Perdamaian ini dibuat danditandatangani oleh Penggugat serta Para Tergugat kemudian mohon yang MuliaHakim menuangkan dalam Putusan Perdamaian;Menimbang, bahwa setelah surat persetujuan perdamaian itu dibuat dandibacakan dihadapan kedua belah pihak berperkara, maka masingmasingmenyatakan menyetujui Sseluruh isi Surat itu;Menimbang, bahwa perdamaian merupakan hal yang utama dan terbaikdalam penyelesaian sengketa perdata sedangkan isi perdamaian antara pihakPenggugat dengan pihak Para Tergugat tidaklan melanggar

hukum maupunbertentangan dengan nilainilai moral dan ketertiban umum, maka menurut Hakimperdamaian antara para pihak dimaksud adalah beralasan atau sesuai denganhukum yang oleh karenanya haruslah di kabulkan;Menimbang bahwa setelah dibacakannya akta Perdamaian tersebutPenggugat menyatakan terhadap biaya perkara akan ditanggung seluruhnya olekPenggugat ;Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Waikabubak menjatuhkanputusan sebagai berikut :Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Wkb.PUTUSANNOMOR

batas batas tanahsesual dengan keadaannya semula sesuai dengan tanah Persil No.12, 15, 16 dan 17 pada tahun 2006 ;Dan:o Menghukum Tergugat atau pihak lain / pihak ke III atau siapa sajayang menguasai tanah persil No. 12, 15, 16,17 untuk diserahkankepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa bebanapapun ;Bahwa dengan demikian Tergugat telah menguasai berupa tanah milikPenggugat tanpa hak yang sah dan tanpa persetujuan Penggugat, tindakanTergugat telah berkwalifikasi dengan perbuatan melanggar

hukum ;Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri KotaPematangsiantar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa quo untuk :Menyatakan perbuatan Tergugat atau pihak lain / pihak ketiga atau siapasaja yang telah menguasai tanpa hak persil tanah No. 12, 15, 16 dan 17 dariluas + 6.400 m* (16 Rante) yang terletak sekarang diketahui beralamat diJalan Pdt.

Persil No. 17 seluas 144 m* (seratus empat puluh empat meter persegi)dahulu dikenal dengan batas batas : Sebelah Utara berbatas dengan jalan ; Sebelah selatan berbatas dengan tanah Negara ; Sebelah Timur berbatas dengan Persil No.16 ; Sebelah barat berbatas dengan Persil No.18 ;adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;Bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat yang tidak rela melaksanakanputusan hukum maka Penggugat telah mengalami kerugian secara materialdan moril ;Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat

hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, mengganti kerugian tersebut.Bahwa pasal 1366 KUH Perdata Indonesia berbunyi Setiap orangbertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karenaperbuatannya,tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaianatau kurang hati hatinya ;Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah merugikanPenggugat, mengalami tekanan batin yang luar biasa karena PenggugatHalaman

Persil No. 17 seluas 144 m* (seratus empat puluh empat meter persegi)dahulu dikenal dengan batas batas : Sebelah Utara berbatas dengan jalan ; Sebelah selatan berbatas dengan tanah Negara ; Sebelah Timur berbatas dengan Persil No.16 ; Sebelah barat berbatas dengan Persil No.18 ;adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 348/PDT/2017/PT MDN6.

telahmenghadapkan orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawahMenimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat pada intinya adalahperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ; Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalampasal 1365 KUHPerdata tidak dijabarkan secara pasti apa yang diamksud dengan perbuatanmelawan hukum tersebut, tetapi didalam Yurisprudensi (Linden Baum Cohen) Arrest H.R.31 Januari 1919 maka ada 4 kriteria perbuatan melawan/melanggar

hukum yaitu :1. bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ; 2. melanggar hak subjektif orang lain ; 3. melanggar kaidah tata susila ; 4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yang seharusnyadimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadapharta benda orang lain ; Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut diatas menurut Putusan H.R. adanyasuatu perbuatan melanggar hukum tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria itu secarakumulatif,

atau dengan kata lain dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telahterpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum ; 30Menimbang, bahwa bukti P1 adalah Akta Pendirian PT.

