Pihakpihak yang terkaitdengan perolehan lahan seluas 820,47 hektar tersebut harus pulamenjadi pihak dalam perkara a quo (Tergugat Il dst atau turut Tergugat)yaitu :(1) Gubernur Lampung yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :Des/0116/B.1/HK/71 tanggal 19 April 1971 tentang Persetujuandan Pemberian Izin kepada PNP X untuk mengusahakan tanahnegeri seluas + 2.500 hektar yang terletak di antara MerakBelantung, Kota Dalam, Suak Kabupaten Lampung Selatan;(2) Kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung

No.2839 K/Pdt/201 1sebagaimana termaktub dalam surat Nomor : 1.A.981/L/246Il/71tanggal 17 Mei 1971;(3) Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI yang mengeluarkan SuratKeputusan Nomor : 4/HGU/BPN/1999 tanggal 12 Januari 1999tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada PTPNusantara VIl (Persero) dulu PNP X atas tanah yang terletak diKabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, dengan luaskeseluruhan 820,47 hektar;(4) Muspida Kabupaten Lampung Selatan yang mendukung danmenyetujul pemberian dana tali asin

Oleh karenaitu. perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;10.Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah mendapatkan11SK HGU Nomor : 4/HGU/BPN/1999 dari Menteri Negara Agraria/KepalaBPN RI atas tanah tersebut. Kanwil BPN Propinsi Lampung jugamenerbitkan peta bidang tanah Nomor : 1/2009 tanggal 30 Januari 2009luas 820,47 hektar atas nama PT.

Mujahit masih Petok/Kohir Nomor226, Persil Nomor 2 seluas 1936 m* menggunakan Akta Perjanjian Jual Belipada tahun 1988 adalah sangat tidak masuk akal dan berlawanan denganperaturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 19: Setiap perjanjian yangbermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baruatas tanah, menggadaikan atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah,sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat olehdan dihadapan yang ditunjuk oleh Menteri Agraria juga

Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria;2. Pengugat juga tidak menjelaskan secara jelas akta yang dibuat itu akta dibawah tangan atau akta otentik. Berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdata,pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisantulisan otentik maupuntulisantulisan di bawah tangan. Akta tersebut bentuknya ditetapkan olehMenteri Agraria, juga diperaturan pemerintah. Dan kalau di buat oleh kepalaHalaman 7 dari 15 hal. Put.

Pardede, kecuali Penggugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami berkesimpulanbahwa penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa dalamSertifikat Hak Milik Nomor 91 gambar situasi Nomor 37 tahun 1973 tidakbenar jumlah luasnya, termasuk sebagian tanah penggugat didalamnya, sertaterbukti pula adanya Kepalsuan dalam surat keterangan jual beli (buktilampiran PX), sehingga karenanya sertifikat tersebut diatas walaupun telahmemenuhi prosedur perundangundangan agraria, karenadibatalkan

terutama waktumengadakan suatu perjanjian batal (pengikatan Jual beli Nomor 207/1990, tanggall26 Maret 1990 dengan dasar palsu sebagai landasan Peninjiauan Kembali (PK) ;Bahwa, Yurispundensi Mahkamah Agung Republik Ihdonesia Nomor 1252K/SIP/1983 dalam putusannya tanggal 9 April 1986 merumuskan, bahwa jualbeli tanah yang dituangkan dalam surat keterangan jual belli hanya ditanda tanganioleh peniual tanoa dibuat dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Notans maupunCamat setelah lahimya Undang Undang Pokok Agraria

Pardede melakukan pengikatan jual beli tanahdengan Akta Nomor 207/1990 dengan termohon peninjauan kembali dengankata lain belum memenuhi unsur jual belli dan bersumber darn surat yangsalarpalsu maka uyjungnya atau akhimya pun salah ;Bahwa, kertas zegel 1963 cap ulang 1965 tanggal jual beli 14 Maret 1963,dibawah tangan, dasar hukum termohon peniniauan kembali bertentangandengan Undang Undang Pokok Agraria Nomor 3/1960 pasal 43 dan pasal 44.Kepala Desa/Kerio tidak dibenarkan melakukan dan mengetahu

Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan Hukum mengenaikeabsahan jual beli tanah yang mendasarkan pertimbangannya padaketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1484 KUH Perdata.Oleh karena jual bell tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkanPenggugat/Terbanding/Termohon terjadi pada tahun 1996, maka berlakuketentuan Undangundang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria (UUPA) berikut aturan pelaksanaannya.Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun1960 jo Pasal 37 Peraturan

