PUTUSANNamer 0333/Pdt.G/2016/PA.Btm2K 2SSNS 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Velenda Novyana Binti Manan Maeran , Umur 28 tahun, agama Islam,Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta,Tempat tinggal di Perumahan Taman Sari, Blok ART.01 RW. 01 No. 71 Kelurahan Tiban Baru,Kecamatan Sekupang, Kata Batam, Selanjutnyadisebut

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal Di rumah kediaman Orang Tua Penggugat diPerumahan Taman Sari, Blok A RT.01 RW. 01 No. 71 Kelurahan TibanBaru, Kecamatan Sekupang, Kata Salam;3. Bahwa, dalam perkawinan tersebul Penggugat dengan Tergugat telahmelakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniaianak;4.

Hafni Waty Binti Saliman, umur 59 tahun, agama Islam, pekel)aan IbuRumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Taman Asri Blok A RT.01RW.01 No.71, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sei

denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;---------------------------------------------------------------------------------------

71/Pid.SUS/2015/PN Lbh

2015. sejaktanggal 07 April 2015 s/d 26 April 2015.4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 09 April 2015 No. 168/Pen.Pid/2015/PN.LBH sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 08 Mei 2015.5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 29 April2015 No. 200/Pen.Pid/2015/PN.LBH, sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengantanggal 07 Juli 2015;Terdakwa menghadap dipersidangan didaMpingi oleh ALPIUS KOBU KOBU, SH sebagaiPenasihat Hukum berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 71

/Pen.Pid/2015/PN.LBH,tanggal 09 April 2015;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 71/Pen.Pid/2015/PN.

Selanjutnya terdakwa memberikan (satu) lembar uangHalaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN Lbhtunai sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fahri Karim Als. Riko melalui Sdr.Muhlis Kapara Als. Muhlis, dimana uang tersebut adalah harga kesepakatan antara terdakwa denganSdr. Fahri Karim Als.

Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentuHalaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN Lbhbertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah melawan hukum (wederechtelijk)berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht).

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dihadapan terdakwa dan PenasihatHukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN LbhEdy Sameaputty, S.H. Martha Maitimu, S.H.Kadar Noh, S.H.Panitera Pengganti,Wa Raya.

Mengukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh karena itu untuk segera menanda tangani akta jual beli terhadap tanah objek sengketa sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik 127, Gambar Situasi tanggal 11-3-01981 No. 71/1981, luas + 4.407 m2 atasnama Dra. Maria Pongrekun;--------------6.

bahwa jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau bertanda tangan dalam akta jual beli atas tanah tersebu (selaku penjual) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (selaku Pembeli), setelah putusan perkara a quo disampaikan dengan patut kepadanya maka putusan dalam perkara ini berlaku sebagai akta jual beli dan karena itu putusan perkara ini diguganakan dengan oleh penggugat secara sah untuk melakukan proses balik nama sertifikat Hak Milik 127, Gambar Situasi tanggal 11-3-01981 No. 71

Maria Pongrekun, sehingga sertifikat hak milik 127, Gambar Situasi tanggal 11-3-01981 No. 71/1981, dengan luas + 4.407 m2 menjadi atasnama Yayasan Perguruan Tinggi Kiristen Makale atasu yang mewkili Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale tersebut, pda wilayah Badan Pertanahan Nasional dimana objek sengketa berada; ----------------7.

Maria Pongrekun atas tanah objek sengketadengan alasan sertifikat Hak Milik 127, Gambar Situasi tanggal 11301981 No.71/1981, dengan luas + 4.407 m2 atasnama Dra. Maria Pongrekun) hilang, itu sebabnyatergugat telah berusaha membuat akal licik/dengan itikat buruk, membuatlaporankehilangan ke Kepolisian No.

Mengukum Tergugat bersama turut tergugat I,ILIIV oleh karena itu untuk segeramenanda tangani akta jual beli terhadap tanah objek sengketa sebagaimana tersebutdalam sertifikat Hak Milik 127, Gambar Situasi tanggal 11301981 No. 71/1981, luas +4.407 m2 atasnama Dra. Maria Pongrekun;6.

Maria Pongrekun,sehingga sertifikat hak milik 127, Gambar Situasi tanggal 11301981 No. 71/1981,dengan luas + 4.407 m2 menjadi atasnama Yayasan Perguruan Tinggi Kiristen Makaleatasu yang mewkili Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale tersebut, pda wilayahBadan Pertanahan Nasional dimana objek sengketa berada;7.

