Pasal 14 ayat (5) UndangUndang PPh jo Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP.536/PJ/2000 tentang Norma Perhitungan Netto bagi Wajib Pajakyang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan NormaPerhitungan,. dalam rangka keberatan Terbanding (penelaah keberatan) berpendapat caraperhitungan DPP PPN yang lebih sesuai adalah Pasal 9 ayat (7) UndangUndang PPN jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor553/KMK.04/2000 tentang

Putusan Nomor 1954/B/PK/Pjk/2021Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Kredit Pajak Pajak yang tidak/kurang dibayar oO; oO GO O&OSanksi Administrasi Jumlah PPh yang masih harus dibayar NIHIL KesimpulanBahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa ini agar dapat mengabulkan seluruhnya banding PemohonBanding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesarRp0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut

(sembilan puluh juta rupiah)27 Dan PPh...BuktiBuktiBuktiP.22P.23P.24dan PPh sebesar Rp 27.000.000,00. (dua puluh tujuh jutarupiah); tertanggal 14 April 2013 (Fotokopi dari fotokopi)Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dari PT Sinar Lembatatahun 2013 dengan No. NPWP 017679590921000 untuk PPn30,01% dari paket pekerjaan peningkatan jalan SP.PasakrajaLamauWaiara (segmen WatodiriAtawatung, Multy Years),PPn sebesar Rp 144.048.000,00.

(seratus empat puluh empatjuta empat puluh delapan ribu rupiah) dan PPh sebesar Rp43.214.400,00. (empat puluh tiga juta dua ratus empat belasribu empat ratus rupiah); tertanggal 11 September 2013(Fotokopi dari Fotokopi);Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dari PT Sinar Lembatatahun 2013 dengan No. NPWP 017679590921000 untuk PPndan PPh 5% dari paket pekerjaan peningkatan jalanSP.PasakrajaLamauWaiara (segmen WatodiriAtawatung,Multy Years), PPn sebesar Rp 30.000.000,00.

(tiga puluh jutarupiah) dan PPh sebesar Rp 9.000.000,00. (sembilan jutarupiah) tertanggal 30 Juni 2014 ( Fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dari PT Sinar Lembatatahun 2013 dengan No. NPWP 017679590921000 untuk PPndan PPh 56,78% dari paket pekerjaan peningkatan jalanSP.PasakrajaLamauWaiara (segmen WatodiriAtawatung,Multy Years), PPn sebesar Rp 128.496.000,00. (seratus duapuluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam riburupiah) dan PPh sebesar Rp 38.548.800,00.

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 04.a/BATL/PJABM/2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;e 1 (satu) lembar Berita Acara Tagihan Lunas (100%) Nomor : 04.a/BATL/PJABM/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;e 1 (satu) lembar Foto copy Jaminan Perusahaan Nomor Bond :07.074.10009.10.09 tanggal 12 Oktober 2009 ;e 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak PertambahanNilai (PPN) MAP/Kode Jenis Pajak 0113 Kode Jenis Setoran110 tanggal15 Oktober 2009 ;e 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak Penghasilan(PPh

Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 04.a/BATL/ PJUABM/2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;k. 1 (satu) lembar Berita Acara Tagihan Lunas (100%) Nomor : 04.a/BATL/ PUABM/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;. 1 (satu) lembar Foto copy Jaminan Perusahaan Nomor Bond :07.074.10009.10.09 tanggal 12 Oktober 2009 ;m. 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak PertambahanNilai (PPN) MAP/Kode Jenis Pajak 0113 Kode Jenis Setoran 110tanggal 15 Oktober 2009 ;n. 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak Penghasilan(PPh

Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 04.a/BATL/ PJUABM/2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;k. 1 (satu) lembar Berita Acara Tagihan Lunas (100%) Nomor :04.a/BATL/PJABM/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;. 1 (satu) lembar Foto copy Jaminan Perusahaan Nomor Bond :07.074.10009.10.09 tanggal 12 Oktober 2009 ;m. 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak PertambahanNilai (PPN) MAP/Kode Jenis Pajak 0113 Kode Jenis Setoran 110tanggal 15 Oktober 2009 ;n. 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak Penghasilan(PPh

yang memberikan keterangan dibawah sumpah padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;Bahwa saksi bekerja di APPRI Surabaya dibagian hukum sejak17 Desember 2011;Bahwa APPRI adalah asosiasi atau perkumpulan dari produser rekamanyang mempunyai ijin resmi;Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa 1.377 keping VCD saatdi Polres Kota Pasuruan dan menurut saksi kesemuanya adalah bajakan;Bahwa ciriciri VCD asli yaitu terdapat sticker hologram pada kepingVCD, ada tanda luns PPh

dengan APPRI ada 45 produser ada yang CV danada yang berbentuk PT;Bahwa sepengetahuan saksi yaitu kalau ada perusahaan yang inginmengedarkan atau menjual maka harus seijin record masingmasingselaku pemegang hak cipta;Bahwa APPRI untuk perlindungan kepada anggotanya maka APPRI10menjual sticker hologram untuk ditempelkan di keping VCD;@ Bahwa menurut saksi dari peristiwa penjualan VCD bajakan yangdilakukan terdakwa maka yang dirugikan adalah pemegang hak cipta,negara yaitu dari tidak dibayarkannya PPh

Bin Baikuni;Menimbang, bahwa dari 1.377 keping VCD yang diamankan oleh saksiDenny Wahyu P dan saksi Hardian Musholin adalah VCD bajakan sebagaimanaketerangan dari saksi Beno Gestanto yang menerangkan yaitu terdakwabukanlah anggota APPRI Jawa Timur (APPRI) adalah asosiasi atauperkumpulan dari produser rekaman yang mempunyai ijin resmi) dan 1.377keping VCD saat di Polres Kota Pasuruan kesemuanya adalah bajakan, karenaciriciri VCD asli yaitu terdapat sticker hologram pada keping VCD, ada tandaluns PPh

Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Positif DPP PPN berupa Penyerahanyang harus dipungut PPN sebesar Rp.83.903.891,00 berdasarkan equalisasidengan koreksi omset di PPh Badan Tahun 2007.

pembuktiansebagaimana diperintahkan dalam Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak :Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, danberdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan,serta berdasarkan keyakinan Hakim.Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada, diketahui bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatanmaupun banding terhadap koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Peredaran Usaha di PPh

Dengan demikian, secara tidaklangsung, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telahmengakui kebenaran atas koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) terhadap jumlah Peredaran Usaha di PPh Badan berdasarkandatadata atau buktibukti yang valid yang ada pada saat dilakukan pemeriksaan.1913.

TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) adalah pada angka 16Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimanatercantum pada SE No79/PJ/2010 khususnya Lampiran Daftar16 (Enam Belas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan(Lampiran 10);Bahwa Lampiran Il Standard Operating Procedur (SOP) 16(enam belas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakankhususnya Pelayanan Penyelesaian Permohonan Penguranganatau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PPh

SE Nomor 79/PJ/2010 khususnya Lampiran Il mengenaiPelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;Bahwa sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti Standard OperatingProcedur

Bahwa Sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti kaidah penulisankeputusan yang tepat;14.

Bahwa karena penerbitan surat keputusan tersebut baik atasSKPKB (PPh dan PPN) maupun STP (PPh dan PPN) tersebuttidak sesuai dengan kaidah penulisan pada surat keputusan makasurat keputusan tersebut cacat secara hukum;15. Bahwa dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku maka halini Sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat);16.

dalam perkara antara :ESA BINTI BACO, Tempat Lahir di Sawe, Tanggal 5 Februari 1951, Umur 68Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, beralamat di Dusun Sawe, Desa Sawe, KecamatanHuu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasakepada SAMSUDDIN, S.H. dan ANDI ROHANDI,S.H.Pengacara/Advokatpada kantor SAMSUDDIN, SH & REKANREKAN yang beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja,Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :17/SK.PDT/PPH