Pemerintah No.24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah sebagai aturan pelaksana dari Undangundang No.5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria ( UUPA) ;peralinan hak atas tanah termasuk jual beli hanya dapat dibuktikandengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yangditunjuk oleh Menteri Agraria (Pejabat Pembuat Akte Tanah/PPAT),sesuail Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Mei 1973 No.72Hal. 12 dari 14 hal.

bidang tanah sebagaimana yang disebutkan diatas diperoleh berdasarkan pewarisan dari orang tuanya yang bernama MateusPlating (almarhum);Bahwa pada tahun 1981 tanahtanah milik perorangan yang berada diKampung Redong, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, KabupatenManggarai, termasuk di dalamnya adalah dua bidang tanah milik Bapak MarkusMarak (almarhum) alias Markus Plating (almarhum) sebagaimana yangdisebutkan di atas dilakukan pendaftaran, pengukuran dan pemancangan pilaroleh petugas dari Kantor Agraria

No. 1835 K/Pdt/2010Bahwa pada tahun 1985 di Kelurahan Wali ada Proyek Nasional (Prona)yaitu pensertifikatan atas tanahtanah hak milik perorangan yang dilakukan olehpetugas dari Kantor Agraria Kabupaten Manggarai. Tanahtanah yangdisertifikat dalam Prona tersebut adalah tanahtanah hak milik perorangan yangsebelumnya sudah didaftarkan, diukur dan pemancangan pilar.

namaBapak Markus Marak sebagai pemegang hak sebagaimana yang tercantumdalam Sertifikat No. 18 Tahun 1985;Bahwa mulai dari saat pendaftaran, pengukuran, dan pemancangan pilarsampai pada saat terbitnya Sertifikat No. 18 Tahun 1985 dan Sertifikat No. 42Tahun 1985, baik Tergugat (Yuliana Suset) maupun orang lain tidak pernahmengajukan keberatan baik kepada Bapak Markus Marak (almarhum) sendiri,Tua Golo Kampung Redong, Tua Teno dan Tua Gendang Kampung Redong,Kepala Kelurahan Wali, maupun kepada Kantor Agraria

, sehingga seharusnya penerbitan sertipikat hak pakaiatasnya, dilakukan dengan pemberian hak dari Para Penggugat selaku ahliwaris pemegang hak, dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat AktaBahwa tanah milik adat diakui eksistensinya secara hukum, hal tersebutsebagaimana telah digariskan dalam ketentuan Pasal 3 Undangundang No. 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, yang berbunyi :"Dengan mengingat ketentuanketentuan pasal 1 dan 2 pelaksanaan hakulayat dan hakhak serupa itu dari

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atasTanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentangStandar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, mengenai syaratsyaratpermohonan Hak Pakai untuk Instansi

Bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidakterdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan, tidak ada perintah yangmenyatakan tanah obyek sengketa dinyatakan Status Quo dan tidak adapenetapan yang menyatakan obyek sengketa disita, maka sesuai PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah danKegiatan Pendaftaran Tanah, Tergugat memproses lebih lanjut permohonanHak Pakai yang diajukan

cukuplogis, apalagi Sertifikat Hak Pakai adalah atas nama Pemerintah DaerahTingkat Sulawesi Selatan di mana Pemda TK Propinsi SulawesiSelatan tidak mempunyai inventaris tanah pertanian di Polmas, demikianhalnya mengapa tidak diproses Sertifikat Hak Pakai melaksanakan atastanah kosong tersebut jika telah terjadi jual beli ;Dan hal point tersebut diatas telah Pemohon Kasasi kemukakan dalammemori banding, hal ini dimaksudkan agar Judex Factie menerapkanhukum dan atau peraturan perundangundangan pertanahan (agraria

Pemberian hak untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.7 Tahun 1992atas nama Pemerintah Daerah TK.I Sulawesi Selatan lebih dahuludilahirkan dari pada penerbittan Surat Edaran Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5004039 tanggal 23 Desember1994 (vide tersebut dalam putusan Tingkat Pertama, halaman 36);b.