Makrupiah) dalam 22 (dua puluh dua) kali angsuran menunjukkan bahwa telah ada kesepakatanpembayaran dilakukan dengan angsuranMenimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa sertifikat Hak Milik 127, Gambar Situasitanggal 1131981 No. 71/1981, dengan luas 4.407 m2 atasnama Dra.

Mengukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh karena itu untuk segeramenanda tangani akta jual beli terhadap tanah objek sengketa sebagaimana tersebutdalam sertifikat Hak Milik 127, Gambar Situasi tanggal 11301981 No. 71/1981, luas +4.407 m2 atasnama Dra. Maria Pongrekun;6.

Nomor 1801 K/Pdt/2018sengketa sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik 127, GambarSituasi tanggal 11301981 Nomor 71/1981, luas + 4.407 m? atas namaDra. Maria Pongrekun;.

Menyatakan menurut hukum bahwa jika Tergugat dan atau Para TurutTergugat , Il, Ill, IV tidak mau bertanda tangan dalam akta jual beli atastanah tersebut (selaku penjual) kepada Penggugat (selaku Pembelli),setelah putusan perkara a quo disampaikan dengan patut kepadanyamaka putusan dalam perkara ini berlaku sebagai akta jual beli dan karenaitu putusan perkara ini digunakan dengan oleh Penggugat secara sahuntuk melakukan proses balik nama sertifikat Hak Milik 127, GambarSituasi tanggal 11301981 Nomor 71

Maria Pongrekun, sehingga sertifikat hak milik 127,Gambar Situasi tanggal 11301981 Nomor 71/1981, dengan luas + 4.407m? menjadi atas nama Yayasan Perguruan Tinggi Kiristen Makale atauyang mewakili Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale tersebut, padawilayah Badan Pertanahan Nasional dimana objek sengketa berada;.

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh karena ituuntuk segera menandatangani akta jual beli terhadap tanah objeksengketa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik 127, GambarSituasi tanggal 11301981 Nomor 71/1981, luas + 4.407 m? atas namaDra. Maria Pongrekun;.

MariaPongrekun, sehingga sertifikat hak milik 127, Gambar Situasi tanggal 11301981 Nomor 71/1981, dengan luas + 4.407 m? menjadi atas namaYayasan Perguruan Tinggi Kiristen Makale atau yang mewakili YayasanPerguruan Tinggi Kristen Makale tersebut, pada wilayah BadanPertanahan Nasional dimana objek sengketa berada;.

PENETAPANNomor 276/Padt.P/2017/PA.DpkaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkarappermohonan Penetapan Ahli Waris dalam persidangan pada tingkat pertamaMajelis telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh:PEMOHON I, umur 71 tahun, agama islam, pekerjaan lbu rumah tangga,bertempat tinggal di Kota Depok;PEMOHON Il, umur 66 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, bertempattinggal di Kota Depok;PEMOHON Ill, umur 57 tahun, agama islam,

B1232/KUA.10.22.1/PW.01/10.2017;Bahwa selama berumah tangga antara AYAH PEMOHON dengan IBUPEMOHON, telah dikaruniai 4 orang anak/keturunan yang bernama;1) PEMOHON , umur 71 tahun (anak kandung perempuan);2) PEMOHON II, umur 66 tahun (anak kandung lakilaki);3) PEMOHON III, umur57 tahun (anak kandung perempuan);4) PEMOHON IV, umur 55 tahun (anak kandung perempuan);Bahwa (Alm) AYAH PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 24Desember 1984, karena sakit sesuai dengan surat kematian no.474.3/5/IV/2016

yang di keluarkan oleh Kelurahan Bojongsari tertanggal 12Mei 2016;Bahwa ayah kandung dari (Alm) AYAH PEMOHON, yang bernama KAKEKPEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1964 dan ibukandungnya yang bernama NENEK PEMOHON telah meninggal duniapada tanggal 7 Februari 1969;Bahwa dengan demikian ahli waris AYAH PEMOHON adalah sebagaiberikut:1) IBU PEMOHON ,Perempuan (isteri);2) PEMOHON I, umur 71 tahun (anak kandung perempuan);3) PEMOHON II, umur 66 tahun (anak kandung lakilaki);4) PEMOHON

Menetapkan Ahli Waris dari Alm AYAH PEMOHON adalah sebagai berikut :1) IBU PEMOHON, perempuan (istri);2) PEMOHON , umur 71 tahun (anak kandung perempuan);3) PEMOHON II, umur 66 tahun (anak kandung lakilaki);4) PEMOHON Ill, umur57 tahun (anak kandung perempuan);5) PEMOHON IV, umur 55 tahun (anak kandung perempuan);4.

