PT Perfect Plus sebagai tenaga kontraksebagaimana 878 orang rekanrekannya, tetapi para Tergugat Rekonvensi/PenggugatHal. 39 dari 54 hal.

Sehingga hanya bertujuanuntuk mengaburkan dan sekaligus menghilangkan kepatuhan serta kewajibanhukum Termohon I untuk memenuhi atas hakhak normatif yang melekatpada diri para Pemohon ;Bahwa bagaimana mungkin objek dalam perjanjian akta bawah tanganmengenai Pengalihan Tenaga Keria yang para Pemohon telah lama bekerjadilingkungan kerja perseroan cabang Termohon I tidak pemah diajukanproses pendaftarannya guna mendapat pemeriksaan serta pengesahan dariinstansi/pejabat berwenang, Menteri/Departemen Tenaga

No.015 PK/Pdt.Sus/2011Menyewa) dan Pengalihan Tenaga Kerja tanggal 1 November 2007 yang bersifatakta bawah tangan, Termohon II sebagai subjek yang cacad hukum ;3.

Danmajikan inilah yang pada dasarnya menentukan syaratsyarat kerja itu...Bersesuaian dalam perkara sengketa hubungan industrial dalam perkara a quo.Sepanjang terkait atas hakhak normatif yang melekat pada para Pemohon, makamengenai Pengalihan Tenaga Kerja sebagai objek dalam Perjanjian Awal Kerjasamatanggal 1 Oktober 2007 dan Perjanjian Pengalihan Aset (sewa menyewa) danPengalihan Tenaga Kerja tanggal November 2007 jelasjelag bertentangan denganpasal 28 D ayat (2) dan pasal 28 I ayat (1) UUD 1945

UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI.Dengan demikian, demi keadilan hukum sejati serta menjaga kewibawa lembagaPengadilan Indonesia, maka akta Perjanjian Awal Kerjasama tanggal 1 Oktober2007 dan Perjanjian Pengalihan Aset (sewa Menyewa) dan Pengalihan Tenaga Kerjatanggal 1 November 2007 sepanjang objek mengenai Pengalihan Tenaga Kerja tidakberlaku tidak memiliki sifat mengikat terhadap para Pemohon, sebab merupakanperjanjian yang cacad hukum atau dalam perkara perselisihan hubungan industrial aquo hanya

Linmas Kabupaten : 1Kabx 84 Orang=84 orang Tenaga Linmas Kecamatan : 19Kecx 24 Orang = 465 orangHalaman 26 dari 71 Hal.

No. 1/Pid.SusTPK/2017/PT.PLG Tenaga Linmas Desa/ Kelurahan : 259 Desa/Kel x 6 Orang= 1.556orang;Jumlah Keseluruhan : = 2.094 orangdengan besaran honor LINMAS yang dibutuhkan adalah :a. 2.094 orang x Rp. 100.000, x Shari =Rp. 628.200.000.b.

No. 1/Pid.SusTPK/2017/PT.PLGPembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat dan saksi Ferawatisebagai bendahara bahwa benar tanda tangan pada kwitansi untukpembayaran upah Linmas TPS,PPS,PPK Pemilu Presiden dan WakilPresiden di kabupaten OKU Selatan Tahun 2014, upah LinmasKabupaten OKU Selatan dan belanja upah tenaga kerja panitia Linmas,belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan penyiapan tenagapengendali kKeamanan dan kenyamanan lingkungan dan belanja alat tuliskantor kegiatan penyiapan tenaga pengendali

Linmas Kabupaten : 1 Kabx 84Orang= 84 orang Tenaga Linmas Kecamatan : 19 Kecx 24 Orang= 465 orang Tenaga Linmas Desa/Kelurahan : 259 Desa/Kel x 6 Orang= 1.556orangJumlah Keseluruhan : = 2.094 orangdengan besaran honor Linmas yang dibutuhkan adalah:a. 2.094 orang x Rp. 100.000, x 3 hari =Rp. 628.200.000,b.

dan belanja alat tuliskantor kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dankenyamanan lingkungan Pilpres 2014 dengan sumber dana yang berasaldari APBD Kab.

Bahwa setahu saksi sebelumnya pemohon pernah Keluar Negeriyakni Ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ; Bahwa setahu saksi Pemohon mau mengganti Identitas dipaspornya untuk keperluan berangkat kembali ke Luar Negeri yakni Ke malaysiauntuk bekerja kembali sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sehinggaagar Identitas pemohon di paspor sama dengan di Kartu TandaPenduduk, ljasah Sekolah Dasar dan Kartu Keluarga Pemohon.

Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan,membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barangyang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yakni terhadap pagarmilik SELVIE PATIRANIE;Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadianantara lain sebagai berikut:Bahwa pada wakiu dan tempat tersebut di atas, awalnya ada perjanjianantara saksi korban dengan Terdakwa bahwa anak Terdakwa diberangkatkanoleh saksi korban ke Malaysia menjadi Tenaga

Kerja Wanita (TKW) tapi karenastatus anak Terdakwa menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ilegal, saksi korbantidak mau memberangkatkan anak Terdakwa menjadi Tenaga Kerja WanitaHal. 1 dari 6 hal.

No. 1146 K/PID/2015(TKW) ilegal mengakibatkan Terdakwa marah lalu Terdakwa mengambil sebuahkapak dan merusak pagar dengan cara kapak ditangan Terdakwa dengansekuat tenaga Terdakwa membenturbenturkan secara berulangulang kalimengakibatkan pagar rumah milik saksi korban rusak/hancur dan tidak dapatdipakai lagi;Bahwa akibat perouatan Terdakwa tersebut, saksi korban SelviePatiranie mengalami kerugian sekitar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus limapuluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp2.500.000,00

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahruddin nomor 0137/ISTPSLB/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kependudukan,Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Balangan tanggal 08 Pebruari2006 (P.2);3.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Murjiatul Lisa nomor 0689/ISTPSLB/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja danTrasmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 01 April 2003 (P.3) ;Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulanyang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahruddin nomor 0137/ISTPSLB/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kependudukan,Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Balangan tanggal 08 Pebruari2006;3.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Murjiatul Lisa nomor 0689/ISTPSLB/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja danTrasmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 01 April 2003 ;Buktibukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, olehkarena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalamPasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil,sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat

kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;Bahwa setelah menikah, Penggugatdan Tergugattinggal dirumah kediamanPenggugatdi Dusun Sidomulyo Desa singakerta Rt/Rw 006/003 KecamatanKrangkeng Kabupaten Indramayu;Bahwa selama masa perkawinan, Penggugatdan Tergugattelah berkumpulsebagaimana layaknya suamiisteri dan sudah dikaruniai anak yangbernama QIBTIYA Umur 15 Tahun;Bahwa Penggugat berangkat Keluar Negeri Sebagai TKW (Tenaga

KerjaWanita) di Taiwan pada Bulan Maret 2017 atas izin dari pihak tergugat;Bahwa sebelum Penggugat berangkat Keluar Negeri Sebagai TKW(Tenaga Kerja Wanita) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tak berkesudahanyang tak ada lagi hidup rukun dalam rumah tangga hal tersebut disebabkankarena tuntutan ekonomi;Bahwa atas dasar itu Penggugat berangkat keluar Negeri sebagai TKW(Tenaga Kerja Wanita) ketaiwan bertujuan membahagiakan keluargamembiayai

ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus,dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukangugat cerai;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yangmemiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakanHalaman 5dari 8terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinanyang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat berangkat KeluarNegeri Sebagai TKW (Tenaga

Diamond Cold Storage berbunyi:(2) Berdasarkan kebutuhan manajemen perusahaan dan dalam rangkapemanfaatan tenaga kerja demi tercapainya tujuan operasionalperusahaan yang lebih effisien dan bukan dimaksudkan untukmenghambat perkembangan serikat pekerja tetapi sematamata untukkepentingan perusahaan, maka perusahaan berwenang untukmemutasikan karyawan dan karyawan wajid dan atau bersediaditempatkan di cabang perusahaan manapun diseluruh wilayah Indonesia:Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 Tergugat PT.

Jabatan Para Penggugat yang di mutasi hanya petugas kebersihan(Cleaning Service/Office Boy dan Worker) bukan jabatan Manajerial,dan bukan tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus; maka mutasiyang dilakukan oleh Tergugat sangat tidak logis dan diluar kebiasaanumum;8.5. Tidak ada fasilitas biaya perjalanan/uang transport, fasilitaspemondokan/tempat tinggal buruh;Bahwa mohon Majelis Hakim yang Mulia menyatakan mutasi yangdilakukan Tergugat PT. Diamond Cold Storage kepada Sdr.

Dinas Tenaga Kerja domisili kantor cabang Tergugat;Hal. 11 dari 15 Hal.

Put.Nomor 530 K/Pdt.SusPHI//20154) Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Utara sudah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 5761/1.831tanggal 20 Juni 2014 mengenai kasus Tatang Supriyadi;5) Sdr. Tatang Supriyadi tidak mau menanggapi Anjuran dari Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara TetapiPenggugat malah melakukan/mendaftarkan mediasi ke Dinas TenagaKerja Pemerintah Kabupaten Bekasi;5.

Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tidak jelas karenadasar hukum mengajukan gugatan dilayangkan atas 2 (dua) anjuran yangberbeda yaitu Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Utara dan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasisehingga dalam hal ini Penggugat telah mempermainkan Hukum danmenganggap remeh anjuran dari Suku Dinas yang telah mengupayakanperdamaian;6.

Nomor 40 PK/Pdt.SusPHI/2015kesepakatan penyelesaian perselisinan oleh Penggugat dan Tergugat dalamProses Mediasi, hal mana dibuktikan dengan telah diterbitkannya NotaAnjuran Nomor 1085/1.831 tertanggal 20 Februari 2012 (Asli TerlampirDalam Gugatan) oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara;.

Bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asasterbuka,bebas dan objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi;(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerjapada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat,minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hakasasi dan perlindungan hukum;Oleh karena pemindahan/mutasi Penggugat dilakukan

bersangkutan diberikan surat peringatan pertama,kedua, dan ketiga secara berturutturut;Bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 dan Pasal 4 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Hubungan Industrial: Penggugat melalui surat tertanggal 4 November 2011 dan tanggal 15November 2011 telah mengundang Tergugat untuk bersamamenyelesaikan perselisihan ini secara bipartite, akan tetapi Tergugattetap mengabaikan undangan Penggugat tersebut; Penyelesaian oleh mediator berupa anjuran Suku Dinas Tenaga

Bahwa sesuai dengan surat Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Utara dengan surat anjuran Nomor 1085/1.1831tanggal 20 Februari 2012 didalam pertimbangan dan pendapatmediatornya menyebutkan:a. Agar Perusahaan PT Amos Indah Indonesia memanggil pekerja Sdr.Abdul Jamil untuk bekerja kembali seperti biasa;b. Agar Pekerja Sdr Abdul Jamil segera melaporkan kesediannya untukkembali bekerja seperti biasa kepada Perusahaan PT Amos IndahIndonesia;c.

Nomor 40 PK/Pdt.SusPHI/2015Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000 selama 6 (enam)bulan sehingga amar perlu diperbaiki sepanjang mengenai upah prosesdibayar menjadi 6 (enam) bulan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugatmerasa tidak memutus hubungan kerja dengan Termohon PeninjauanKembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat, karena sesuai Pasal 93 ayat 1Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi Upah tidak dibayarapabila pekerja/ouruh tidak melakukan pekerjaan

Rp250.000.000,00;2) Biaya pembangunan camp/barak ukuran 5 x 10 m sebesarRp13.000.000,00 (untuk pembelian bahan untuk pembangunan camp/barak sebesar Rp11.000.000,00 dan upah tukang sebesarRp2.000.000,00;Jumlah keseluruhan kerugian materiil yang dialami Penggugat yang harusdibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng adalahRp263.000.000,00;.Bahwa selain kerugian materiil tersebut diatas Penggugat juga mengalamikerugian immateriil yaitu tindakantindakan Para Tergugat sangatmengganggu pikiran dan tenaga

Judex Juris khilaf dan keliru karena sama sekali tidak melihat danmencermati alat bukti surat Penggugat yang diberi tanda P10 yaitu SuratKeterangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 590/318/b.ix/Sosnakertrans.tanggal 30 September 2010 yang ditandatangani oleh Drs.Leonaldi KepalaDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung JabungTimur;Halaman 11 dari 16 hal. Put.

Irawan Bin Achmad dibawah sumpahmenerangkan antara lain objek perkara pada tahun 2010 diukur oleh BadanPertanahan Nasional Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenTanjung Jabung Timur, hasil pengukuran dicocokkan dengan peta lokasiTrasmigrasi diperoleh suatu kesimpulan bahwa lahan objek sengketa tidaktermasuk dalam lahan maupun lahan cadangan transmigrasi;Dengan demikian dari Bukti P10 (terlampir 1) dan saksi Mendri lrawan BinAchmad, membuktikan bahwa tidak ada hubungan hukum antaraKementerian Tenaga

Nomor 12 PK/Padt/2016Jambi tanggal 02 Oktober 2013 Nomor 45/PDT/2013/PT.JBI. aquo yangtidak menerapkan hukum serta telah melanggar hukum yang berlaku ;Bahwa untuk mengetahui lebih jauh adanya suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam putusan JudexJurisaquo dapat diuraikan sebagai berikut:1)Bukti P10 Surat keterangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bernomor590/318/E.IX/Sosnakertrans. tertanggal 30 September

Dengan demikianPenggugat tidak perlu menarik kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi sebagai pihak/subjek dalam gugatan;Thamrin sebagai saksi dalam perkara aquo adalah salah satu pemiliklahan transmigrasi yang telah bersertifikat, saksi Thamrin dibawahsumpah menerangkan antara lain bahwa lahan objek sengketa tidaktermasuk dalam lahan transmigrasi.

Penurunan tidak hanya terjadi di Sangatta namun di seluruhcabang Penggugat di Indonesia;Karena penurunan tersebut, Penggugat harus mengambil langkahlangkahguna peningkatan produktivitas dan menyeimbangkan jumlah tenaga kerjadengan pekerjaan yang tersedia;Berdasarkan /nterOffice Memo tanggal 2 Desember 2013, Nomor132/PTTUCAO/XII/2013, Perihal: 2014 Manpower Rebalancing StrategyPenggugat memutuskan untuk melakukan Manpower Rebalancing StrategyProgram (Program Penyeimbangan Jumlah Tenaga kerja) yang

Dengan demikianPenggugat tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan PHK;Berdasarkan Inter Office Mail tanggal 9 Mei 2014 Nomor. 014IOM/HCDH/V/2014, Perihal: Guidance On Manpower RebalancingImplementation, Penggugat memutuskan untuk melaksanakan PHK gunamenyeimbangkan antara jumlah tenaga kerja dan pekerjaan yang tersedia;Dalam pelaksanaan PHK atas dasar Manpower Rebalancing StrategyProgram tersebut, Penggugat mendahulukan PHK terhadap pekerjaHalaman 3 dari 16 hal.Put.Nomor 67 K/Pdt.SusPHI/2016berstatus

0336/HRSGT/IX/2014, Nomor 0337/HRSGT/IX/2014, dan Nomor 0338/HRSGT/IX/2014, dan suratsurat tanggal17 September 2014, Nomor 0441/HRSGT/IX/2014, Nomor 0442/HRSGT/IX/2014, dan Nomor 0443/HRSGT/IX/2014, Perihal: PemberitahuanPengenaan Skorsing, terhitung sejak 16 dan 17 September 2014Penggugat mengenakan skorsing terhadap Para Tergugat;Sesuai Pasal 4 (1) Undang Undang Nomor 2/2004, pada 19 September2014, Penggugat mengajukan pencatatan untuk dilakukannya mediasiatas PHK terhadap Para Tergugat ke Dinas Tenaga

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya mendalilkan bahwa:"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatanPenggugat dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat, makapersoalan pokok antara Penggugat dengan Para Tergugat adalahberkenaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasanbahwa Penggugat melakukan "Manpower Rebalancing Strategy(Program Penyeimbangan Jumlah Tenaga Kerja) yang bertujuan untukmenyeimbangkan kinerja bisnis, produktifitas, komposisi dan proposesjumlah pekerja

Pertanyaan tersebutuntuk menegaskan bahwa selain Penggugat masih melakukanperekrutan, juga masih mengubah status hubungan kerja dari PKWT kePKWTT yang dengan sendirinya menganulir pertimbangan Judex Factipada halaman 31 dan 32 salinan putusannya;20.Bahwa Judex Facti telah lalai mempertimbangkan keterangan para saksi21.22.yang dengan tegas dan jelas menyampaikan bahwa Penggugat hinggasaat perkara a quo diajukan, masih menggunakan tenaga outsourcingtermasuk pada bidangbidang kerja Para Pemohon/Para

Menyatakan terdakwa ACHMAD YUDI ARIFIN als MARTABEK bin ZAENURIbersamasama dengan terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL ABIDIN bin SARuIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak denganterangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadaporang atau barang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan PenuntutUmum.2.

MARTABEK Bin ZAENURIsecara bersamasama atau bersekutu dengan terdakwa MUHAMMAD KHOIRULABIDIN Bin SARJI YANTO, pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2015, sekitarjam 00,15 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan DesemberTahun 2015, bertempat di pertigaan Jalan Desa Kembangbilo, Kecamatan Tuban,Kabupaten Tuban, atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan terangterangan dandengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

Secara terangterangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang atau barang yang menimbulkan kerusakan barang ataumengakibatkan lukaluka ;Ad...

Unsur Secara terangterangan dengan tenaga bersamamenggunakankekerasan terhadap orang atau barang yang menimbulkan kerusakan barang ataumengakibatkan lukaluka ; 20020202monenene Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkanunsur kedua Secara terangterangan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang ; noneeene Menimbang, bahwa pengertian secara terangterangan dalam beberapaKitab UndangUndang Hukum Pidana terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasaIndonesia

MUHAMMAD KHOIRUL ABIDIN Bin SARJI yang sedimikian rupadapatlah disimpulkan sebagai penggunaaan tenaga secara bersamasama untukmelakukan kekerasaan terhadap orang, yakni saksi ABDULLAH BADI Bin MUDLO,dan perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum, karena tempat kejadianmerupakan tempat publik dapat melihatnya, dengan demikian unsur kedua daridakwaan tersebut terpenuhi ;him 13 dari 14 Put.

pekerjaan yangdiberikan Tergugat seperti sedia kala, namun nyatanya Tergugat tidakkunjung menanggapinya sampai akhirnya usia pensiun telah terlampauihingga bulan Januari 2016 yang melewati batas usia pensiun selama 4(empat) tahun, dan apabila diperhitungkan secara matematik makaPenggugat pada perusahaan Tergugat pada usia 59 (lima puluh sembilan)tahun;Bahwa pengaturan batas usia pensiun secara tegas telah disebutkan didalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentangJaminan Sosial Tenaga

Kerja, menyebutkan bahwa Jaminan Hari Tua(JHT) dibayarkan kepada tenaga yang telah mencapai usia 55 tahun danUndang Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun,menyebutkan bahwa hak atas manfaat pensiun dengan catatan batasusia pensiun normal adalah 55 tahun, dengan demikian seharusnyaPenggugat sudah pensiun sewaktu masih usia 55 (lima puluh lima) tahunpada tahun 2012, namun nyatanya Penggugat masih tetap sajadipekerjakan oleh Tergugat;Bahwa karena nyatanya memang benar Penggugat sudah berumur

Kerja Wilayah AdministrasiKabupaten Bogor, akan tetapi hal tersebut juga mengalami jalan buntu,dimana Tergugat tidak sama sekali memenuhi panggilan untuk mediasi.Oleh karenanya Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja WilayahAdministrasi Kabupaten Bogor mengeluarkan Surat Anjuran Nomor565/5399/HI Syaker/2016 tanggal 14 Juli 2014 dengan Ralat Surat AnjuranNomor 565/5784/HI Syaker/2016, tanggal 1 Agustus 2016, yangmenganjurkan:a.

iniberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Eksepsi Gugatan Belum Waktunya Dapat Diajukan (Prematur): Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalildalil dari Penggugat; Bahwa berdasarkan bukti surat panggilan yang diterima oleh Tergugat,Tergugat telah menerima Surat Panggilan Mediasi ke (satu) dan SuratPanggilan Mediasi ke Ill (tiga) dari Dinas Sosial, Tenaga

Kerja DanTransmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor; Bahwa Tergugat belum menerima Surat Panggilan Mediasi ke II (dua) olehDinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah KabupatenBogor, sehingga adalah janggal jika tibatiba terdapat Surat PanggilanMediasi ke III (tiga) untuk Tergugat; Bahwa Tergugat pernah menghadiri panggilan kelengkapan berkas/memilihjuru runding dan bertemu dengan kuasa hukum Penggugat di Dinas Sosial,Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor namunTergugat

Najwa(DPO), tanpa pelatihan terlebih dahulu dan terdakwa tidak memiliki ijin Perusahaan JasaTenaga Kerja Indonesia (PJTKI) / Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta(PPTKIS) telah menyalahi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UndangundangNo. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di LuarNegeri.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 102 huruf aUndangundang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TenagaKerjaIndonesia

Tinggi akanmempertimbangkan sendiri sebagai berikut : Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4, percobaan untuk melakukan kejahatan; Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) menyebutkan : perbuatan untuk melakukankejahatan dipidana, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itudan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung darikeamanannya sendirl; Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di Persidangan bahwa benarterdakwa yang membawa calon Tenaga

Suwignyo No. 29 Pontianak tetapi para saksi tidak jadidiberangkatkan ke Malaysia (Luar Negeri) karena terdakwa ditangkap oleh Polisi karenadiduga melakukan tindak pidana Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia keLuar Negeri; = n ono nnn enna nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee15Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 telah pula terbukti menurutMenimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a UndangUndangNomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilanyang layak yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat,martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatankerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional; Halhal yang meringankan : 1 Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan, mengakui terus terang dan menyesaliperbuatannya; 2 Terdakwa belum permah dihukum; Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam duatingkat

Pengadilan dibebankan kepada terdakwa; Mengingat Pasal 102 huruf a UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo.

Bukit Barisan Indah Prima adalah perusahaan yangbergerak di bidang perkebunan kelapa sawit beserta Industri pengolahannya,yaitu perkebunan kelapa sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS)yang berlokasi di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, KabupatenMuaro Jambi, Propinsi Jambi;Bahwa Para Penggugat adalah anggota Pengurus Unit Kerja FederasiSerikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (PUK F.SPPPSPSI) PT.Bukit Barisan Indah Prima dan telahterdaftar di Dinas Sosial Tenaga

berbunyi : "Perusahaan menetapkan upahkaryawan berdasarkan golongan atas penilaian tentang : Pendidikan,pengalaman kerja, jabatan/ tugas, masa kerja, prestasi kerja, loyalitasterhadap perusahaan dan kejujuran yang besarnya tidak akan lebih rendahdari Upah Minimum Sektoral Propinsi yang ditetapbkan pemerintah";Bahwa besar upah yang telah disepakati dalam perjanjian kerjabersama adalah tidak akan lebih rendah dari upah minimum sektoral propinsiyang ditetapkan pemerintah yaitu sesuai Peraturan Menteri Tenaga

KerjaNomor : Per01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang kemudian diubahdengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia No.KEP226/MEN/2000 pada Pasal 5 ayat (1) bahwa "UpahMinimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi) harus lebih besar sekurangkurangnya 5% (lima persen) dari Upah Minimum Propinsi";Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, gaji/ upah ParaPenggugat pada tahun 2007 seharusnya adalah : Rp. 690.900, (enam ratussembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah), dengan dasar

Bukit Barisan IndahPrima tentang besarnya upah karyawan yang termaktub pada Pasal 15ayat (1) bahwa besarnya upah karyawan tidak akan lebih rendah dariupah minimum sektoral propinsi yang ditetapkan oleh pemerintah;Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :PER.01/ MEN/1999 yang kemudian diubah dengan Keputusan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi No.

Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP226/MEN/2000Tentang Perubahan Pasal 11, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER01/ MEN/1999 tentang Upah Minimum yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (1)serta Pasal 15 ayat (1) dan (2);.

kefarmasian adalah tenaga yang melakukanpekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga tekniskefarmasian.

Fasilitas Produksi Sedian Farmasi beruapa industry farmasi obat,industry bahan baku obat, industri obat tradisional, pabrik kosmetik danpabrik lain yang memerlukan tenaga kefarmasian untuk menjalankantugas dan fungsi produksi dan pengawasan mutu;b. Fasilitas Distributor atau penyalur sedian dan alat kesehatan melaluipedagang besar farmasi, penyalur alat kesehatan, instalasi sedianfarmasi dalam alat kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerahprovinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.Cc.

Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, danpenggunaannya harus dengan resep dokter;Bahwa benar menurut Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 Pasal 33,tentang tenaga kefarmasian bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenagateknis kefarmasian.

kesehatan adalahsetiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memilikipengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatanyang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upayakesehatan, lebih lanjut Pasal 33 Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 2009tentang tenaga kefarmasian menyatakan bahwa tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dantenaga teknis kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah

kefarmasian bahwa tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dantenaga teknis kefarmasian.

Aris Adi Saputraalias Aris bin Kasnari yang posisinya berada di belakang tubuh korbanmengawali pembunuhan berencana tersebut dengan cara melakukanpemukulan dengan menggunakan tangan kanan dengan mengepal/meninjudengan sekuat tenaga yang mengenai punggung korban kemudianHal. 5 dari 33 hal.

Romelan bin Saini(Alm), yang telah memegang batu dengan ukuran diameter 35 cmkemudian langsung melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah kepalabagian belakang korban sehingga timbul bunyi prakk kembali danmengakibatkan kepala korban semakin terluka dan banyak mengeluarkandarah, kemudian Terdakwa . Romelan bin Saini (Alm), memukul kepalakorban sebanyak tiga kali, selanjutnya Terdakwa IV.

Romelan bin Saini yang telah memegang batu dengan ukuran diameter35 cm kemudian langsung melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arahkepala bagian belakang korban sehingga timbul bunyi prakk kembali danmengakibatkan kepala korban semakin terluka dan banyak mengeluarkandarah, kemudian Terdakwa I. Romelan bin Saini memukul kepala korbansebanyak tiga kali, selanjutnya Terdakwa IV.

Romelan bin Saini yang telah memegangbatu dengan ukuran diameter 35 cm kemudian langsung melemparkannyadengan sekuat tenaga ke arah kepala bagian belakang korban sehinggatimbul bunyi prakk kembali dan mengakibatkan kepala korban semakinterluka dan banyak mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa . Romelanbin Saini memukul kepala korban sebanyak tiga kali, selanjutnya TerdakwaIV.

Abdul Rohimalias Dul bin Tasim (Alm), yang tepat mengenai kepala korban Ruslandengan sekuat tenaga sebanyak satu kali.

Terdakwa dan Saksi1berusaha berteriak tetapi mulut Saksi1 dibungkam Terdakwadengan tangan kananya, karena tenaga Saksi1 kalah kuat denganTerdakwa.e.

Saksi Fifin Nikmatin berusahamenghindar dengan cara menutupi kKemaluannya tetapi tetap dipaksa Terdakwa dan Saksi Fifin Nikmatin berusaha berteriaktetapi mulut Saksi Fifin Nikmatin dibungkam Terdakwa dengantangan kanannya, karena tenaga Saksi Fifin Nikmatin kalah kuatdengan tenaga Terdakwa.Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnyakedalam vagina Saksi Fifin Nikm namun penis Terdakwaawalnya susah masuk kedalam vagina Saksi Fifin Nikmatintetapi Terdakwa terus berusaha dengan cara menekan

Saksi Fifin Nikmatin berusahamenghindar dengan cara menutupi kKemaluannya tetapi tetap dipaksa Terdakwa dan Saksi Fifin Nikmatin berusaha berteriaktetapi mulut Saksi Fifin Nikmatin dibungkam Terdakwa dengantangan kanannya, karena tenaga Saksi Fifin Nikmatin kalah kuatdengan tenaga Terdakwa.Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnyakedalam vagina Saksi Fifin Nikmatin namun penis Terdakwaawalnya susah masuk kedalam vagina Saksi Fifin Nikmatintetapi Terdakwa terus berusaha dengan cara menekan

Kerugian lain yang ditimbulkan dari tidak dilaksanakannya PKWT;14.Bahwa dalam hal belum tercapainya perundingan antara pihak Penggugatdan Tergugat maka pada tanggal 22 September 2015, Penggugatmengajukan permohonan mediasi kepada Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur (bukti P42);15.Bahwa pihak Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Timur telah memanggil kedua belah pihak pada tanggal 1 Oktober2015 (bukti P43), tanggal 16 Oktober 2015 (bukti

DelviAndri dkk namun atas panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadirdengan alasan yang tidak jelas;16.Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015, Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur mengeluarkan surat anjurankepada kedua belah pihak (bukti P46), yang pada pokoknya adalah:1. menganjurkan agar pihak Perum PPD membayarkan kekuarangan upahselama 7 bulan dari bulan Januari hingga Juli 2015 kepada Penggugatsebesar Rp 259.000,00 x 7 bulan = Rp 1.813.00,00 per orang;2. membayarkan

Nomor 309 kK/Pdt.SusPHI/2017Rp2.700.000,00 x 3 bulan = Rp8.100.000,00 per orang;3. membayarkan uang hadir tidak operasi pramudi kepada Penggugatsesuai dengan absensi yang ada;4. membayarkan kekurangan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)tahun 2015 kepada Penggugat sebesar Rp1.525.000,00 per orang;17.Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, Penggugat telah menjawab suratanjuran Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaTimur (bukti P47) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugatmenerima

Penggugat menolak tawaran tersebutkarena tidak sesuai dengan anjuran dari Sudin Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur;19.Bahwa pada tanggal 16 Desember 2016, Tergugat kembali mengundangPenggugat untuk memberikan penawaran berupa pembayaran 3 (tiga)bulan gaji dari bulan Agustus hingga Oktober 2015 yang sesuai denganUMP tahun 2015 dan THR yang sesuai dengan proporsi masa kerja (buktiP49).

Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap surat21.anjuran yang dikeluarkan oleh Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Timur, serta belum memiliki itikad baik untukmelaksanakan anjuran dari Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Timur;Bahwa berdasarkan point 5 huruf b surat anjuran yang dikeluarkan olehSuku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaTimur tanggal 4 Desember 2015 menyatakan bahwa apabila salah satupihak

selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut ;SCOQGAL cea: macmncnes amemmawan aan eumemammem eumeme TERGUGAT ;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru :Setelah membaca berkas perkara dan Mendengar Kedua Belah Pihak ;Setelah memeriksa bukti bukti yang diajukan dalam persidanganSetelah mendengar Keterangan para saksi kedua belah pihak yang berperkara ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan yang dilampiriAnjuran atau Risalah Penyelesaian dari Dinas Tenaga

PENGGUGAT tersebut,Lembaga (Mediator) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekanbaru Riau telah melakukanKlarifikasi dengan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT ke KantorDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekanbaru Riau, dan padabulan yang sama sesuai Kesepakatan Kedua Pihak untuk Mediasi Tambahan/ Lanjutan tetapi tidak tercapai Kesepakatan dan /atau Perdamaian.Halaman 4 dari 25 Putusan PHI Nomor 8/Pdt.susPHI/2019/PN.Pbr13.

Bahwa karena tidak tercapai Kesepakatan atas Penyelesaian PerselisinanHubungan Industrial tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemerintah Kota Pekanbaru Riau melalui Pegawai Perantara / Mediatormengeluarkan Anjuran Nomor : Naker/PHIC.4/565/796/X/2018, Tertanggal, Oktober 2018 yang pada intinya menganjurkan sebagai berikut :1) Agar Yayasan SES membayarkan Pesangon Pekerja Sdr.

Menyatakan Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaPekanbaru Riau Nomor : Naker/PHIC.4/565/796/X/2018, Tertanggal Oktober 2018 tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;5.

::cccceesseeeesseeeeessseeeeeeeeeeeeeees T5;Fotocopy dari asli Surat Keputusan Kepada Dinas Tenaga Kerja PekanbaruNomor : Naker/PHIC.3/568/26/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Yayasan Esa Sejahterayangyang telah diberi materai cukup dan diberi tanda .................

FRANSISKA TONA alias SISKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Luka-Luka;----------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DAMIANUS IWAN alias IWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II.

Unsur Secara TerangTerangan Dan Dengan Tenaga Bersama MenggunakanKekerasan Terhadap Orang;3.

Unsur Secara TerangTerangan Dan Dengan Tenaga Bersama MenggunakanKekerasan Terhadap Orang atau Barang; Berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10/K/Kr/1975tanggal 17 Maret 1976, bahwa secara terangterangan berarti tidak secara sembunyi, jaditidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang laindapat melihatnya.

Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lainakan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsurdengan terangterangan telah dinyatakan terbukti;24Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah beberapa tenagadipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, hal ini tidak berarti dalammelakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang itu,kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan mengempaskannya

Jikaada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, sehingga telah terjadipenggunaan tenaga bersama;Menimbang, bahwa delik yang diuraikan dalam unsur ini adalah subyeknya duaorang atau lebih yang benarbenar secara terangterangan dan tenaga bersama secarakolektif melakukan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang dalam gradasi yangsama sehingga dalam bentuk ini tidak dikenal adanya keragaman pelaku lain;Menurut R.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka yang harusdibuktikan dalam perkara ini adalah: Apakah benar Para Terdakwa secara terangterangandan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang bernamaKAROLINA DUA alias KRIS?