/Sip/1974;Penerapan hukum yang dilanggar oleh Judex Factie Pengadian TingkatPertama in casu Pengadilan Tingkat Banding, adalah penerapan jual bellidalam tesang sementara tesang itu sendiri belumlah berakhir (tesangdipasang sejak tahun 1954 sampai dengan 2029) sebagaimana dimuatdalam isi/materi Tesang (perjanjian/persetujuan) a quo, dan oleh karenanyapula menyimpang dan menyampingkan syaratsyarat jual beli dan tesangmenurut Hukum Adat yang berlaku di Indonsia sebelum lahirnya Undang Undang Pokok Agraria

M.Kn
Turut Tergugat:
C.q Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten

Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kepala KantorWilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Jawa Tengah di Semarang cq. Kepala KantorKementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional Kabupaten Klaten, Alamat Kantor : JI. Veteran No. 99,Bareng Lor, Klaten Utara, Kab. Klaten, dalam hal ini memberikankuasa kepada Agus Riyanto, S.H.,M.H., Sutikno, S.ST, TriMardiyanti, S.SiT, Sapta Giri, S.H., Khrisnawan Purnama, S.H.

Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa berdasarkanputusan ini Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada KepalaKantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalKabupaten Klaten ( Turut Tergugat ) untuk merubah / mengganti pemegangatas nama dalam Sertifikat Hak Milik No. 00647, luas 699 m2, atas nama :Harsi Suwiji, yang terletak di Desa. Duwet, Kec. Ngawen, Kab. Klatenmenjadi atas nama Penggugat sebagai pemilik sahnya.Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2018.

Bahwa perlu di pahami, bahwa manifesto politik sebagai landasan politikatau sebagai garisgaris besar daripada haluan Negara (LN 196010),yng merupakan anamat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960, bahwadalam konsiderans mencabut dengan dicabutnya ketentuanketentuanagraria dari Zaman Hindia Belanda, yaitu Asas Domein sebagai dasardaipada perundangundangan Agraria yang berasal dari Hindia Belanda(Pasal 1 Agraria Besluit S 1870118), S 1875119a, S 187494f, S 187755 dan S 188858, dengan mencabut seluruh

Memberikan Hak eigendom sebagai pengakuan hak dariPemerintah Hindia Belanda atas tanah milik pribumi, (berupa rincik),dengan lambang Mahkotah Kerajaan Belanda, orang Makassarmenyebut cat korongkorong, maka setelah Indonesia merdekadirasakan bahwa hukum = agraria peninggalan Hindia Belandamempunyai dualisme dengan berlakunya hukum adat disampingberlaku hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat,maka sekitartahun 1967 sampai 1968, semua tanahtanah Indonesia yang dikuasaimasyarakat baik pribumi

Bahwa sesuai dengan setelah terjadinya Surat Ganti Rugi tertanggal 19Agustus 1985 tersebut, Pihak Penggugat mengajukan permohonanmensertifikatkan tanah kepada Kepala Agraria Kota Sibolga, dan padatanggal 16 Maret 1987, maka telah terbit Sertifikat Tanah, atas nama: PihakPenggugat (Mathias Hutapea), dengan Nomor 65 di Kelurahan KotaBeringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kotamadya Sibolga, yang berbatasHalaman 2 dari 24 Hal. Put.

Bahwa berdasarkan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6yang isinya: Setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Demi hukum telah dinyatakan bahwaakses tanah tersebut merupakan jalan fungsi sosial sebagaimana diaturdalam UU Pokok Agraria yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 7 yang isinya:Setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial:7. Menyatakan tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap segalaSuratSurat Bukti yang diajukan Pihak Tergugat di dalam perkara ini, di atashamparan tanah objek perkara Hak Milik Pihak Penggugat;8.

Demi hukum telah dinyatakan bahwaakses tanah tersebut merupakan jalan fungsi sosial sebagaimana diaturdalam UU Pokok Agraria yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 7 yang isinya:Setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial: Menyatakan tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap segalaSuratSurat Bukti yang diajukan Pihak Tergugat di dalam perkara ini, di atashamparan tanah objek perkara Hak Milik Pihak Penggugat; Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat , telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige

PemerintahDaerah Kotamadya Medan ; e Setelah Pemerintah Daerah Kotamadya Medan mendapat izin dariDirektur Jenderal Agraria, akan menetapkan penggunaannya kepada PT.Inanta timber & Trading Coy Ltd ; 0 Bahwa selanjutnya sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri Cq. DirekturJenderal Agraria dalam surat Nomor : 5936/2151/Agr, tertanggall19 Mei 1982,maka Ir.