Menetapkan Ahli Waris dari Alm IBU PEMOHON adalah sebagai berikut:1) PEMOHON , umur 71 tahun (anak kandung perempuan);2) PEMOHON II, umur 66 tahun (anak kandung lakilaki);3) PEMOHON Ill, umur57 tahun (anak kandung perempuan);4) PEMOHON IV, umur 55 tahun (anak kandung perempuan);5.

71 K/Pid/2014

PUTUSANNo. 71 K/Pid/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama : MUHAMMAD JUNAIDI Bin ABDUL MUIN;Tempat lahir : Medan;Umur/Tegl. lahir :45 Tahun / 28 Januari 1968;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Kebon Nanas Utara RT.05/07 No.4Kelurahan Cipinang Cipedak, KecamatanJatinegara, Jakarta Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : Dagang;Terdakwa berada

No. 71 K/Pid/2014dalam bulan Januari 2011, atau setidaktidaknya dalam tahun 2011 bertempat di PT. SAIJEWELLERY Bisma Sunter IT Blok DI/36 Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum PengadilanNegeri Jakarta Utara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan.

No. 71 K/Pid/2014menyerahkan berlian kepada Terdakwa yang disaksikan karyawan saksi korban yaknisaksi MURTI RAYEN yakni :e No. 5 ex Berlian Putih dengan berat 1.02 (carats) dengan harga percaratsRp 13.000.000, dengan total Rp 13.260.000,e No.6 ex Berlian Putih mix dengan berat 16.09(carats) dengan hargapercarats Rp 3.850.000, dengan total Rp 61.946.500,e VG LC 003/005 Berlian LC dengan berat 25.79 (carats) dengan hargapercarats Rp 3.100.000, dengan total Rp 79.949.000,e EG 23 Berlian Putih 4 pes

No. 71 K/Pid/2014e Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.498/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 13 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut;e Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;e Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatpengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 40/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Ut jo

No. 71 K/Pid/2014maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai denganperbuatannya yaitu sebagaimana Surat Tuntutan;Alasanalasan Terdakwa :Mohon perlindungan hukum dan keadilan Hakim Agung atas penjatuhan pidanaterhadap Pemohon Kasasi selama 5 (lima) bulan yang dirasa sangat jauh dari rasakeadilan dimana di tingkat kedua menguatkan putusan di Pengadilan tingkat pertamayang mana benar Pemohon kasasi berbisnis batu permata antara Pemohon kasasi sudahkenal dan berteman baik dengan

tulis redaksional ;Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406LT210420140002 An SINDI AMANDA, yang semula tertulis anakperempuan kedua dari Ayah EDI dan Ibu SITI JULEHA untuk selanjutnyadiperbaiki menjadi anak perempuan kedua dari Ayah MISRIADI dan IbuSITI JULEHA, yang merupakan data yang benar sesuai dengan KartuTanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan ljazahpendidikan Anak dari Pemohon MISRIADI (vide bukti P1, P2, P4, danbukti P5);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71

ayat (2) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah menjadi Undangundang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yangmenjadi subyek akta;Hal 9 dari 12 halaman, Nomor 116/Pdt.P/2021/PN PrpMenimbang, bahwa ketentuan pada Pasal 71 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah menjadi Undangundang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukanmerupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 71 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah menjadi Undangundang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukanyang menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukanuntuk akta yang mengalami kesalahan tulis

tersebut di atas danberdasarkan bukti Surat dan keterangan saksisaksi maka petitum kedua,dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikanredaksional bahwa nama Pemohon yang benar adalah MISRIADIsehingga penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406LT210420140002 An SINDI AMANDA yang semula tertulis anak perempuankedua dari Ayah EDI dan Ibu SITI JULEHA untuk selanjutnya diperbaikimenjadi anak perempuan kedua dari Ayah MISRIADI dan Ibu SITIJULEHA;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71

