• sebesar Rp 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara Kalvin als Avin anak dari Bun Tun

  Saksi Kalvin Als Avin anak dari Bun Tun Chiang dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangkadi rumah sdr.

  ;Bahwa Bandar judi kodokkodok saat itu yaitu sdr.Kalvin Als Avin anak dariBun Tun Chiang;Bahwa permainan judi dirumah saksi pada saat itu tidak ada memiliki izindari pihak yang berwenang;Halaman 9 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN. Sqle Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;6.

  Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Terdakwa IlBahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka,karena terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian jenis dadu guncang(kodokkodok);Halaman 11 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN. Sg!Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekira pukul 21.00 Wib di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab.Bangkadi teras rumah sdr.

  Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Terdakwa IllBahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka,karena terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian jenis dadu guncang(kodokkodok);Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekira pukul 21.00 Wib di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab.Bangkadi teras rumah sdr.

  Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung DakwaanAlternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke1 KUHPidanayang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Barangsiapa;2.

• ) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifatkonkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum2 Bersifat, individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum,tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

  LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 9 UndangUndang PERATUNkarena tidak bersifat individual, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;B Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkaraa quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum BersifatFinal Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha1Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada huruf A angka1 tersebut Keputusan Tata Usaha Negara (TUN

  ) adalahsuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuyang bersifat konkret, individual, dan final, sertamenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukumperdata; Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum.

  atas, maka obyek sengketa a quo yaituLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyalahgunaanAnggaran Operasional Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 tanggal 6Mei 2013 (LHPKKN) merupakan keterangan Ahli yang merupakanrangkaian proses pidana dan akibat hukum sesungguhnya baru timbulapabila ada hasil akhir dari pemeriksaan pidana, sehingga bukan merupakanKeputusan TUN

  ;+Dengan demikian, LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena belumbersifat final, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima.; C Pengadilan TUN Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo KarenaObyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk DalamPengertian Keputusan TUN Sebagaimana~ diatur dalam UUPERATUN .3 nne1 Bahwa, kronologis terbitnya obyek sengketa a quo yaitu LaporanHasil

• Pada hari Kamis tanggal19 Mei 2011 No. 100 K/TUN/2011 Juncto putusan MahkamahAgung RI. Dalam Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 26 Maret 2013Nomor. 127 PK/TUN/2012, Seandainya Putusan Pembatalansertifikat atas nama Samsiarti Natsir ini sudah ada dan berkekuatanhukum tetap pada saat Jumasang Dg. Tiro, Sudding Dg. Bani, danDaeng Talli diproses dalam perkara pidana pencurian dan10penuerobotan dan mengajukan bukti pembatalan sertifikat tersebut,maka Jumasang Dg. Tiro, Sudding Dg. Bani, dan Dg.

  Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 No.100K/TUN/2011 Juncto Putusan Mahkamah Agung, RI Dalam PeninjauanKembali (PK) tertanggal 26 Maret 2013 Nomor. 127 PK/TUN/2012,Juncto Penetapan Eksekusi Nomor.07/PEN.EKS/G.TUN/2012/P.TUN.Mks. Pada tanggal 8 Mei 2012;.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor WilayahProvinsi Sulawesi Selatan Nomor. 14/Pbt/BPN73/2013 tanggal 14Mei 2013, Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor.23549/Batua atas nama Hj.

  No.100 K/TUN/2011 tanggal 19 Mei2011, diberitanda 1.1, 2, 33;4. Putusan PK No.127 PK/TUN/2012 tanggal 26 Maret 2013, diberi tanda T.1,2,34;5. Salinan Resmi Penetapan Eksekusi No. 07/PEN.EKS/ G.TUN /2012/P.TUN.MKS tanggal 08 Mei 2012, diberi tanda T.1, 2, 35;6. Turunan/Salinan Akta Jual beli No. 08 tanggal 17 September 2013, diberitanda T.1, 2,36;7. Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik), tanggal 10 102013, diberitanda T.1, 2, 3 7, diberi tanda T.1, 2, 3 7;8.

