Pembanding/Tergugat II : ROSNA
Pembanding/Tergugat V : NENFATRIANDA
Pembanding/Tergugat III : NURJANI
Pembanding/Tergugat I : RABIMA
Terbanding/Penggugat IV : SRI HANDAYANI
Terbanding/Penggugat II : GUSTINAR
Terbanding/Penggugat III : YOGA BHAKTI HARRISON LB MARAJO
Terbanding/Penggugat I : HANAFI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
Turut Terbanding/Tergugat VI : Kantor Kementerian Agraria

Pemerintah Republik Indonesia cq Kantor Kementerian Agraria dan TataRuang /BPN Pusat di Jakarta cq. Kantor Kementerian Agraria dan TataRuang /BPN Wilayah Sumatera Barat cq. Kantor Kementerian Agraria danTata Ruang /BPN Kabupaten Padang Pariaman, Alamat : Korong PadangBaru Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten PadangPariaman, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I/Tergugat VI;Dalam perkara ini Tergugat VI diwakili oleh Kuasanya yaitu :1.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum atas BuktiSurat Pajak Penggugat/Pembanding bahwa Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) adalah bukan merupakantanda bukti kepemilikan tanah yang sah, lain halnya dengan kepemilikan tanah,hal mana untuk memperoleh hak atas tanah yang dikuasai harus didaftarkanterlebin dahulu sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 ayat (1) UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria sebagaimanadalam putusan

MajelisHakim Tingkat Pertama ditemukan FAKTA HUKUM bahwa tanah sengketadikuasai sepenuhnya oleh Penggugat/Pembanding dengan bukti menguasaiadalah telah dibangun 5 (lima) Bangunan Rumah Tinggal olehPenggugat/Pembanding dan Almarhum Suaminya Gusti Ketut Adi Redi, danwalaupun Penggugat/Pembanding belum mendaftarkan tanah sengketatersebut karena belum mempunyai keuangan untuk mendaftarkan tanahsengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Penggugat/Pembanding telah dapatmembuktikan Gugatan Penggugat/Pembanding atas kepemilikan atas tanahsengketa tersebut, maka Gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkanbukan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu MajelisHakim Tingkat Banding agar membatalkan Putusan Majelis Hakim TingkatPertama yang telah salah dalam Penerapan Hukum Pembuktian dan telahsalah dalam Penerapan Hukum mengenai pasal 23 ayat (1) UU No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria mengenai

Putusan Nomor 270 K/TUN/2017kanyuara in litis diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 1995, artinya SaudaraMancing Pai sudah menguasai objek sengketa tersebut selama + 45 tahunsampai sekarang, tenggang waktu tersebut telah melampaui batas waktuyang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997(PP.24/1997) tentang Pendaftaran Tanah, dan pelaksanaannya diaturdalam Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 bahwa tanah yang dikuasai selama 20tahun secara

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Pasal 196 dan pelaksanaannya, diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;8.2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 7 Tahun 1998 tentang Pelimpahan Kewenangan;8.3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005tentang Pelayanan;8.4.

(sebagaimana disebutkan dalam pasal 570, 571 dan 573 KUHPerdataserta pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pokok Agraria);Maka berdasarkan jawaban atau dalil dalil yang dikemukakan olehTergugat diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenanmemutuskan Perkara sebagai berikut:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli No.129/2012, Tertanggal 9Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Rizal SH;3. Menyatakan tanah seluas 3.851 M?

Tidak ada pengukuran ulang oleh Kantor Agraria yang disaksikanoleh saksisaksi perbatasan tanah.2. Tidak diketahui oleh pejabat RT dan Lurah setempat.,3.

tanah,Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan hasil pemeriksaansetempat ternyata Tergugat /Pembanding tidak dapat menunjukkan letakdan batasbatas tanah sesuai dengan sertifikat tersebut, sebaliknyaPenggugat /Terbanding dapat menunjukkan letak dan batasbatas tanahsesuail dengan buktibukti suratnya, bukti mana diperkuat denganketerangan saksisaksi,Bahwa saksisaksi Penggugat/Terbanding yang berbatasan dengantanah sengketa dan pihak RT menerangkan bahwa tidak pernah adapengukuran oleh Kantor Agraria

Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi BantenNomor 503/32/DSP/2008 tanggal 15 Februari 2008 perihalRekomendasi Pengelolaan Situ Cihuni.Bahwa atas dasar Hak Garap yang telah dimiliki sejak tahun 2003 dandiperkuat dengan perizinan sebagaimana disebut di atas, maka sesuaidengan undangundang dan peraturan yang berlaku yakni UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria dan Peraturan Menterikepada BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak atas

Apabila Tergugat tetapmenganggap sebagai pihak yang memiliki dan/atau menguasai ex galianpasir Situ Cihuni maka hal ini bertentangan dengan Undangundang Nomor5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria (Penjelasan Umum II Butir 2).Sedangkan tindakan Tergugat tidak memberikan kepastian berartimenghalangi Penggugat untuk memenuhi ketentuan dan syarat PeraturanMenteri kepada BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dalam halupaya Penggugat

Cihuni Mas;Bahwa dalildalil Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan tindakanTergugat bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik, UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN,dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah hal yang tidakberdasar karena masingmasing peraturan

Bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya olehUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana dalammemberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan. PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dandisempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 1 angka 4.

Angka 5.Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.

atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftarantanah secara sporadik membuat berita acara mengenai dilakukannyapengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),termasuk mengenai diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiranpemegang hak atas tanah yang bersangkutan.Dalam peraturan Pemerintah yang menyempurnakan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yangdipergunakan, yang pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam UndangUndang Pokok Agraria

denganaslinya serta diberi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T.4; 2022222 n nnn nnn nn nnn n nnn ne eeFotokopi Denah Lokasi yang ditandatangani oleh Lurah Nabarua, JohanisTadung, ST, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi meterail,selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T.5;Fotokopi Surat Pengantar Permohonan Hak Guna Bangunan a.n.YOPIETER BIETH Nomor: 593.5/26/1988 tertanggal 16 Januari 1988 yangditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria

Kepala Direktorat Agraria MelaluiBupati Kepala Daerah Tingkat II Paniai U.P.

Kepala Kantor Agraria, yangtelah disesuaikan dengan aslinya serta diberi meterai, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T.7;Fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor: 134/RPT/1987 tertanggal 22Juli 1987 yang ditandatangani oleh Pemohon, YOPIETER BIETH, yangtelah disesuaikan dengan aslinya serta diberi meterai, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T.8;Fotokopi Surat Penyampaian dan Pengembalian SPOP Pajak Bumi danBangunan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi

Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 479 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telahdiperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti(P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;B.

2010, hal mana telahsesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Sertifikat HakMilik) maka terbukti sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor479 Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria

Kabupaten Pekalongan atas namahak/pemegang hak Kasmirah, Casmari, Wakhid, Tasmani, Kasturani, Turip,Kasdi Santoso, Yulianto, Susi Susanti, Asfin Khairul Umam, hal mana telahsesuai dengan ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria jo Pasal 4 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diaturdalam Pasal 145 ayat (1)

secara yuridis, maka dalam konstruksihukum seperti itu, Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yaituprestasi untuk melakukan sesuatu, dengan demikian Majelis berpendapatterhadap Petitum Penggugat nomor tiga untuk menyatakan Tergugat wanprestasi beralaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor empat, Majelis Hakim akanmempetimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

(UUPA) yang berbunyi,Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukumadat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara,yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia sertadengan peraturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang ini dandengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkanunsurunsur yang bersandar pada hukum agama;Menimbang, bahwa perjanjian jual beli tanah menurut hukum adatmerupakan perbuatan

;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan denganverstek dan Tergugat dan Tergugat II ada di pihak yang kalah, maka sesuaipetitum nomor tujuh bahwa Tergugat dan Tergugat II haruslah dihukum untukmembayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akandisebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena seluruh Petitum gugatan Penggugatdikabulkan, maka terhadap Petitum Gugatan Penggugat ke satu beralasanhukum untuk dikabulkan;Memperhatikan,Pasal 5 UndangUndang Pokok Agraria

Salinan aslinya dikeluarkan olehKepala Direktorat Agraria DKI. Jakarta u.b. Kepala Sub. Dit.Pendaftaran Tanah Jakarta tanggal 06 Maret 1982 ;b. Pernyataan Pejabat Pengukur Tanah (Landmeester Kennis)No.32/8361, April 1852. Salinan aslinya dikeluarkan oleh KepalaDirektorat Agraria DKI Jakarta u.b. Kepala Sub. Dit PendaftaranTanah jakarta tanggal 06 Maret 1982 ;c.

Duren Tiga, sebagaimanaditegaskan pada Surat Ukur tertanggal 04 April 1852 No.2132/8361,yang salinan resminya dikeluarkan oleh Direktorat Agraria, dalam halini Ka. Sub.Dit. Pendaftaran Tanah DKI. Jakarta tanggal 06 Maret1982, tertulis bahwa persil tanah itu milik seorang pribumi bernamaDJAMIEN dengan Akta tanggal 1838 No.419. Adapun lokasi tanahHal. 3 dari 19 hal. No.361 PK/Pdt/2011tersebut antara lain di Rw.04 dan Rw.07 Jalan Kalibata Del. DurenTiga ;d.

Marjam, dengan caramenggabungkan 2 (dua) obyek tanah berupa sawah dan kebun ke dalam 1(satu) Sertipikat Hak Milik adalah bertentangan dengan aturan hukumpertanahan dan merupakan keputusan yang cacat yuridis dan cacat hukumadministrasi yang melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10Tahun 1960 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan MenteriNegara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah;10.

1.1.1.2.Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa dalammengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti yangdisyaratkan pada Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986,juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, dimana Sertipikat(Obyek Sengketa) telah di terbitkan sejak tanggal 19 Juni 1967 yangditerbitkan melalui konversi dari tanah milik adat sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, junctoPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto UndangUndangPokok Agraria

Bahwa sesuai Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria (disingkat UUPA) jo PP No. 10 Tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah (sekarang diatur dengan PP No.24 Tahun 1997), telah dilakukan pendaftaran tanah pada KantorPertanahan Kabupaten Muara Enim, dan pada tanggal 14 Mei 1994telah diterbitkan tanda bukti hak atas tanah berupa Sertipikat HakGuna Usaha Nomor 2 tanggal 14 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor1398/1994 tanggal 14 Mei 1994, dengan luas 6.934,5 hektar,terletak di Desa

Bumi Sawindo Permai, padawaktu itu Tergugat menyampaikan maksudnya meminta izin kerjasamamenambang batubara di areal HGU milik Penggugat, namun Penggugatbelum dapat menyetujuinya karena apabila lahan/tanah perkebunandimanfaatkan tidak sesuai peruntukannya maka harus ada izin dariinstansi berwenang in casu Kementerian Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional serta harus melalui mekanisme persetujuan dariRapat Umum Pemagang Saham.7.

Bahwa Penggugat memiliki HGU, akan tetapi kewajiban HGU adalahmelakukan pembebasan lahan terlebih dahulu terhadap lahan masyarakatyang telah ada sebelumnya, dan hal tersebut tercantum pada KeputusanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :34/HGU/BPN/93 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT.Bumi Sawindo Permai atas tanah di Kabupaten Muara Enim, padahalaman 3 bagian Memutuskan, menetapkan Kedua huruf bmencantumkan apabila didalam areal yang diberikan dengan hak GunaUsaha

KepalaKantor Agraria Gresik tertanggal 1661981;3. Bukti P.15 berupa fotocopi yang telah dicocokkan dengan aslinya SuratKeterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/82/437.106.20/2016 yangdikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Metatu tanggal 28112016;4. Bukti P.16 dan P.17 berupa fotocopi Buku Desa (Leter C), tidakdicocokkan dengan aslinya;Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan adanya transaksi jual beliantara Waini sebagai penjual dengan Tarwi P.

Endang atas tanahyang telah dibeli dari Waini sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli (buktiP.3), maka asli Akta Jual Beli tersebut dilampirkan dalam permohonan danmenjadi dokumen resmi di Kantor Agraria sebagaimana ketentuan Pasal 24Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, olehHal. 10 dari 20 hal. Put.

, atas nama Kartiningsih, Blok 01, NOP:110, yang juga terletak di Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresikyang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagai harta peninggalan TarwiPak Endang yang merupakan harta bersama dengan Kartiningsih, namun parapihak tidak menunjukkan suratsurat berkaitan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria Jo Pasal 3 huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

PENERBITAN OBJEK SENGKETA A QUO TELAHBERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 138 PERATURANMENTERI AGRARIA/JKEPALA BADAN PERTANAHAN' NASIONALNOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAANPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TENTANG PENDAFTARANTANAH11.1.

Bahwa selain penerbitan Objek Sengketa bertentangandengan ketentuanketentuan di atas, prosedur penerbitan ObjekSengketa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 138 PeraturanHalaman 26, dari 109 Halaman, Perkara No.59/G/2020/PTUN.SRGMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Permenag/KabanNo. 3/1997) yang menyatakan:(1) Penerbitan sertipikat pengganti karena hilang didasarkan

Bahwa berdasarkan seluruh uraianuraian dan faktafakta hukumtersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa yangdikeluarkan TERGUGAT Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkanbahwa secara prosedur penerbitan Objek Sengketa bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu bertentangan denganPasal 57 ayat (1) dan Pasal 58, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 138 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

bahwa dari uraian fakta hukum diketahui bahwa sesuaidengan bukti P8 dan P9, dimana Walikota Tangerang telah memberikanHalaman 85, dari 109 Halaman, Perkara No.59/G/2020/PTUN.SRGpenetapan lokasi kepada Penggugat untuk Pengembangan Bandar UdaraSoekarno Hatta dan Gubernur Banten telah menunjuk Panitia Pengadaan Tanahbagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten/KotaSePropinsi Banten, hal ini terbukti telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat(1) dan (2) Jo.Pasal 6 ayat (1) Permen Agraria

Nomor 1 Tahun 1994;Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas Majelis Hakimmenilai prosedur Penggugat dalam melakukan pembebasan lahan dalam rangkapengadaan tanah bagi kepentingan umum khususnya untuk = proyekpengembangan Bandara Soekarno Hatta telah sesuai dengan Norma yangtertuang dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 1 Tahun 1994, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki alas hak yang sahdalam Pembebasan Lahan terhadap objek sengketa a quo, oleh karenanyaeksepsi

dalam undang undang, maka oleh karenaitu. permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasan alasan yang diajukan oleh paraPemohon Kasasi/ para Pelawan dalam memori kasasi tersebutpada pokoknya ialah:1.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 198 HIR,~ syaratsahnya sita jaminan yaitu, bahwa sita jaminan harusdidaftarkan di Badan Pertanahan Nasional bagi yangbersertifikat dan dicatat pada Kantor Kepala Desabilamana tidak bersertifikat (vide Pasal 125 dan 126Peraturan Menteri Negara Agraria

Pasal 95 ayat (1) hurufa dan Pasal 96 ayat (1) huruf a Peraturan MenteriNegera Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftarantanah;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, adalahbenar dan tepat bilamana Pengadilan Negeri surabaya didalam perkara No. 49/Pdt.G/ 2006/PN.Sby tanggal 19Oktober 2006 di dalam putusannya memutuskanHal. 11 dari 11 hal. Put.

Surat Ukur Nomor : 104/Konda Satu/2009, adalah Sertifikat yangdikeluarkan oleh Tergugat VI yaitu Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalampasal 20 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mana sertifikat tersebuttelah didaftar dalam buku tanah dan merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat datajuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah adaET pi HDA DALAL AIL AAAS ASI ATSSedangkan sertifikat tersebut adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam

Pasal 19 Ayat (2) huruf e UndangUndang Pokok Agraria, untuk hak atasMenimbang, bahwa menurut Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa Sertifikatmerupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenaidata fisik dan data juridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data juridistersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yangbersangkutan 5 ~~~ >

Gael RAB s mmmMenimbang, bahwa menurut Tergugat IV dalam jawaban pada waktu menanggapi dalilgugatan dari Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor :00006 tanggal 31 maret 2009 Surat Ukur tanggal 23 maret 2009 Nomor 104/Konda 1/2009 seluas20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama AFANDI WIJAYA, yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan dan persyaratan adminstrasi untukmenerbitkan sertifikat telah sesuai dengan UndangUndang Pokok Agraria

LISNAWATI maupun an.SUHADI, maka harus dipastikan siapakah yang paling berhak sebagai pemilik atas tanahterperkara, hal ini dimaksudkan supaya ada kepastian hukum kepada kedua belah pihaksebagai pemilik. yang Sah menirut hukum;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Pokok Agraria ada adagium hukum yangmenyatakan hak yang paling tualah yang diutamakan.

Gatot Subrotoyang alas haknya sama dengan Sertipikat Hak Milik No. 877 a.n.Trisnaning Budianto yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Tergugattahun 1983 yaitu girik No. 398 persil 17 begitu juga fisik tanah tersebutsama, serta banyak kejanggalankejanggalan dokumen dalam prosespendaftaran tanah tersebut, akan tetapi Tergugat tetap menerbitkannya.Meskipun sesuai dengan ketentuan seharusnya Tergugat berdasarkanhalaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor : 66/G/2018/PTUN.BDGPermen Agraria/ Kepala BPN No

Bahwa sebelum diterbitkan atas SHM No. 877/Segaramakmur terlebih dahuludilakukan pengumuman selama 60 hari untuk memenuhi asas publisitas sesuaiPasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 untukmemberi kesempatan, kepada Pihak lain untuk mengajukan sanggahankeberatan terhadap pengumuman tersebut dan atas pengumuman tersebut tidakada yang mengajukan sanggahan ataukeberatan"8.

Bahwa SHM No. 877/Segaramakmur yang diterbitkan tanggal 04031983 atasnama TRISNANING BUDIANTO telah sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku sesuai Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962tentang Konversi dan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah) 222222 n nnn n nnn nnn ne nnn nen cence nnn9.

Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPP.

KarenaTergugat dalam menerbitkan SHM No. 2263/Segara Makmur/2011, tidak adayang mengajukan sangggahan atau keberatan yang disampaikan kepadaKepala Pertanahan Kabupaten Bekasi dan telah sesuai dengan prosedur danketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan PP No. 24/1997 tentangPendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 35Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997, telah menyebabkan tumpang tindih danmenimbulkan sengketa hukum antara Penggugat sebagai AhliHalaman 17 dari 80 halaman Putusan Nomor :4/G/2018/PTUN.PBR.Waris yang Sah dengan pihak lainnya yang tidak berhak atastanah = milik Almarhum Suami Penggugat, sehinggamenyebabkan kekacauan dan ketidakteraturan dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaipenyelenggara negara; 3.

Pasal31 ayat (1) dan Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 serta Pasal 16 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atastanah Negara dan Hak Pengelolaan serta melanggar AsasAsasUmum Pemerintah Yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal,Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf adan b

Tentang Dasar dan Alasan Gugatan yang diajukan olehPenggugat dalam surat gugatannya tidak memenuhi unsurunsur pada Pasal 53 butir (2) ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986; Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat pada InstansiPemerintah yang melaksanakan pendelegasianwewenang hak menguasai negara sebagaimana diaturpada Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria;salah satudiantaranya untuk menentukan dan mengatur hubunganhukum antara orang dengan orang, orang dengan bumi

Peraturan PerundangUndangan terutama telahsesuai menurut tata cara dan prosedur yang benar sebagaimana diaturHalaman 59 dari 80 halaman Putusan Nomor :4/G/2018/PTUN.PBR.dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor3 Tahun 1997 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala

Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letaktanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematikatau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letaktanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu;Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2),dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual,pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria

Bahwa yang patut dipahami oleh Penggugat pada poin 4 adalah TandaPendaftaran sementara tanah milik Indonesia tahun 1958 akan tetapidilanjutkan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik maka berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria dan PP 24 Tahun 1997 Pasal 23 belumlah sempurnamenjadi alas hak sebab perlu pembuktian atas perolehan haknya danberdasarkan PP 24/1997 Pasal 24 maka pendaftaran tersebut haruslahdibuktikan kadar kebenarannya oleh Panitia ajudkasi sehingga dalihPenggugat mengenai kepemilikan sebagaimana

Bouw Mij StadVlaarreingen, dan Eigendom Nomor : 1189, milik Lie TongEng & Ny Kwie Koei Loang Nio Tjong, seluas 3.00 Ha ;Sejak berlakunya UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960,hal mana seluruh kepemilikan Asing/Barat gugur menjadiTanah Negara dan pemberian ganti rugi kepada Negara untukdiberikan hak kepada Warga Negara untuk mendaftarkanobyek tersebut ?

, lantas kenapa para penggugat tidakmendaftarkan dirinya selaku pemilik yang dapat prioritaskanoleh instansi Agraria sebagai klaim atas bidang tanah a quo ;Dari mana saja para penggugat yang baru mengklaim obyeksengketa, padahal sudah di klaim penggugat berdasarkandata Rincik sejak tahun 1942 dan dikeluarkan lagi Data PBBnya Tahun 1958, ARTINYA para Penggugat telahmeninggalkan lokasi selama 78 Tahun, lantas muncul danseolaholan obyek sengketa adalah miliknya.

PeraturanPemerintah RI Nomor : 18 Tahun 1958, tentang Pelaksanaan UndangUndang Penghapusan TanahTanah Partikelir, maka seluruh tanahEigendom Vervonding bekas tanah milik Asing/Barat, menjadi status TanahNegara (Pasal 3) dengan ketentuan Setiap Warga Negara Indonesiamempunyai sesuatu hak atau milik diatas bekas tanah Partikelir Wajibuntuk mendaftarkannya kepada Kantor Inspeksi Agraria Setempat ;Bahwa semasa hidupnya Almarhum H.Muhammad Said Alias M.Said telahmendaftarkan atas bidang tanah seluas 15

Bahwa Turut Tergugat sampaikan Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, bahwasurat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dandalam Pasal 23, 32, dan 38 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, bahwa pendaftaran berbagai peristiwahukum merupakan alat pembuktian yang kuat, sehingga berdasar itu atassegala dalil kepemilikan yang diklaim oleh Penggugat tidak memiliki pijakanhukum

. ;3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan olehsuatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau penjabat yangditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai JawatanPendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggotaPemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (Selanjutnya dalamPeraturan Pemerintah ini disebut Panitia).

Jika Menteri Agrariamemandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambahdengan seorang penjabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja danKepolisian Negara.

Tanahtanah yang menjadi pokok perselisihanpada petapeta dan daftardaftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagaitanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan. ;7) Batasbatas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tandatanda batas menurut ketentuanketentuan yang ditetapkan olehMenteri Agraria. ;Hal. 15 dari 74 Hal.

ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan,diadakan perubahan dalam peta maupun daftarisian yangbersangkutan. ;3) Setelah perubahanperubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atasselesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1)tidak diajukan keberatan maka petapeta dan daftardaftar isian itudisahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknyaditetapkan oleh Menteri Agraria.;5.

Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1961 tentangPeraturan TandaTanda Batas TanahTanah Hak. ;Sehingga tidak terbukti bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat obyeksengketa aquo melanggar peraturan, sehingga tidak terpenuhi Pasal 53ayat (2) huruf a dan b UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo. UndangUndang No. 51 Tahun 2009 sertatelah memenuhi Azasazas Umum Pemerintahan Yang Baik.