Cabang dan Penetapan Perwakilan, Akta Pendirian PT serta KeputusanMenteri Hukum dan Ham, dan juga keterangan domisiliSIUP PT Hoffmen dan surat jalanyang sudah diberi materai secukupnya tetapi tidak ada aslinya, dan kesemua buktibuktitersebut tidak ada yang mendukung dalil bantahan dari Tergugat, begitupun denganketerangan saksi dari pihak Tergugat tidak bisa membantah atau melemahkan dalidalildari pihak Penggugat ;34Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas kriteria perbuatanmelawan/melanggar

hukum didalam Yurisprudensi (Linden Baum Cohen) Arrest H.R. 31Januari 1919 telah terpenuhi oleh perbuatan Tergugat, sehingga Tergugat telah terbuktimelakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka petitum No. 2, 3 dan 4dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitumPenggugat No. 5 dan 6 mengenai penyerahan danadana Penggugat yang masih berada direkening pribadi Tergugat dan mengenai tuntutan ganti kerugian yang ditaksir sebesar Rp.2.060.172.662, (dua

Donna Kembara Jaya, yangsecara hukum juga merupakan perbuatan melanggar hukum terhadapPerusahaan Penggugat maupun pihak lain yaitu PT. Donna Kembara Jaya yangselama ini terjalin kerja sama yang baik antara Penggugat dan PT.

Donna Kembara Jaya) yang telah menjalin kerjasama yang baik selama ini dengan perusahaan Penggugat, sehingga atasperbuatanperbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum tersebut telahberdampak buruk bagi hubungan kerja sama yang telah terjalin selama ini, danyang lebih parah lagi telah berdampak buruk terhadap perusahaan Penggugatmaupun Penggugat selaku Direktur PT.

Donna Kembara Jaya danmengalihkan sebagiannya lagi ke pihak lain dalam waktu yang cukup lama dandalam jumlah yang sangat besar dengan melanggar tugas pokok dari perusahaanPenggugat;Bahwa, sebagai akibat adanya perbuatanperbuatan atau tindakantindakan yang telah melanggar hukum, sehingga Penggugat telah mengalamikerugian materil dan imateril, sebagaimana berakibat mobil tangki Nomor PolisiBN 4396 LS (sebelum dimutasi Nomor Polisi B 9316 K) Warna Biru putih milikPenggugat yang digunakan oleh Para Tergugat

milik Penggugattersebut atau sejak ditetapkannya sebagai bukti dalam perkara pidana ParaTergugat tersebut yaitu sejak tanggal 27 Februari 2009 (disita pihak KepolisianPOLRESTA Pangkalpinang yang kemudian diserahkan ke Kepolisian DaerahBangka Belitung dan selanjutnya di bawa ke proses persidangan di PengadilanNegeri Pangkalpinang sebagai barang bukti) sampai dengan sekarang(didaftarkannya gugatan Penggugat);Bahwa, tindakantindakan/perbuatanperbuatan para Tergugatsebagaimana tersebut diatas, selain melanggar

hukum secara pidana, juga secarahukum perdata adalah dapat dikwalifikasikan sebagai "Perbuatan MelawanHukum" yang telah menimbulkan kerugiankerugian terhadap pihak Penggugat,baik secara materil maupun secara imateril;Bahwa, juga sebagai bukti adanya kaitan perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Para Tergugat, telah diprosesnya secara hukum untukmempertanggungjawabkan perbuatan Para Tergugat dimuka hukum ataslaporan pidana PT.

dilakukan dihapan lawannya (Tergugat) (videpasal 158 HIR, 185 Rbg, 1944 BW dan 1945 BW);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, makaHakim Majelis berpendapat bahwa benar Tergugat belum mau melaksanakanuntuk membaliknamakan sertifikat atas nama Elizabeth Margaretha CarlaVan Bijleveld menjadi atas nama para Penggugat, karena surat wasiattersebut tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk proses peralihan hak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yangmenyebutkan :Tiap perbuatan melanggar

hukum, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itumengganti kerugian tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdatamenyebutkan setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugianyang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga disebabkan karenakelalaian atau kekurang hatihatian ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam istilahperbuatan melanggar hukum adalah :1) Nonfeasance, yakni merupakan tidak berbuat