  Hj, Samsiartitersebut ;Menimbang, bahwa isi bukti T1.2.3 4 yakni foto copy PutusanMahkamah Agung RI No.127 PK/TUN/2012, maka telah terungkap fakta bahwaMajelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadiliPerkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Hj, Samsiarti Natsir terhadapPutusan Mahkamah Agung RI No. No.100 K/TUN/2011, telah memberikanunPutusan yang dictumnya adalah Menolak Permohonan PeninjauanKembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Hj.

  33Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.No.87 /G.TUN/ 2009/P.TUn.Mks tanggal 25 Mei 2010 jo Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar No.79/B.TUN/2010/P.TUN.Mks tanggal 16Nopember 2010 jo Putusan Kasasi MARI No.100 K/TUN/2011 jo Putusan PKMARI No.127 PK/TUN/2012 memerintahkan : Menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik No.23549/Batuatanggal 18 Maret 2009, Surat UkurNo.03602/Batua/2008 tanggal 26 September 2008 luas8.440 m2 atas nama Hj.

• ., dan yang terakhir atas nama Swandono Adijanto (Tergugat).Dimana pertimbangan hukum putusan tersebut karena penerbitan SertifikatHak Milik Nomor 1347 mengandung cacat yuridis;Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak sebagaimana posita 6 di atas, kemudian Tergugat mengajukanupaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimanadalam putusan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 92/B/2007/PT TUN

  Kemudianatas putusan banding tersebut, Penggugat mengajukan kasasi kepadaMahkamah Agung RI, dan putusan kasasi tersebut pada tanggal 7 Oktober2008 menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, tanggal 6 Agustus 2007,serta mengadili sendiri: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima, dengan pertimbangan hukumnya terdapat masalah kepemilikanyang harus diselesaikan lebih dulu melalui pengadilan negeri;Bahwa atas dasar dan alasan tersebut

  Nomor92/B/2007/PT TUN JKT, Jo. Nomor 184 K/TUN/2009., yang diajukan olehsuami/ayah Para Penggugat selaku Penggugat melawan SwandonoAdijanto (yang kemudian digugat lagi dalam perkara a quo) selakuTergugat serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak selakuTergugat (bukti T3);2. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan a quo setelahsuami/ayahnya meninggal dunia, dimana objek dan materi serta pihakyang digugat adalah sama sehingga merupakan pengulangan;3.

  Nomor 2569 K/Pdt./2014Tergugat Konvensi sebagai miliknya padahal bukan, sebagaimana ternyatadalam Perkara Nomor 23/G/2006/PTUN Pik;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT,tanggal 6 Agustus 2007 gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para PenggugatKonvensi telah ditolak, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah AgungNomor 184 PK/TUN/2009., gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi juga dinyatakan tidak

  Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, Jo.

• Ecogreen Oleochemicals sesuai kesepakatan jual bell,selanjutnya pada tanggal 05 April 2019 Mohammad Jasa Abdullahmenugaskan Saksi Saw Tun Als Alamsah Als Alam menunjuk SaksiDedy Supriadi Als Dedy dan Saksi Dwi Buddy Santoso Als Dwi AlsBuddy untuk melakukan pekerjaan pemotongan terhadap crane noelltersebut, Saksi Saw Tun juga ditugaskan oleh Mohammad JasaAbdullah untuk mengawasi proses pemotongan. Sedangkan SaksiKasidi Als.

  Ecogreen Oleocimicas Saksi Saw Tun dan Saksi DedySupriadi bertanya kepada Saksi Purwanto sebagai orang yangdipekerjakan oleh Saksi Dedy Supriadi untuk melakukan pemotongancrane noell apakah ada yang mau beli scrap ? dijawab oleh SaksiPurwanto ada, saya telpon dulu, selanjutnya pada tanggal 20 April2019 Saksi Purwanto bertemu dengan Saksi Haryono mengatakan adayang mau jual besi scrap di gudang PT.

