Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapanmaupun Surat Perintah Penggeledahan terhadap Terdakwa;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa atau menyimpan senjata tajamtersebut;Bahwa benar barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan;No.194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 5 dari 17 halamanMenimbang, bahwa~ atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan;2.

Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapanmaupun Surat Perintah Penggeledahan terhadap Terdakwa;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa atau menyimpan senjata tajamtersebut;Bahwa benar barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan TerdakwaMUSLINI alias IMUS bin ANWAR KURSANI, yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat

Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapanmaupun Surat Perintah Penggeledahan terhadap Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa atau menyimpan senjata tajam; Bahwa benar barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan(Ade Charge);Menimbang, bahwa selain menghadirkan SaksiSaksi, dipersidangan PenuntutUmum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukumsehingga formil dapat diterima sebagai barang

Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapanmaupun Surat Perintah Penggeledahan terhadap Terdakwa; Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa atau menyimpan senjatatajam;o,~~Bahwa benar barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut

Perintah Tugas, Surat PerintahPenangkapan maupun Surat Perintan Penggeledahan terhadapTerdakwa; Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa atau menyimpansenjata tajam; Bahwa benar senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsurini telah terpenuhi;No.194/Pid.Sus/2019/PN.

2010 tanggal 11 Mei 2010 sebesarRp. 106.500.000.;1 (satu) lembar surat perintah pembayaran (SPP) Nomor:19/SPPLSBG/ 1.02.1.1/W/2010 tanggal 11 Mei 2010;1 (satu) lembar surat perintah pembayaran (SPP) Rincianrencana penggunaan tahun anggaran 2010 Nomor: 19/SPPLSBG/ 1.02.1.1/V/2010 tanggal 11 Mei 2010;1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Langsung (LS)Nomor: 19/SPMLSBG/ 1.02.1.1/W/2010 tanggal 11 Mei 2010,sebesar Rp. 94.881.818,00;1 (satu) lembar berita acara pembayaran uang muka nomor:900/Dinkes

tanggal 11 Mei 2010 sebesarRp. 106.500.000,;1 (Satu) lembar surat perintah pembayaran (SPP) Nomor:19/SPPLSBG/ 1.02.1.1/V/2010 tanggal 11 Mei 2010;1 (Satu) lembar surat perintah pembayaran (SPP) Rincianrencana penggunaan tahun anggaran 2010 Nomor: 19/SPPLSBG/ 1.02.1.1/W/2010 tanggal 11 Mei 2010;1 (Satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Langsung (LS)Nomor: 19/SPMLSBG/ 1.02.1.1/4V/2010 tanggal 11 Mei 2010,sebesar Rp. 94.881.818,00;1 (satu) lembar berita acara pembayaran uang muka nomor:900/Dinkes

lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor:162/SPPLSBG /1.02.01.10 /XII/2010 tanggal Desember 2010sebesar Rp. 71.000.000,00;1 (satu) lembar surat perintah pembayaran (SPP) Nomor:162/SPPLSBG /1.02.01.10 /XII/2010 tanggal Desember 2010sebesar Rp. 71.000.000,00;114.1 (satu) lembar surat perintah pembayaran (SPP) Rincianrencana penggunaan tahun anggaran 2010 Nomor: 162/SPPLSBG /1.02.01.10 /XII/2010 tanggal Desember 2010 sebesarRp. 71.000.000,00;1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Langsung

:226/SPPLSBG /102.01.01/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010sebesar Rp. 177.500.000,;= 1 (satu) lembar surat perintah pembayaran (SPP) Nomor:226/SPPLSBG/ 1.02.01.01/XII/2010 tanggal 20 Desember2010;= 1 (satu) lembar surat perintah pembayaran (SPP) Rincianrencana penggunaan tahun anggaran 2010 Nomor: 226/SPPLSBG/ 1.02.1.1/XIl /2010 tanggal 20 Desember 2010;15= 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Langsung (LS)Nomor: 226/SPMLSBG/1.02.1.1/V/2010 tanggal 20 Desember2010;= 1 (satu) lembar berita