sesuatu yang diwajibkanoleh hukum ;412) Misfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secarasalah, perobuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakanperbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya ;3) Malfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan, padahalpelakunya tidak berhak untuk melakukannya ;Menimbang, bahwa sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalamperkara Lindenbaum Cohen, konsep melanggar hukum telah berkembang /diperluas, sejak itu terdapat 4 kriteria perouatan

melanggar hukum, yaitu :1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;2) Melanggar hak subjektif orang lain ;3) Melanggar kaidah tata susila ;4) Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta sikaphatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulandengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta oranglain ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas,maka menurut Hakim Majelis menilai dan berpendapat bahwa Tergugatbelum melaksanakan suatu perbuatan hukum atas

Tanggal 16 Januari 2013 telah dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukummenjual sesuatu hak tanah Indonesia, padahal diketahui bahwa yangmempunyai hak atasnya adalah orang lain"" KUH Perdata Pasal 1365 : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yangmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";" KUH Perdata Pasal 1452 : "Pernyataan

Siapa yang telah melakukanperbuatan melanggar hukum? Hanya TergugatI dan Tergugatll saja.Atau Tergugatl, Il, Ill dan Turut Tergugat?;4. Tidak konsistennya gugatan Para Penggugat tersebut, dan jugaantara Fundamentum Petendi dengan Petitum tidak saling mendukung,maka menjadi dasar untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatlll mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:A.

Akan tetapi masih perlupengujian terhadap buktibukti yang diajukan oleh Tergugat Il, gunamenentukan seberapa jauh ada atau tidaknya itikad baik dari tindakanpemilikan dan penguasaan objek sengketa yang untuk itu;Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi yang menangani,memeriksa dan memutus perkara Nomor 350/PDT/2014/PT.SMG di atas,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnyatelah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap caracaramengadili, memeriksa dan

Bahwa Putusan Majelis Hakim Banding yang telah membatalkan PutusanJudex Facti dalam pertimbangan hukumnya melanggar hukum dan salahmenerapkan hukum terhadap caracara mengadili dan memutus perkara,Putusan Banding tersebut juga telah lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan dalam hukum acara dan melanggar asasasas Vormverzium.Oleh karenanya Putusan Banding tersebut haruslah dibatalkan, alasannya :a.

Demikian seharusnya hakekat dan fungsi suatu peradilan banding,hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pdt/1993 tanggal 9 Oktober 1975, dengan Kaedah Hukum sebagai berikut :Majelis Hakim Kasasi harus menarik kembali suatu perkara secarakeseluruhan dan tidak berat sebelah serta dapat mempertimbangkan yangadil dan menyeluruh;Bahwa tindakan Majelis Hakim Banding yang telah membatalkan PutusanJudex Facti, jelasjelas telah melanggar hukum dan menunjukkan bahwaMajelis Hakim Banding

Bahwa tumbuhtumbuhan dan pohon yang ditebang tanpa izin orangyang berhak (PARA PENGGUGAT) untuk kemudian diambil oleh PARATERGUGAT merupakan tindakan yang melanggar hukum sebagaimana diaturdidalam Bab XXII KUHPidana Pasal 362 364 yang mengatur mengenaiPencurian dengan Pemberatan atau setidaktidaknya perbuatan tersebut jugadapat dikategorikan tindakan pengrusakan sebagaimana penjelasanargumentasi pada Poin 21 di atas;23.

Bahwa berdasarkan Duduk Perkara hingga Analisa Hukum yangterdapat pada penjelasan PoinPoin di atas, dapat disimpulkan bahwa PARATERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah terbukti melakukan PERBUATANMELAWAN HUKUM sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdatayang berbunyi : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. maka PARAPENGGUGAT dapat mengajukan ganti kerugian atas

hukum, pada hal terbuktiHal 28 dari 33 hal putusan nomor 344/PDT/2020/PT SMGbahwa Para Tergugat / Para Terbanding telah membuat jalan atau setidaktidaknyamengunakan jalan masuk yang melewati tanah milik Para Penggugat / ParaTerbanding dengan cara menebangi pohonpohon pisang dan pohonpohon lainyayang ada di atas tanah tersebut, maka putusan pengadilan Negeri Salatigatersebut harus di batalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri denganpertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;DALAM

hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat / Para Terbanding tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggl,tuntutan itu tidak dapat dikabulkan (ditolak) karena dari melihat gambar foto aksesjalan tersebut, Secara umum dapat diperkirakan besarnya biaya untuk pengurukantanah dalam rangka pembuatan jalan tersebut, jauh lebih besar daripada hargapepohonan yang telah ditebangi oleh Para Tergugat / Para Terbanding, danperbuatan tersebut dilakukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding, denganberpegang gambar

hukum ; Akan tetapi terhadap tuntut gantikerugian dari Para Penggugat / Para Terbanding, tidak dapat dikabulkan (ditolak)karena bukan Turut Tergugat yang melakukan penebangan pepohonan danpembuatan jalan masuk tersebut ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat / Para Terbanding hanya dapatdikabulkan untuk sebahagian dan ditolak untuk yang selebihnya ;Menimbang, bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari ParaTergugat/Para Pembanding

Bahwa Perbuatan Tergugat untuk membongkar paksa, mengusaidan memagari objek sengketa telah melanggar hak subjektif Penggugat,melanggar norma, etika dan kepatutan serta melanggar hukum, sehinggaPerbuatan Tergugat terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);11.

Bahwa terhadap perbuatan seseorang yang melawan hukum danmerugikan pihak lain Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.Rosa Agustina dalam bukunya Melawan Hukum, terbitan PascasarjanaFakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) halaman 117 menerangkanunsurunsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam PasalHalaman 16 dari

Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PT Jakarta telah salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku mengenai sertifikatsebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 13 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP. Nomor10/1961) jo.

Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PT Jakarta telah salahmenerapakan atau melanggar hukum pembuktian karena tidak cermat dantidak teliti dalam memeriksa Bukti T. (SHP.Nomor 82/1988) dan fakta faktayang berkaitan dengan Bukti T.l1 tersebut sehingga putusannya salah ataukeliru, dengan alasan : Untuk memudahkan pemeriksaan terhadap SHP Nomor 82/1988 berikutini kami tampilkan hasil foto scan SHP dimaksud;: PENDAFTARAN PERTAMAHalaman 27 dari 33 hal. Put.

Bahwa atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugatmengalami kerugian Materil sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk mengurusagar dapat memperoleh kembali sertipikat dimaksud;14 Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat lalai terhadap putusan nantinya, maka kepada ParaTergugat dibebankan membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat masingmasingsejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perhari sejak perkara ini didaftarkan dan sampaidengan Para Tergugat melaksanakan

isi putusan dalam perkara ini;15 Bahwa timbulnya gugatan ini adalah karena serangkaian perbuatan melanggar hukum yangdilakukan oleh Para Tergugat yang merugikan Penggugat, maka wajar segala biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng ; Berdasarkan alasanalasan yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugatmemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk dapat kiranya memanggilkami kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat,

Dalam suatu persidangan khusus untukitu dan berkenan kiranya memberi putusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut:PRIMAIR :1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan Tergugat I, Terggugat II, Tergugat III dan IV telah melakukan serangkaianperbuatan melanggar hukum, beserta akibat hukumnya;3.

S678/WKN.01/KNL.01/2012tanggal 23 Oktober2012.Dengan demikian berdasarkan uraian yang TERGUGAT III jelaskan di atas, makadalil PENGGUGAT sebagaimana dalam Poin 2, Poin 3, Poin 4, Poin 6, dan Poin 7Gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses jual beliantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sampai dengan proses penjaminan danPembebanan Hak Tanggugan SHM 263/Lambhuk dengan Sertifikat Hak TanggunganNomor 959 tanggal 03 Juli 2009 adalah telah melanggar hukum adalah dalildalil tidakbenar serta

Sehingga Akta Jual Beli Nomor 746/2009 yangdikeluarkan oleh PPAT Nofriwati Amiruddin, S.H. selaku PPAT KotaDepok nyatanyata adalah akta jual beli yang cacat hukum baik formilmaupun materiil;Bahwa Tergugat telah salah dan keliru serta melanggar hukum dalammenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quodengan dasar Akta Jual Beli Nomor 746/2009. Faktanya, tidak ada jualbeli atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4150/Mekarsari milik Penggugat.Halaman 9 dari 26 halaman.

(seratus lima belas meter persegi) denganNomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB);Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara Objek Sengketa a quo yang tidak sesuai dengan data yuridis dandata fisik adalah tindakan yang melanggar hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah.

data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);Bahwa akta jual beli a quo sebagai dasar peralihan dan yang mendasariTergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara ObjekSengketa adalah akta palsu, karena jual beli tidak dilakukan Penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak disertaipenyerahan tanah dari Penjual kepada Pembeli;Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melindungi hak milik Penggugatadalah tindakan yang melanggar

hukum.

Putusan Nomor 360 K/TUN/2016Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat yang telahmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quomerupakan perbuatan perbuatan melanggar hukum peraturanperundangundangan yang berlaku, yaitu telah memenuhi ketentuanPasal 53 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Sutinah Widisiswoyo dan Tergugat II sendiri, namun tetap sajadiproses sebagai syarat pemberian Hak Tanggungan guna mencairkan kredit kepadaPara Penggugat, maka perbuatan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagaiperbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sehingga Tergugat IIharus bertanggung jawab atas perbuatannya;Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah atau melanggar hukum pembuktianatau setidaktidaknya telah lalai terhadap syaratsyarat yang ditentukan dalamhukum acara atau

Dengan demikian kami menilai perbuatan Tergugat II tersebut nyatanyata Tidak Patut/Tidak Lazim dan oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagaiperbuatan melawan hukum;Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah atau melanggar hukum pembuktianatau setidaktidaknya telah lalai terhadap syaratsyarat yang ditentukan dalamhukum acara atau setidaktidaknya lagi telah melampaui batas wewenang (ultravires);Bahwa Judex Facti juga salah dalam menerapkan hukum, terutama PeraturanMenteri Keuangan Nomor 93/ PMK

Demikian pula perbuatan Tergugat I yang nota benesecara hierarkis berada di bawah Kementerian Keuangan yang sepatutnyamemahami peraturan Kementerian Keuangan tersebut namun tetap saja melakukanpelelangan dapat pula dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah atau melanggar hukum pembuktianatau setidaktidaknya telah lalai terhadap syaratsyarat yang ditentukan dalamhukum acara atau setidaktidaknya lagi telah melampaui batas wewenang (ultravires

TAUFIK RIAN HIDAYAT Alias OPIK danterdakwa menyelundupkan Psikotropika tersebut dengan maksud dengansengaja untuk melanggar hukum namun perbuatannya tertangkap;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakberkeberatan dan membenarkannya ;2.

TAUFIK RIAN HIDAYAT Alias OPIK danterdakwa menyelundupkan Psikotropika tersebut dengan maksud dengansengaja untuk melanggar hukum namun perbuatannya tertangkap;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakberkeberatan dan membenarkannya ;3.

TAUFIK RIAN HIDAYAT Alias OPIK danterdakwa menyelundupkan Psikotropika tersebut dengan maksud dengansengaja untuk melanggar hukum namun perbuatannya tertangkap;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakberkeberatan dan membenarkannya ;4.

Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum; Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatanyang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undangundang,atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidakHalaman 13 dari21 Putusan Nomor 2047/Pid.Sus/2015.

Lbpmendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan UndangUndang, sedangkan dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukansuatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitubertentangan dengan undangundang atau hukum tertulis lainnya, maupundalam arti materiil yakni bertentangan nilainilai kepatutan, nilainilai keadilanyang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian darimelawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar

hukum tertulis(peraturan perundangundangan dan atau asasasas hukum umum dari hukumyang tidak tertulis.

dariTerdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa:Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalammemberantas penyalahgunaan Narkotika secara bebas;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagiperbuatan melanggar

hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkanpermohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, makabiaya perkara dibebankan kepada negara;Halaman 19 dari21 Putusan Nomor 2047/Pid.Sus/2015.

25% (duapuluh lima persen) dari jumlah total uang pemasangan yang terdakwadapatkan dengan cara apabila nomor yang dipasang atau dibeli olehpemasang sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) terdakw cukupmentansfer sebesar Rp. 75.000, (tujun puluh lima ribu rupiah) ke aplikasiANGEL4DBahwa terdakwa membuka/menerima nomor pemasangan Togel dari parapemasang setiap hari Senin dan hari Kamis dan dibuka pukul sekira pukul11.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib.bahwa terdakwa sadar perbuatan terdakwa melanggar

hukum dan perjudiantersebut tidak ada ijinnya dari pihak berwenang.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 2 (dua) lembar kertas kecil berisi nomor tombokan togel. 1 (satu) buah Hp.