2019/PNDpu.Tanggal 23 Oktober2019, ;NAJIB BIN BACO, Tempat Lahir di Dompu, Tanggal 15 Mei 1963, Jenis KelaminLakilaki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanBuruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Sama Karya, DesaSawe, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, dalam hal inimemberikan kuasa kepada SAMSUDDIN, S.H. dan ANDIROHANDI, S.H.Pengacara/Advokatpada kantor SAMSUDDIN,SH & REKAN REKAN yang beralamat di Desa Matua,Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 17/SK.PDT/PPH

MTRKecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal inimemberikan kuasa kepada SAMSUDDIN, S.H. dan ANDIROHANDI, S.H.Pengacara/Advokatpada kantor SAMSUDDIN,SH & REKAN REKAN yang beralamat di Desa Matua,Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 17/SK.PDT/PPH/2019 tanggal 23 Oktober 2019,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDompu dengan Nomor Registrasi36/SKH/2019/PNDpu.

Tanggal 23 Oktober 2019, ;AHMAD BIN USMAN, Tempat Lahir di Dompu, Tanggal 5 Agustus 1980, JenisKelamin Lakilaki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Sama Karya,Desa Sawe, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, dalam hal inimemberikan kuasa kepada SAMSUDDIN, S.H. dan ANDIROHANDI, S.H.Pengacara/Advokatpada kantor SAMSUDDIN,SH & REKAN REKAN yang beralamat di Desa Matua,Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 17/SK.PDT/PPH/2019

PNDpu.Tanggal 23 Oktober 2019, ;SUDIRMAN BIN USMAN, Tempat Lahir di Dompu, Tanggal 10 Mei 1986, Umur33 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer,beralamat di Dusun Sawe Baru, Desa Sawe, Kecamatan Huu,Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaSAMSUDDIN, S.H. dan ANDI ROHANDI,S.H.Pengacara/Advokatpada kantor SAMSUDDIN, SH & REKANREKAN yang beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja,Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :17/SK.PDT/PPH

Putusan Nomor 805/B/PK/PJK/2015Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalahkoreksi DPP PPN Masa Pajak November 2008 sebesarRp1.438.052.028,00 yang terkait dengan sengketa koreksi peredaranusaha di PPh Badan Tahun Pajak 2008 sebesar Rp11.267.227.916,00,sehingga terkait dengan pembahasan sengketa Peredaran Usaha diPPh Badan;Bahwa atas sengketa koreksi peredaran usaha pada PPh Badan TahunPajak 2008 sebesar Rp11.267.227.916,00, Mejelis Hakim PengadilanPajak memutuskan untuk tidak

Bahwa jumlah koreksi DPP PPN atas Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiri Masa Pajak November 2008 sebesarRp1.438.052.028,00 sama dengan dasar koreksi perhitunganPeredaran Usaha di PPh Badan, yaitu berdasarkan analisaHalaman 14 dari 35 halaman.

denganperhitungan 1 batang filter 12 cm untuk 6 batang rokok @ 2 cm,yang kemudian di konversi ke dalam jumlah produksi perjenis/merek rokok dan dikalikan besarnya nilai pita cukai, sehinggadiperoleh koreksi atas objek yang belum dipungut PPN selamatahun 2008 tersebut adalah sebesar Rp17.256.624.338,00 dankemudian bagian koreksi utk Masa November 2008 adalahsebesar Rp1.438.052.028,00 (yang dihitung dariRp17.256.624.338,00 dibagi 12).Bahwa koreksi DPP PPN didasarkan pada hasil equalisasi denganDPP PPh

semula Terbanding) yangdilakukan berdasarkan laporan pengaduan Masyarakatdiinstruksikan oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II padatanggal 23 November 2009 sehingga dapat disimpulkan bahwapada saat dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukaibelum ada aduan dari masyarakat terkait dengan penggunaancukai palsu;Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim yang tidak dapatmempertahankan koreksi DPP PPN Masa Pajak November 2008sebesar Rp1.438.052.028,00 yang terkait dengan sengketa peredaranusaha di PPh

Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atauPajak Penghasilan (PPH) dari pengalihnan hak atas tanah danbangunan bagi yang terkena.b.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) atau PajakPenghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan(PPh) bagi peserta yang terkenab.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) atau PajakPenghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan(PPh) bagi peserta yang terkenaHalaman 67 dari 70 Putusan No 26/ Pid.Sus.TPK /2014/ PN Dpsb.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) atau PajakPenghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atauBangunan (PPh) bagi peserta yang terkenab.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) atau PajakPenghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan(PPh) bagi peserta yang terkena.b.

Bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh)menyebutkan bahwa :Pasal 6 ayat (1) hurufa:Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri danbentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangibiaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaanatau jasa termasuk upah, gaji

Bahwa berdasarkan PSAK 07 dapat disimpulkan bahwa hubunganistimewa tidak hanya dilihat dari kepemilikan saham saja, namundapat berupa penguasaan Manajemen maupun penguasaanteknologi.Berdasarkan data yang ada Bayer Materialscience AG memiliki 99%saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),dengan demikian antara Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dengan Bayer Materialscience AG nyatanyatamempunyai hubungan istimewa, sehingga berdasarkan ketentuanPasal 18 ayat (8) UU PPh

dengan PTI Bayer Materialscience Indonesia adalahbadan/entitas yang terpisah, namun secara substansi (berdasarkankomposisi pemilikan saham), kedua perusahaan tersebut adalah satukesatuan dan tidak dapat disebut sebagai pihakpihak yangindependen.Pembayaran royalti kepada induk tersebut substansinyamerupakan pembayaran kepada "diri sendiri" yang dapat dianalogikansebagai pembayaran royalti oleh cabang (BUT) kepada kantor pusatnyayang merupakan satu kesatuan ekonomis berdasarkan Pasal 5 ayat (3)UU PPh

Bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) menyebutkan bahwa :Pasal 6 ayat (1) hurufa:Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri danbentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangibiaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan ataujasa termasuk upah,

AANZFTA) menjadi sebesar BM10% tarif MFN tanpa fasilitas);: bahwa atas Penetapan Pabean tersebut menurut pendapat Pemohon Bandingadalah cacat secara hukum oleh karena Pemohon Banding ditetapkan kurang bayaratas Bea masuk PPN dan PPh Pasal 22 hanya berdasarkan jawaban konfirmasikebenaran yang belum diterima atas surat KPPBC Tipe Madya Pabean TanjungPerak dengan Surat Nomor: S9938/WBC.10/ KPP.MP.01/2012 tanggal 5 Desember2012 kepada Australian Industry Group terkait pengujian keaslian tanda tangan

putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 1269/B/PK/PJK/2018, tanggal 6 Juni 2018, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan KembaliKedua dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi atas DasarPengenaan Pajak sebesar Rp.29.756.264.585,00 dalam penghitunganSKPKB PPh

Ac.250.01.04.0043080 pada PT.Bank Sumut Cabang Kabanjahe, dan PPn +PPh sebesar Rp. 10.174.545,( sepuluh juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)disetor ke Kas Negara.

Karo menemukan adanya Pembayaranmelebihi Prestasi atas pembangunan TPS sbb. :1 Pasangan seng gelombang BJLS volume 954,36 @Rp. 63.528, total Rp.60.628.582,08.2 Rabung seng volume 159,19 @ Rp.21.596, total Rp.3.437.867,24.3 Galian tanah keras untuk umpak volume 88,50 @ Rp. 86.075, total Rp.7.617.637,50.4 Lat triplek volume 6.660,31 @ Rp. 2.007, total Rp. 13.367.242,17 Totalkeseluruhan harga Rp. 85.051.328,99, (termasuk PPh pasal 23 sebesar2% yakni Rp. 1.702.026,58, yang seharusnya PPh tersebut sebesar