Nomor 1406LT210420140002 An SINDIAMANDA dan mencatatkannya di dalam buku register yang terkait;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua,ketiga, dan keempat dari permohonan Pemohon dikabulkan, makapetitum kesatu dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanseluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat(1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71

Dari uang sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah) yang dipinjamkan, sebagiannya TERGUGAT pergunakan untukHal 9 dari 71 hal Putusan Nomor : 575/PDT/2016/PT.DKI10biaya pengurusan tanah seperti AJB, Sertifikat, biayabiaya pengurusan diNotaris, dan pembayaran PBB, dan lainlain yang berkenaan dengan tanahtersebut.

Bahwa Tergugat IV adalah pemegang hak atas tanah yang sah,terhadap tanah yang telah diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli dibuatHal 39 dari 71 hal Putusan Nomor : 575/PDT/2016/PT.DKI40dihadapan PPAT (Tergugat II) dari Tergugat V dan Tergugat VI, yangberasal dari Persil Nomor 55 Blok DII Kohir C 803, yang telahdidaftarkan dan kemudian diterbitkan oleh Tergugat VII (ic.

Tergugat V dan Tergugat VI adalah buktipengakuan ;e Kesalahan Judex Factie tingkat pertama karenamenilai dalil yang tidak disangkal oleh para Pemohonbanding ( Tergugat Ill dan Tergugat IV ) adalah buktipengakuan ;e Kesalahan Judex Factie tingkat pertama karenamenilai bahwa Tergugat V dan Tergugat VI tidakpernah menjual tanah obyek sengketa hanyaHal 71 dari 71 hal Putusan Nomor : 575/PDT/2016/PT.DKIberdasarkan dalil yang disampaikan Tergugat V danTergugat VI dalam jawabannya ;e Kesalahan Judex Factie

Menolak permohonan banding dari Para Pemohon banding untukseluruhnya ;Hal 73 dari 71 hal Putusan Nomor : 575/PDT/2016/PT.DKI2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor:726/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 17 Pebruari 2015 dan3.

Pemberkasan : Rp. 139.000,Jumlah : Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)Hal 79 dari 71 hal Putusan Nomor : 575/PDT/2016/PT.DKI80

Ayat (1) dalam perpu no. 1 tahun 2014 TentangPemilinan gubernur, Bupati dan Walikota, dalam perubahannya yang terakhirdalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, frasaselama masa kampanye dihilangkan dan untuk subyek hukum diperluasditambah anggota TNI/Polri; Bahwa, maksud membuat keputusan dalam ketentuan pasal 71 Ayat (1)tersebut adalah keputusan dari pejabat administrasi; Bahwa, maksud melakukan tindakan dalam ketentuan pasal 71 Ayat (1)tersebut adalah tindakan dalam rangka menjalankan

keputusan dan melakukan tindakanyang dikaitkan bagi anggota TNI / Polri dalam ketentuan pasal 71 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 TentangPemilinan gubernur, Bupati dan Walikota adalah adalah melakukan tindakanintimidasi yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pasangancalon; Bahwa, dalam ketentuan pasal 71 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati danWalikota memuat 2 (dua) norma hukum yaitu larangan membuat

Dengan Sengaja melanggar Ketentuan Pasal 71 Ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN.TnrAd.1.

Unsur Dengan Sengaja melanggar Ketentuan Pasal 71 Ayat (1);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorivan Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatutindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakandengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebutdan/atau akibatnya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 71 Ayat (1) disebutkanbahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, AnggotaTNI/Polri

Ayat (1) sebagai berikut;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 71 Ayat (1) jika dilihat darisistematika maka pasal tersebut termaktub dalam Bagian kelima yaitu Tentanglarangan dalam kampanye, dimana bagian kelima dalam undangundangtersebut terdiri dari pasal 69 sampai dengan pasal 73, dimana setelah MajelisHakim meneliti pasalpasal tersebut mengatur halhal yang dilarang dalamkampanye;Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan subjek hukum dalam Pasal71 ayat (1) yaitu.