PemerintahDaerah Kotamadya Medan ; e Setelah Pemerintah Daerah Kotamadya Medan mendapat izin dariDirektur Jenderal Agraria, akan menetapkan penggunaannya kepada PT.Inanta timber & Trading CoyLtd ;Bahwa selanjutnya sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri Cq.Direktur Jenderal Agraria dalam surat Nomor : 5936/2151/Agr, tertanggal19Mei 1982, maka Ir.

Sumino(Ekd ESU) tanggal 21Apr82 ; 209 Foto copy Surat Direktorat Jenderal Agraria kepada Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Sumatera Utara Up.

Bonauli, HGB 1147, dan HGB 1150;272 Foto copy Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.

Bahwa ketentuan undangundang No.5 Tahun 1960 tentang peraturanDasar Pokokpokok Agraria (UUPA) Pasal 22 mengatur tentangterjadinya hak milik atas tanah melalui tiga cara, pertama terjadinya hakmilik menurut hukum adat (Sesuai penjelasan Pasal 22 terjadinya hakmilik menurut hukum adat ialah pembbukaan tanah), kKedua penetapanpemerintah, ketiga karena undangundan;.

Kepala sub.Direktorat agraria kabupaten/kotamadya yang tanah negara, harusmellaui permohann tertulis kepada bupati una memperoleh penetapanhak milik;.

Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan bagiamana prosesperalinan hak tanah dengan hak menguasai dari negera menjadi tanahdengan hak lain sesuai ketentuanketentuan tersebut di atas, apakahmenurut hukum adat melalui membuka tanah dengan izin camat ataumenurut penetapan melalui permohonan tertulis kepada bupati agarbupati kirimkan penetapannya kepala sub direktorat agraria kabupatensupaya dibukukan dalam daftar buku tanah dan Penggugat pun tidakmenjelaskan apakah bentuk haknya sebagai pemiliknya

Khusus tentang hak milik atas sebidang tanah, UndangUndangNo. 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(UUPA) Pasal 22 dan Penjelasannya menyatakan, terjadinyahak milik atas tanah melalui: pembukaan tanah, penetapanpemerintah, dan karena undangundang.

Sedangkan untuk masasekarang, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan PemberianHak atas Tanah Negara Pasal 1 Angka: 5 menjelaskanHalaman 27 dari 36 Putusan Nomor: 07/PDT/2017/PT.KPG3.3.3.4.Pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yangmemberikan suatu hak atas tanah negara termasuk perpanjanganjangka waktu hak dan pembaharuan hak.

PENGAJUAN PERMOHON SALAH ALAMAT;e Bahwa pemohon dalam uraiannya mengajukan pendaftaran SPPTPBBobjek pajak baru yang akan diajukan kepada Badan PengeloaanPendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, yang dilampiri denganbeberapa dokumen termasuk di dalamnya berupa akta Van Eigendom,dengan keluarnya Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria, maka hakhak atas tanah pada zamanKolonial Belanda yang pengaturannya dijumpai pada Buku ke Il KUHPerdata dinyatakan dicabut, tenggang

BAB II Pelaksanaan ketentuanketentuan konversi UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 JoPeratutan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1960 Jo Peraturan Menteri DalamNegeri No.2 Tahun 1970 terhadap Tanah ENGENDOM VerpondingNomor 641 di Desa Babakan Asem yang tidak didaftarkan konversinyasampai dengan Tahun 1980, maka menjadi tanah yang langsung dikuasaioleh Negara, atas perbuatan tersebut Kepala Desa Babakan Asem(Termohon) telah melakukan tindakan/tidak mendiamkan dan meresponatas permohonan Pemohon,

EMID KOSWARA pada tanggal 26 Januari 2018 dari segiprosedural dan subtansinya telah salah dan keliru, hal ini bukanmenunjukan sebagai bukti kepemilikan atas nama pemegang Haksebagaimanna pada waktu berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA).

sepihak (Sesuai denganFotocopy);Surat elektronik dari Internet pengetahuan hokum (Sesuai denganFotocopy);Putusan Perkara Nomor : 4/P/FP/2020/PTUNBDG (Sesuai denganFotocopy);Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 TentangPenghapusan Tanah Tanah Partikelir (Gesuai dengan Fotocopy);Undang Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1958Tentang Pajak Verponding Untuk TahunTahun 1957 (Sesuai denganFotocopy);Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria

,kemudian Saksi mengatakan bahwa untuk memelihat bahwa itu adaketerkaitan atau tidak itu harus diadakan penelitian di lapangan, artinya kamipihak BPN tidak bisa sertamerta bukti tertulis ada terkait kekurangan nyatadilapangan jadi perlu ada penelitian juga ke lapangan, jadi BPN tidak hanyamenerima bukti Surat saja karena ada ketentuannya dan sekarang sudahberlaku hukum positif Undangundang agraria jadi apakah masih relevan atausudah jadi tanah negara ;Bahwa terkait apakah Saksi pernah kedatangan

PP Nomor 24/1997tentang Pendaftaran Tanah, Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 16/1997, dengan demikian tidak ada satupunperbuatan hukum dalam jual beli tersebut, Tergugat V telan melanggarHalaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 733 K/Pdt/2017hukum dalam peralinan hak atas tanah ini, dan adanya penurunan hak atastanah dari semula Sertifikat Hak Milik menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunantelah dijelaskan secara gamblang dan transparan oleh Kantor PertanahanKota Bekasi

Peraturan Menteri Pertanian danAgraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi danPendaftaran Bekas HakHak Indonesia Atas Tanah dan untuk penurunanhaknya sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 16/1997 tanggal 9 Desember 1997 danperalinan haknya ke atas nama Yayasan Wagaf Al Muhajirien Jakapermai,telan sesuai Pasal 3/7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.

Pasal 103 ayat (1) dan (2) PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran, dan telah diuji secara hukum denganex vide Bukti T.V13 dan T.V14, oleh karena itu Memori BandingPembanding II/Turut Tergugat dapat diterima;Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 42 alenia 4yang disalin lengkap Menimbang behwa berdasarkan bukti P2 berupaSurat Tanda Pendaftaran Sementara

Nomor 2Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas HakHak Indonesia Atas Tanah dan untuk penurunan haknya sesuai denganKeputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 16 Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997 dan peralihnan haknya keHalaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 733 K/Pdt/2017atas nama Yayasan Wagaf Al Muhajirien Jakapermai, telah sesuai Pasal3/7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah jo Pasal 103 ayat (1) dan (2)

Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran, dan telah diuji di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung sebagaimana Putusan Nomor 78/G/2014/PTUN Bdg (exvide Bukti T.V12) jo Putusan Nomor 90/B/2015/PTUN JKT tanggal 19 Mei2015 (ex vide Bukti T.V13), yang mana Para Penggugatnya sama denganPerkara 401/Pdt.G/2014/PN.Bks, dengan demikian Pemohon Kasasimohon kepada Yang Mulia Mejelis

Bahwa atas Point 1, Point 2 dan Point 7 Dalil Gugatan PENGGUGATdapat dijelaskan oleh TURUT TERGUGAT bahwa benar PihakPENGGUGAT dan TERGUGAT menghadap dihadapan TURUTTERGUGAT (selaku PPAT) untuk membuat Akta Jual Beli No 27 Tanggal18 September 2018 terhadap Objek Jual Beli berupa tanah bersertifikat hakmilik (SHM) No. 777/Demangan yang terletak di JI Adisucipto 75 DemanganBaru, Gondokusuman, Yogyakarta.Berdasarkan Pasal 5 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria, hukum

agraria yang berlaku di Indonesia ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasionaldan Negara.

Bahwa atas Point 3, Point4, Point 5, Point 6 dan Point 8 Dalil GugatanPENGGUGAT dapat dijelaskan oleh TURUT TERGUGAT sebagai berikut.Bahwa sepanjang ketentuan Pasal 5 UndangUndang No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, hukum agraria yang berlakudi Indonesia ialah hukum adat telah dipenuhi maka jual beli sebagaimanaHalaman 10 dari 38 halaman Putusan nomor 54/PDT/2020/PT YYK.tertuang dalam Akta Jual Beli No 27 Tanggal 18 September 2018 dihadapanTURUT TERGUGAT telah Sah Secara Hukum.Bahwa

Sesuai dengan Prinsip danAsas menurut Hukum Agraria/Pertanahan Nasional bahwa setiap jual belltanah dan benda tetap yang beridiri diatasnya harus dilakukan dengancara TERANG dan TUNAI. Prinsip Terang dan Tunai disini dapat dibuktikan dengan Akta JualBeli yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat yaitu dalamAkta Jual Beli Nomor 27/2018 yang dibuat oleh PPAT Eduard Ardyanto,SH.

dari 39 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2016/PN.WTPMenimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim bahwapada intinya perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalahmengenai perselisinan hak atas tanah sedangkan yang dimaksud dengan hak atastanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang yang mempunyaihak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanahtersebut,selanjutnya dengan diberlakukannya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria

diatas yang ditetapkan oleh UndangUndang serta hakhakyang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53, dan kemudiankhusus mengenai Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang PokokPokok Agrariamerupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai seseorangatas tanah sedangkan mengenai terjadinya Hak Milik sebagaimana diatur dalamPasal 22 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria

tersebut Kuasa Hukum TERGUGAT telah mengajukan buktitertulis T1 sampai dengan T5 ;Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi bukti tertulis (Suratsurat) yang diajukan oleh Kuasa Hukum TERGUGAT maka mengenai bukti tertulis T1 yaitu berupa fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara SOLLE danPATIROI yang dilakukan dihadapan Kepala Dusun Ujung Pattiro ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

yangberbunyi Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan luar angkasa ialah hukumadat sedangkan dalam hukum adat berkaitan dengan jual beli tanah terdapat syaratjual beli tanah dalam hukum adat yaitu terang dan tunai yang mana arti terangadalah bahwa penyerahan hak atas tanah tersebut dilakukan dihadapan pejabatsetempat yang berwenang sedangkan arti tuna/ adalah pembayaran atas tanahtersebut dilakukan dengan harga yang jelas, secara tunai dan bersamaan atausekaligus ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

Menurut UndangUndang Pokok Agraria yangdapat mempunyai Hak Milik atas tanah hanya warga NegaraIndonesia tunggal dan badanbadan hukum yang ditetapkan olehpemerintah (Pasal 21 UUPA) jika pembeli mempunyaikewarganegaraan sing di samping kewarganegaraanindonesianya atau kepada suatu badan hukum yang tidakdikecualikan oleh pemerintah, maka jual beli tersebut batal karenahukum dan tanah tersebut jatuh pada Negara (Pasal 26 ayat 2UUPA).2) Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan.Yang berhak menjual

Achai harus dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaards);Bahwa Tentang Eksepsi Lampau WaktuBahwa gugatan Penggugat telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejaksertipikat hak milik atas nama Tergugat diterbitkan oleh Tergugat Ilsebagai mana diatur dan ditentukan dalam Pasal 9 dari PeraturanPemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagaisalah satu peraturan pelaksana dari UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria yang pada azasnya

hal ini Tergugat II dalam rangka menjaga kepentinganPenggugat sendiri terhadap penguasaan tanah obyek perkara aquo;Bahwa Penggugat bukan merupakan pemilik tanah yang sah berdasarkanalas hak yang kuat berupa sertifikat sebagai dokumen otentik yangdikeluarkan/diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini TergugatIl sesuai dan berdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku di Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2021/PT PTKBadan Pertanahan Nasional yaitu UndangUndang Pokok Agraria

No. 5tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor: 9 tahun 1999, dengandemikian sertipikat mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yangsempurna, sehingga pembuktian sertifikat tersebut secara formalmateriiladalah sempurna sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 13701/SiantanHulu, Gambar Situasi Nomor: 1313/1985 tanggal 30 Oktober 1985, seluas10.835 M2 sertifikat atas nama Lina Gunawan dahulu Lim Sok Huang,Sugiarto Gunawan dahulu The Pei

Yohana Gunawan atau Yohana Gunawan Mitchell yangdikuasai secara sah berdasar hukum oleh Tergugat I, dengan demikiansertipikat bukti hak yang Tergugat miliki telah mendapat kepastian hukum,sesuai dengan azas sebagaimana termuat dalam Bagian III Hak Milik Pasal20 dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokpokok Agraria yang berbunyi:(1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam Pasal 6.(2) Hak milik