25% (duapuluh lima persen) dari jumlah total uang pemasangan yang terdakwadapatkan dengan cara apabila nomor yang dipasang atau dibeli olehpemasang sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) terdakw cukupmentansfer sebesar Rp. 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) ke aplikasiANGEL4D Bahwa terdakwa membuka/menerima nomor pemasangan Togel dari parapemasang setiap hari Senin dan hari Kamis dan dibuka pukul sekira pukul11.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib. bahwa terdakwa sadar perbuatan terdakwa melanggar

hukum dan perjudiantersebut tidak ada ijinnya dari pihak berwenang.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kesatu sebagaimana diatur

25%(dua puluh lima persen) dari jumlah total uang pemasangan yangterdakwa dapatkan dengan cara apabila nomor yang dipasang ataudibeli oleh pemasang sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah)terdakw cukup mentansfer sebesar Rp. 75.000, (tujuh puluh lima riburupiah) ke aplikasi ANGEL4DBahwa terdakwa membuka/menerima nomor pemasangan Togel daripara pemasang setiap hari Senin dan hari Kamis dan dibuka pukulsekira pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib.bahwa terdakwa sadar perbuatan terdakwa melanggar

yang ada di atasnya ;Menyatakan Penggugat yang berhak mengajukan permohonan peningkatan hakdari hak guna bangunan menjadi hak milik atas tanah sertifikat HGB Nomor 95, SuratUkur Nomor 91 kepada Tergugat D ;Menyatakan perbuatan Tergugat Al serta Tergugat A2, memohonkan peningkatanatas tanah sertifikat HGB Nomor 95, Surat Ukur Nomor 91 menjadi hak milik untukdirinya, padahal bukan haknya mengakibatkan hilangnya hak penggugat atas tanahsertifikat HGB Nomor 95, Surat Ukur Nomor 91 adalah perbuatan melanggar

hukum ;Menyatakan perbuatan Tergugat B, mendapatkan hak dari Tergugat Al tanpa setahudan seizin Penggugat selaku yang berhak, dengan cara membeli sawah hargapasaran tanah sehingga turut menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah perbuatanmelanggar hukum ;Menyatakan perbuatan Tergugat C yang tidak menyerahkan sertifikat HGB Nomor 95,Surat Ukur Nomor 91 kepada Penggugat selaku yang berhak sehingga sertifikat HGBa quo dikuasai oleh Tergugat A yang tidak berhak adalah perbuatan melanggarhukum ;Menyatakan

, Kelurahan Tarok Dipo, Bukittinggi, yang menyebabkan hilangnya hakPenggugat atas objek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum ;Menyatakan perbuatan Tergugat Al melakukan jual beli dengan Tergugat B atasSertifikat Hak Milik Nomor 3087, Surat Ukur Nomor 71, tanggal 13 Desember 2007,luas 400 M?

, berasal dari tanah sertifikat HGB Nomor 95, Surat Ukur Nomor 91 yangbukan haknya adalah perbuatan melanggar hukum ;Menyatakan jual beli antara Tergugat Al dengan Tergugat B atas Sertifikat Hak MilikNomor 3087, Surat Ukur Nomor 71 tanggal 13 Desember 2007, luas 400 M?

bebas) dengan nilaipembelian minimal Rp.10.000, mendapat hadiah Rp.12.000, (dua belasridbu rupiah);e untuk pembelian colok moko (tebak bebas dua angka) dengan nilaipembelian minimal Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) memperoleh hadiahRp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah);e Bahwa sebagai pengecer terdakwa mendapat upah 10 persen daribesarnya hasil penjualan yang dilakukan terdakwa.e Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis Hakimdalam persidangan.e Bahwa perbuatan terdakwa adalah melanggar