/102.01.01/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010sebesar Rp. 17.750.000.;1 (satu) lembar surat perintah pembayaran (SPP) Nomor:227/SPPLSBG/ 1.02.01.01/XII/2010 tanggal 20 Desember2010;1 (satu) lembar surat perintah pembayaran (SPP) Rincianrencana penggunaan tahun anggaran 2010 Nomor: 227/SPPLSBG/ 1.02.1.1/XIl /2010 tanggal 20 Desember 2010;1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Langsung (LS)Nomor: 277/ SPMLSBG/1.02.1.1/W/2010 tanggal 20 Desember2010;17= 2 (dua) lembar berita acara pembayaran 100%

Alimuddin, M.Si., besertalampirannya 1 (satu) lembar;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor 489/DAK/Bag.Pemerintahan/2011 tanpa tanggal sebesarRp1.233.606.182,00 untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar(71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor BupatiHal. 8 dari 26 hal. Put.

Alimuddin, M.Si., besertalampirannya 1 (satu) lembar;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor 630/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/2011 tanggal 21072011sebesar Rp1.719.545.455,00 untuk pembayaran tagihan sebesar(95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor BupatiHal. 10 dari 26 hal. Put.

Alimuddin,M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpanomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesarRp267.250.454,00 untuk pembayaran retensi sebesar (5%) ataspekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe UtaraTahap Il (luncuran TA 2010) Kabupaten Konawe Utara yangditandatangani oleh Drs.

Alimuddin, M.Si., besertalampirannya 1 (satu) lembar;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor 1676/LS/DAU/DPPKAD/2011 tanggal 19122011sebesar Rp267.250.454,00 untuk pembayaran tagihan sebesar(95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor BupatiKonawe Utara Tahap II (luncuran TA 2010) Kabupaten KonaweUtara;Hal. 16 dari 26 hal. Put.

Alimuddin, M.Si., besertalampirannya 1 (satu) lembar;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor 719/LS/DAUPemby/DPPKAD/2012 tanpa tanggal danbulan sebesar Rp216.936.363,00 untuk pembayaran tagihanretensi (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan KantorBupati Konawe Utara (Tahap III) TA 2011;1 (satu) lembar fotokopi Penelitian Kelengkapan SPP LSPengadaan Barang dan Jasa tanggal 24 September 2011 atasnama Abbas, S.E.;1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) tanpanomor

MASLAPITA).Pendidikan : SMA.Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 26 Maret2019 , Nomor : Sprint. Kap/15/III/II/2019/Satresnarkoba.Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahananoleh :Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 24 Juni2019, Nomor : Sp. Kap/25/V1/2019/Narkoba..Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahananoleh :1.

Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaranTermin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru (DAK),Nomor : 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;148.Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK ataspembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung DusunBaru (DAK), Nomor : 9401/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember2013 ;149.

ERI SRIMULYONO SUTRISNO,SE tanggal 10 Desember 2013 ;Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM256/SPM/DPU/XIl/ 2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 %DAK, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasipenyimpanan dan Distribusisdri. VENNI YUNITA S, SE;Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPMDPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 %pada CV.

Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaranTermin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru (DAK),Nomor : 9396/960 /LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;129.Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK ataspembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung DusunBaru (DAK), Nomor : 9397/960/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember2013 ;130.

Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/XIV/2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % DAK, yang telahdidata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan danDistribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;150.Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPMWDPU/XIV2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 %pada CV.

Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaranTermin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru (DAU),Nomor : 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;155. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK ataspembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung DusunBaru (DAU), Nomor : 9403/960/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember2013 ;156.

Pdg35.36.37.38.39.40.Al,42.43.44.45.1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 210/ST/DPRD/2011 KunjunganKerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Dinas Pariwisata Bali danPKMS pada Tanggal 28 Mei 2011 s/d 30 Mei 2011;1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERIZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Batam pada Tanggal 11 Juni 2011 s/d 13Juni 2011;1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /ST/Set. DPRD/2010Kunjungan Kerja An.

Perintah Tugas Kunjungan Kerja An.DESRIL tujuan ke Provinsi Riau pada Tanggal 10 September 2012 s/d 13September 2012;1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An.

Pdg49.50.51.52.53.54.55.56.57.1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. EriZulfian.

Pdg92.93.94.a5:96.af,98.99.100.101.102.103.104.1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMANtujuan ke Kab. Siak Riau pada Tanggal 3 April 2012 s/d 06 April 2012;1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMANtujuan ke Prov. Riau pada Tanggal 13 September 2012 s/d 16 September 2012;1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An.

Bdg62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72:73.1 ((satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//setwan tanggal 02 Juli 2015 untuk KARSANA ,Sos1 ((satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//setwan tanggal 02 Juli 2015 untuk SARIPUDIN ,SE1 ((satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//setwan tanggal 02 Juli 2015 untuk FIRMANSYAH1 ((satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//setwan tanggal 02 Juli 2015 untuk MUHIDIN1 ((satu

ASEPSAEPUDIN SAEPUL MILAH;Bahwa saksi tidak pernah menerima surat perintah dari Ketua DPRDKab.

Purwakarta;Bahwa saksi tidak pernah menerima surat perintah dari Ketua DPRDKab.

IWA GARTIWA ,SH,MSi1 ((satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//setwan tanggal 02 Juli 2015 untuk AJI SAEFULOH ,Sos1 ((satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//setwan tanggal 02 Juli 2015 untuk KAMONG ,SAP1 ((satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//setwan tanggal 02 Juli 2015 untuk KARSANA ,Sos1 ((satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//setwan tanggal 02 Juli 2015 untuk SARIPUDIN ,SE1 (satu) lembar Surat

Surat Perintah Kerja (SPK), dand.

Dan oleh Saksi korban kembali menanyakan apakahsudah ada Surat Perintah Kerjanya (SPK). Mendengar hal tersebut Terdakwakembali menyakinkan bahwa Surat Perintah Kerjanya akan segera dibuatoleh Terdakwa.

bahwa Surat Perintah Kerjanya akansegera dibuat oleh Terdakwa.

perintah kerja kemudianTerdakwa tetap membujuk Saksi suharsad dengan mengatakan akanmenunjukkan Surat Perintah Kerja karena perusahaan yang dipakaladalah milik Terdakwa.

perintah kerja kemudian Terdakwa tetap membujuk Saksisuharsad dengan mengatakan akan menunjukkan Surat Perintah Kerjakarena perusahaan yang dipakai adalah milik Terdakwa.

Mojoroto Kota Kediri tanpa/tidakdilengkapi dengan surat perintah tugas/surat perintah penangkapan, dalil PEMOHONtersebut tidak relevan, karena pada waktu melakukan penangkapan TERMOHON sudahmenunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan sebagaimana diaturdalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP, sehingga kami menolak dalil Pemohon dan pada waktupenangkapan TERMOHON sudah menyelesaikan sudah menyiapkan kelengkapanadministrasi penyidikan sebagai berikut :a lLaporan Polisi No.Pol. : LP/139/X/2006

Tanggal 10 Oktober 2006(Bukti T.1) ;b Surat Perintah Penangkapan No.Pol.

Dalam ...........Dalam hal pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana diatur dalam pasal 18ayat (1) KUHAP dan dilengkapai surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SprinKap/103/X/2006/Resta Kdr tanggal 10 Oktober 2006 ;Surat Perintah Penggeledahan No.Pol.: Sprindah/103/X/2006/Resta Kdr tanggal10 Oktober 2006 ;Surat Perintah Penyitaan No.Pol.: Sprinta/44/X2006/Resta Kdr tanggal 10Oktober 2006 ;Surat Permintaan Persetujuan Penggeledahan No.Pol.: B/S55A X/2006/Resta Kdrtanggal 10 Oktober 2006 ;Surat Permintaan

Tanggal 10 Oktober 2006 ditandaisebagai bukti bertanda T.1 ;Surat Perintah Tugas No.Pol.: SPGAS/103/X/2006/Resta Kediri tanggal 10 Oktober2006 ditanai sebagai bukti bertanda T.2 A;Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.Kap/103/X/2006/Resta Kdr.

perintah tugas, surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaanmaupun surat perintah penangkapan dan telah ditunjukkan pada Eva (isteri Pemohon) ;bahwa benar saat itu untuk melakukan penggeledahan rumah maupun penyitaan barangbukti, petugas belum mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Kediri dantidak pula melibatkan kepala lingkungan, oleh sebab menyangkut barang bukti narkoba,sebentar saja terlambat, maka dapat saja barang bukti dilenyapkan oleh tersangka ;bahwa benar pada waktu

