Ditemukan 37224 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2990 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — PT. JAYA PERSADA ANUGERAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
259 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pajak terhutang pada Oktober 2013 sebesar Rp39.766.880,00;2. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksan Pemohon Banding mengalamikendala dalam SDM sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sesuaiperaturan pelaporan SPT PPN yang berlaku;3.
Putus : 15-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 B/PK/PJK/2018
Tanggal 15 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MEGASURYA MAS;
2015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sejalan dengan hal tersebut, Pemohon Banding mengajukanpermohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapatmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP1005/WBC.10/2014 tanggal 20 Agustus 2014, dan menetapkan bahwatidak ada Bea Keluar yang terhutang atau nihil.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 November 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut66863/PP/M.XVII A/40/2015, tanggal 10 Desember 2015, yang telahberkekuatan
Register : 03-09-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 1708/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tanggal 8 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
2224
  • Sukadana;
  • Dalam Rekonvensi

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
    2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
    3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    4. Nafkah mutah berupa emas kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 5 (lima) gram;
    5. Nafkah terhutang
      Nafkah lampau (nafkah madiyah) adalah nafkah yang telah dilalaikanatau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah tangga.Nafkahmadliyah merupakan nafkah terhutang atas istri yang tidak dipenuhi olehsuami. Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah berubah menjadihutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untukmelaksanakannya. Nafkah madliyah pada umumnya merupakankewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan.
      ini;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknyamenuntut agar Tergugat Rekonvensi dihnukum membayar nafkah iddah berupauang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), nafkah mutahberupa emas 30 gram jika diuangkan sebesar kurang lebih Rp25.500.000,00(dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah terhutang (madhiyah)selama 5 (lima) bulan pisah rumah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)per bulan dengan total sejumlah 5xRp3.000.000,00=Rp15.000.000,00 (limabelas
      55 dari 59, Putusan Nomor 1708/Pat.G/2021/PA.SdnArtinya: Nafkah dan pakaian yang telah lewat dan batas waktunya menjadihutang suami kepada istrinya yang harus ditanggung/dilunasi;Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan Penggugat Rekonvensitersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya rekonvensinya menyatakanTergugat Rekonvensi merasa berat dengan jumlah yang diminta olehPenggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi agarTergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah terhutang
      tuntutan tersebut dinilai berada di luarkemampuan Tergugat Rekonvensi:;Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, denganmemperhatikan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi sebagai pagawalekspedisi SiCepat dan memiliki penghasilan sejumlanh Rp5.379.100,00 (limajuta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah) setiap bulannya.Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkahterhutang (madhiyah) patut dikabulkan dengan menghukum TergugatRekonvensi membayar nafkah terhutang
      Nafkah terhutang (madhiyah) berupa uang kepada PenggugatRekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah);3.
Putus : 16-01-2013 — Upload : 12-06-2013
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Bdw
Tanggal 16 Januari 2013 — P. SUANGWAR,dkk
399
  • Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2001 s/d Tahun 2004, Tahun 2007 s/d Tahun 2012, Nomor. 35.11060.006.0150015.0,Nama dan Alamat Wajib Pajak P. Suangwar, Desa Sengunan Rt. 02, Rw. 08,Kecamatan Nogosari, Kabupaten Bondowoso, Luas 2.930 M2, selanjutnya diberi tanda P.7..
    Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2001 s/d Tahun 2005, Tahun 2007 s/d Tahun 2008 dan Tahun 2010 s/d Tahun 2012,Nomor. 35.11060.006.015001.0, atas nama P. Suangwar, Desa Sengunan Rt. 02, Rw.08, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Bondowoso, luas 1.140 M2, selanjutnya diberitanda P. 8.2d9. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor. 388 / Pid.B / 2010 / PN.Bdw, tanggal. 12 Januari 2011, atas nama Terdakwa Sakriya alias B.
    Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2011, Nomor. 35.11060.006.0150017.0, Nama dan Alamat Wajib Pajak P. SaburaParen, Desa Sengunan Rt. 03, Rw. 12, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Bondowoso,Luas 1.720 M2, Kelas 0.92, selanjutnya diberi tanda T. 1.2. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Nama Dahral alKamsudin, No.
    Suangwar alias Kamsudin ( Vide bukti P 2 ) serta Foto Copy bukukerawangan Desa ( Vide bukti P 3 ).Menimbang, bahwa terhadap bukti P 1, P 2 dan P 3 tersebut diatas Majelis HakimHakim menilai bahwa ketiga bukti surat tersebut hanyalah merupakan bukti pembayaran pajaksaja dari Para Penggugat namun bukan merupakan hak kepemilikan tanah atas obyeksengketa.57Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti ( P 7 ) yang merupakan foto copysurat pemberitahuan pajak terhutang atas nama P.
    Suangwar begitu juga bukti ( P 8 ) yangmerupakan foto copy pemberitahuan pajak terhutang atas nama P. Suangwar Majelis Hakimmenilai bahwa terhadap bukti bukti tersebut adalah hanya merupakan bukti pembayaranpajak saja dari Para Penggugat namun bukan merupakan hak kepemilkikan Para Penggugatatas obyek tanah sengketa tersebut.Menimbang, bahwa terhadap semua bukti Para Penggugat diatas ( Vide bukti P 1sampai dengan P 8 ) yang juga didukung oleh bukti saksi 4 ( empat ) diantaranya : Nidinalias P.
Putus : 23-06-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN PRAYA Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Pya
Tanggal 23 Juni 2015 — - H. LALU AHMAD DALA’IL, DKK - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
9863
  • AHMADDALAIL, anak dari MAMIQ KUMALA;Bahwa sejak adanya penyerahan tanah objek sengketa oleh Kepala Desa Kuta,Kepala Desa Kawo, dan Kepala Desa Pengembur sebagaimana tersebut di atas,tanah objek sengketa langsung Penggugat kuasai dan memiliki sampaidengan sekarang tanpa adanya halangan maupun rintangan dari pihak manapunjuga;Bahwa Penggugat sangat kesulitan untuk membuat sertifikat atas tanah objeksengketa karena masih tercatat sebagai tanah pecatu dalam Surat PemberitahuanPajak Terhutang (SPPT) maka
    menguasai secara fisik tanahobjek sengketa, namun yang ada dalam gugatan hanyalah klaim dari Penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan menjadikan tanah objek sengketasebagai tanah pecatu Desa Pengembur Desa Kawo, dan Desa Kuta sebagaimanadalam point 3 gugatan Penggugat, dan dalam point 6 gugatan Penggugat yang berisitentang kesulitan Penggugat untuk membuat sertifikat karena perbuatan Tergugatyang tidak mau merubah status tanah sengketa (tanah pecatu) dalam SuratPemberitahuan Pajak Terhutang
    (bukti P44);45 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2013, atas nama Pecatu, NOP: 52.02.020.001.0190037.0, tertanggal 14Januari 2013. (bukti P45);46 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun2012, atas nama Tanah Pecatu. Ds. Pengembur, NOP:52.02.020.001.0030028.0, tertanggal 20 Januari 2012.
    gugatan Para Penggugat posita poin 5diketahui bahwa sejak adanya penyerahan tanah objek sengketa oleh Kepala Desa Kuta,Kepala Desa Kawo, dan Kepala Desa Pengembur, tanah objek sengketa langsungPenggugat kuasai dan memiliki sampai dengan sekarang tanpa adanya halangan maupunrintangan dari pihak manapun juga, kemudian dalam posita poin 6 diketahui bahwaPenggugat sangat kesulitan untuk membuat sertifikat atas tanah objek sengketa karenamasih tercatat sebagai tanah pecatu dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Register : 23-01-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN LARANTUKA Nomor 2/PDT G/2015/PN LRT
Tanggal 12 Agustus 2015 — - PERDATA 1. FRANSISKUS SUBAN DAWAN(PENGGUGAT I) 2. THERESIA MASANDAI DAWAN(PENGGUGAT II) 3. KATARINA INA DAWAN (PENGGUGAT III) 4. MARCUS SIGOAMA DAWAN(PENGGUGAT IV) 5. BERNADETE OKE DAWAN (PENGGUGAT V) 6. YOSEPH MARANG DAWAN(PENGGUGAT VI) 7. P. YOSEPH JAGA DAWAN SVD, (PENGGUGAT VII) 8. BLASIUS WOLO DAWAN (PENGGUGAT VIII) 9. AGNES OSE DAWAN ( PENGGUGAT IX) 10. YAKOBUS MILAN DAWAN (PENGGUGAT X;) 1. YAKOBUS BEDA LETOR (TERGUGAT I) 2. THERESIA GALA TUKAN (TERGUGAT II) 3. MARIA ANTONELA LETOR (TERGUGAT III) 4. HERMINA GOLANG LETOR (TERGUGAT IV) 5. FRANSISKUS KENA LETOR(TERGUGAT V) 6. MARIA NOGO LETOR (TERGUGAT VI) 7. ALFONSUS LETO LETOR (TERGUGAT VII)
8934
  • Nusa TenggaraTimur tertanggal 04121989;( diberi tanda T.3);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun2002, atas nama Antonius Muda Letor; (diberi tanda T.4);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun2010, atas nama Antonius Muda Letor; (diberi tanda T.5)6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun2015, atas nama Antonius Muda Letor; (diberi tanda T.6)7.
    Nusa Tenggara Timur tertanggal 04121989;(diberi tanda T.3), bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi danBangunan tahun 2002, atas nama Antonius Muda Letor; (diberi tanda T.4), buktiSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010,atas nama Antonius Muda Letor; (diberi tanda T.5), bukti Surat PemberitahuanPajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, atas nama AntoniusMuda Letor; (diberi tanda T.6), bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 423 atasnama Yoseph Ola
Register : 16-02-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PA NGANJUK Nomor 393/Pdt.G/2015/PA.Ngj
Tanggal 25 Juni 2015 —
111
  • Memberikan nafkah madhiyah (terhutang) selama 10 tahun yaitu 120bulan x Rp. 1.500.000, = sebesar 180.000.000, (seratus delapan puluhjuta rupiah);4.
    Ngj.menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantahsuatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yangdikemukakan itu; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan buktibuktiMenimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan mutah,nafkah madhiyah (terhutang) dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensikarena Penggugat Rekonpensilah yang menyebabkan Tergugat Rekonpensikehilangan pekerjaan, sehingga pada saat ini Tergugat Rekonpensi tidakmempunyai
    yang meskipun akhirnya perkawinannya tidak dapatdipertahankan dengan berbagai sebab sebagaimana yang terurai dalamgugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan repliknya maupundalam jawaban dan duplik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sertakesaksian para saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam menanggapi tuntutanPenggugat Rekonvensi nyatanyata menolak seluruh tuntutan PenggugatRekonpensi baik nafkah iddah, nafkah madhiyah (terhutang
    Ngj.Rekonpensi berupa nafkah madhiyah (terhutang) sebesar Rp.750.000,perbulan selama 36 bulan= Rp. 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah);Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuniut nafkah anak yangsaat ini dalam asuhannya kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,perbulan sampai anak dewasa, oleh majelis akan dipertimabngkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi menolak untuk memenuhituntutan Penggugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada anaknya yangsaat ini dalam asuhan Penggugat
    Nafkah Madhiyah (terhutang) selama 3 tahun sebesar Rp. 750.000, x36 bulan = Rp. 27.000.000, (dua puluh juta rupiah);b. Nafkah seorang anak yang bernama CELCIA ELISABETH TOSEPHumur 18 tahun sebesar Rp. 500..000, (lima ratus ribu rupiah) perbulansampai dewasa (umur 21 tahun) dengan kenaikan 20 % pertahun;3.
Register : 19-12-2016 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 52/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 4 Juli 2017 — H. MUHAMMAD ARIF Bin H. SAMIN alias H. DARIP MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG 2. ARI MASKARI
11981
  • (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bukti Pembayaran PajakBumi dan Bangunan lunas terbayar Tahun 1992 Nomor SPPT :101191100530/00833, atasnama. H. Muhammad Arip (H. MadaripBin H. Samin). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bukti Pembayaran PajakBumi dan Bangunan lunas terbayar Tahun 1994 Nomor SPPT : 0001677/9402, atasnama. H. Muhammad Arip (H. Madarip Bin H.Samin.
    (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bukti Pembayaran PajakBumi dan Bangunan lunas terbayar Tahun 1997 Nomor SPPT :32.20.010.012.0001677.7/9701, atas nama. H. Muhammad Arip(H. Madarip Bin H. Samin). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bukti PembayaranPajak Bumi dan Bangunan lunas terbayar Tahun 1997 NomorSPPT : 32.20.010.012.0002064.7/9701, atasnama. H.Muhammad Arip (H. Madarip Bin H. Samin).
    (Fotokopi darifotokopi);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan BangunanTahun 2016 atas nama H. lbrahim B Djasmin.(Fotokopi dariberkas);Surat kematian H. Kartawi bin Ibrahim Nomor 364.1/02/Kesra/III/2017 tanggal 14032017. (Fotokopi sesuai denganaslinya);Akta Ahli Waris Nomor 11/PPPHP/2005/PA.SRG tanggal 11 MeiHalaman 38 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUNSRG6.T Il Inv87.7 Il Inv98.T Il Inv10 :9.T Il Inv11410.T Il Inv12 :11.T Il. Inv1 :2005.
    Sehingga obyeksengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara faktual (de facto) diterbitkandiatas obyek tanah milik Penggugat;Menimbang, bahwa selanjutnya, selama pemeriksaan perkara a quo didalam persidangan, Pengadilan telah menemukan kumpulan faktafakta hukumyang terdiri antara lain: bukti surat P5 yang berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan BuktiPembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lunas terbayar tahun 1997 NomorSPPT :32.20.010.012.0002064.7/9701 atas nama H. Muhammad Arip(H.
Register : 14-11-2022 — Putus : 20-12-2022 — Upload : 20-12-2022
Putusan PA PEMALANG Nomor 3450/Pdt.G/2022/PA.Pml
Tanggal 20 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
290
  • Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan pembayaran berupa mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak dan nafkah terhutang sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

    4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima untuk selainnya.

Register : 30-11-2023 — Putus : 24-01-2024 — Upload : 24-01-2024
Putusan PA MALANG Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.MLG
Tanggal 24 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
249
  • mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak pada diktum angka 4 (empat) melalui Penggugat minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa/mandiri yang batasnya ialah berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan;
  • Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah terhutang
Register : 24-10-2022 — Putus : 26-12-2022 — Upload : 26-12-2022
Putusan PA SEMARANG Nomor 2926/Pdt.G/2022/PA.Smg
Tanggal 26 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
260
    1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah, mutah dan nafkah madliyah/terhutang sebelum ikrar talak;
    2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

    DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

    • Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
Register : 14-12-2023 — Putus : 26-01-2024 — Upload : 26-01-2024
Putusan PA MAGETAN Nomor 1127/Pdt.G/2023/PA.Mgt
Tanggal 26 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
210
  • Mahar terhutang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);

    3. Menyatakan gugatan pembagian dari gaji Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diterima;

    Dalam Konvensi dan Rekonvensi

    Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Register : 04-08-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 10-08-2022
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Ktg
Tanggal 10 Agustus 2022 — Penggugat melawan Tergugat
345
  • Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madiyah/terhutang selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp10000000 (sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
1. Fadil Pratama Putra Bawoel, usia 11 tahun;
2. Azzam Putra Bawoel, usia 4 tahun; diasuh /dipelihara oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;
6.
Register : 05-08-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 11-12-2014
Putusan PA WATES Nomor 399/Pdt.G/2014/PA.Wt
Tanggal 10 Nopember 2014 — PEMOHON - TERMOHON
164
  • Nafkah terhutang selama 2 tahun dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2014 sejumlah Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);2.4. Nafkah anak minimal setiap bulan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);3.
Putus : 09-05-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 83/PDT/2017/PT BNA.
Tanggal 9 Mei 2017 — DIAN SERUNI,
4717
  • TERGUGAT berhak untuk menyatakanseluruh Jumlah Terhutang menjadi jatuh tempo dan seluruh JumlahTerhutang harus dibayar oleh DEBITUR ic. PENGGUGAT secaraseketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama BANK ic.Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor : 83/PDT/2017/PT BNATERGUGAT, serta BANK ic. PENGGUGAT dapat melaksanakan haknyaatas Agunan yang telah diberikan oleh DEBITUR tc.PENGGUGAT/PEMILIK AGUNAN kepada BANK ic.
    TERGUGAT akan menjadi dasar dan buktiyang sah untuk menetapkan Jumlah Terhutang atau pembayarankembali Jumlah Terhutang yang telah dilakukan oleh DEBITUR ic.PENGGUGAT kepada BANK ic. TERGUGAT, dan DEBITUR ic.PENGGUGAT dan/atau PEMILIK AGUNAN melepaskan haknyauntuk mengajukan keberatan atas pembuktian tersebut..
    Dengan demikian, pencatatan terhadap jumlahkewajiban yang terhutang debitur yang dapat dijadikan bukti yangsempurna adalah pencatatan yang dilakukan oleh Bank ic.TERGUGAT, bukan pencatatan DEBITUR ic. PENGGUGAT yangmengadaada tersebut..
    Bank Mandiri (Persero) Tbk, maka BANK ic.TERGUGAT berhak untuk menyatakan seluruh Jumlah Terhutangmenjadi jatuh tempo dan seluruh Jumlah Terhutang harus dibayaroleh DEBITUR ic. PENGGUGAT secara seketika dan sekaliguslunas atas tagihan pertama BANK ic. TERGUGAT, serta BANK ic.PENGGUGAT dapat melaksanakan haknya atas Agunan yangtelah diberikan oleh DEBITUR ic. PENGGUGAT/PEMILIKAGUNAN kepada BANK ic. TERGUGAT berdasarkan PerjanjianKredit.4.
    Bahwa melalui surat tersebut PENGGUGAT DALAM REKONPENSI jugamemberitahukan kepada TERGUGAT DALAM REKONPENSI bahwasesuai Perjanjian Kredit berikut addendumnya dan Syaratsyarat UmumPerjanjian Kredit (SUPK) yang telah ditandatangani oleh TERGUGATDALAM REKONPENSI maka fasilitas kredit TERGUGAT DALAMREKONPENSI telah jatuh tempo dan jumlah terhutang harus dibayarlunas sekaligus.
Putus : 30-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 673/Pdt.G/2016/PN.Tng.
Tanggal 30 Mei 2017 — KININ Bin NAAN, Dkk lawan KAININ ROMIH, Dkk
339
  • BuktiP9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan SuratTanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) tahun 1997 NOP : 36.19.161.007.0040105.0atasnama KEDO (sesuai dengan fotocopy);10. Bukti P10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan SuratTanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan BangunanHal. 14 Putusan No. 673/Pat.G/2016/PN. Tng11. Bukti P1112. Bukti P12 :13. Bukti P13 :14. Bukti P14 :15. Bukti P15 :16. Bukti P16a:17.
    Bukti P16b:(PBB) tahun 1998 NOP 36.19.161.007.0040105.0 atas namaKEDO (sesuai dengan fotocopy);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan SuratTanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) tahun 1999 NOP : 36.19.161.007.0040105.0 atasnama KEDO (sesuai dengan fotocopy);Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi danBangunan (PBB) tahun 2002 NOP : 36.19.161.007.0040105.0 atas nama KEDO (sesuai dengan fotocopy) ;Tanda Terima surat Permohonan Keterangan Tanah Nomor :5259/ Permohonan /
Register : 21-02-2020 — Putus : 30-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 1233/Pdt.G/2020/PA.Sby
Tanggal 30 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11127
  • terpisahkan dalam Rekonpensi ini.a Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Konpensi diatas Pemohon Rekonpensi tidak keberatan atas permohonan Cerai TalakTermohon Rekonpensi walaupun perbuatan ini tidak disukai oleh Allah,asalkan dilakukan dengan cara yang Maruf serta semua hakhak dari padaPemohon Rekonpensi dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam KompilasiHukum Islam yang menyatakan Bilamana perkawinan putus karena CeraiTalak maka bekas Suami wajiob memberikan Mutah, Iddah, dan Madyah*nafkah yang terhutang
    Bahwa mengenai Nafkah Madliyah ( Terhutang )Pemohon / Tergugat Rekonpensi juga sangatlan merasa heran dankeberatan, hal ini kerena pada kenyataan nya yang sebenarnya adalahsampai saat ini Pemohon / Tergugat Rekonpensi selalu memberikanuang nafkah yang berbentuk uang pensiun sejumlah Rp. 2.600.000 /perbulan yang seharus nya di terima oleh Pemohon / TergugatRekonpensi untuk kebutuhan sehari hari Termohon / PenggugatRekonpensi, dan juga kepada Anak hasil perkawinanya denganTermohon / Penggugat Rekonpensi
    Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Konpensi diatas PEMOHON REKONPENSI tidak keberatan atas permohonan CeralTalak TERMOHON REKONPENSI walaupun perbuatan ini tidak disukai olehAllah, asalkan dilakukan dengan cara yang Ma'ruf serta semua hakhak daripada PEMOHON REKONPENSI dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalamKompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Bilamana perkawinan putuskarena Cerai Talak maka bekas Suaini wajidb memberikan Mufah, Iddah, danMadyah nafkah yang terhutang.2: Bahwa dalil Jawaban
Register : 30-06-2016 — Putus : 02-12-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1954/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr
Tanggal 2 Desember 2016 —
130
  • Agar penggugat membayar nafkah terhutang /madiyah selama 23 bulanRp. 2.500.000 x 23 bulan Rp. 57.500.000,3. Agar penggugat membayar nafkah idah Rp.2.500.000, x 3 bulan = Rp.7.500.000,4.Agar penggugat membayar rekonpensi kepada anak tiap bulan sampaimenikah,atau apabila Pengadilan Agama Kab.
    Bahwa, Tergugat Rekopensi selama 1 tahun terakhir hingga bulanNovember 2015 tidak mempunyai nafkah terhutang kepada PenggugatRekopensi.
    majeis hakim akan memeriksa perkara ini dengan sangat teliti dandengan seadiladilnya.Apabila Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon makaPemohon pada pokoknya tetap pada jawaban semula yaitu Pemohon harusdapat memenuhi syaratsyarat permintaan yang diajukan oleh Termohonsebagai berikut :a).Agar Pemohon membayar uang mut'ah sebesar Rp 75.000.000, karenaTermohon masih mencintai Pemohon danmasih ingin mempertahankanrumah tangga demi hari depan anakanak TermohonAgar Pemohon membangun nafkah terhutang
Register : 12-01-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PA SLEMAN Nomor 78/Pdt.G/2016/PA.Smn
Tanggal 18 Juli 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
91
  • Dikarena terhitung mulaibulan Februar 2013 Pemohon dengan sengaja telah menelantarkan sertamelalaikan kewajibanya tidak memberikan nafkah lahir batin baik kepada istnmaupun anak, untuk itu Termohon menuntut apa yang menjadi hak seorangisti dan anak dengan rincian sebagai berikut :Nafkah terhadap istri yang terhutang Ro 20.000,(dua puluh ribu rupiah) perhankali 3 (tiga) tahun = Ro 21.600.000.
    (Dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);Nafkah terhadap anak, buat anggaran uang saku sekolah Rp. 5.000, (lima riburupiah) perhari kali 3 (tiga) tahun = 5.400.000, (lima juta empat ratus ribu rupiah)Sehingga total keselurunan kebutuhan nafkah terhutang PemohonRp. 27.000.000, (Dua puluh juta rupiah);6.
Register : 18-01-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 13-08-2019
Putusan PA SERANG Nomor 161/Pdt.G/2018/PA.Srg
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
123
  • pemohon menyatakan tidak sanggupmengahadirkan saksisaksi, selanjutnya dalam persidangan termohonmenyatakan sudah siap dengan alatalat bukti guna meneguhkan bantahannyadan menguatkan dalildalil gugatannya, yaitu sebagai berikut;Putusan perkara nomor 0161/Pdt.G/2018/PA.Srg hal 6 dari 25Bahwa, selanjutnya setelah termohon diberi kesempatan untukmengajukan alatalat bukti surat guna meneguhkan dalildalil jawabannya.Termohon mengajukan alatalat bukti sebagai berikut;1.Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
    Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, Griya Ampera A.09,atas nama Mochamad Munir, tanggal 17 Januari 2018, bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyatasesual, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.2;.