hukum dan dilarang olehPemerintah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:e uang tunai Rp. 237.000, (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).e 4(empat) bendel rekap kosong HK, 5 (lima) bendel rekap HK ada tulisannya,12 (dua belas ) lembar kertas karbon kecil warna biru, 1 (satu) lembarramalan tanggal 26 Desember 2013 bertuliskan Code Asli HK

angka bebas) dengan nilaipembelian minimal Rp.10.000, mendapat hadiah Rp.12.000, (dua belasridbu rupiah);untuk pembelian colok moko (tebak bebas dua angka) dengan nilaipembelian minimal Rp.10.000, (Ssepuluh ribu rupiah) memperoleh hadiahRp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah);Bahwa sebagai pengecer terdakwa mendapat upah 10 persen daribesarnya hasil penjualan yang dilakukan terdakwa.Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelisHakim dalam persidangan.Bahwa perbuatan terdakwa adalah melanggar

hukum dan dilarang olehPemerintah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke2KUHP , yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.Barang siapa;2.

WIRYONO PROJODIKORO dalam bukunya berjudul Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia Edisi ke tiga , menjelaskan bahwakesengajaan juga dapat mengenai Sifat Melanggar Hukum atauwaderrechhalijkheid artinya bahwa ada persoalan apakah dalam suatu tindakpidana si pelaku harus tahu bahwa perbuatanya di larang oleh hukum pidana .Dan setiap orang harus dianggap mengetahui isi dari Undang Undang , jadidianggap tahu apakah suatu perbuatan dikenai hukuman pidana atau tidak .Selanjutnya telah jelas dalam pasal 303

Sehingga secara melawan hukum telahmemandulkan hak dari PENGGUGAT obyek tanah tersebut;18.Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum yangmembawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu. mengganti kerugiantersebut."19.Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perbuatan yangdilakukan oleh TERGUGAT telah memenuhi unsurunsur perbuatanmelawan hukum, yaitu: Unsur perbuatan

yang melanggar hukum, yaitu TERGUGAT telahmengalihkan kepemilikan atas obyek tanah yang merupakan hakmutlak dari PENGGUGAT dengan menerbitkan bukti kepemilikanyang diatasnamakan kepada TERGUGAT, selain itu TERGUGAT secaramelawan hukum telah berusaha menjual sebagian obyek tersebutdengan tanpa hak; Unsur membawa kerugian bagi orang lain, yaitu kerugian bagiPENGGUGAT, karena akibat perbuatan TERGUGAT tersebut telahmerugikan PENGGUGAT baik secara materiil, yaitu hilangnyamanfaat dari obyek tersebut

BDG.Penggugat dan sudah diterima, namun Penggugat dengan caramelawan hukum dan tanpa hak melakukan perbuatan melawan hukumdengan memblokir Surat Hak Milik Tergugat yang diajukan kepadaTurut Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum terhadap obyeka quo, sedangkan terhadap tindakan Penggugat tersebut adalah sudahjelasjelas melanggar hukum, dan telah merugikan Tergugatsebagaimana hak dari Tergugat dalam jawabannya pada poin 7 diatas;13.

vatbaar is voor verplaatsing yaitu benda berwujudyang menurut sifatnya dapat dipindahkan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sebagian atauseluruhnya adalah kepunyaan orang lain adalah yang senyatanya sebagian atauseluruhnya bukan milik sah dari pelaku;Menimbang, bahwa unsur memiliki barang dengan melanggar hukumdalam delik Pasal 374 KUHPidana tidak hanya harus ada kesengajaan sebagaitujuan (oogmerk) untuk itu, akan tetapi perbuatan pelaku harus masuk dalamrumusan memiliki barangnya dengan melanggar

hukum, bahwa wujud memilikibarang dengan melawan hukum tidak diatur secara jelas dalam KUHPidana,maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Doktrin, dan menurut pendapatPROF.DR.Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak tindak Pidana TertentuDi Indonesia, Hal : 17, Penerbit "Aditama Bandung, memilih definisi : berbuatsesuatu dengan suatu barang seolah olah pemilik barang itu, dan denganperbuatan tertentu itu sipelaku melanggar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa

uangkoperasi tersebut kemudian tidak lagi masuk kantor untuk menyetorkan danakoperasi yang dipegangnya dan kemudian menghilang tanpa kabar dan tidakdiketahui keberadaannya tersebut menjadi nyata sebab Terdakwa telah berbuatseolaholah bertindak sebagai pemilik uang tersebut dengan membawanyadalam waktu yang lama dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa izinatau tanpa sepengetahuan pihak KSP Budi Luhur Cabang Paguat sebagai yangseharusnya menjadi pemilik sehingga dengan perbuatan tersebut Terdakwatelah melanggar

hukum, halmana bersesuaian dengan keterangan saksi AbdulLatif Umar, saksi Simin R.

togel jenis TS / Singapura dan HK / Hongkongtersebut pembeli tidak selalu mendapatkan hadiah karena hal tersebut bersifatuntunguntungan, apabila nomor judi togel jenis TS / Singapura dan HK / Hongkongyang dibeli tersebut cocok maka baru akan mendapatkan hadiah dan terdakwamengetahui mengadakan atau memberikan kesempatan melakukan permainan juditogel jenis TS / Singapura dan HK / Hongkong dengan pertaruhan uang kepadakhalayak umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu adalahperbuatan melanggar

hukum tetapi terdakwa tetap melakukannya untuk memenuhikebutuhan seharihari serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib ataupihak yang berwenang untuk mengadakan atau memberikan kesempatan melakukanpermainan judi togel jenis TS / Singapura dan HK / Hongkong dengan pertaruhanuang kepada khalayak umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303ayat (1) ke1 KUHP,ATAU KEDUABahwa ia terdakwa RIDWAN ADIK PURNOMO

hukum tetapi terdakwa tetap melakukannya serta terdakwa tidakmempunyai ijin dari pihak berwajib atau pihak yang berwenang untuk mengadakanatau memberikan kesempatan melakukan permainan judi togel jenis TS / Singapuradan HK / Hongkong dengan pertaruhan uang kepada khalayak umum atau sengajaturut Ccampur dalam perusahaan untuk itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303ayat (1) ke2 KUHP,Menimbang bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut dimana terdakwasudah mengerti dan

dengan perbuatannya ;Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa secara lisan yang hanyamemohon agar dijatuhi hukuman yang seringanringannya yang mana denganmelinat akan halhal yang memebratkan dan meringankan terdakwa maka nantinyapermohonan terdakwa akan terjawab dengan sendirinya sebagaimana dalam amarputusan nantinya;Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatunkan MajelisHakim bukan untuk melakukan pembalasan akan tetapi selain bersifat represif artinyaterdakwa sebagai orang yang melanggar

samasekali tidak menyebutkan tentang hubungan darah antaraPenggugat/Terbanding dengan almarhum Martidjah (vide bukti T.25); Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ia adalah salah satu ahli warisdari Martidjah ternyata tidak didukung dengan penetapan ahli waris dariPengadilan Agama, sehingga eksepsi tentang Penggugat/Terbandingtidak memiliki kepentingan adalah berdasarkan hukum danharusdinyatakan dikabulkan;Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut nyatanyata telah salah menerapkan atau melanggar

hukum yang berlaku, karenaselain berdasarkan fakta maupun fakta hukumnya yang telah terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat adalah anak keponakan darialmarhumah Martidjah dan merupakan salah satu dari ahli warisnya dan haltersebut juga telah dipertimbangkan dengan jelas, tepat, benar dan lengkapoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalamputusannya tanggal 11 Mei 2016 Nomor 279/G/2015/PTUN.SBY padahalaman 50, 51 dan 52, juga adanya hubungan darah antaraPenggugat/Terbanding

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 206/G/2016/PT.TUN.SBY.juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Mei2016 Nomor 279/G/2015/PTUN.SBY. nyatanyata telah salah menerapkanatau melanggar hukum yang berlaku serta terbukti terdapat keganjilankeganjilan dalam mengadili sengketa ini, maka konsekuensi yuridik sudahseharusnya dibatalkan;6.

Bahwa berhubung alasan kasasi yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi(Penggugat/Terbanding) tersebut bukan berkenaan dengan keberatan ataspenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, tetapi murni karena terjadinya kesalahan dalam menerapkanatau melanggar hukum yang berlaku atas putusan a quo, maka sudahseharusnya menurut hukum keberatankeberatan Pemohon Kasasi tersebutpatut dikabulkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat