Parigi, kabupaten Donggala (dahulu), sekarang Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong;

AgamaKecamatan Parigi, Parigi Barat dan Parigi Selatan dalam rangka penerbitanbuku nikah dan akta kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBDPemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, maka sesuai Pasal5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentangPelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, BukuNikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada negara melalui APBD

Biaya perkara sejumlah Rp 91.000, (Sembilan puluh satu ribu rupiah)dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah KabupatenParigi Moutong Tahun 2018;Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Parigi, Kabupaten ParigiMoutong dalam Sidang Pelayanan Terpadu pada hari Rabu tanggal 15 Agustus2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, olehMazidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi.Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

2006 Muhammad Nazlan MZ selaku KetuaYayasan dan Bani Hasan selaku Sekretaris Yayasan mengajukan proposalpermohonan bantuan untuk Pembangunan Balai Pengobatan dan Klinik BersalinNomor 23/YAMBAA/05/2006 kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilirsebesar Rp 1.046.800.000,00 (satu milyar empat puluh enam juta delapan ratusribu Rupiah) ;Bahwa karena anggaran untuk bantuan Pembangunan Balai Pengobatandan Klinik Bersalin untuk Yayasan Al Azmi telah tersedia di dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD

hal tersebut tidakdilakukannya ;Bahwa sisa anggaran yang dikuasai Muhammad Nazlan MZ sebesarRp 53.114.971,28 (lima puluh tiga juta seratus empat belas ribu sembilan ratustujuh puluh satu rupiah dua puluh delapan sen) seharusnya dikembalikan ke kasdaerah Kabupaten Rokan Hilir namun hal tersebut tidak pernah dilakukanbahkan telah dipergunakan untuk kepentingan Muhammad Nazlan MZ ;Bahwa seharusnya dana yang diterima Terdakwa untuk PembangunanBalai Pengobatan dan Klinik Bersalin Yayasan Al Azmi dari APBD

Muhammad Taufiq selaku Direktur CV Deests Design StudioConsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas dan Terdakwa selakupihak CV Assalam dengan alasan agar dana kegiatan dicairkan keseluruhanadalah tidak sesuai karena dokumen tersebut dibuat secara tidak benar haltersebut bertentangan dengan Pasal 50 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002tentang Pengurusan, pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata carapengawasan penyusunan dan penertiban APBD ;Bahwa Muhammad Nazlan MZ selaku Ketua Yayasan Al Azmi

No. 556 K/Pid.Sus/2012tujuh puluh satu rupiah dua puluh delapan sen) seharusnya dikembalikan ke kasdaerah Kabupaten Rokan Hilir namun hal tersebut tidak pernah dilakukanbahkan telah dipergunakan untuk kepentingan Muhammad Nazlan MZ ;Bahwa seharusnya dana yang diterima Terdakwa untuk PembangunanBalai Pengobatan dan Klinik Bersalin Yayasan Al Azmi dari APBD Rokan HilirTahun Anggaran 2006 sebesar Rp 903.350.260,11 (sembilan ratus tiga juta tigaratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah sebelas

TengahSelatan mengajukan permintaan pembayaran 100 % (seratus porsen),kemudian dibayarkan secara 100% (seratus porsen) serta seluruh uangNegara tersebut telah keluar dari kas Negara dan telah masuk kerekeningTerdakwa serta berada dalam penguasaan dari Terdakwa bertentangandengan pasal 18 ayat (8) UU Nomor : 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara yang menyatakan Pejabat yang menandatangani dan / ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadidasar pengeluaran atas beban APBN/APBD

Hairul Sitepu selakuKepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Joni SefrianusLiunokas, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK membuat prosesadministrasi pencairan pekerjaan secara 100 % (seratus porsen) serta danatersebut telah dibayarkan dan diterima oleh Terdakwa sebanyak 100 % haltersebut bertentangan dengan pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan pembayaranatas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / jasaCite

Liunokas, ST selaku Pejabat PembuatKomitmen/PPK rumah khusus cetak tahun 2012 di Kabupaten Timor TengahSelatan mengajukan permintaan pembayaran 100 % (seratus porsen),kemudian dibayarkan secara 100% (seratus porsen) serta seluruh uangNegara tersebut telah keluar dari kas Negara dan telah masuk kerekeningTerdakwa serta berada dalam penguasaan dari Terdakwabertentangandengan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor : 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang menyatakan pembayaran atas bebanAPBN/APBD

tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima jo pasal18 ayat (3) Undangundang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara yang menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadidasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud dan juga bertentangan dengan Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (4)Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 yang menyatakan :