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7912550/039/109 tanggal 1Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang NonOperasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelahdiperhitungkan dengan TUP senilai Rp922.597.500,00 besertaLampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7912560/039/109 tanggal 1Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Jasa pada ProgramManajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUPsenilai Rp922.597.500,00 beserta Lampiran;Surat Perintah

dengan TUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 716898P/039/112 tanggal29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang NonOperasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 716899P/039/112 tanggal29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan padaProgram Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D

Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 714492P/039/109 tanggal 9 Juli2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada ProgramManajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan denganTUP Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 716898P/039/112 tanggal 29 Juli2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional padaProgram Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan

Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7912560/039/109 tanggal 1Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Jasa pada Program ManajemenHal. 55 dari 61 hal.

Rp2.565.835.000,00 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 716898P/039/112 tanggal 29 Juli2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional padaProgram Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 716899P/039/112 tanggal 29 Juli2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada ProgramManajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 717794P

Bahan Bakar Solar :26 Surat Perintah Kerja (SPK)2. Hotmix dan aspal Emulsi : 67 Surat Perintah Kerja (SPK)3. Aspal Minyak : 1 Surat Perintah Kerja (SPK)4. Tangki BBM : 3 Surat Perintah Kerja (SPK)5. Pembuatan Bangunan Pos Pengamat : 2 Surat Perintah Kerja (SPK)6. Alat Bantu Pekerjaan : 2 Surat Perintah Kerja (SPK)7. Bahan Pengecatan rangka jembatan : 6 Surat Perintah Kerja (SPK)8. Agregat : 12 Surat Perintah Kerja (SPK)9. Pasir Aspal : 2 Surat Perintah Kerja (SPK)10. Suku cadang Kendaraan : 4.

Bahan Bakar Solar :26 Surat Perintah Kerja (SPK)2. Hotmix dan aspal Emulsi : 67 Surat Perintah Kerja (SPK)3. Aspal Minyak : 1 Surat Perintah Kerja (SPK)4. Tangki BBM : 3 Surat Perintah Kerja (SPK)5. Pembuatan Bangunan Pos Pengamat: 2 Surat Perintah Kerja (SPK)6. Alat Bantu Pekerjaan : 2 Surat Perintah Kerja (SPK)7. Bahan Pengecatan rangka jembatan : 6 Surat Perintah Kerja (SPK)8. Agregat : 12 Surat Perintah Kerja (SPK)9. Pasir Aspal : 2 Surat Perintah Kerja (SPK)10.

Bahwa CV BINANGUN mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) di BPJWilayah Pelayanan Ill Bandung sebanyak 1 (satu) nilai SPK sebesarRp.14.940.000, (empat belas juta Sembilan ratus empat puluh riburupiah).

Perintah Kerja (GPK) untuk pengadaan barang sebanyak 33(tiga puluh tiga) rekanan/perusahaan dan Surat Perintah Kerja (SPK)untuk pengadaan bahan material sebanyak 46 (empat puluh enam)rekanan/perusahaan.Bahwa saksi MOHAMAD GUNAEDI, ST, M.Si melalui saksi DEDIKUSUMAH meminta uang untuk operasional dilapangan berupapembelian bahan dan spare part sedangkan pengadaan tersebut sudahdiserahkan kepada Pihak Ketiga sebagaimana Surat Perintah Kerja(SPK) pengadaan barang dan jasa, hal tersebut tidak dibenarkan

Surat Perintah Membayar LS dari Kepala Dinas Bina Marga ProvinsiJawa Barat No.932/432/KEG/LS/BM/2013 tanggal 25 April 2013 dengannilai Rp.130.200.000,00 kepada PT.ANTEN ASRI PERKASA. Surat Perintah Membayar LS dari Kepala Dinas Bina Marga ProvinsiJawa Barat No.932/433/KEG/LS/BM/2013 tanggal 25 April 2013 dengannilai Rp.130.200.000,00 kepada PT.ANTEN ASRI PERKASA.

yang menjelaskan bahwaSPDP dikirmkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, danterlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahditerbitkan Surat Perintah Penyidikan;Bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 130/PUUXIII/2015disebutkan bahwa Termohon wajid memberikan danmenyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) harisetelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;Namun hingga tenggang waktu ditentukan paling lambat 7 (tujuh)hari setelah

Tentang tidak dikirimnya Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP) kepada pemohon sesuai tenggang waktu yangditentukan;Pengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) jugabukan merupakan objek praperadilan;2.

Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/24/III/2021/Reskrim Res, tanggal 08 Maret 2021, diberi tanda T2a;3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/24/III/2021/ReskrimRes, tanggal 08 Maret 2021, diberi tanda T2b;4. Fotokopi Surat Perintah Tugas (Pemasangan Garis Polisi) Nomor :Sp.Gas/27/III/2021/Reskrim Res, tanggal 09 Maret 2021, diberi tanda T3a;5. Fotokopi Berita Acara Pemasangan Garis Polisi tanggal 9 Maret 2021,diberi tanda T3b;6.

Syarat formal:1) Laporan polisi;2) Surat perintah penyidikan;3) Surat perintah penangkapan;4) Surat perintah membawa Tersangka;5) Surat perintah penggeledahan Tersangka/rumah Tersangka danatau tempat lain yang ada kaitannya dengan Tersangka;6) Surat izin/persetujuan Presiden RI (dalam kasus tertentu);4.

Perintah PenyitaanNomor : Sp.

Perintah Mencairkan Uang (SPMU) Nomor 1662/BP/2007 tanggal 5Juli 2007 sebesar Rp334.066.666,67;1 (satu) berkas terdiri dari:a Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 332/SPP/LS/DIKNAS/ 2007tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp668.133.333,48;b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 332/SPMLS/DIKNAS/2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesarRp563.357.878,48;c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6029/SP2DLS/DIKNAS/2007 tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp668.133.333,48 yangdikurangi dengan

Rp68.181.818,40;e Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 257/SPPLS/DIKNAS/2007 tanggal 19 Nopember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;e Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6285/SP2DLS/DIKNAS/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;11 1 (satu) berkas terdiri dari:e Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 338/SPP/LS/DIKNAS/2007tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp22.057.294,38;e Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 338/SPPLS/DIKNAS/2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar

Rp57.118.181,82;b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 184/SPMLS/DIKNAS/2007 tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp57.118.181,82;c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5690/SP2DLS/DIKNAS/2007 tanggal 27 Nopember 2007 sebesar Rp57.118.181,82;10 1 (satu) berkas terdiri dari:a Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 257/SPP/LS/DIKNAS/ 2007tanggal 19 Nopember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 257/SPPLS/DIKNAS/2007 tanggal 19 Nopember 2007 sebesar

Rp68.181.818,40;c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6285/SP2DLS/DIKNAS/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;11 1 (satu) berkas terdiri dari:a Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 338/SPP/LS/DIKNAS/ 2007tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp22.057.294,38;b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 338/SPPLS/DIKNAS/2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp22.057.294,38;c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6324/SP2DLS/DIKNAS/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar

Rp68.181.818,40;Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 257/SPPLS/DIKNAS/2007 tanggal 19 Nopember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6285/SP2DLS/DIKNAS/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;10 1 (Satu) berkas terdiri dari:aSurat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 338/SPP/LS/DIKNAS/ 2007tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp22.057.294,38;Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 338/SPPLS/DIKNAS/2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp22.057.294,38

surat perintah pencairan dana Nomor : 2025/SP2D/2009/2009 tgl 10November 2009 yang di tujukan kepada Joni Akbar Asri; 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor : 2026/SP2D/2009/2009 yangdi tujukan kepada Rina Noverawati; 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor : 2023/SP2D/2009 tgl 10November 2009 yang di tujukan kepada Muhammad Faisal; 152232242252262212282292302312322332341 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor : 2027/SP2D/2009 tgl 11November 2009 yang di tujukan

kepada Nadimar; 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor : 2024/SP2D/2009 tgl 11November 2009 yang di tujukan kepada Ernilawati; 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor : 2028/SP2D/2009/2009 tgl 11November 2009 yang di tujukan kepada Rina Noverawati; 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor : 2030/SP2D/2009/2009 tgl 11November 2009 yang di tujukan kepada M.

surat perintah pencairan dana Nomor : 2025/SP2D/2009/2009 tgl 10November 2009 yang di tujukan kepada Joni Akbar Asri; 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor : 2026/SP2D/2009/2009 yangdi tujukan kepada Rina Noverawati; 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor : 2023/SP2D/2009 tgl 10November 2009 yang di tujukan kepada Muhammad Faisal; 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor : 2027/SP2D/2009 tgl 11November 2009 yang di tujukan kepada Nadimar; 1 (satu) bundel surat

perintah pencairan dana Nomor : 2024/SP2D/2009 tgl 11November 2009 yang di tujukan kepada Ernilawati; 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor : 2028/SP2D/2009/2009 tgl 11November 2009 yang di tujukan kepada Rina Noverawati; 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor : 2030/SP2D/2009/2009 tgl 11November 2009 yang di tujukan kepada M.

HR Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran tanggal 21 Agustus2007 (ASLD); 22222 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1066/ SP2D/LS/1.20.03/2007, tanggal 22 Agustus 2007 (ASLD); 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Lembar Kedua Nomor SPM :0055/SPM/LS/1.20.03/2007, tanggal 21 Agustus 2007 (ASLI); 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SPP1 Nomor: 0055/SPP/1.20.03/2007, tanggal 20 Agustus 2007 (ASLD); 1 (satu) lembar Surat

Perintah KerjaNo.215/9/l0/2010, tanggal 22 September 2010 kepada Penggugat dimanaTergugat memerintahkan untuk memperbaiki / perbaikan 1 ( satu ) unitmobil jenis kKendaraan Merzedes Bens S 320 AT nomor Polisi B 320 JK,(Bukti P. 1) ;Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut Penggugat mengajukanEstimasi biaya perbaikan kepada Tergugat tertanggal 5 Oktober 2010sebesar Rp.213.439.450, (dua ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluhsembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang disampaikan

Bahwa Penggugat telah melaksanakan Surat Perintah Kerja dari Tergugatsebagaimana Surat Perintah Kerja No.215/9/10/2010 tanggal22 September 2010 atas 1 (satu) unit mobil jenis kKendaraan MerzedesBens S 320 AT nomor Polisi B 320 JK dengan baik dan telah selesai sesuaidengan yang diharapkan Tergugat dengan biaya yang telah disetujui dalampenawaran Tergugat oleh Penggugat ;.

karena Surat Perintah Kerja No.215/9/10/2010 tanggal 22 September2010 adalah tidak sah dan batal secara hukum.4.

Bahwa Penggugat menolak dengan keras dalil Penggugat pada point 7yang mengatakan Surat Perintah Kerja tidak ada kaitannya dengan polisasuransi, benar jika Surat Perintah Kerja bukan merupakan Polis asuransi,namun yang menjadi dasar pemberian pekerjaan bagi setiap bengkelrekanan Tergugat termasuk Penggugat yang pernah menjadi rekananTergugat adalah Polis asuransi yang diterbitkan oleh Tergugat terhadapnasabahnya (Tertanggung) setelah sebelumnya dibuatkan PerjanjianKerjasama terlebin dahulu antara

Perusahaan asuransi dengan bengkelyang menjadi rekanan, barulah setelah ada polis dan perjanjian tersebut,diterbitkanlah Surat Perintah Kerja.16.

perintah penangkapan serta tidakmemberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada Orang Tuapara Pemohon, TERMOHON BARU MEMBERIKAN SURATPEMBERITAHUAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN DAN SURATPERINTAH PENAHANAN SETELAH SAAT ORANG TUA PARATERMOHON DATANG KE POLSEK ILIR TIMUT DENGANDIDAMPINGI TIM ADVOKAT/IKUASA HUKUM SETELAH 5 HARIPARA PEMOHON DITAHAN DIPOLSEK ILIR TIMUR I, SEHINGGASUDAH PASTI ORANG TUA PARA PEMOHON BERHAK TIDAKMENERIMA SURATSURAT TERSEBUT.C.

perintah penangkapan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganyasegera setelah penangkapan dilakukan...1.3 Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHONternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas dantidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau sertatembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikankepada Keluarga Pemohon, karena itu tindakan TERMOHONtersebut juga telah melanggar Ketentuan Pasal 70 ayat (2), Pasal72, Pasal 75 huruf a dan

Surat Perintah Penyidikan.(2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) hurub b, paling sedikit memuat : a dasarPutusan Nomor 17/Pid.Pra./2021/PN.Plg Halaman. 13penyidikan ; b. identitas tim penyidik; c. perkara yangdilakukan penyidikan; d. waktu dimulainya penyidikan;dan e. identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.(3) Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuatSPDP;Pasal 14 ayat (1) : SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)dikirimkan kepada penuntut

Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.KAP/100/VII/2021/RESKRIM/IT. tanggal O5 Juli 2021 dandilengkapi dengan berita acara penangkapan tanggal 05 Juli 2021a.n.

Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/76/VII//2021/Reskrimtanggal 06 Juli 2021 dan dilengkapi Berita Acara Penahanan tanggal06 Juli 2021 an. PEMOHON (satu) FRANS SINARTA BINMUHAMMAD AKMAL (ALM).b. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/77/VII/2021/Reskrimtanggal 06 Juli 2021 dan dilengkapi Berita Acara Penahanan tanggal06 Juli 2021 a.n. PEMOHON 2 (satu) NOFRI FEBRIANSYAH BINANWAR EFFENDI.c.

TOMPO sebagai PenggunaAnggaran (PA), lalu diterbitkan SPM (Surat Perintah Pembayaran) yangditanda tangani oleh Saksi IDHAMSYAH S.

ANSAR MAPIASE,Surat Perintah PerjalananDinas (SPPD) No. 37 / SPPD /SEKDA / 2020 tanggal Januari2020 An. SANTO KOKALA,Surat Perintah PerjalananDinas (SPPD) No. 38/ SPPD /SEKDA / 2020 tanggal Januari2020 An.

Sulteng di Palu FEBRUARI 2020 2 Surat Perintah Perjalanan SP2D Nomor : Saksi Sulistiawati SULISTIAWATIDinas (SPPD) No. 3639 / 0428 / SP2DLS / BL menandatanganiSPPD / 2020 tanggal 27 /Il / 2020 tanggal tandaterimaFebruari 2020 An. ANSAR 03 Maret 2020 pembayaran sebesarMAPIASE, Surat Perintah sebesar Rp.

TANPA TANGGAL1) Surat Perintah Perjalanan SP2D No. 1367 / Saksi Milda Rafina Seluruh pencairan SP2D1.

Perintah Penahanan Nomor :SP.Han/99/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020.Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimanatersebut dalam Surat Perintah Penangkapan NomorSP.Kap/120/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020, Berita AcaraPemeriksaan Tersangka, Surat Perintah Penahanan NomorSP.Han/99/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020 Kepolisian ResorToba Samosir Cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Toba Samosirdalam kedudukannya sebagai TERMOHON tidak menjalankan amanatPeraturan

Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/244/IX/2020/Reskrimtanggal 20 September 2020;c. Laporan Hasil Penyelidikan (Observasi) tanggal 20 September2020; Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Bigd. Termohon Pra Peradilan melakukan Gelar Perkara pada hari Senintanggal 21 September 2020 pukul 10.00 WIB diruang gelar SatReskrim Polres Toba;e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/227/IX/2020/Reskrimtanggal 21 September 2020;f.

Menyatakan sah Surat Perintah Penyelidikan Nomor:Sp.Lidik/244/IX/2020/Reskrim tanggal 20 September 2020;. Menyatakan Sah Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/227/1X/2020/Reskrim tanggal 21 September 2020;. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penetapan tersangka terhadapBERNARD BUDIARTI TAMPUBOLON (PEMOHON PRA PERADILAN)tanggal 25 September 2020;. Menyatakan sah Surat Perintah Penahanan NomorSP.Han/99/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020;.

Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/120/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020, diberi tanda Bukti P1;2. Fotokopi Berita Acara Penangkapan tertanggal 29 September 2020, diberitanda Bukti P2;3. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/99/IX/2020/ Reskrimtertanggal 29 September 2020, diberi tanda Bukti P3;4.

Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.

Perintah Penyidikan Nomor.Sprindik/149/1X/2017/Narkoba dan berdasarkan Surat PerintahPenangkapan Nomor.

adalah tidak jelasyang mana hal ini berujung pada status tersangka terhadap PEMOHONberdasarkan Surat Perintah Penyidikan NomorSprindik/149/IX/2017/Narkoba.14.

Bahwa dalam melakukan penyitaan prosedurnya telah diatur melaluiPeraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana pada Pasal 60 Ayat (2) yang menjelaskanPenyidik/penyidik pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan surat perintah tugasdan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik atauatasan penyidik selaku penyidik membuat berita acara penyitaan, tetapisangat disayangkan faktanya sampai dengan praperadilan

PERINTAH PENANGKAPAN NOMOR:SP.KAP/103/1X/2017/ NARKOBA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2017MELAKUKAN PENANGKAPAN KEPADA DIRI PEMOHON DAN SURATPutusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Sim.

Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/103/IX/2017/Narkoba tanggal 10 September 2017 melakukan penangkapan kepada diripemohon dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor:Sp.Kap/1 03.A/IX/2017/ Narkoba tanggal 13 September serta Surat PerintahPenahanan Nomor: Sp.Han/214/IX/2017/Narkoba tanggal 16 September2017 Adalah Tidak Sah Dan Tidak Berdasar Atas Hukum, Dan OlehKarenanya Tidak Mempunyai Kekuatan Mengikat.Menyatakan Penangkapan Dan Penahanan Yang Dilaksanakan OlehTermohon Terkait Peristiwa Pidana

Tenggang waktu dalam pengajuan gugatan ;Bahwa Surat Perintah Bongkar Sendiri yang diterbitkan oleh TergugatNomor: 503/051/DCKP/DS/2013 tertanggal 11 Januari 2013 tersebut diatasPenggugat terima pada tanggal 20 Januari 2013 keterlambatan surat tersebutPenggugat terima karena dikirimkan melalui pos dan terbitnya surat yangmenjadi objek perkara tersebut disebabkan adanya pihak yang merasakeberatan terhadap bangunanbangunan yang salah (PT.

Perintah Bongkar Sendiri Nomor503/051/DCKP/DS/2011 tertanggal 11 Januari 2013 dengan demikianPenggugat berkepentingan dan beralasan keberatan dengan mengajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, untuk mohon pembatalandan atau dinyatakan tidak sah Surat Perintah Bongkar Sendiri tanggal 11Januari 2013 Nomor : 503/051/DCKP/DS/2011 ;Bahwa adapun dasardasar posita gugatan Penggugat sebagaimana yangdiuraikan dibawah ini :Bahwa benar Penggugat pemilik bangunan gudang berikut denganpertapakan

Perintah Bongkar Sendiri Nomor : 503/051/DCKP/DS/2013 tertanggal 11 Januari 2013 yang isinya tentang perintah bongkaratas bangunan milik Penggugat, dengan demikian Penggugat secara Juridisberkepentingan serta keberatan dan sebagai tanda berkepentingan tersebutPenggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,untuk membatalkan dan atau menyatakan tidak sah Surat Perintah BongkarSendiri tanggal 11 Januari 2013 dan harus dicabut keberadaannya ;Bahwa tindakan/Perbuatan Tergugat yang

telah menerbitkan Surat PerintahBongkar Sendiri Nomor : 503/051/DCKP/DS/2013 tertanggal 11 Januari 2013telah diterbitkan secara cacat hukum dan cacat prosedur, untuk itu secaraJuridis Formil dan Juridis Materiel Surat Perintah Bongkar Sendiri tertanggal11 Januari 2013 Nomor : 503/051/DCKP/DS/2013 patut batal dan dinyatakantidak sah ;Sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 53 ayat (2) huruf (a)UndangUndang No. 5 tahun 1986 Jo.

Nomor 16 PK/TUN/1997.tertanggal 23 Mei 1997. yang ObjekPerkaranya Surat Perintah Pengosongan Bahwa terkait dalam perkara a quo dimana yang menjadi Objek Perkaraadalah Surat Perintah Pembongkaran yang diterbitkan olehTergugat/Terbanding VTermohon Kasasi Nomor : 503/051/DCKP/DS/2013tertanggal 11 Januari 2013.;Bahwa oleh Judex Facti (ic.