak memiliki saham di PT. Sesama,sedangkan yang menyetorkan sahamsaham untuk Sembilan desa tersebutadalali.

Tipikor./2011/Pn.Smda.e Bahwa Desa Karang Jinawi tidak memiliki saham di PT.

Sepaku Sarana Mandiri hanya dana bantuan pcngadaan bibitkelapa sawit dari APBD Pemkab PPU saja .Bahwa saksi tidak mempunyai saham pada PT. Sesama , akan tetapi sahamsaya 2 % yang dipinjamkan oleh Alm Dasuki.Bahwa secara keseluruhan saham milik PT.

Perserodimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham padaPersero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnyadimiliki oleh negara.c.

Berdasarkan UndangUndang BUMN, organ PTAsuransi Jiwasraya (Persero) sebagai BUMN Persero terdiri dariRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi.Menteri BUMN adalah organ RUPS PT Asuransi Jiwasraya (Persero),mengingat 100% saham PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dimiliki olehNegara. Sedangkan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusanPT Asuransi Jiwasraya (Persero), untuk kepentingan dan tujuanPT Asuransi Jiwasraya (Persero), adalah Direksi PT AsuransiJiwasraya (Persero).d.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terdapatperbedaan antara tugas dan wewenang antara Direksi denganRUPS/Pemegang Saham yang masingmasing tidak dapatdicampuradukan satu sama lain.Pengurusan perusahaan sepenuhnya merupakan tanggungjawab Direksi. Demikian pula untuk mewakili perusahaan didalam dan di luar pengadilan merupakan kewenangan Direksi.f.

BerdasarkanUndangUndang BUMN, organ PT Asuransi Jiwasraya(Persero) sebagai BUMN Persero terdiri dari RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, danDireksi. Menteri BUMN adalah organ RUPS PTAsuransi Jiwasraya (Persero), mengingat 100%saham PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dimiliki olehNegara. Sedangkan yang bertanggung jawab penuhatas pengurusan PT Asuransi Jiwasraya (Persero),untuk kepentingan dan tujuan PT Asuransi Jiwasraya(Persero), adalah Direksi PT Asuransi Jiwasraya(Persero).

Berdasarkan penjelasantersebut di atas, maka terdapat perbedaan antaratugas dan wewenang antara Direksi denganRUPS/Pemegang Saham yang masingmasing tidakdapat dicampuradukan satu sama lain.Pengurusan perusahaan sepenuhnya merupakantanggung jawab Direksi. Demikian pula untukmewakili perusahaan di dalam dan di luarpengadilan merupakan kewenangan Direksi.

Dedisebesar Rp. 130.000.000, (Seratus tiga puluh juta rupiah) tanpa kwitansiataupun tanda terima dan selanjutnya mobil fortuner tersebut diantarkankerumah saksi dengan nomor plat BK 1068 YZ warna putih kKemudian padatanggal 27 September 2018 Terdakwa bersama Dedi Asman Alias Dedidatang lagi kerumah saksi mengantarkan 1 (satu) unit mobil toyota fortunerwarna hitam BK 1133 YB dan diserahkan kepada Mesni isteri saksi sambilmengatakan ini hadiah Ma dari Auto 2000, mama pakai saja karena bisakita menanam saham

AsmanAlias Dedi membawa lari uang milik Suami saksi Suyono tersebut adalahdengan cara Terdakwa mengaku kepada suami saksi Suyono bekerjasebagai karyawan Toyota di Baganbatu dan Terdakwa menawarkan agarsuami saksi Suyono tersebut membeli mobil toyota avanza, toyota kijanginnova dan toyota fortuner secara kredit ataupun kontan/tunai kemudianmobil tersebut dirental/sewakan oleh Terdakwa dengan uangrental/sewanya bervariasi jumlahnya selanjutnya Terdakwa menawarkankepada suami saksi Suyono untuk menanam saham

membawa lari uang milik mertua saksi Suyono tersebut adalahdengan cara isteri Terdakwa mengaku kepada mertua saksi Suyono bekerjasebagai karyawan Toyota di Baganbatu lalu menawarkan agar mertua saksiSuyono tersebut membeli mobil toyota avanza, toyota kijang innova dantoyota fortuner secara kredit ataupun kontan/tunai kemudian mobil tersebutdirental/sewakan oleh Terdakwa tersebut dengan uang rental/sewanyabervariasi jumlahnya selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada mertuasaksi Suyono untuk menanam saham

lari uang milik Suyonotersebut adalah dengan cara Terdakwa mengaku kepada Suyono bekerjaHalaman 21 dari 47 Putusan Pidana Nomor 218/Pid.B/2019/PNsebagai karyawan toyota di Baganbatu lalu Terdakwa menawarkan kepadaSuyono tersebut untuk membeli mobil toyota avanza, toyota kijang innovadan toyota fortuner secara kredit ataupun kontan/tunai kemudian mobiltersebut dirental/sewakan oleh Terdakwa dengan uang rental/sewanyabervariasi jumlahnya selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Suyonountuk menanam saham

dalamberkas perkara terpisah) membawa lari uang milik saksi Suyono tersebutadalah dengan cara Terdakwa mengaku kepada saksi Suyono bekerja sebagaikaryawan toyota di Baganbatu lalu Terdakwa menawarkan kepada saksiSuyono tersebut untuk membeli mobil toyota avanza, toyota kijang innova dantoyota fortuner secara kredit ataupun kontan/tunai kemudian mobil tersebutdirental/sewakan oleh Terdakwa dengan uang rental/sewanyabervariasijumlahnya selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Suyono untukmenanam saham

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilanbruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usahaatau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan ...;8 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksiatas Biaya Konsultan sebesar Rp 656.684.160,00 karenatidak terdapat keterangan terinci sehubungan dengan representation fee yangdibayarkan kepada pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) (Sdr Kusmijati Joenoes

);9 Bahwa atas biaya konsultan tersebut Termohon Peninjauan Kembali hanyamemberikan bukti potoong PPh Pasal 23 yang terdiri dari 2 lembar tanpadidukung dengan SPT Masa PPh Pasal 23 yang terkait dengan bukti potong PPhPasal 23 tersebut, sehingga tidak dapat diketahui apakah atas transaksi tersebuttelah dilaporkan baik oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) ataupun telah dimasukkan penghasilan1011121314dalam SPT Pemegang Saham Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) (Sdr

KusmiatiJoenoes);Bahwa berdasarkan penelitian terhadap susunan pemegang saham TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka dapat diketahui bahwaSdri.

Kusmijati Joenoesberkedudukan sebagai pemegang saham sebesar 20% dan tidak merangkapsebagai direksi/karyawan, sehingga atas biaya konsultan tersebut yang tidakdidukung dengan buktiyang rinci dan valid merupakan pembagian laba kepada pemegang saham yangtidak dapat dibebankan sebagai biaya;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a UndangUndang PPhdinyatakan bahwa atas Penghasilan Kena Pajak tidak boleh dikurangkan denganpembagian laba dalam bentuk apapun, sehingga koreksi yang dilakukan

olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah tepat;Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim juga tidak menanyakan buktibuktiyang terkait dengan pembebanan biaya konsultan tersebut berupa : SPT MasaPPh Pasal 23 baik milikTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun SPT milikpemegang saham (Sdr Kusmijati Joenoes) tersebut, sehingga dalam hal iniMajelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 78 UndangUndangPengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan

Jalan Raya No 233 PANDAAN, terdiridari 22 (dua puluh dua) lembar ; 1301 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASAPEMEGANG SAHAM PT CAHAYA SURYA UNGGULTAMA , Nomor31 tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATYSETYOSO,S.H.

Barata Indonesia(Persero) berada di BPPNBahwa pada tanggal 30 Desember 2002 dilakukanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BarataIndonesia (Persero) sesuai Risalah Nomor Ris.394B/D4.MBU/2002, yang mengesahkan Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2003 danmenyetujui penjualan aset PT.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selakupemegang saham PT. Barata Indonesia (Persero) telah memberikan persetujuan kepadaDireksi PT. Barata Indonesia untuk penjualan Aset Ngagel. Bahwa, selain mendasarkan adanya RUPS, tindakan Direksi PT.

:B/38/Dekom/BRT/VIII/03 tanggal 15 Agustus 2003Tentang Rekomendasi Penjualan Aset (vide Bukti) eosNamun demikian yang menjadi landasan terkait proses penjualan Aset Ngagel adalahDireksi sebelum melakukan penjualan Aset Ngagel telah mendapatkan persetujuan dariMenteri BUMN selaku pemegang saham.

Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 7(tujuh) lembar1 (Satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASAPEMEGANG SAHAM PT CAHAYA SURYA UNGGULTAMA , Nomor 32tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTATANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H.

Nomor: W7HT.01.04612, padaBAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik IndonesiaHalaman 26 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN Sbymemiliki saham sebesar 56.75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank BRI(Persero) Tbk.Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kertajaya KantorCabang (Kanca) Surabaya Kertajaya adalah kantor unit dari PT Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk.Bahwa struktur organisasi yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk.

Nomor: W7HT.01.04612, padaBAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesiamemiliki saham sebesar 56.75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank BRI(Persero) Tbk.Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kertajaya KantorCabang (Kanca) Surabaya Kertajaya adalah kantor unit dari PT Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk.Bahwa struktur organisasi yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk.

Pengumuman dalam Berita NegaraRI sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UndangUndang Nomor: 1tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan tentang Penerimaan LaporanAkta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT BankRakyat Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Nomor: W7HT.01.04612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihatbahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56.75% darijumlah nilai seluruh saham PT Bank BRI (Persero) Tbk.

seluruh saham PT Bank BRI (Persero) Tbk.Bahwa jabatan saya pada PT.

BPR Bagong Inti Marga Periode 31 Desember 2017 sampai dengan 30 April 2022;

Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga;

Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga;

Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga;

Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga;

Bank Kalimantan Tengah Pasal 4 butir (1) bahwa Modal Dasar Bertambah sebesar Rp. 500.000.000.000,00 terbagi atas 50.000 lembar saham sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir); 5. Akta Notaris Nomor : 30 tanggal 27 April 2010 tentang Salinan Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luas Biasa atas Perubahan nama Bank menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah disingkat PT.

Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 5 September 2012, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah tentang Direksi dan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Periode Tahun 2009-2013 sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir); ----------------------------------- 8. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-0139/X-07 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT.

Bank Kalimantan Tengah Pasal 4butir (1) bahwa Modal Dasar Bertambah sebesar Rp. 500.000.000.000,00terbagi atas 50.000 lembar saham sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir); 5. Akta Notaris Nomor : 30 tanggal 27 April 2010 tentang Salinan PenegasanPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luas Biasaatas Perubahan nama Bank menjadi PT. Bank Pembangunan DaerahKalimantan Tengah disingkat PT. Bank Kalteng (selanjutnya disebutPerseroan) sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir); 6.

Bank KalimantanTengah Pasal 4 butir (1) bahwa Modal Dasar Bertambah sebesar Rp.500.000.000.000,00 terbagi atas 50.000 lembar saham sebanyak 1 (satu)eksemplar (Legalisir); Akta Notaris Nomor : 30 tanggal 27 April 2010 tentang SalinanPenegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luas Biasa atas Perubahan nama Bank menjadi PT. BankPembangunan Daerah Kalimantan Tengah disingkat PT.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah TahunBuku 2011 sebanyak (satu) eksemplar (Legalisir); Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 5 September 2012, Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah tentangDireksi dan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah KalimantanTengah Periode Tahun 20092013 sebanyak (satu) eksemplar(Legalisir); Surat Keputusan Direksi PT.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah TahunBuku 2011 sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir); Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 5 September 2012, Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah tentang Direksidan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan TengahPeriode Tahun 20092013 sebanyak (satu) eksemplar (Legalisir); Surat Keputusan Direksi PT.

SARWAHITAGLOBAL MANAGEMENT tentang kepemilikan saham dan susunanjabatan direksi dan dewan komisaris PT. SARWAHITA GLOBALMANAGEMENT;1 (satu) lembar fotokopi formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.37.26Wib dari debet rekening No./Debit Acc Nomor 221101007 atas namaPT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT kepada penerima Hal. 49 dari 67 hal. Put.

Rekening 14820000898051 di Bank aMB Kuala LumpurMalaysia sebesar Rp9.531.000,00 isi berita condo KL;Fotokopi berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT.SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor : 8 tanggal 08September 2008;Fotokopi jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENTNomor : 9 tanggal 08 September 2008;Fotokopi pernyataan keputusan rapat PT. SARWAHITA GLOBALMANAGEMENT Nomor : 02 tanggal 12 Agustus 2010;Fotokopi Jual beli saham PT.

SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENTNomor : 15 tanggal 31 Agustus 2010;Fotokopi jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENTNomor : 16 tanggal 31 Agustus 2010;Fotokopi jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENTNomor : 01 tanggal 03 September 2010;Fotokopi Pernyataan Keputusan rapat PT. SARWAHITA GLOBALMANAGEMENT Nomor : 14 tanggal 12 Oktober 2010;Fotokopi jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENTNomor : 05 tanggal 05 November 2010;Fotokopi jual beli saham PT.

SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENTNomor : 06 tanggal 05 November 2010;Fotokopi jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENTNomor : 07 tanggal 05 November 2010;31 (tiga puluh satu) lembar asli Rekening Koran (IDR) No. Rekening4363008782 atas nama PT.

yang bersangkutan atau;e. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan;f. termasuk yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidaktermasuk subjek pajak;Bahwa dengan demikian SE04/P133/1996 yang memberikan pengecualianpembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan untuk penggabungan usaha dengan nilai buku tetap berlaku karena tidakbertentangan dengan PER 30/PJ/2009;ebahwa PSAK No. 38 juga menegaskan bahwa transaksi pengalihan aktiva,kewajiban, saham

Hal ini dapat dibuktikan bahwa parent company menjadipemegang saham subsidiary company secara hukum;Bahwa dengan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon Majelis Hakim agarmengabulkan permohonan gugatan yang diajukan Pemohon Gugatan yaknimembatalkan Surat Tergugat tentang Jawaban Permohonan Pengembalian PembayaranPajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunanyang Seharusnya Tidak Terutang dan memutuskan agar Tergugat mengembalikan PPh5% Final yang seharusnya

dalam Pasal 10 ayat (3) Undangundang PajakPenghasilan dijelaskan bahwa nilai perolehan atau pengalihanharta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan,peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usahaadalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterimaberdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh MenteriKeuangan;b Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c Undangundang PajakPenghasilan dijelaskan bahwa harta termasuk setoran tunai yangditerima oleh badan sebagai pengganti saham

Karya Karimun Mandiri dalam Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Karimun Mandiri tanggal 21 September2015 pada angka 1 menyampaikan bahwa Mensahkan pengunduran diri Sadr.Firdaus Hamzah sebagai Direktur Utama PT. Karya Karimun Mandiri ataspermintaan sendiri sesuai dengan Keputusan Bupati dan membayarkan hakhaknyasesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap Notulen Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.

Karya Karimun Mandiri dalam Notulen RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Karimun Mandiri tanggal 21September 2015 pada angka 1 menyampaikan bahwa Mensahkan pengundurandiri Sdr. Firdaus Hamzah sebagai Direktur Utama PT. Karya Karimun Mandiriatas permintaan sendiri sesuai dengan Keputusan Bupati dan membayarkanhakhaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap Notulen RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Indrawan Susanto sebagai DirekturUtama.Bahwa berdasarkan UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun2007, pada Pasal 91 disebutkan Pemegang Saham dapat juga mengambilkeputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang sahamdengan hak suara menyetujul secara tertulis dengan menandatangani usul yangbersangkutan. Berdasarkan hal tersebut mengingat bahwa PT.

Karya KarimunMandiri adalah dimiliki oleh satu pemegang saham maka sesuai dengan Pasalg)91 UU No. 40 tahun 2007 tersebut berwenang mengambil keputusan yangmengikatdiluar RUPS.Bahwa pada UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 94ayat (1) disebutkan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.Berdasarkan hal tersebut penggantian PENGGUGAT sebagai Direktur Utamadan sekaligus pengangkatan Sdr.