  Ecogreen Oleochemicalss Terdakwa dan Saksi Haryonomenemui Saksi Purwanto selanjutnya oleh Saksi Purwantodipertemukan dengan Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun untukmembicarakan penjualan besi scrap crane noell, Kemudian Terdakwa,Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun sepakat penjualan besi scrapcrane noell sebanyak 100 ton dengan harga Rp. 440.000.000, (EmpatHalaman 4 dari 32 Putusan Nomor 472/PID.B/2021/PT PBRRatus Empat Puluh Juta Rupiah) atau Rp. 4.400, (Empat Ribu EmpatRatus Rupiah) per kg

  Ecogreen Oleochemicalss Terdakwa dan Saksi Haryonomenemui Saksi Purwanto selanjutnya oleh Saksi Purwantodipertemukan dengan Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun untukmembicarakan penjualan besi scrap crane noell, Kemudian Terdakwa,Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun sepakat penjualan besi scrapcrane noell sebanyak 100 ton dengan harga Rp. 440.000.000, (EmpatRatus Empat Puluh Juta Rupiah) atau Rp. 4.400, (Empat Ribu EmpatRatus Rupiah) per kg dan pembayarannya melalui transfer ke rekeningBNI nomor

• 30 K/TUN/2015

  PUTUSANNomor 30 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTAPEKANBARU, tempat kedudukan Jalan Cut Nyak Dien No: 1Pekanbaru;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 M. Taufik Azhari, ST, pekerjaan kepala Bidang PengawasanBangunan;2 Marsil Harzoni, ST., MT., pekerjaan Kepala Bidang Data danInformasi;3.

  Putusan Nomor30K/TUN/2015710111213Bahwa Penggugat mendirikan bangunan Billboard berdasarkan Surat PersetujuanGubernur Riau Nomor : 486/ph/48.06 tanggal 14 April 2007 dan Surat KepalaDinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Riau Nomor : 556/DDKP/I/08/13tanggal 15 Januari 2008 ;Bahwa berkenaan dengan usaha tersebut, Penggugat selalu melaksanakankewajiban kepada Negara dengan membayar Pajak yang masih tetap dibayarkanoleh Penggugat sampai saat ini ;Bahwa sebelum menjalankan usaha, Penggugat terlebih

  Putusan Nomor 30K/TUN/201518 Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan (4) tersebut, Tergugat seharusnyamelakukan penjelasann serta sosialisasi kepada Penggugat atas PeraturanWalikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Reklamedikota Pekanbaru tersebut, bukan dengan tindakan sebagaimana dijelaskandiatas, dimana Tergugat secara tibatiba membongkar bangunan /papanbillboard milik Penggugat ;19 Bahwa objek sengketa , yaitu Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan BangunanKota Pekanbaru Nomor

  Putusan Nomor 30K/TUN/20153Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas TataRuang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor 650/DTRB WASBANG /2013 /757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan PembongkaranSendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalil sebagai berikutI.

  Putusan Nomor 30K/TUN/2015Anggota Majelis: Ketua Majelis,Biayabiaya: Panitera Pengganti,1. Meterai ................ Rp 6.000,002. Redaksi ............... Rp 5.000,003. Administrasi ......, Rp489.000.00JUS, coi ss sarcmmeiee ess Rp500.000,00

• Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 303/Pdt/2021/PT MDNBahwa kemudian ketentuan pasal 62 ayat 2) UU No. 5 tahun 1986 tentangPengadilan TUN menegaskan:a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalamrapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan denganmemanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;b.

  UU RI NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TUN;Bahwa dalam pertimbangannya halaman 25 dari 27 alinea 7, 8 dan9 JudexFactie tertulis :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 UndangUndang No. 5 tahun1986 yo Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara bermakna bahwa Ketua Pengadilan tata Usaha Negara melakukanproses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yangdiajukan penggugat layak diajukan atau tidak.

  Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 1 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidakmempertimbangkan apakah gugatan MANUMPAK TONGGO OLOANSIMORANGKIR diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktu;Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;3.

  Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 2 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidak memanggil keduabelah pihak termasuk PEMBANDING untuk didengarkan sebelummenerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020tersebut; Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;4.

  Bahwa terbukti TERBANDING tidak memberikan salinan atau fotocopyPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020 kepadaPEMBANDING meskipun telah dimohonkan secara resmi melalui suratPEMBANDING sebagaimana Bukti P10 berupa Surat berkop KantorHukum Marwan, SH & Rekan No. 198/KHMR/XII/2020 tanggal 10Desember 2020 tentang Mohon Salinan/Fotocopy Penetapan Dismissalditujukan kepada Ketua Pengadilan TUN Medan (ic.

• 139 PK/TUN/2012

  PUTUSANNomor 139 PK/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT. INVESTAMA RESOURCES, dalam hal ini diwakili oleh Ir. ANANGMUJIANTORO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. InvestamaResources, tempat kedudukan di Grand Bintaro No.

  Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 6162, Jakarta 12069,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2012;Para Termohon Peninjauan Kembali I, I dahulu Para Termohon KasasiI, II/Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukanPeninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/TUN

  Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak menunjukan pengujian langsung (directwerking) dari Hakim PTUN, padahal berdasarkan Buku Pedoman TeknisAdministrasi Dan teknis Peradilan TUN Buku II yang diberlakukan berdasarkanKeputusan Ketua MA RI tanggal 4 April 2006 Nomor KMA/032/SK/IV/2006huruf U angka 6 memberikan petunjuk keseragaman petitum/amar putusan sbb :e Mengabulkan gugatan Penggugat; Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan TUN yangdisengketakan melanggar UndangUndang (dicantumkan pasal

  (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 366K/TUN/2011 tanggal 19 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

  INVESTAMARESOURCES, tersebut:Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/TUN/2011 tanggal 19Januari 2012, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat padatanggal 31 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa

• Nomor : 27 K/TUN/2015, salah satu amarnya berbunyi, Bahwasesual dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor : B.471/1/1991 tanggal 29 Mei 1991 jo. Nomor : 115/M.PAN/4/2003tanggal 9 April 2003 jo.

  Nomor : 27K/TUN/2016 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan sesuai suratKeputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganHalaman 28 Putusan Perkara Nomor 27/G/2019/PTUN.TPIBebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 522 Tahun 2017Tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu.

  No. 27K/TUN/2015;e Bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam akan melaksanakan keputusan apabilaHimpinan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) pada saat kamimengajukan permintaan untuk ditebitkan Gambar Peta Lokasi (PL),Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (UWT), surat keputusan dandokumen lainnya.

  BuktiP15 : Putusan Mahkamah AgungNomor 27 K/TUN/2016 Tanggal 14 April2016.................00.002++.+..

  No. 27K/TUN/2016 (Bukti T1); Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 217040010 pertanggal 13 Juni2017 atas nama perkumpulan Pengusaha Kecil Pribumi (Bukti T12 ); Surat Keputusan Kepala BP Batam No. 522 Tahun 2017 tanggal 13 Juni2017, Luas lahan 26.360 M?

• Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam perkara ini bukanlah PihakPENGGUGAT dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 jo Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008,maka putusan dimaksud tidak mengikat dan/atau tidak memilikikekuatan pemaksa terhadap TERGUGAT IV terlebih lagi kepadaTERGUGAT terkait tidak teroayarnya NCD milik PENGGUGAT.3.

  alasan untuk memintaTERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT denganmendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008Jo.

  Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008 karenaputusan tersebut benarbenar bersifat limitatif.Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT di atas, jelas membuktikandengan sangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008sebagaimana dikutip PENGGUGAT dalam surat gugatan butir 10 halaman6 sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sekarangsedang diperiksa karena putusan tersebut bersifat limitatif.

  ada alasan untuk memintaTERGUGAT Ill melakukan pembayaran kepada PENGGUGATdengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 Jo.

  Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008karena putusan tersebut benarbenar bersifat limitatif.Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT Ill di atas, jelas membuktikandengan sangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 111 PK/TUN/2008sebagaimana dikutip PENGGUGAT dalam surat gugatan butir 10 halaman6 sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sekarangsedang diperiksa karena putusan tersebut bersifat limitatif.

• Selain Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.103 K/TUN/1998, hal tersebut juga sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 318 K/TUN/2000, dimana Mejelis Hakimmempertimbangkan bahwa Tergugat mengetahui Surat KeputusanMenteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yang membatalkansertifikat sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II sedangdisengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 072/G.TUN/1998/PTUN.JKT. Jo.

  /1998 dan Yurisprudensi MARI No. 318 K/TUN/2000, makajelas tentang pelaksanaan sebuah putusan PTUN adalah harus menunggusebuah obyek perkara memiliki kekuatan hukum tetap, maka secara hukumjelas keputusan Tergugat No.

  Nomor: 149 K/TUN/2008tanggal 08082009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkracht Van Gewijsde), sedangkan terhadap perkara Nomor: 338/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST dimana Tergugat ic.

  Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal08082009, sdr. Dindin Maulani dan Firyamanzuri, SH., selaku kuasahukum PT. Permorin mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat HakGuna Bangunan No.355/Gambir atas nama PT.

  Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal 08082009, dimana PT. Djabesmen selaku Tergugat IIIntervensi dipihak yang dikalahkan, maka harus mematuhi amar putusantersebut.

• ,menyangkut sengketa TUN Perkara No. 66/G/2016/PTUN.JKT. (fotokopi sesuai dengan aslinya).Pasal 13 ayat (38) huruf f Jo. Pasal 6 ayat (1) PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikHalaman 39 dari 92 halaman.

  Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.2.

  Sehinggaapabila Pejabat TUN dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAMmengesahkan suatu badan hukum yang sesungguhnya bukanlah badanhukum, maka hal ini menyalahi aturan.Halaman 49 dari 92 halaman.

  Dalam ayat tersebut ada kata wajib,hal ini berarti harus dilaksanakan, sehingga apabila ada yang melanggarmaka merupakan suatu kesalahan.Bahwa, menurut pendapat Ahli, jangka waktu seseorang atau badanhukum perdata dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN untukmemohon pembatalan atas suatu Keputusan TUN dihitung sejakdiketahui adanya Keputusan TUN yang ternyata merugikan seseorangatau badan hukum perdata tersebut.Bahwa, menurut pendapat Ahli, ketentuan mengenai Perkumpulandiatur dalam Pasal 1618

  Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUNJKTdari Pejabat TUN yang bersangkutan, sehingga Pejabat TUN harusmemastikan apakah syaratsyaratnya telah terpenuhi karena sistemsecanggih apapun tetap saja tidak dapat menghapuskan kewajiban PejabatTUN untuk bersikap hatihati.Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika atas suatu nama belum pernahdidaftarkan, maka berarti bukan milik siapapun, sehingga siapapun yangmendaftarkan pertama kali dan diterima, maka dia yang berhakmenggunakan yaitu berlaku prinsip first to file.SAKSI

• permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;-

• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

229/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:--------------------------------------------------------------------------------------

• Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum menggugat Keputusan TUN

• TUN. SBY. tanggal 1 Agustus 2019 TentangPenunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :187/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 1 Agustus 201 9;2. Berkas (Bundel) A Perkara Nomor : 179/G/2018/PTUN. SBY. besertaseluruh isi dan lampirannya; 3. Berkas (Bundel) B Perkara Nomor : 187/B/2019/PT. TUN. SBY. besertaseluruh isi dan lampirannya; + 95 =4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 187/B/2019/PT. TUN.