Hairul Sitepu selakuKepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Joni SefrianusLiunokas, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK membuat prosesadministrasi pencairan pekerjaan secara 100 % (seratus porsen) serta danatersebut telah dibayarkan dan diterima oleh Terdakwa sebanyak 100 % haltersebut bertentangan dengan pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor : 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan pembayaranatas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / jasaCite

Bunguran Timur tersebut diadakan berdasarkan kebijakandan arahan Bupati Natuna (Sdr Daeng Rusnadi) kepadaTimAnggaranEksekutif Penyusunan APBD Kabupaten Natuna, Dinas Pendidikan danBagian Tapem Setda Kab. Natuna agar dimasukkan dan dibahaskegiatan pengadaan tanah tersebut denganTimanggaran legislatif diDPRD Kab. Natuna untuk disetujui dimasukkan kegiatan danpenganggarannya di dalam TA. 2007;Halaman 31 dari 146 Halaman Putusan PidanaNo. 05/ Pid.

Natuna TA 2007, saksi bekerjaberdasarkan DPA SKPD yang saksi terima bagian keuangan Setda Kab.Natuna ;e Bahwa dana kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah SMUUnggulan sebesar Rp. 6.000.000.000, (enam milyar rupiah) berasal daridana APBD TA 2007 dan dengan rincian sebagai berikut:1. Dana yang digunakan pembayaran ganti rugi tanahuntuk TanahSMU Unggulan Kecamatan Bunguran TimurKabupaten Natuna A.

Natuna berasal dari dana APBD TA 2007 ;e Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai anggotaPanitia Pembebasan Tanah untuk Pengadaan Tanah SMU Unggulan Kec.Bunguran Timur Kab. Natuna TA 2007, seharusnyaTimPanitia PengadaanTanah Pemerintah Kab.

Madjid untuk kembalimencairkan cek tunai Bank Riau sebesar Rp. 3.750.000.000, (tiga milyartujuh ratus lima puluh juta rupiah);e Bahwa pada saat pencairan uang di Bank Riau saksi hanya bawa KTP tanpaada surat kuasa;e Bahwa dana sebesar Rp. 5.900.000.000, (lima milyar sembilan ratus jutarupiah) berasal dari APBD Kab.

Sehingga terdapat selisin sebesar Rp. 2.900.000.000, (duamilyar Sembilan ratus juta rupiah) yang mana berasal dari APBD Kab.

No. 506 K/Pid.Sus/2016Pasal 3 ayat 3:Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaranatas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluarantersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi;. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidaktersedia anggarannya;.

No. 506 K/Pid.Sus/201620.21.22.23.penaksiran nilai harga atas objek Tanah adalah sebesar Rp175.000,00permeter;Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2012, Kepala Dinas Pertanian danPeternakan Kabupaten Nias Selatan mengajukan Proposal PembangunanBalai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012(Melalui APBD Kabupaten Nias Selatan);Bahwa, pada hari yang sama tanggal 17 Februari 2012, Plt. SekretarisDaerah Kabupaten Nias Selatan (Drs.

Hukuasa Nadruru, M.AP. di persidangan benarbenar mengakui dan mengetahui bahwa kegiatan pengadaan tanah untukBBI tidak tertampung dalam Anggaran APBD Kabupaten Nias SelatanTahun 2012 tersebut, karena yangn dianggarkan di APBD Tahun 2012adalah untuk Pembebasan Lahan Bandara Silambo dan PembangunanKantorkantor Pemerintah Daerah dan pada saat penandatangananSidang Paripurna APBD Tahun 2012 tersebut, Terdakwa Drs.

Terdakwa mengetahui kegiatan pengadaan lahan untuk Balai BenihInduk (BBI) tidak ada ditampung dalam APBD Kabupaten Nias Selatanpada Tahun 2012;Hal. 89 dari 109 hal. Put. No. 506 K/Pid.Sus/20162. Terdakwa tetap menandatangani Surat Keputusan Bupati Nias SelatanNomor : 39 Tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang PenetapanLokasi Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Balai Benih Induk diKabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012;3.

KabupatenNias Selatan Tahun 2012, sedangkan kegiatan tersebut tidak ada ditampungdalam APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, telah cukup membuktikanadanya kerjasama secara sadar dan lengkap antara Terdakwa dengan Drs.Asaaro Laia, M.Pd. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, dan FeriamanSarumaha selaku Ketua Tim Penaksir Harga serta Firman Adil Dachi selakupenjual tanah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah danmeyakinkan;.

Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, danperubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biayaperkara ini dibebankan Para Pemohon, oleh karena perkara ini merupakanitsbat nikah terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten PenukalAbab Lematang Ilirmaka biaya perkara dibebankan kepada APBD

IPIN membayar hutang kepada terdakwa denganmenggunakan kayu jenis belian tersebut pada tahun 2016;Bahwa kayu belian yang diserahkan saudara IPIN kepada terdakwa tersebutgunakan untuk membuat Jembatan Umum yang terletak di sebagaipenghubung antara Desa Wajok hilir dengan Desa Wajok, yang manapembangunan Jembatan tersebut berdasarkan dari Proyek APBD Kabupatenmempawah;Bahwa benar Jumlah kayu belian yang terdakwa terima dari saudara IPINtersebut sekitar 12 batang dengan ukuran 12cm x 12cm x 4m;Bahwa

IPIN membayar hutang kepada terdakwa denganmenggunakan kayu jenis belian tersebut pada tahun 2016;Bahwa kayu belian yang diserahkan saudara IPIN kepada terdakwa tersebutgunakan untuk membuat Jembatan Umum yang terletak di sebagaipenghubung antara Desa Wajok hilir dengan Desa Wajok, yang manapembangunan Jembatan tersebut berdasarkan dari Proyek APBD Kabupatenmempawah;Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Mpw7Bahwa benar Jumlah kayu belian yang terdakwa terima dari saudara IPINtersebut

IPIN kepada terdakwa waktu itu kurang lebih Rp3.000.000, ( tiga juta rupiah );Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyak kayu yang di bayarkan olehsaudara IPIN, karena pada saat itu terdakwa tidak berada di tempat, tapi adamenghubungi melalui handphone;Bahwa kayu belian yang diserahkan saudara IPIN kepada terdakwa tersebutgunakan untuk membuat Jembatan Umum yang terletak di sebagaipenghubung antara Desa Wajok hilir dengan Desa Wajok, yang manapembangunan Jembatan tersebut berdasarkan dari Proyek APBD

IPIN membayar hutang kepada terdakwa denganmenggunakan kayu jenis belian sebanyak 12 (dua belas) batang pada tahun2016;Bahwa kayu belian yang diserahkan saudara IPIN kepada terdakwa tersebutgunakan untuk membuat Jembatan Umum yang terletak di sebagaipenghubung antara Desa Wajok hilir dengan Desa Wajok, yang manapembangunan Jembatan tersebut berdasarkan dari Proyek APBD Kabupatenmempawah;Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Mpw20 Bahwa benar Jumlah kayu belian yang terdakwa terima dari

perbuatan yang secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukandengan cara:Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 di Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata danKebudayaan (Disporaparbud) Kota Serang terdapat Kegiatan Pengadaan AlatOlah Raga (Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Permainan dan Bela diri)dengan Jumlah dana sebesar Rp. 2.843.565.000 yang bersumber dari bantuankeuangan Provinsi Banten pada APBD

/PN.SRGkeuangan Provinsi Banten pada APBD Perubahan Kota Serang TahunAnggaran 2013, DPA Perubahan Disporaparbud Kota Serang Nomor:1.81.1.18.01.21.02.5.2 tanggal 31 Desember 2012 ;Bahwa pada kegiatan pengadaan alat olah raga (belanja modal pengadaan alatolah raga permainan dan bela diri) pada Disporaparbud Kota Serang TA 2013,Dr. H.

/PN.SRGsiapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan PengadaanBarang/Jasa ;Bahwa pekerjaan pengadaan alat olah raga (belanja modal pengadaan alat olahraga permainan dan bela diri) di Disporaparbud Kota Serang TA 2013Berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak kerja pengadaan barang) Nomor:900/02/KKPB/A.OLGA/2013 tanggal 06 Desember 2013 dilaksanakan oleh CV.Viefar Mediatama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.121.059.000. bersumberdari APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2013, dengan pekerjaan

danbarang yang diadakan masih kurang jumlahnya ;Bahwa saksi melaksanakan perintah dan petunjuk dari saksi Dr.Toha,M.Pd dalam melaksanakan pengadaan Alat O.Raga dan PermainanBela Diri tahun 2013 tersebut selaku PPTK karena saksi beradadibawah saksi Dr.Toha ,M.Pd selaku Pengguna Anggaran ;Bahwa saksi Dr.Toha ,M.Pd dalam pengadaan Alat O.Raga dan BelaDiri tersebut adalah selaku Pengguna Anggaran dan sekaligus selakuPPK (Pejabat Pembuat Komitmen ) ;Bahwa sumber dana anggaran pengadaan berasal dari APBD

/PN.SRGBahwa anggaran berdasarkan Kontrak tertanggal 6 Desember 2013Rp.2.121.059.000, yang baru ditandatangan tanggal 23 Desember2013 , sumber anggaran APBD Kota Serang ;Bahwa dokumen kontrak ditandatangani satu bundel dengan dokumenpencairan dana pada tanggal 23 Desember 2013 diserahkan kepadasaksi oleh PPTK ;Bahwa saksi selaku PPK yang menetapkan pemenang lelang CV.ViefarMediatama Direktur M.Nurdin Afrizal ;Bahwa konitrak ditandatangani oleh saksi selaku PPK (Pejabat PembuatKomitmen ) dalam satu

MBD Belanja Bantuan Keuangan Kepada PemerintahDesa, dalam APBD TA Anggaran 2009, dengan perincian bantuan untuk Desa/Putusan pidana nomor : 60/PID.B/2011/PN.SML 53Dusun sebanyak Desa 117 dan Dusun 45, setiap Desa mendapat Rp.40.000.000, dan setiap Dusun Rp. 25.000.000. ; Bahwa ada dasar hukum berdasarkan Keputusan Bupati MBD Nomor :414.1122 Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009 Tentang Penetapan JumlahDesa Dan Dusun Di Wilayah Kab.

HENDRIK JOHANSZ :Bahwa ada dana bantuan untuk alokasi dana desa termuat dalam APBD Kab.MBD tahun 2009 di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD) Kab. MBD 5 22 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nenBahwa mekanisme pencairan adalah dana ditransfer dari bendaharapengeluaran Dinas PPKAD Kab. MBD tahun 2009 ke rekening SKPD BPMD,selanjutnya saksi SAMUEL DAHOKLORY selaku Bendahara pengeluaranSKPD BPMD Kab.

Maluku Barat Daya Belanja Bantuan Keuangan KepadaPemerintah Desa, dalam APBD Tahun Anggaran 2009 dengan perincianbantuan untuk Desa / Dusun sebanyak Desa 117 dan Dusun 45, setiap Desamendapat Rp. 40.000.000, dan setiap Dusun Rp. 25.000.000, ;Bahwa dasar hukum berdasarkan Keputusan Bupati Kab.

Maluku Barat Daya Tahun 2009 ;e Bahwa sumber dananya dari APBD tahun 2009 dengan Nomor Rekening1.20.1.20.02.00.00.5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada PemerintahanDesa, berdasarkan SK Pejabat Bupati Kab. Maluku Barat Daya Nomor :412.2427 tahun 2009 tanggal 01 April 2009 ditetapkan bahwa kontribusi danaDesa dan Dusun Kab. MBD TA 2009 berasal dari Alokasi Dana Desa sebesarRp. 5.000.000, dan Dusun sebesar Rp. 2.000.000.

serta tanggungjawabnya atas setiap pembayaran yang dilaksanakannya ;ePasal 18 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang PerbendaharanNegara, yang mengatur tentang kKewenangan dan tanggung jawab PenggunaAnggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk menguji kKebenaran bukti buktipengeluaran atas beban APBN / APBD ;ePasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :e Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung

BUD berkewajiban untuk :a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkanoleh pengguna anggaran;b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yangtercantum dalam perintah pembayaran;c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluarandaerah; dane. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yangditerbitkan oleh pengguna anggaran' tidak memenuhipersyaratan yang ditetapkan;3.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor O1 Tahun 2010 WalikotaBandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KotaBandung Tahun Anggaran 2010, di dalam APBD Tahun Anggaran 2010tersebut dialokasikan Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepadaanggota masyarakat, kelompok masyarakat/organisasi socialkemasyarakatan sebesar Rp.53.394.272.441.

Tahun 2010 Walikota Bandung tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010, didalam APBD Tahun Anggaran 2010 tersebut dialokasikan AnggaranBelanja Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat, kelompokmasyarakat/organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp.53.394.272.441.

Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPMyang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;b. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganpenerbitan SP2D oleh kuasa BUD;c.

Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban apbd yang tercantumdalam perintah pembayaran ;Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dane.

maron intel pentium dalam keadaanrusak ;57.2 (dua) bundel asli Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Perencanaan PembangunanJalan Kabupaten Seluma APBD TA. 2013 dari PT.

2013 tentang Revisipembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan KonsultansiPemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma SumberDana APBD dan APBN TA. 2013 ;74.4 (empat) lembar dokumen Print Out LPSE Kab.

dalam keadaan rusak ;2(dua) bundel asli Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan JalanKabupaten Seluma APBD TA. 2013 dari PT.

dalam keadaanrusak ;2(dua) bundel asli Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Perencanaan PembangunanJalan Kabupaten Seluma APBD TA. 2013 dari PT.

Jasa Konstruksi dan KonsultansiPemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma SumberDana APBD dan APBN TA. 2013 ;4 (empat) lembar dokumen Print Out LPSE Kab.

., (Duabelas milyar delapan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ributiga ratus dua puluh lima rupiah)yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Gorontalo;e Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo TahunAnggaran 2008 tanggal 02 Januari 2008 terdapat 8 (delapan) kegiatanProgram Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yangterdiri dari:1.

Gorontalo tersebut, terdakwaMinggolina Amu,SE.M.Ec.Dev. selaku Kepala Bagian Keuangan SetwanProvinsi Gorontalo telah menerbitkan dan menandatangani Surat PerintahMembayar (SPM) walaupun dengan bukti dokumen yang tidak lengkap.Halini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 86 ayat (2) yangmenyebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadidasar pengeluaran atas beban APBD

dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian negara perbuatan la terdakwa MinggolinaAmu,SE.M.Ec.Dev.dilakukan dengan cara sebagai berikut:e Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalomendapat alokasi dana kegiatan Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.12.804.388.325., (Duabelas milyar delapan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ributiga ratus dua puluh lima rupiah)yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD

Bahwa kaitan Terdakwa dengan masalah pelaksanaan perjalanan dinasanggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008, karena Terdakwasebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD PropinsiGorontalo, yang menadatangani kwitansi dan SPM keuangan biaya perjalanandinas;Bahwa pada tahun 2008 anggota DPRD Propinsi Gorontalo pernah melakukanPerjalanan Dinas keluar daerah Propinsi Gorontalo;Bahwa sumber anggaran untuk perjalanan Dinas Anggota DPRD ProvinsiGorontalo Tahun Anggaran 2008 berasal dari APBD

Nento yangsaat itu menjabat sebagai Kasubag Akuntansi;Bahwa penyerahan jabatan tersebut tiak ada SK;Bahwa pada tahun 2008 anggota DPRD Propinsi Gorontalo pernah melakukanperjalanan dinas keluar daerah Propinsi Gorontalo;Bahwa selain anggota DPRD ada juga sespri pimpinan dan pegawai sebanyak4 orang yang melakukan perjalanan dinas bersamaanggota DPRD;Bahwa biaya perjalanan dinas anggota DPRD Propinsi Gorontalo dibebankanpada APBD Propinsi Gorontalo yang berada di Sekretariat DRPD PropinsiGorontalo;

DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum5) 1 ( satu ) buku Lampiran Laporan Keuangan TA 2008 SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.6) 1 ( satu ) buku laporan pertanggung jawaban Bupati Batang hari TA 2008 Penjabaran Realisasi APBD TA 2008.7) 1 ( satu ) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009 ( Buku II )..8) 1 ( satu ) buku Peraturan

DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum.11) 1 ( satu ) buku Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Batang Hari TA 2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009.12) 1 ( satu ) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 201013) 1 ( satu ) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 27 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010, tentang Penjabaran Anggaran

DPA SKPD :1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minumPerkara No.12/Pid.Sus/TPK/2014PN.Jmb Hal. 35) 1 (satu ) buku Lampiran Laporan Keuangan TA 2008 SKPD Sekretariat DaerahPemerintah Kabupaten Batang Hari.6) 1 ( satu ) buku laporan pertanggung jawaban Bupati Batang hari TA 2008Penjabaran Realisasi APBD TA 2008.7) 1 (satu ) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja daerah TA 2009 ( BukuII)..8)

DPA SKPD :1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum.11) 1 ( satu ) buku Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Batang Hari TA 2009Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009.12) 1 ( satu ) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 05 Tahun 2010tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjadaerah TA 201013) 1 (satu ) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 27 Tahun 2010 tanggal 15Oktober 2010, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

Dalam urusan Rumah Tangga danPerlengkapan tersebut terdapat mata anggaran makan minum tamu, makan minumharian rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, belanja harian pegawai setda dan makanminum rapat.Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang HariTahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang HariTahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjadaerah TA 2008, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksananaan Anggaran (DPA)SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari terdapat Anggaran untuk kegiatanMakan dan Minum, dengan kode rekening Nomor

Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud., Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 Ayat (1) Setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dansah

., yangdiadakan oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah KabupatenPelalawan Tahun Anggaran 2007 dengan sumber dana APBD MurniMultiyears berdasarkan Perda Nomor 02 tahun 2007 tentang PengikatanDana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak;Bahwa setelah membaca pengumuman tersebut Penggugat yang memilikiusaha di bidang kontraktor Jasa Konstruksi tertarik dan berminat untukmengikuti pelelangan umum tersebut dengan kemudian melengkapi syaratsyarat yang ditentukan untuk mengikuti pelelangan umum tersebut;Bahwa

No. 2812 K/Pdt/201312)13.dengan system Kontrak tahun Jamak dan dianggarkan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan TahunAnggaran 2007, SKPD Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah(Kimpraswil), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.03.103.01.15.003.5.2., yangkemudian diubah menjadi yang seharusnya dibaca Nilai Kontrak Pekerjaantersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini adalan sebesarRp18.513.000.000,00 (delapan belas miliar

lima ratus tiga belas jutarupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10% (sepuluh persen)yang dilaksanakan sesuai dengan system Kontrak tahun Jamak dandianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007, SKPD Dinas Pemukimandan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor1.03.103.01.15.003.5.2., tanggal 5 Desember 2007 dan terhadap nilaiKontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan

Transportasi Dan Pelayanan Umum dimanakebijakan tersebut sangatlah berpengaruh terhadap kenaikan hargahargakebutuhan pokok terutama terhadap barangbarang, peralatan, serta upahdalam pengerjaan pekerjaan ini, sehingga Penggugat telah dirugikandengan mengeluarkan biaya ekstra di luar kesepakatan yang telahdituangkan dalam Kontrak Induk;Bahwa Oleh karena penyesuaian harga/eskalasi bukan merupakanpekerjaan tambah kurang, maka terhadap Penyesuaian Harga/ Eskalasitersebut bersumber pada dana yang berasal dari APBD

2010Fungsional Pengawas Penilik dan Kepala Sekolah di LingkunganPemerintah Kota Prabumulih Tahun 2006, pada waktu yang tidak dapatdipastikan lagi hari dan tanggalnya antara bulan Mei 2007 sampaidengan bulan Januari 2008 atau pada waktu lain selama berlangsungKegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2007yang diterima oleh SDN 74 Kota Prabumulih untuk Pengadaan SaranaPendidikan dan Sarana Perpustakaan yang sumber dananya berasal dariDAK Murni (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD

tanggal 05 Apriltentang Penetapan Sekolahsekolah Penerima Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2007 Lingkup Dinas PendidikanNasional Kota Prabumulih telah ditetapkan sebanyak 33 (tiga puluhtiga) Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional KotaPrabumulih, dengan jumlah dana murni (APBN) yang berasal dari DAKBidang Pendidikan sebesar Rp.7.333.000.000, (Tujuh milyar tiga ratustiga puluh tiga juta rupiah) dan dana pendamping yang berasal dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

AlokasiKhusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2007 Lingkup Dinas PendidikanNasional Kota Prabumulih, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagihari dan tanggalnya antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Januari2008 atau pada waktu lain selama berlangsung Kegiatan Dana AlokasiKhusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2007 yang diterima oleh SDN74 Kota Prabumulih untuk Pengadaan Sarana Pendidikan dan SaranaPerpustakaan yang sumber dananya berasal dari DAK Murni (APBN) danAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

(Tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan danapendamping yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun 2007 sebesarHal. 12 dari 27 hal. Put.

serta melakukan perbuatansecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri,atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2011, diadakan proyek pengadaan pakaian dinas harianpada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dengan Anggaran sebesar Rp.642.275.000, (enam ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh limaribu rupiah) yang bersumber dari APBD

Latib JunaidyAls Latib Bin Midi Tajeli setelah terdakwa memenuhi kewajibannya untukmenyerahkan baju dinas yang dikerjakan ke Dinas Pendidikan KabupatenKotabaru, dimana perbuatan terdakwa Latib Junaidy Als Latib Bin Midi Tajelidan saksi Akhmad Rifani Als Fani Bin Asrul Sani tersebut telah bertentangandengan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahyang menyatakan bahwa :Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD

kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Putusan Nomor 29/Pid.Sus/ Tipikor/2012/PN.Bjm Hal 9 dari 81Bahwa pada tahun 2011, diadakan proyek pengadaan pakaian dinas harianpada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dengan Dipa Anggaran sebesarRp. 642.275.000, (enam ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluhlima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD

Akhmad Rifani saksi diberi 1 (satu) eksemplar, lalu saksi pinjamkontraknya dan saat itu baru saksi tahu kontraknya; Bahwa lama masa kerja penyediaan pakaian dinas harian tersebut, kalautidak salah sampai bulan Desember; Bahwa Anggaran proyek tersebut sebesar Rp. 642.275.000,00 (enam ratusempat puluh dua juta dua ratus tujun puluh lima ribu Rupiah) yangbersumber dari APBD Kabupaten Kotabaru; Bahwa barang bukti No.16 berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 08/PPPROGRAM/PDH/DISDIK/2011 tanggal

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor :1.03.01.24.09.5.2, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni memperoleh alokasi danaProgram pengembangan dan pengelb aaj evan ena mag ahingap Relaksanaannormalisasi saluran sungai Tahun 20B8.seni 5 usempat puluh juta lima ratus lima belas ribu apis yang ebexcuntben dan APBD

Provinsi Bengkulu atau setidaktidaknya di tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telahmelakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi Yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukandengan caracara antara lain : Bahwa pada tahun 2007 terdapat Proyek Penanggulangan BencanaAlam (PPBA) Ta. 2007 yang dananya bersumber dari APBD

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :Pasal 18:Ayat (1) Kuasa Pengguna Anggaran berhak menguji, membebankanpada mata anggaran Yang telah disediakan, dan memerintahkanpembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD;Ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1)Pengguna anggaran/KPA berwenang :Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012a. Menguji kebenaran material suratsurat bukti mengenai hak pihakpenagih;b.

Meneliti kebenaran dokumen Yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaanbarang/jasa;Ayat 3 Pejabat Yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen Yang berkaitan dengan surat bukti Yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab ataskebenaran material dan akibat Yang timbul dari penggunaan suratbukti dimaksud;2.

pembayaran dari uang persediaan Yang dikelolanyasetelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran Yang diterbitkanoleh pengguna anggaran/KPA;Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan,' efisien, ekonomis, efektif,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asaskeadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2)Yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan ' daerahdilaksanakan dalam suatu sistem Yang terintegrasi Yang diwujudkandalam APBD

jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerahmelalui sekretaris daerah;Bahwa Terdakwa di dalam melaksanakan tugastugas selakuPengguna Anggaran dan atau selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulutelah menyimpang dari tugastugas dan kewenangan Terdakwa selakuPengguna anggaran atau selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu,adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan caracara antara lain :Bahwa pada tahun 2007 terdapat Proyek Penanggulangan BencanaAlam (PPBA) Ta. 2007 yang dananya bersumber dari APBD

Samukop Rp 88.930.000,00LPSTK Desa Bosua Ap 87/900/000;08LPSTK Desa SikakapJUMLAH Rp516.485.000,00 e Bahwa dana yang berasal dari APBD yang berada dalam DASKkegiatan Pendamping Coremap ADB Phase II Nomor : 910/206/KEU/DASK/2006 tanggal 7 April 2006 Dinas Kelautan danPerikanan TA 2006, untuk biaya pendamping pengembangan/permodalan Ekonomi Produktif LPSTK, digu nakan untukmembantu masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai untukprogram Mata Pencaharian Alternatif (MPA), disalurkan kepadaLPSTK (Lembaga

UnitPelaksana Proyek (PIU) diDinas Kelautan danPerikanan KabupatenKepulauan Mentawai, padatanggal 28 Desember 2006dibuatlah Surat Perjanjian(Kontrak) PengelolaanDana ProduktifMasyarakat KegiatanCoremap Phase Il TA.2006 antara Ketua LPSTKATTILIUS denganTerdakwa selaku KPA(Kuasa PenggunaAnggaran) Coremap II TA.2006 di mana dalamkontrak tersebut PihakPertama (KPA)menyerahkan DanaEkonomi ProduktifMasyarakat sebesarRp135.000.000,00 yangberasal dari porsi PHLN/ADB ~ Rp87.500. 000,00dan porsi pendamping/APBD

SPM : 155/RSPK/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006,masuk ke Rekening LPSTK tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) (APBD) ;e Bahwa setelah dana APBDkeluar masingmasingPokmas mendapatpenambahan dana sebesarRp2.390.000,00 (dua jutatiga ratus sembilan puluhribu Rupiah) untuk masingmasing Pokmas (5Pokmas) sehingga masingmasing Pokmas mendapatRp22.390.000,00 (duapuluh dua juta tiga ratussembilan puluh ribuRupiah), kemudiandibentuk Pokmas baruuntuk

SPMU No.SPM : 155/RSPK/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006, masuk ke Rekening LPSTK tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) (APBD);Bahwa setelah dana APBD keluar masingmasing Pokmasmendapat penambahan dana sebesar Rp2.390.000,00 (dua jutatiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) untuk masingmasingPokmas (5 Pokmas) sehingga masingmasing Pokmas mendapatRp22.390.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluhribu Rupiah), kemudian dibentuk Pokmas

Hal initidak sesuai dengan Pasal 21 UndangUndang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwapembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukansebelum Barang Dan/Atau Jasa diterima ;Bahwa pada tanggal 11 April 2007 Terdakwa bersamasamadengan ATTILIUS selaku Ketua LPSTK dan Bendahara LPSTKSikakap Nani Dewita mencairkan lagi uang sebanyakRp28.228.000,00 dari rekening LPSTK dan diserahkan kepadaHal. 37 dari 64 hal. Put.

Hal ini dibuktikan dengan penggunaaninstrtumen keperdataan berupa Nota Kesepakatan Bersama(BUKTI: P 16) dan Perjanjian Kerjasama Patungan (JointVenture); (BUKTI: P 17);Dalam Kerjasama Patungan (Joint Venture) initidak menggunakan setoran modal yang tidak menggunakankeuangan negara baik APBD maupun APBN.

(Dua Belas Juta Enam Ratus Empat PuluhRibu Dolar);Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2020sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan(BUKTI: P 18), yang pada rumusan hukum Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung tahun 2020 Huruf A RumusanKamar Pidana Point 4, bahwa, kerugian yang timbulpada anak perusahaan BUMN atau BUMD yang modalnyabukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaanmodal dari

Dengan demikian Perusahaan hasilkerjasama patungan (Joint Venture) antara PerusahaanDaerah dan Perusahaan Swasta secara hukum tidaktermasuk BUMD karena Menurut Pasal 1 angka 1Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017, Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang sahamperusahaannya dimiliki sebagian atau seluruhnya olehdaerah, sementara itu Perusahaan Joint Venture yangmemiliki saham bukan dari APBD secara hukumperusahaan Joint Venture itu merupakan Badan usaha danBadan Hukum Perdata tersendiri

PDPDE GAS Nomor 10Tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat di hadapan NotarisSYARIFUDIN, S.H., dan Akta Perubahan Nomor 01Tanggal 03 April 2018 Dihadapan NotarisSYARIFUDIN,S.H., jelas bukan merupakan BUMDdikarenakansaham yang diberikan kepada PDPDESUMATERA SELATAN bukanbersumberdari APBNmaupun APBD tetapi saham PDPDE SS sebesar 15%(Lima Belas Persen) bersumber dari Pinjaman/DanaTalangan Sementara yang diberikan oleh PT.

Demikian pula bukti bertanda P8 berupa Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor : 10 tahunm 2010 tentang pemberlakukanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI, pada pokoknya menyebutkan bahwakerugian yang ditimbulkan pada anak perusahaan MUMN/BUMD yangmodalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modalBUMN /BUMD dna tidka menerima /menggunakan fasilitas negara bukantermasuk sebuah kerugian negara ;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P9 berupa PutusanMahkamah Konstitusi nomor : 21/PUUXII/