Lat triplek volume 6.660,31 @ Rp. 2.007, sebesar Rp. 13.367,17,Sehingga jumlah keseluruhan harga Rp. 85.051.328,99, (termasuk PPh pasal 23sebesar 2 % yakni Rp. 1.702.026,58, yang seharusnya PPh tersebut sebesar 3 %yakni sebesar Rp. 2.551.539.67, jadi ada kekurangan perhitungan PPh pasal 23sebesar Rp. 850.513,29 yang merupakan hak dari Kontraktor) sehingga yangseharusnya disetorkan adalah sebesar Rp. 82.499.789,32;e Bahwa kelebihan pembayaran sebesar Rp. 83.350.303,41, (delapanpuluh tiga juta tiga

harga satuan Rp. 63.528,00 sebesar Rp.23.722.625,76Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 62.566.525,87 dikurangi dengan PPh 3%yaitu Rp.1.876.995,77, sehingga total yang harus disetorkan oleh kontraktor adalahsebesar Rp. 60.689.530,10 akan tetap karena ada kelebihan pembayaran PPh pasal23 sebesar Rp. 850.513,29 oleh pihak Kontraktor pada penyetoran terdahulu(sebagai temuan Inspektorat Kab.

(Rp)1 Skat Tripleks 577,51 67.261.00 38.843.2, Atap 373,42 63.528,00 980,22.Total 62566.Pajak PPh 3 % 525,87Kelebihan Perhitungan PPh 22 temuan Inspektorat 1.876.9858393 Bahwa kelebihan bayar yang merupakan temuan InspektoratKabupaten Karo sebesar Rp. 83.350.302,41 (delapan puluh tiga jutatiga ratus lima puluh ribu tiga ratus dua koma empat puluh satu sen)telah dikembalikan terdakwa ke kas Daerah Kabupaten Karo padatanggal 31 Maret 2010 ;Bahwa kelebihan bayar yang merupakan temuan InspektoratKabupaten

Bahwa atas hasil penangkapan ikan tersebut,perusahaan asingmenjualnya ke luar Indonesia, bukan di Indonesia, sedangkanbantuan operasional yang diberikan Termohon PeninjauanKembali Sesuai dengan lampiran SPT PPh Badan adalah :e Jasa pengisian solar/oli; Pemenuhan kebutuhan logistik kapal jaring, pancing dll);e Pembayaran biaya pelabuhan (tambat/labuh, dermaga dll);e Pembayaran biaya imigrasi ;e Pembayaran gaji ABK/Nahkoda ;e Biaya perawatan kapal ;e Pembayaran retribusi perikanan ;8.

dilakukannya berkaitandengan proses penangkapan ikan yang dilakukan 4perusahaan asing tersebut di lautan Indonesia tersebut;Dengan demikian pemberian jasa dilakukan di dalam daerahpabean, sehingga memenuhi ketentuan penyerahan jasa yangterutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana ditegaskan dalamMemori Penjelasan Pasal 4 huruf c UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;1510.1.10.1.10.2.Bahwa pada SPT Tahunan PPh

Badan sesuai dengan lampiranSPT PPh Badan penghasilan yang dilaporkan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) adalah ataspenyerahan jasa sesuai kontrak perjanjian "Fishing VesselsAgency Agreement" berupa :e Jasa pengisian solar/oli ;e Pemenuhan kebutuhan logistik kapal jaring, pancing dll) ;e Pembayaran biaya pelabuhan (tambat/labuh, dermaga dll) ;e Pembayaran biaya imigrasi ;e Pembayaran gaji ABK/Nahkoda ;e Biaya perawatan kapal ;e Pembayaran retribusi perikanan ;Bahwa hasil penangkapan

maka akandapat ditelusuri apakah terdapat pembelian dan pemakaian bahan bakuyang mendukung adanya transaksi penjualan yang tidak dilaporkantersebut;Bahwa menurut Majelis, hal tersebut didasarkan kepada pertimbanganbahwa berdasarkan perbandingan data tingkat prefitabilitas untuk usahasejenis menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE139/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 diketahui bahwa tingkatprofitabilitas dari kKegiatan usaha Pemohon Banding sebagaimana yangdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh

menyebutkan:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuaidengan peraturan perundangundangan perpajakan.Pasal 91 huruf e:Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkanalasanalasan apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebutdengan UU PPh

Berdasarkan pemeriksaan,semua faktur yang berkode M, tidak dilaporkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik dalam SPTTahunan PPh Badan maupun SPT Masa PPN, dimana customeryang ada dalam Daftar Transaksi Penjualan (By SDO) semuanyajuga ada dalam Daftar Penjualan Bulanan;Bahwa selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) (Bapak Iwan) menyatakan bahwa kode M ituartinya maklon dan nilai yang tercantum di dalamnya hanya untukkeperluan asuransi.

2010. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor :012/SPTB/III/ 2010. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor : 014/SPTB/III/ 2010. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 006899942107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran: PPN DN (pembelian alat penepungan/ampia) 1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 006899942107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran : PPH

,yang telah disahkan oleh AnKepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos.berserta:1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 04052010nomor : 00015. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor : 019/SPTB/ V / 2010. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor : 021/SPTB/ V/ 2010. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak ( SSP ), NPWP : 006899942107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran : PPH

Tipikor/2015/PTBNA42.43.44. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 006899942107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran : PPH (honor yang terkait dengan operasional satuan kerja).1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :716390 O/ 105 / 110, tanggal 0262010, Penggantian uang persediaanuntuk keperluan belanja perjalanan dinas, yang telah disahkan oleh AnKepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos.berserta: 1 (Satu

Tipikor/2015/PTBNA29)30)1 (satu) lembar poto kopi daftar: Lampiran Pembayaran HonorOprasional Satuan Kerja Kegiatan Pengembangan Desa mandiri panganTahun Anggaran 2010 untuk bulan januari s/d februari 2010.1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 006899942107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran: PPH (Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja).1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:715624 O/105/110, tanggal 24032010,

Tipikor/2015/PTBNA41)42)An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos.berserta:1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 04052010nomor : 00015.1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor : 019 /SPTB/ V / 2010.1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor : 021/SPTB/ V / 2010.1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak ( SSP ), NPWP : 006899942107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran : PPH

Bahwa dari 41,485% realisasi pekerjaan yang sudah di terima olehkontraktor pelaksana terdapat potongan PPn dan PPh. Bahwa pada pembayaran termyn ada potongan sebesarRp40.000.000,00 ; Bahwa mengapa belum di lakukan pembayaran/pencairan 100% Saksitidak tahu. Bahwa ada potongan retensi (bukti no. 1.8.6). Bahwa Saksi tidak tahu potongan retensi untuk apa karena sudah dipotong dari Biro Keuangan kantor Bupati.

Bahwa pembayaran prestasi kerja 41,435% di potong PPn dan PPh disetor ke pajak/pemerintah . Bahwa angsuran pengembalian uang muka yang di potong, di setor kerekaning pemerintah. Bahwa retensi masuk ke rekening pemerintah.

Richard Kontraktor terdiri dariPembayaran uang muka sebesar 30% (RP 97.062.600,) dipotong :PPn : Rp8.823.873,00.PPh : Rp1.764.775,00.Uang masuk ke rekening Rp86.473.952,00.Pembayaran prestasi kerja sebesar 41,435% (Rp134.059.628,00)dipotongPPn : Rp7.921.705,00.PPh : Rp1.584.341,00.Angs PUM : Rp40.217.888,00.Retensi : Rp6.702.981,00.Uang masuk ke rekening Rp77.632.712,00.Bahwa total uang yang sudah masuk ke rekening adalah sebesarRp164.106.664,00.Setelah uang masuk ke rekening, kKemudian Saksi lakukan

Sedangkan sisanyasebesar Rp1.400.000,00 Saksi Parulian Silalahi berikan kepada Terdakwatanpa dibuatkan kuitansi;Pada saat pembayaran. prestasi kerja 41,435% atau sebesarRp134.059.628,00 Terdakwa hanya menerima uang sebesarRp77.632.712,00 (sesuai kuitansi) dikarenakan telah dilakukan pemotonganuntuk angsuran uang muka sebesar Rp40.217.888,00, retensi sebesarRp6.702.981,00, PPn sebesar Rp7.921.705,00 dan PPh sebesarRp1.584.341,00.

Sedangkan' sisanya sebesarRp1.400.000,00 Saksi Parulian Silalahi berikan kepada Terdakwa tanpadibuatkan kuitansi;Pada saat pembayaran. prestasi kerja 41,435% atau sebesarRp134.059.628,00 Terdakwa hanya menerima uang sebesarRp77.632.712,00 (sesuai kuitansi) dikarenakan telah dilakukan pemotonganuntuk angsuran uang muka sebesar Rp40.217.888,00 retensi sebesarRp6.702.981,00, PPn sebesar Rp7.921.705,00 dan PPh sebesarRp1.584.341,00.

Sendiri Neraca dan LaporanLabaRugiOperasi = Neraca dan Laporan Laba Rugi (PenjualanSendiri AP dan Pengolahan LNG) tidak tercermin dantidak dikonsolidasi dalam perhitunganPAJAK BADAN UU PPh No.7/1983 dlubshterakhiruy '*PF#" KeuanganPertamina; irNee chide cae, PPh No.36/2008 PAJAK BF ertambangan Minyak Pengenaan PPh Progressive dan 28% Tidak ada Obyek PPh Badan atas labace Sen SOE DENRA CRON ean Se PAR tahun 2009, sejak 2010 menjadi 25% dari seluruh laba didistribusikankepadara Laba bersih Pemerintah

dan Gas Producer (Chevron60% Laba bersih usaha Sendiri, Penerimaan Total, Vico "bonus Retensi i Wico)eee ee ee ee ee ee ee eee eee Karekteristik KHUSUS pada Proyek LNG, tinjauan PPh badan:I e Preyer LNG mili Pemerintan dan Kontrltorb.

PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah . Penghasilan dan Biaya Pengolahan tidak dibukukan oleh Pertamina sedangkanterakhir UU PPh No.36/2008 kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pemerintah; Gambar Il. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina2.

pada skema di bawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERTAMINAPPh Badan atas Proyek PemerintahLNG (Satu Kesatuan Bisnis Pertaminadan Kontraktor PSC) ep Pertamina @> anak Perusahaan (AP) eSPELAPORAN KEUANGAN PELAPORAN KEUANGAN EELNeraca dan Laporan Laba Rugi Operasi Sendiri Neraca dan Laporan Laba Rugi Operasi Neraca dan Laporan Laba Rugi (PenjualanSendiri AP dan Pengolahan LNG) tidak tercermin danz tidak dikonsolidasi dalam perhitunganPAJAK BADAN PAJAK BADAN , laporan keuangan Pertamina: UU PPh

No.7/1983 diubah terakhir UUUU No.8/1971 tentang Perusahaan PPh No36/2008 ioePertambangan Minyak dan Gas Bumi Pengariasn PPh Progressiie dan 20% PAJAK BADANiscsi Sekar Baccan Paneacials on : ; Tidak ada Obyek PPh Badan atas laba,nebe okt ae tahun 2009, sejak 2070 menjadi 26% dari set ruh laba didistribusikankepadapa Laba bersih usaha Sendiri, Penerimaan Laba bersit ie dan Gas Producer (Chevron,bonus Retensi otal, Vico)a a a Karekteristik KHUSUS pada Proyek LNG, tinjauan PPh badan: Radar e. royek

PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah 6. Penghasilan dan Biaya Pengolahan tidak dibukukan oleh Pertamina sedangkanterakhir UU PPh No. 36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pemerintah:2.Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi PertaminaPembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.