  TUN. SBY. yang merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan putusan inl; 20220 202 noo nen ene nonKontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat Il Intervensi dan Turut Terbanding/Tergugat sesuai SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor179/G/2018/PTUN.

  TUN.

• Tun Mukminah, S.H., M.H sebagaiPanitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Ade Ahmad Hanif, S.H.1 Ahmad Saprudin, S.Ag, M.HUswatun Hasanah, S.H.IPanitera Pengganti,Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan No. 1495/Pat.G/2018/PA.GsgPerincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000.2. Biaya Proses Rp. 50.000.,3. Biaya Panggilan : Rp. 450 .000,4. Redaksi :Rp. 5.000,5.

• TUN. JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas danberwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Administrasi Pemerintahan ditingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:AINAYATI LIAUW B. Sc.

  TUN. JKT. Tentang Penunjukan Majelis HakimTanggal 14 Agustus 2020 dan Penetapan PLH. Panitera Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta Nomor : 227/B/2020/PT. TUN. JKT. TentangPenunjukan Panitera Pengganti Tanggal 14 Agustus2. Berkas (Bundel) A Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT. besertaseluruh isi dan lampiran yang terdapat didalamnya.3. Berkas (Bundel) B Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.

  TUN. JKT. tidak mengajukan memori banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan dalam perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT.diucapkan/dibacakan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 2 Juni2020, dan secara hukum Pembanding/Penggugat dianggap diberitahukan isiputusan pada tanggal 2 Juni 2020;Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan banding sesuaiAkta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2020/PTUN.

• angka (12) UUNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikantindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual danfinal, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata (Pasal 1 angka (9) UU Peradilan TUN

  bersifat definitif dan olehkarenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat,yaitu hak dan kewajiban dari Penggugat untuk melaksanakan tugasdan fungsinya sebagai pemenang tender menjadi tidak dapatdilakSanakan 5 222 22 n nnn nn nnn nnn cence nnn nnnb) Tergugat dalam perkara a quo adalah termasuk dalam kualifikasisebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan TataUsaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yangdilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka (12) UU Peradilan TUN

  Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata UsahaNegara (beschikking) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan termasuk dalamyurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sebagaimanaketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan TUN;Legal StandingBahwa Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa olehTergugat.

• bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telahdiberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12Maret 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:KEBERATAN PERTAMABahwa dalam permohonan pengajuan kembali ini para pemohon mengajukannovum yaitu bukti PKI (Terlampir):Novum tersebut adalah Putusan Kasasi Nomor 122 K/TUN

  Nomor 70 PK/PID/2014memang ditujukan/diperuntukkan sebagai pemberitahuan selaku pihakTermohon Kasasi dalam perkara No.122 K/TUN/2013, tanggal 25 Juni 2013,sedangkan pemohon Kasasi .

  haruslahmenjadi salah satu acuan dalam pertimbangan Hukumnya untuk mengabulkanPermohonan Para Pemohon Peninjauan kembaili.KEBERATAN KEDUAAda 2 (Dua) Putusan Kasasi Yang Saling BertentanganBahwa dalam sengketa antara Para Pemohon Peninjauan Kembali denganTermohon Peninjauan Kembali (NURNIAWATI ISAKSI PELAPOR) Ada 2sengketa yaitu Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana dan darisengketa tersebut telah terbit 2 putusan yang kontroversi.Bahwa dalam Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 122 K/TUN

  Nomor 70 PK/PID/2014SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 455 ATAS NAMA NURNIAWATI TELAHDIBATALKAN OLEH SUATU PUTUSAN INKRACH PADA Putusan Kasasi TataUsaha Negara Nomor 122 K/TUN/2013, tanggal 25 Juni 2013;SedangkanPada Pidananya, dalam Putusan Nomor 557 K/PID/2013, tanggal 17 Juli 2013,NURNIAWATI masih dianggap pemilik tanah, padahal sudah ada putusan TataUsaha Negara yang Inckrach sebelumnya yang telah membatalkan kepemilikanNurniawati.Berarti Mahkamah Agung telah khilaf dalam putusan pidana tersebut dalamperkara

  kasasi Nomor 557 K/PID/2013, tanggal 17 Juli 2013 oleh karenasebelum putusan kasasi pidana tersebut Mahkamah Agung telah pulamemutuskan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 122 K/TUN/2013,tanggal 25 Juni 2013, sedangkan putusan Kasasi Tata Usaha Negara tersebutsama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi Hakim Agung.Oleh karena kekhilafan Majelis Pidana tersebut dalam perkara kasasi pidanatersebut, maka adalah patut permohonan Peninjauan Kembali ini oleh ParaPemohon Peninjauan Kembali

• Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2008 No.480K/TUN/2006.Dengan demikian penguasaan tanah tersebut dari Kamaruddin Lubis dan Ir.H. Nirwan adalah selama + 25 tahun ditambah + 12 tahun = + 37 tahun tidak adagangguan dari Tergugat I (i.c. Dolman Silalahi) atau dengan kata lain Tergugat I(i.c. Dolman Silalahi) tidak ada mengajukan keberatan atas penguasaan tanahselama + 37 tahun tersebut.. Bahwa, Ahli Waris Ir. H. Nirwan (i.c.

  PutusanMahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2008 No. 480K/TUN/2006 karenamerugikan Ahli Waris Ir. H. Nirwan (i.c. Para Penggugat). Lagipula Ir.

  Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30Desember 2008 No. 480K/TUN/2006 tersebut tidak mempunyai KekuatanHukum yang mengikat terhadap perkara kepemilikan hak atas tanah objekperkara atau dinyatakan lumpuh.. Bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 13September 2005 No. 37/G.TUN/2005/PTUNMadn Jo. Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan tanggal 20 Juli 2006 No. 23/Bdg/2006/PTTUNMdnJo.

  Putusan Mahkamah Agung RI tanggal30 Desember 2008 No. 480K/TUN/2006 dilumpuhkan, karena alasanalasangugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Tergugat I (i.c. Dolman Silalahi)terhadap Tergugat III (i.c.

  kekuatan hukum yang mengikatdalam perkara ini, putusan pengadilan TUN No. 37/G.TUN/2005/PTUNMdntanggal 13 September 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan No. 23/Bdg/2006/PTTUNMdn, 20 Juli 2006 Jo Putusan MahkamahAgung RI No. 480 K/TUN/2006, 30 Desember 2008 adalah tidak beralasanhukum, sehingga harus dikesampingkan;e Bahwa dengan dibatalkannya oleh Pengadilan SHM No. 51 seb/Helvetia Timur,Surat Ukur No. 1878/1989 dan SHM No. 52 seb/Helvetia Timur, Surat ukur No.1879/1989 masingmasing

• 185 K/TUN/2010

  PUTUSANNomor 185 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. YAZULI, S.H., Pekerjaan/Jabatan Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara ;2. ARMAWATI, S.H., S.Mn., Pekerjaan/Jabatan KasubsiPerkara Pertanahan ;3.

  Nomor 185 K/TUN/2010PTUNPLG. tanggal 7 September 2004 tidak mengajukan banding,padahal Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat disini ada unsur KKN ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar kiranya berkenan untukmemberikan putusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan batal pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 827/SukaramiGambar Situasi Nomor 1535/1989 seluas 8.504 m2 ;.

  Nomor 185 K/TUN/2010Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebutdiikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Maret2010 ;Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi dahulu sebagai ParaPenggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 17 Maret 2010 telah diberitahutentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbandingdiajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

  Nomor 185 K/TUN/2010Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca danmempelajari jawaban memori kasasi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi,akan tetapi dalildalil jawaban memori kasasi tersebut tidak dapat melemahkandalildalil memori kasasi dari Pemohon Kasasi ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Tergugat dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilanharus dibebankan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang

  Nomor 185 K/TUN/2010