tinggal/domisili Pemohonberalamat di Jalan Palapa Ill No.53 C Rt.002 Rw.004 Kelurahan MentaosKecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yangtermasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkanketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untukmemeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalahpermohonan mengenai perbaikan atau pembetulan nama Pemohon berdasarkanpasal 71

yangmenyatakan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk aktayang mengalami kesalahan tulis redaksional, selanjutnya ketentuan menyangkutpembetulan akta Pencatatan Sipil yang dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpaada permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;Menimbang, bahwa senyatanya dalam ketentuan tersebut senyatanya jelastanpa adanya permohonan yang diajukan oleh orang selaku subjek aktaseharusnya dapat dilakukan perbaikan / pembetulan sebagaimana telah diaturdalam Pasal 71

ayat (3) yang menerangkan bahwa Pembetulan akta PencatatanSipil sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 ayat (1) dilakukan oleh PejabatPencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitusaksi GUSTI AYU TRI YUHARTI, AMD dan saksi GUNAWAN RIZALI, AMD yangpada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon semenjak lahir sampaldengan sekarang diberi nama AKHMAD ARIE WIJAYA lahir dari Ssuami ister!

Pemohon telah mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohonke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana buktiP 6 dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanyamaksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum,maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidakmelanggar normanorma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonanPemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitumnya;Mengingat, Pasal 71

rekap nomor togel yang sudah keluar semuanyadirampas untuk dimusnahkan ;1 unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik dengan BA 1507 BCatas nama Syafriandi, 1 unit mobil Honda Jazz BA.1991 HB warna metalik, lembar STNK mobil Honda Jazz, BA.1991, 1 lembar STNK mobil AvanzaBA.1507 BC, dikembalikan kepada yang berhak ;1 unit printer merk Canon Pixma MP 237 warna hitam, 15 unit kalkulator, 3 unithandphon merek Nokia E 63 masingmasing warna hitam, merah dan putih, 2unit handphon merek Nokia E 71

HS45P warna putih, 1 buah staples (klep) merek MAX HD10 warna biru, 2kotak staples merek kangaro 24/61 M, 1 kotak staples merek kangaro No.101 M, 2 rimkertas F4 merek Mirage yang sudah dipakai, 37 lembar kertas untuk mencatat nomortogel yang sudah keluar, 4 pack kertas doble folio, 5 buah charger hanphone, buahcartridge, 1 buah kabel listrik warna putih, 1 buah tas merek grand polo warna hitam, 3unit hanphone merek nokia E 63 masingmasing warna hitam, merah dan putih, 2 unithandphone merek nokia E 71

HS45Pwarna putih, 1 buah staples (klep) merek MAX HD10 warna biru, 2 kotak staplesmerek kangaro 24/61 M, 1 kotak staples merek kangaro No.101 M, 2 rim kertas F4merek Mirage yang sudah dipakai, 37 lembar kertas untuk mencatat nomor togel yangsudah keluar, 4 pack kertas doble folio, 5 buah charger hanphone, buah cartridge, 1buah kabel listrik warna putih, 1 buah tas merek grand polo warna hitam, 3 unithanphone merek nokia E 63 masingmasing warna hitam, merah dan putih, 2 unithandphone merek nokia E 71

HS45P warna putih, buah staples (klep) merek MAX HD10 warna biru, 2kotak staples merek kangaro 24/61 M, 1 kotak staples merek kangaro No.101 M, 2 rimkertas F4 merek Mirage yang sudah dipakai, 37 lembar kertas untuk mencatat nomortogel yang sudah keluar, 4 pack kertas doble folio, 5 buah charger hanphone, buahcartridge, 1 buah kabel listrik warna putih, 1 buah tas merek grand polo warna hitam, 3unit hanphone merek nokia E 63 masingmasing warna hitam, merah dan putih, 2 unithandphone merek nokia E 71

24 buah pena, 3 buahpensil, 1 buah obeng plus warna kuning, unit printer merekcanon Pixma MP 237 warna hitam, 6 buah staples, 3 kotakstaples, 2 rim kertas F4 merek Mirage yang sudah dipakai, 37lembar kertas untuk mencatat nomor togel yang sudah keluar,4 pack kertas doble folio, 5 buah charger hanphone, 1 buahcartridge, 1 buah kabel listrik warna putih, 1 buah tas merekgrand polo warna hitam, 3 unit hanphone merek nokia E 63masingmasing warna hitam, merah dan putih, 2 unithandphone merek nokia E 71

Tanah danTegakan untuk harga Objek Pengadaan Tanah yang telah disampaikankepada Pemohon Keberatan pada tanggal 09 Agustus 2019, terhadapbidangbidang objek pengadaab tanah nomor : 250 terletak di KelurahanCilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan sebagai objekpengadaan tanah adalah bukan hasil penilaian dari Termohon Keberatan (Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah), tetapi merupakan hasil penilaian dariJasa Penilai/Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63Peraturan Presiden Nomor 71

Bahwa dalam melakukan tugasnya Penilai atau Jasa Peniai Publikberdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud UndangUndang No.2 tahun2012 Pasal 33 jo Peraturan Presiden Nomor :71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas PeraturanPresiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal

Perubahan Ketiga atas PeraturanPresiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan ParaPenggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidakmenarik Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan;Bahwa dari Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol SerpongBalaraja(Verifikasi dan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi) Kelurahan Cilenggang,Kecamatan Serpong,

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telahdiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentangPerubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum sebagaimana surat undangan sebagai berikut :Halaman 14 dari 36 Putusan No.921/Pat.P/2019/PN Tng.15.16.a.

Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas PeraturanPresiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;Bahwa sesuai yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) Peraturan PresidenNomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana

Bahwa oleh karena tugas dalam pengembangan dan pengelolaanyang dilakukan oleh Tergugat merupakan untuk kepentingan umummaka Tergugat tunduk pada Peraturan Presiden R.I Nomor 71 tahun2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunanuntuk kepentingan umum Jo. Peraturan Presiden R.

Nomor : 148tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden R.1Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanahbagi pembangunan untuk kepentingan umum (selanjutnya disebutPerpres Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum);4.

Tahun 2012, oleh penilaidisampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acarapenyerahan hasil penilaian (Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012),selanjutnya penetapan hasil penilaian dimaksud berupa validasi yang harusdibayarkan kepada pihak yang berhak (Pasal 76 ayat (2) Peraturan PresidenNomor 71 Tahun 2012) ;Tergugat IT : Bahwa terkait gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II tidakmelakukan penghitungan atas ganti rugi atas bangunan Canopy yang terbuat dariGalvalum

Hasil Penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan tanahdengan Berita Acara penyerahan hasil penilaian (Pasal 66 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 71 Tahun 2012, oleh penilai disampaikan kepada KetuaPelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian(Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012), selanjutnya penetapanhasil penilaian dimaksud berupa validasi yang harus dibayarkan kepada pihakyang berhak (Pasal 76 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012);Bahwa

dan menjadi penghormatan hak bagi masyarakat pada khususnya.Dalam pertimbangan majelis hakim tersebut tidak tepat karena buktibuktiyang diajukan oleh Tergugat , Tergugat II dan Turut Tergugat dalam rangkaatau tahapan pelaksanaan sesuai dengan Undangundang Nomor 2 tahun2012 jo BAB IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 49 dan seterusnyaPeraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012, hal ini tidak bisa dijadikan dasarpertimbangan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah.

71/Pdt.G/2014/PA.Spt

PUTUSANNomor: 71/Pdt.G/2014/PA.Spt.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan MengurusRumah Tangga, tempat kediaman di Seruyan, selanjutnya disebutPenggugat;MELAWANTERGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan

SMP, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman di Sampit, selanjutnya disebutTergugat;Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi serta telah memeriksa alatalat bukti di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARABahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal10 Pebruari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampitdengan perkara Nomor: 71/Pdt.G/2014/PA.Spt tanggal 10 Pebruari 2014,mengemukakan

Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yangbunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugatdan Tergugat; Putusan Nomor: 71/Pdt.G/2014/PA.Spt.Halaman dari 12 halaman3. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diSeruyan;4. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :1. ANAK I (Pn), lahir di Kuala Pembuang 02 Mei 2000; 2.

substansi gugatannya tanpaada perubahan dan perbaikan;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilatau kuasanya yang sah ke persidangan, maka tahap jawab menjawab tidak dapatdilaksanakan;Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugat mengajukanbukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/X/XXXX atasnama Penggugat dan Tergugat, tanggal 30 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;Putusan Nomor: 71

Ag. dan Miftahul Arwani,S.H.I., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu jugadiucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiriPutusan Nomor: 71/Pdt.G/2014/PA.Spt.Halaman 11 dari 12 halamanoleh HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Mamun sebagai PaniteraPengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;Ketua Majelis,Mursidah, S.Ag.Hakim Anggota, Hakim Anggota,M. Sadan, S. Ag.