Ukur Nomor: 01313/1988 seluas 10.839 M2 terakhir tercatatatas nama Lina Gunawan berdasarkan Akta Pembagian Hak BersamaNomor 162/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat oleh Petrus YaniSukardi, SH selaku PPAT di Pontianak;Bahwa Tergugat Il menyatakan bahwa segala prosedur yang dilakukanTergugat Il telan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku mengenai pendaftaran tanah yaitu, Sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo PeraturanMenteri Negara Agraria

PUTRI NADHIRA, S.H.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat pada KantorKementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional, berkedudukan di STM No.7Kampung Baru) Medan di kota medan, ProvinsiSumatera Utara dengan alamat domisili elektronikpmppkotamedan@gmail.com berdasarkan surat kuasaNomor :437/Sku12.71.MP.02/VIII/2021, Tanggal 5Agustus 2021, Selanjutnya disebut sebagaiweesescncecoes TERGUGAT ;2.

Azas Kepastian Hukum Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat,bertentangandengan UU No.5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Knususnya Pasal 19 angka 1, 2Halaman 22Perkara No.73/G/2021/PTUNMDNdan 3 Tentang Pendaftaran Tanah dan juga Objek Gugatanbertentangan dengan PP No.24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah Khususnya Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 karena Tergugat sudahmenerbitkan 5 (lima) Sertifikat Hak Milik yang sudah dijelaskan diawalSurat

Pasal 4 ayat (1) UU No.5 tahun 1960 tentang UndangUndangPokok Agraria dan hingga saat ini tidak ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap menyatakan Grant Sultantersebut merupakan hak atas tanah dalam ke5 (lima) objeksengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.3.10.Bahwa sedangkan~ dalil Penggugat yang menyatakanberdasarkan keputusan Pepelrada No.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya padahalaman (11) dan (12) alasan gugatan Penggugat padapokoknya;2.1..Menyatakan bahwa adanya kesalahan prosedur, kesalahanpenerapan peraturan, kesalahan subjek hak, kesalahan objekhak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapattumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidakbenar dan kesalahan lainnnya bersifat administratif,sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Jo. 107 PeraturanMenteri Agraria / Kepala BPN No.9 tahun

Pasal 4 ayat (1) UU No.5 tahun 1960 tentang UndangUndangPokok Agraria dan hingga saat ini tidak ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap menyatakan Grant Sultantersebut merupakan hak atas tanah dalam ke5 (lima) objeksengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.3.10. Bahwa sedangkan~ dalil Penggugat yang menyatakanberdasarkan keputusan Pepelrada No.

telahmengajukan pengecekan sertipikat HGB Nomor 667/KelurahanSukoharjo, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 97Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 3 Tahun 1997Halaman 38 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Mig6.2.A.tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

(in casu Turut Tergugat 1) telahmengajukanpengecekan sertipikat HGB Nomor 667/KelurahanSukoharjo, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 97 PeraturanMenteri Negara Agraria/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah.

SH., Sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 97Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tanggal 11112019telah dicatat pendaftaran peralinan hak ke atas nama Aries Kuntoro(in casu Tergugat II) berdasarkan Akta Jual bell tanggal 17092019Nomor 865/2019:Mengenai jual beli tanah objek sengketa :7.1.

Dengan berlakunya UUPA dan peraturan pelaksanaannya, bukukedua KUHPerdata sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaanyang terkandung di dalamnya telah dicabut (lihat dalam point ke4bagian memutuskan pada UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang dikenal jugadengan UndangUndang Pokok Agraria), oleh karenanya perbuatanpemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan semestinyaberpedoman pada UUPA dan peraturan pelaksanannya8.

Bahwa Turut Tergugat III akan tunduk atau melaksanakan putusanpengadilan jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukumtetap dan diajukan berdasarkan permohonan pihak yangberkepentingan dalam perkara tersebut, sebagaimana dimaksudpada ketentuan Pasal 49, Pasal 50 Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;9.

dan Tata Ruang/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk TeknisPengadaan Tanah, yang juga telah beberapa kali diubah, terakhir diubahdengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah;Bahwa menurut ketentuan peraturan perundangundangan pengadaan tanahuntuk kepentingan

Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTRPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;Menimbang, bahwa mengenai teknis pengadaan tanah untukkepentingan umum lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Pengadaan Tanah sebagaimana diubah dengan PeraturanMenteri Agraria Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanKepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang PetunjukTehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang juga telah beberapa kali diubah,terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 UndangUndang Nomor 2Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PengadaanTanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun2012 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang juga telahbeberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan