Ditemukan 13503 data
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
DDCConsultants, tersebut bukanlah SubConsultants, tetapimerupakan satu kesatuan yang disebut Konsultan dimanakedudukannya adalah sama dalam hal hak dan kewajibannyaterhadap Client (DGWR) dengan perusahaan asing.c) Simpulan;Dengan demikian, berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 1995 danKMK Nomor 239/KMK.01/1996 PPN yang terutang atas jasayang diserahkan oleh Pemohon Banding (PTI.
Luke Nugroho Harmoko
Tergugat:
PT. Maybank Indonesia Finance, Kantor Cabang Surabaya
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Unit Usaha Syariah
2.PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Cabang Pembantu
3.Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional IV
4.Bank Indonesia
85 — 18
(Kemampuan) merupakan faktor utama dari Bank atau perusahaanpembiayaan untuk menyetujui atas fasilitas kredit yang diajukan, dimanapenolakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II bisa saja karenaPenggugat dinilai tidak memiliki kecukupan dalam hal Capacity(Kemampuan), dimana Capacity (Kemampuan) Penggugat diperhitungkandengan menggunakan metode Debt Bruden Ratio (DBR) atau /nstallmentto Income (IIR) atau Payment to Income (PTI) yaitu rasio seluruh cicilanterhadap pendapatan bersih atau take home
Tergugat II bukan merupakan tanggung jawab dariTergugat, sehingga sangat aneh dan licik jika Penggugat menyalahkanTergugat akan hal tersebut, karena Penggugat hanya menggunakanHal. 16 Putusan Nomor : 1062/Pdt.G/2018/PN.Sby.13.alasanalasan dalil kosongnya untuk menutupi fakta sebenarnya bahwaPenggugat sebenarnya tidak memiliki kapasitas yang mumpuni ataspengajuan fasilitas kreditnya pada Turut Tergugat Il, dimana berdasarkanDebt Bruden Ratio (DBR) atau Installment to Income (IIR) atau Payment toIncome (PTI
) yaitu rasio seluruh cicilan terhadap pendapatan bersih atautake home pay (THP) Penggugat tidak memiliki rasio / kKemampuan yangbagus dalam menerima kredit baru.Bahwa untuk membuktikan seluruh sangahan atas dalil yang disampaikanoleh Tergugat, dimana Tergugat sangat yakin bahwa ditolaknya fasilitaskredit pada Turut Tergugat II adalah kurangnya kemampuan rasio dari DebtBruden Ratio (DBR) atau Installment to Income (IIR) atau Payment toIncome (PTI);Tergugat dibuktikan bahwa terhitung tanggal 25 Maret
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mulyadi Hargomulyo (Terdakwa dalam berkasperkara yang telah disidangkan secara terpisah) yang selain bukan sebagainasabah PTI Bank BNI juga yang bersangkutan tidak pernahmenandatangani PPGB (Permohonan Penerbitan Garansi Bank) adalahmerupakan sarana ataupun daya upaya dalam perbuatannya yang dengansengaja memiliki dengan melawan hak uang muka sejumlah Rp5.000.000.000, (lima milyar rupiah) yang merupakan kerugian bagi pihaksaksi korban yakni PT Napalima ataupun yang mewakilinya yakni saksisaksiDrs
33 — 29
Angkasa Pura Logistik Bandara SyamsudinNoor Banjarbaru;Bahwa semua barangbarang yang masuk ke PTI. Angkasa PuraLogistik yang akan dikirim menggunakan Pesawat Udara akan diperiksadulu dengan menggunakan alat XRay untuk mengetahui kesesuaian isidan dokumen;Bahwa alat untuk melakukan pemeriksaan barangbarang/ paket yangmasuk ke PT. Angkasa Pura Logistik yaitu 1. Untuk barang / paketmenggunakan x Ray, 2. ETD digunakan untuk pemeriksaan bahanpeledak, 3.
Walktrugh dan Metal Detektor digunakan untuk pemeriksaanorang Metal Detektor;Bahwa sesuai dengan SOP, semua barangbarang yang akan dikirimharus melewati pemeriksaan antar lain Pertama melengkapi dokumenbarang yang akan dikirim berupa : SMU (Surat mUatan Udara), PTI(Pengetahuan Tentang Isi) dokumen pendukung lainnya.
103 — 41
waktu tersebut yang masih termasukdalam Tahun 2011, bertempat di Tower PT XL AXIATA Jakarta di Jalan Duren IlGang Lisong Rt.04 Rw.01 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa LumbuBekasi atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Bekasi, yang menyuruh melakukan, telah melakukan perbuatan yangdapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadappenyelenggaraan telekomunikasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan caracara sebagai berikut: Berawal dari PTI
XL AXIATA Jakarta di Jalan Duren IGang Lisong Rt.04 Rw.01 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa LumbuBekasi atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Bekasi, yang menyuruh melakukan, dengan sengaja dan melawan hukummenghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkanbarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perouatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Berawal dari PTI XL Axiata Jakarta memasang
180 — 70
Indominco Mandiri tentang tanahnya terdakwayang digunakan PTI. Indominco Mandiri sebagai Jalan.
Indominco,tidak akan melakukan aktifitas di wilayah 125 meter jalan hauling,akan mengurus alas hak kepemilikan tanah terdakwa di sekitarjalan hauling Km 31.5 sehingga selesai, tidak akan menyalahkanPT Indomino Mandiri atas adanya kesalahpahaman menggenaidana santunan masalah tanah terdakwa di sekitar jalan haulingHalaman 31 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/201 6/PN.Bon.tersebut dan menganggap permasalahan terdakwa adalah denganaparat desa Sekambing atau Kelurahan Bontang Lestari ;Bahwa PTI
43 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Peninjauan Kembali Il) ;Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/TermohonPeninjauanKembali, telah salah dalam menafsirkan akta akta yangtelahditandatanganinya, sehingga bertindak mewakil iperusahan PTI. Pusakamegah Buminusantara (lc. PemohonPeninjauan Kembali I!)
secarahukum perdata) ;Bahwa kenyataan hukum tersebut tersimpul dari AktaNotaris No. 75 tanggal 24 September 1997, beserta denganAkta Notaris No.76 tanggal 24 September 1997 yangdiperbuat oleh Singgih Susilo,SH, Notaris di Jakarta,artinya karena keduadua akta tersebut merupakan aktaNotarial, maka hukum harus dapat menerima danmematuhinya sebagai undangundang bagi para pihak (videpasal 1338 KUHPerdata) yang sekaligus sebagai pembuktianbelum adanya pembayaran secara lunas untuk pembeliansahamsaham/kekayaan PTI
13 — 0
kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dankebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bilamenimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebihdiutamakan mendahulukannya daripada kemungkinan untuk memperolehmashlahatnya yang belum tentu dapat diraih;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alih menjadi pendapat Majelis, yaitu pendapat pakar hukum IslamSayyid Sabig dalam Kitab Fighu as Sunnah, Juz , halaman 249 :Legal cue 5 pti
11 — 2
terbukti berperilaku yang jelek atau berakhlak tercela (madzmumah) yangmenggugurkan hak hadlanah Penggugat;Menimbang, bahwa dengan demikian anak Penggugat dan Tergugattersebut berhak mendapatkan hak hadlanah dari ibunya yaitu Penggugat danPenggugat sebagai ibu dari anak tersebut lebih berhak untuk mendapatkan hakhadlanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naillah QurotulainiMella N,sebagaimana hadits Rasulullah sebagai berikut:cety cle g 0 ts OS Noe a) fy) atl Uy G CaN Sl BIole de SY Ol NTs pti
27 — 3
Pti
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 802 K/Pdt/2016PetamburanJakarta Barat; padahal sesuai dengan buktibukti yang adapada Para Penggugat Rekonvensi dan putusan Pengadilan Negeri JakartaBarat Nomor 179/Pdt.G/2005/PN Jkt.Brt, yang putusannya dibacakantanggal 19 April 2005 juncto Putusan PTI DKI Jakarta Nomor106/PDT/2011/PT DKI tanggal 20 April 2011 tanah Kavling Blok P persil 209tersebut adalah hak dari Para Penggugat Rekonvensi;Bahwa berdasarkan dalil tersebut pada Konvensi poin 12; 13 dan 16 diatas,nampak jelas terbitnya Sertifikat
22 — 17
Nomor:910/Pid.B/2011/PN.STB tanggal 30 Januari 2012 atas nama TerdakwaAmiruddin alias Pak Amir dan terdakwa Sali, yang telah menentukan statusbarang bukti tersebut, maka dalam perkara pidana ini, mengenai status barangbukti tersebut tidak lagi ditentukan statusnya ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa makaperlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan terdakwa ;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya PTI
143 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan tersebut dibatasi hingga sampai tanggal 31 Desember2009.Bahwa menurut kami jelas pada angka 1 butir a dan b Surat Nomor S137/BC/2009 tanggal 25 Februari 2009 yang ditandatangani oleh BapakDirektur Jenderal Bea dan Cukai merupakan surat yang sangatsangatmembingungkan kami PTI.
24 — 1
s.d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam, maka Hakim Pemeriksa Perkaraberpendapat kedua calon mempelalsudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariatIslam serta ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calonmempelai telah memiliki Kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupunmateril untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim PemeriksaPerkaramemperhatikan hadits Rasulullan saw yang berbunyi :pa ib) 2505 gy KG eG ph pti
13 — 0
Cyadls Cpe 9g HI aa le aSa3 (I olin pI ets YI OYAMlaall 5)Artinya: Islam memilin lembaga talak / cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat danperdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, sebabmeneruskan perkawnan berarti menghukum salah satu suami isteridengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yangbertentangan dengan ruh keadilan. dan sebuah pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Muhazzab Juz Il halaman75 yang berbunyi:4a (as Ca LA 5B pti
31 — 24
Majelis Hakimpada tingkat banding tidak sependapat ;Menimbang, bahwa lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusanini oleh Majelis hakim tingkat banding dianggap' telah setimpal denganperbuatan terdakwa ;:Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal denganperbuatan terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkanhalhal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakatpada umumnya dan PTI
11 — 0
tersebutHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2093/Pdt.G/2017/PA.TAadalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangatkeadilan;Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadapsuami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyatanyataTermohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini sesuaidengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip olen Sayyid Sabiq dalam kita FiqhusSunnah juz halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:ue Lisl Can (aye sl Vywill y pti
13 — 9
Nama SAKSI II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokokinya sebagaiberikut; : Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat yang berjdtak>100 meter dari rumahPenggugat; yy Bahwa saksi bertetangga sejak 5 tahun vafig pti Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 10 tahun yang lalu, dan kenal puladengan Tergugat yang bernar ATE Bahwa saksi hadir pada.
86 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 674 K/Pdt.SusPHI/2017menggugat Klinik JRC PTI dapat dibenarkan sebab dengan pengakuanTergugat tersebut cukup alasan menyatakan antara Penggugat denganTergugat pernah terdapat hubungan hukum;4.
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Budi Hartono.Bahwa fakta Sdr Budi Hartono selaku direktur PT Bambino Ekapratamatelah melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2005,namun di dalam SPT Tahunan tersebut tidak terdapat pelaporanadanya piutangkepada PTI Bambino Ekapratama (TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan fakta di dalamLaporan Keuangan dan SPT PPh Badan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) juga tidak ditemukan adanyapelaporan perincian hutang kepada Sdr.