Kulonprogo serta Selaku PelaksanaPengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yang telah menyelenggarakanTahapan Perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahanhasil,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum (UU No. 2 Tahun 2012)dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 71Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum (Perpres No. 71 Tahun 2012);Dan sebagai pihak yang bertanggung

Pasal 65 ayat (1) Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;d. Pasal 34 dan Pasal 51 UndangUndang No.13 tahun 2012 TentangKeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;Dalam Pasal 34, ayat (3) menyatakan : Kerangka umum kebijakan tataruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapbkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dantata ruang DIY.e.

WatPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden(Perpres) RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum joPerpres RI Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke empat AtasPerpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang secaraimplisit mengatur tenggang waktu pengajuan keberatan kepadaPengadilan Negeri setempat atas Penetapan ganti kerugian pengadaantanah untuk pembangunan

Bahwa dasar pengajuan tersebut adalah berdasarkan Pasal 52 PerpresRI Nomor 71 Tahun 2012, yang berbunyi :Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2016/PN. Wat10.(1) Berdasarkan penetapan Lokasi pembangunan untuk KepentinganUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Instansi yangmemerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanahkepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;(2) Pengajuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilengkapi dengan:a.

WatPertanahan) dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan Yogyakarta;11.Bahwa uraian Tergugat Il tersebut pada angka 9 dan 10 di atasberdasarkan Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 (sebagai pelaksanaandari UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012) dan PeraturanPerubahannya, masingmasing diatur dalam Pasal :a.

AmonDjobo/Petahana telah melanggar ketentuan yang diatur dalampasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;c.

Aris Wahyudi, SHselaku Ketua tim Pemenangan Penggugat telah menyampaikan SuratTuntutan Pembatalan Pelantikan Bupati Alor Nusa Tenggara Timurterpilin hasil Pilkada 2018 kepada Tergugat karena Bupati terpilin telahmelakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat (2) UU No.10 tahun 2016 sesuai rekomendasi dari KASN tersebut diatas;3.

Selain itu sesuai hasil pemeriksaan Bawaslu tingkat Pusattanggal 17 Mei 2019, Bupati Petahana telah melakukan pelanggaranAdministratif sesuai ketentuan pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016yang mana hasil pemeriksaan Bawaslu Pusat tersebut bersesuaiandengan rekomendasi dari KASN;8.

Dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2))UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa yangdimaksud dengan penggantian adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalamjabatan.12.

Dapatdijelaskan bahwa Keputusan Bupati tersebut di atas sesungguhnyahanyalah mutasi tempat kerja Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja dalamLingkup Pemerintah Kabupaten Alor bukan Penggantian Pejabatsebagaimana yang di maksud dalam Pasal 71 ayat (2) UndangUndangNomor 10 Tahun 2016 yang harus meminta persetujuan Menteri DalamNegeri.14.

BOPPUS.0024 tertanggal 28Hal 7 dari 71 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2014/PN.BksJanuari 2008. (surat hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri: foto copy terlampir);13.

Kerugianitu dapat berupa kerugian materiel atau moril.Kerugian materiel adalahkerugian berupa materi, seperti rusaknya barang, tidak diperolehnyakeuntungan, hilangnya benda/barang dan lainlain.Adanya hubungan causal:Hal 11 dari 71 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2014/PN.BksUntuk dapat menuntut ganti kerugian haruslah ada hubungan causalantara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang di deritaPenggugat.19.

Menyatakan lelang eksekusi yang dilakukan dengan PerantaraanPejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang( KPKNL) Bekasi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBekasi No.13/Eks.HT/2010/PN.Bks tanggal 04 Nopember 2010 danHal 15 dari 71 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/201 4/PN.Bkstanggal 15 Juli 2013, adalah penetapan yang tidak memiliki kekuataneksekutorial;7.

Bahwa TURUT TERGUGAT mengakui dan membenarkan dalil gugatanPENGGUGAT dalam surat gugatan tertanggal 07 Mei 2014, angka 2yang menyebutkan bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II telahmembuat Perjanjian Pinjaman Kredit yang dituangkan dalam PerjanjianKredit No.03 tanggal 08 Januari 2008 dihadapan TURUT TERGUGAT ;Hal 33 dari 71 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/201 4/PN.Bks4.

+Jumlah Rp. 2.431.000, (dua juta empat ratus tiga puluh saturibu rupiah)Hal 71 dari 71 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2014/PN.Bks

Surat ukur tanggal 20 Februari 2017 No. 03129/RADAMATA/2017:--------------

7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03084, terbit tanggal 22 Februari 2017, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 71 m2.

Surat ukur tanggal 20 Februari 2017 No. 03130/RADAMATA/2017 :-------------

8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03085, terbit tanggal 22 Februari 2017, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 71 m2.

Surat ukur tanggal 20 Februari 2017 No. 03131/RADAMATA/2017 :-------------

9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03086, terbit tanggal 22 Februari 2017, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 71 m2.

Surat ukur tanggal 20 Februari 2017 No. 03132/Radamata/2017:-----------------

10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03087, terbit tanggal 22 Februari 2017, nama pemegang hak Handoko, terletak di Desa / Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 71 m2.

Sertipikat Hak Milik Nomor: 03083, terbit tanggal 22 Pebruari 2017,Nama Pemegang Hak Handoko, terletak di Desa/kelurahan Radamata,Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya,Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 71 m2. Surat Ukur tanggal20 Pebruari 2017, Nomor: 03129/RADAMATA/2017 ;.

, Surat Ukur tanggal 20 Februari 2017, No. 03129/Radamata/2017;Sertipikat Hak Milik No. 03084, terbit tanggal 22 Februari 2017, NamaPemegang Hak Handoko, terletak di Desa/Kelurahan Radamata,Kecamatan Loura, Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya, Provinsi NTT,dengan luas 71 m?

, Surat Ukur tanggal 20 Februari 2017 No. 03132/Radamata/2017;Sertipikat Hak Milik No. 03087, terbit tanggal 22 Februari 2017, NamaPemegang Hak Handoko, terletak di Desa/Kelurahan Radamata,Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya,Provinsi NTT, dengan luas 71 m?

dari 116 Halaman Putusan No. 17/G/2019/PTUNKPGBahwa tanah yang pernah diukur oleh saksi untuk pemecahan ada 2sertipikat yaitu di desa Radamata dan Desa Weekmbala luasnya 71 M2:Bahwa tidak ada pihak yang keberatan ketika penerbitan sertipikat hak milik dari pemecahan ;Bahwa dari kedua belas sertipikat hak milik objek sengketa, yangdiurus oleh saksi untuk pemecahan sertipikat hak milik yaitu sertipikathak milik yang luas tanahnya 71 m?

sertipikat hakmilik no. 03087 ; Sebidang tanah yang terletak di Radamata Sumba Barat Dayaseluas 71 m2 atas nama Handoko sebagaimana sertipikat hakmilik no. 03086 ; Sebidang tanah yang terletak di Radamata Sumba Barat Dayaseluas 71 m2 atas nama Handoko sebagaimana sertipikat hakmilik no. 03083 ; Sebidang tanah yang terletak di Radamata Sumba Barat Dayaseluas 946 m2 atas nama Handoko sebagaimana sertipikat hakmilik no. 03067 ; Sebidang tanah yang terletak di Sumba seluas 20.730 m2 atasnama Handoko

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Perpres No. 71 Tahun2012) ;Dan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi danpendataan obyek ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam daftar nominatif danpemberian nilai ganti kerugian, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yangterdampak Rencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di KabupatenKulon Progo ;02.Bahwa TERGUGAT II (PT.

Dalam hal iniTergugat dan Tergugat' Ill telah bertindak tidak profesional serta tidakindependen dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalamUU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanahuntuk Kepentingan Umum.

Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanahbagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun Tergugat maupunTergugat II selaku Pihak yang akan memanfaatkan lokasi atas lahan tersebut,tidak konsisten dengan pernyataannya dalam Konsultasi Publik tersebut untukmemberikan ganti rugi yang layak dan adil.

Perpres RI Nomor 71 Tahun2012, berakhirnya pengajuan permohonan keberatan adalah pada tanggal15 Agustus 2016 ;4.

Kerugian lain yang dapat dinilai ;(sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Untuk Kepentingan Umum dan Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum) ;Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Tergugat Ill adalah secara independenberdasarkan tugas yang diembannya sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku dan tidak ada satu pasal pun dalam ketentuan Undang UndangNomor 2 Tahun 2012 dan Perpres RI Nomor 71 Tahun