Hal ini dibuktikan dengan penggunaaninstrtumen keperdataan berupa Nota Kesepakatan Bersama(BUKTI: P 16) dan Perjanjian Kerjasama Patungan (JointVenture); (BUKTI: P 17);Dalam Kerjasama Patungan (Joint Venture) initidak menggunakan setoran modal yang tidak menggunakankeuangan negara baik APBD maupun APBN.

(Dua Belas Juta Enam Ratus Empat PuluhRibu Dolar);Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2020sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan(BUKTI: P 18), yang pada rumusan hukum Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung tahun 2020 Huruf A RumusanKamar Pidana Point 4, bahwa, kerugian yang timbulpada anak perusahaan BUMN atau BUMD yang modalnyabukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaanmodal dari

Dengan demikian Perusahaan hasilkerjasama patungan (Joint Venture) antara PerusahaanDaerah dan Perusahaan Swasta secara hukum tidaktermasuk BUMD karena Menurut Pasal 1 angka 1Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017, Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang sahamperusahaannya dimiliki sebagian atau seluruhnya olehdaerah, sementara itu Perusahaan Joint Venture yangmemiliki saham bukan dari APBD secara hukumperusahaan Joint Venture itu merupakan Badan usaha danBadan Hukum Perdata tersendiri

PDPDE GAS Nomor 10Tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat di hadapan NotarisSYARIFUDIN, S.H., dan Akta Perubahan Nomor 01Tanggal 03 April 2018 Dihadapan NotarisSYARIFUDIN,S.H., jelas bukan merupakan BUMDdikarenakansaham yang diberikan kepada PDPDESUMATERA SELATAN bukanbersumberdari APBNmaupun APBD tetapi saham PDPDE SS sebesar 15%(Lima Belas Persen) bersumber dari Pinjaman/DanaTalangan Sementara yang diberikan oleh PT.

Demikian pula bukti bertanda P8 berupa Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor : 10 tahunm 2010 tentang pemberlakukanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI, pada pokoknya menyebutkan bahwakerugian yang ditimbulkan pada anak perusahaan MUMN/BUMD yangmodalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modalBUMN /BUMD dna tidka menerima /menggunakan fasilitas negara bukantermasuk sebuah kerugian negara ;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P9 berupa PutusanMahkamah Konstitusi nomor : 21/PUUXII/

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yangpembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten KepulauanAnambas Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas, terdakwadiangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambasdengan tugas sebagai berikut :1

No.34/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg.66Bahwa, setahu saksi dana kegiatan pekerjaan Master Plan pada DinasPariwisata Kabupaten Anambas Ttahun 2012 berasal dari APBD tahunAnggaran 2012 dengan nilai sebesar Rp.1.200.000.000, dan HPS senilaiRp. 1.098.750.000, tidak termasuk PPH 10%, dimana yang menyusunHPA dan KAK dilakukan oleh Terdakwa Raja Ishak, SH, M.Si selakuSKPD sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pariwisata,Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kep.

No.34/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg.782012 tanggal 15 Februari 2012, dengan nilai proyek sebesar Rp1.092.465.000, (satu milyar Sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluhlima ribu rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kab. Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2012 yangdimasukkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggara/DIPA SKPD DinasPariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab.

dan perubahan APBD;3 Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telahditetapkan dengan Peraturan Daerah;4 Melaksanakan fungsi BUD / Bendahara Umum Daerah;5 Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan;6 Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkanoleh Kepala Daerah.Bahwa Fungsi PPKD selaku BUD / Bendahara Umum Daerah adalah :1 Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;2 Mengesahkan DPASKPD;3 Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD

Dengan demikian akan didapati bagaimana modus memperkaya tersebut telahdilakukan oleh Terdakwa dan apakah caracara memperkaya tersebut mengandung unsurkesalahan atau telah melawan hukum;Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan didapati bahwa perkara ini bermuladari ketika Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Anambasmengadakan penyediaan jasa konsultasi penyusunan Master Plan kegiatan pariwisata diKepulauan Anambas yang dananya bersumber dari APBD yaitu.

Bali dan berdasarkanNaskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Balidengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH09/ PPKBPMD/ Il/ 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 dan bantuan yangdiberikan adalah dana hibah kepada masingmasing kecamatansebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar) dimana dari danatersebut sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh jutarupiah) bersumber dari APBD Prov.

Denpasar Selatan yang diketahui oleh KepalaDesa atau Lurah, selanjutnya dilakukan verifikasi kepadamasingmasing kelopmpok yang mengajukanpermohonan apabila dinyatakan layak permohonannyadisetujui dan pinjaman dapat dicairkan.Bahwa Sumber dana yang digulirkan untuk tahun 2006sampai dengan tahun 2007 bersumber dari APBD Prov.Bali dan APBD Kota Denpasar berdasarkanpemberitahuan dari fasilitator Kec.

Denpasar Selatanterdakwa ketahui semenjak ditujuntuk selaku pendampingfasilitator, dan semenjak menjabat selaku bendaharaakhir tahun 2006 sampai dengan sekarang yang terdakwaketahui bahwa dana yang digulirkan untuk kegiatansimpan pinjam perempuan yang merupakan bagaian dariprogram pengembangan kecamatan mandiri adalah uangyang bersumber dari APBD Prov.

Bali dan APBD KotaDenpasar.e bahwa untuk perguliran dana pada tahun 2006 sudahdikembalikan pada tahun 2007 selanjutnya dana tersebutdigulirkan kembali kepada masingmasing kelompok yanglama atau kelopmpok baru, sementara pergulirananggaran tahun 2007 adalah merupakan dana tersendiriyang bersumber dari APBD Prov.

Bali dan APBD KotaDenpasar, tetapi dalam bentuk PPKM, sementara padatahun 2006 dalam bentuk PPK.e bahwa untuk dana BLM program pengembanganKecamatan ( PPK ) khususnya kegiatan Simpan Pinjamperempuan (SPP) adalah Rp. 234.000.000 (dua ratustiga puluh empat juta rupiah) dan kemudian digulirkankembali selama satu tahun berjalan yaitu pada tahun2007 menjadi Sebesar Rp. 270.500.000.

dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan KeuanganNegara, perekonomian Negara dalam kegiatan Peningkatan Sarana Dan PrasaranaPeribadatan (Masjid) Masyarakat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Pagaralamtahun anggaran 2013, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagaiberikut:e Bahwa pada tahun 2013 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam adamenganggarkan dana untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasaranaperibadatan (Masjid) Masyarakat berasal dari APBD

2001 tentangperubahan atas undang undang RI Nomor 31 tahun 1999 tenteng pemberantasantindak pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ~ ke1 KUHPidanaSUBSIDAIR :Bahwa terdakwa Drs.H.Yanhepta,MM selaku Kepala Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Pagar alam sesuai dengan keputusan walikota Pagar Alam Nomor. 821.2/486/KPTS/BKD/2013 dan juga selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) / PA (PenggunaAnggaran) pada kegiatan Peningkatan Sarana dan rasarana Peribadatan (Masjid)Masyarakat Kota Pagar ALam yang bersumber dari APBD

untuk perencanaan anggarannya Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah), pengawasan Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untukpelaksanaan pembangunan fisik 4 (empat) unit masjid masingmasing Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan (satu) unit masjid sebesar Rp.2.200.000.000, (dua milyar dua ratus juta rupiah);Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgBahwa total anggaran seluruhnya sebesar Rp. 4.700.000.000, (empat milyartujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD

Masjid di Kelurahan Nendagung di alunalun, 2. di Simpang Padang Karet, 3. di Tanjung Cermin, 4. di Kebun Kopi;Bahwa biaya pembangunan masjid tersebut berasal dari APBD Kota PagarAlam;Bahwa saksi tidak ikut pada proses pelelangan sampai penetapan pemenanglelang, proses pengawasanpengawasan dan di proses pembangunan;Bahwa saksi hanya ikut pada proses penerima hasil pekerjaan;Bahwa Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Tim Penerima hasil pekerjaanadalah memeriksa hasil pekerjaan, menerima hasil pekerjaan

Kata atauw dalam unsur ini mempunyai arti bersifatpilihan, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telahterpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa sumber danadari pembangunan 3 (tiga) unit masjid di Kota Pagar Alam yakni masjid TerminalNendagung, masjid Padang Karet dan masjid Tanjung Cermin adalah dari APBD KotaPagar Alam, sehingga uang tersebut adalah merupakan uang negara.

Kerinci, Tahun Anggaran 2016, sumber dana APBD.

Kerinci Nomor : 07.54/ POKJA-KONST/LU/DPU-SDA/ APBD/2016, tanggal 6 April 2016.

Kerinci, Sumber Dana APBD Provinsi Jambi, Tahun Anggaran 2016, antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air dengan CV.

Tanduk.SyaratSyarat Umum Kontrak.SyaratSyarat Khusus Kontrak.Foto kopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 03.54/POKJAKONST/ DPUSDA/APBD/2016, tanggal 21 Maret 2016.Foto kopi Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Pemilihan Penyediapekerjaan peningkatan jaringan irigasi di. Sei. Tanduk kab. KerinciNomor : 07.54/ POKJAKONST/LU/DPUSDA/ APBD/2016, tanggal 6April 2016.Foto kopi Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No030P0817, tanggal 20 April 2016 PT.

Kerinci, Sumber Dana APBD Provinsi Jambi, TahunAnggaran 2016, antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber DayaAir dengan CV.

Tanduk.SyaratSyarat Umum Kontrak.SyaratSyarat Khusus Kontrak.Foto kopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 03.54/POKJAKONST/ DPUSDA/APBD/2016, tanggal 21 Maret 2016.Halaman 88 dari 148 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Jmb" Foto kopi Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Pemilihan Penyediapekerjaan peningkatan jaringan irigasi di. Sei. Tanduk kab. KerinciNomor : 07.54/ POKJAKONST/LU/DPUSDA/ APBD/2016, tanggal 6April 2016."

Tanduk, Kab.Kerinci, Sumber Dana APBD Provinsi Jambi, Tahun Anggaran 2016, antaraKuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air dengan CV.

Legalisir rincian perubahan APBD mnrt urusan pemda, orgss, pendapatan & belanja/pembiayaan SKPD set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008;11.

PA/KPA berhak untuk menguji, membebankan pada mataanggaran yang telah di sediakan dan memerintahkanpembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD.(2). (a) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1),PA/KPA berwenang menguji kebenaran material suratsurat bukti mengenai hak pihak penagih.(3).

Pasal 86 PP No. 58 Tahun 2005 ayat (2) Pejabat yang menandatanganidan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud.4. Pasal 13 Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 ayat (2) b PPK SKPDmempunyyai tugas melakukan verifikasi SPPD.5.

Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendharaan Negara :(1).PA/KPA berhak untuk menguji, membebankan padamata anggaran yang telah di sediakan danmemerintahkan pembayaran tagihantagihan atas bebanAPBN/APBD.(2).(a) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat(1), PA/KPA berwenang menguji kebenaran materialsuratsurat bukti mengenai hak pihak penagih.(3).

Membentuk Tim Anggaran Daerah dan selaku Kordinator Sekda KotaGorontalo dalam fungsi menyiapbkan APBD termasuk APBD Perobahan;3.

Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendharaan Negara :(1).PA/KPA berhak untuk menguji, membebankan pada mataanggaran yang telah di sediakan dan memerintahkanpembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD.(2). (a) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), PA/KPA berwenang menguji kebenaran material suratsurat buktimengenai hak pihak penagih.(3).

Bahwa walaupun Kegiatan Pembangunan Jembatan Beton Sungai Tikah(14 M x 8M) ini ada dalam APBD Kabupaten Mahakam Ulu TA.2015namun hingga bulan juni 2015, Saksi A. Bambang Eko P, S.Sos selakuPengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Mahkam Ulu TA.2015 tidak ada memerintahkan agarpekerjaan tersebut Supaya dilelang.8. Bahwa kemudian pada tanggal 28 juli 2015, Saksi A.

Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2015, terdapat anggaran untukKegiatan Pembangunan Jembatan Beton Sungai Tikah (14 M x 8M)dengan sumber anggaran APBD Kabupaten Mahakam Ulu TA.2015.. Bahwa pada Tahun 2015, Saksi A. Bambang Eko P, S.Sos menjabatsebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, yangjuga untuk Tahun Anggaran 2015, Saksi A.

Bahwa walaupun Kegiatan Pembangunan Jembatan Beton Sungai Tikah(14 M x 8M) ini ada dalam APBD Kabupaten Mahakam Ulu TA.2015namun hingga bulan juni 2015, Saksi A. Bambang Eko P, S.Sos selakuPengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Mahkam Ulu TA.2015 tidak ada memerintahkan agarpekerjaan tersebut Supaya dilelang.. Bahwa kemudian pada tanggal 28 juli 2015, Saksi A.

Pasal 2 Perpres54 tahun 2010 dan perubahannya, meliputi : Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yangpembiayaannya baik sebagian atau seluruhnyabersumber dari APBN/APBD.

Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN SmrMU/VIII/2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.997.089.200,, sumberdana APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015. Adapun yang bertandatangan dalam SPK tersebut tertulis atas nama Vitalis Hang, SE selakuPejabat Pembuat Komitmen dengan Saptoni selaku Direktur PT.BumiAnugrah Persada dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama90 (sembilan puluh) hari kalender.

sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilanratus dua puluh delapan rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebutyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sesuaiPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Surat Keterangan Nomor KET2286/PW27.5/2015 tanggal 25 Oktober 2017 oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Barat berupa LaporanTelaahan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah KepadaSTKIP Nuuwar Fakfak Yang Bersumber dari Dana APBD

senilai Rp119.922.928,00 (seratussembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratusdua puluh delapan rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebutsesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam SuratKeterangan Nomor KET2286/PW27.5/2015 tanggal 25 Oktober 2017 olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiPapua Barat berupa Laporan Telaahan Atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenggunaan Dana Hibah Kepada STKIP Nuuwar Fakfak Yang Bersumberdari Dana APBD

dua) lembar Foto Copy Keputusan Gubernur Papua Baratnomor : 913 / 36/1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang PenerimaHibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun2016;15) 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan PerubahanAanggaran (DPPA) SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2016;16) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaandana Hibah STKIP NUUWAR Fakfak TA 2016;17) 1 (Satu) bundel foto copy dokumen nota pembelian barang dantiket perjalanan untuk hibah dana APBD

2016;2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Gubernur Papua Barat nomor :913 / 36 / 1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penerima Hibahdan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2016;2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan PerubahanAanggaran (DPPA) SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2016;1 (Satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan danaHibah STKIP NUUWAR Fakfak TA 2016;1 (satu) bundel foto copy dokumen nota pembelian barang dan tiketperjalanan untuk hibah dana APBD

.----------------------------------------------------------------------Fotocopy surat Jadwal Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 105 unit, Sumber Dana APBD Kab. Pessel TA. 2006 Tempat Dinas PendidikanKabupaten Pessel, Painan 9 Oktober 2006, Ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Drs.

Selaku Pimpinan KegiatanPangadaan Barang Dan Jasa Pengadaan Komputer sebanyak 105 Unit APBD TahunAnggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 95 Tahun 2006 tentangPenunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemimpin Kegiatan Dilingkungan DinasPendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 (diajukan dalam berkasterpisah). Dan Direktur CV.

Saksi Drs Ali Musa: Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ; Bahwa saksi mengerti dipanggil kepengadilan Negeri Painan sehubungankasus pengadaan 105 unitkomputerdan 105 unit printer APBD TA. 2006. Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada dilingkungan Pemda Kab. Pesisir Selatan. Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Lelang Pengadaan 105 unit Komputer dan 105 unit printer.

Bahwa dasar pengadaan 105 unit komputer dan 105 unit printer tersebutadalah dana APBD yang tercantum dalam Dana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab.

Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kab.Pesisir Selatan.Bahwa saksi dalam pengadaan 105 unit komputer APBD TA. 2006 adalahsebagai Pimpinan Kegiatan. Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pimpinan Kegiatan Pengadaan 105 unitKomputer dan 105 unit printer dengan Surat keputusan Bupati yaitu NasrulAbit.

Pasal 1 angka 7menyatakan modal pinjaman lunak adalah dana yang dialokasikan olehPemerintah Kota Yogyakarta melalu' APBD Kota Yogyakarta untukmembantu permodalan Usaha Mikro dan Kecil yang tergabung dalamsuatu kelompok sebagai pinjaman melalui Bank Pelaksana. Menurutketentuan Pasal 2 ayat (1) pemberdayaan ekonomi berbasiskewilayahan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan UMKyang bukan Pedagang Kaki Lima (nonPKL) di Kelurahan denganmemberikan penguatan permodalan usaha.

Sedangkan Pasal 1 angka 7menyebutkan modal pinjaman lunak adalah dana yang dialokasikan olehPemerintah Kota Yogyakarta melalui APBD Kota Yogyakarta untukmembantu permodalan usaha mikro dan kecil yang tergabung dalamsuatu kelompok sebagai pinjaman melalui Bank Pelaksana.

Bahwa dana tersebut berasal dari bantuan Pemerintah DIY yangdimasukkan ke APBD Kota Yogyakarta . Bahwa dana tersebut ada pada saat tahun anggaran 2006 dan tahunanggaran 2007.

153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBengkulu), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau. perekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut : Bahwa pada tahun 2011 pada BPBD Propinsi Bengkulu terdapat KegiatanPembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan FasilitasUmum yang dananya bersumber dari APBD

Halaman 14 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013oPeraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / JasaPemerintah Pasal 89 ayat 1 huruf c yang menyebutkan Pembayaran prestasipekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran secara sekaligus setelahpenyelesaian pekerjaan.oPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yangmenyebutkan Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD

yang telah melakukan pembayaran tersebut telah bertentangandengan :O Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat 1 huruf c yang menyebutkan Pembayaranprestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran secara sekaligussetelah penyelesaian pekerjaan.O Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat(1) yang menyebutkan Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD

153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBengkulu), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2011 pada BPBD Propinsi Bengkulu terdapat KegiatanPembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan FasilitasUmum yang dananya bersumber dari APBD

yang telah melakukan pembayaran tersebut telah bertentangandengan :oPeraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / JasaPemerintah Pasal 89 ayat 1 huruf c yang menyebutkan Pembayaran prestasipekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran secara sekaligus setelahpenyelesaian pekerjaan.oPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yangmenyebutkan Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD

(dua milyar empatrastus ribu rupiah ) dan bersumber dari APBD sebasar Rp. 600.000.000.

Dimana untuk tahun anggaran 2011Kabupaten Kapuas Timur mendapat alokasidana PNPMMP tersebut dari ABPN sebesarRp. 2.400.000.000, dan dari APBD sebesarRp. 600.000.000,, dengan perimbangan9325% dialokasikan untuk = pinjamanKelompok SPP;. Bahwa berdasarkan keterangan saksi WiwiDarsono Bin Paidi Mulyo Wiyono, saksiAulia Lasri Binti Mansyah, saksi Sultan BinKusasi, saksi Saipullah Bin Hairi, Drs.Yahunda Bin D.Bahen, saksi Uyandi BinDjaki, saksi Drs.

Dimana program PNPMPM inimerupakan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pedesaandan dananya bersumber dari APBN/APBD.

Ferly,M.Si BinH.Sangen dan keterangan terdakwa sendiri serta bukti surat, dana PNPMMP SPPdialokasikan untuk 2 kegiatan yakni fisik dan non fisik seperti yang dikucurkan kepadakelompok SPP adalah bersumber dari APBN dan APBD.

Dimana untuk tahun anggaran2011 Kabupaten Kapuas Timur mendapat alokasi dana PNPMMP tersebut dari ABPN143sebesar Rp. 2.400.000.000, dan dari APBD sebesar Rp. 600.000.000,, denganperimbangan 25% dialokasikan untuk pinjaman Kelompok SPP; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiwi Darsono Bin Paidi MulyoWiyono, saksi Aulia Lasri Binti Mansyah, saksi Sultan Bin Kusasi, saksi Saipullah BinHairi, Drs. Yahunda Bin D.Bahen, saksi Uyandi Bin Djaki, saksi Drs.

Pasal 132(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah.(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hatus mendapatpengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawabatas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan buktidimaksud.

Pasal 132(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah.(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hatus mendapatpengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawabatas kebenaran materil yang timbul dari penggunaanbuktidimaksud.

Kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan study kelayakan jalan danjembatan sumber dana APBD tahun anggaran 2012;d.

Pasal 132(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah.(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran material yang timbuldari penggunaan bukti dimaksud.e.

IchwanHal 136 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.SusTPK/2018/PN BglYunus.MM.CA.CPA., juga menerima Gaji yang bersumber dari AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko, dan selain ituTerdakwa Drs.

HERMAN GAMALsebagaimana dalam Penjabaran APBD Kabupaten Morowali.Bahwa selanjutnya meskipun pinjaman modal awal kepada PERUSDAMorowali belum dikembalikan ke Kas Daerah sebagaimanahasilPansus DPRD Kabupaten Morowali, namun perjanjian kerjasamaPERUSDA Morowali dengan Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor415.4/0612/UMUM/2007 dan Nomor 06 DIRPDM / VI / 2007 tetapditindaklanjuti dimana pada tanggal 15 Agustus 2007, HERMANGAMAL, S.Sos mengajukan surat tertulis kepada Saksi Drs.

LAWIRA hanya serahkan kepadaHERMAN GAMAL yang ditransfer oleh Terdakwa NURDIN LAWIRA kerekening isteri HERMAN GAMAL untuk pembayaran atas pinjaman uangmuka (panjar) pembelian kapal cepat yang dibayarkan pada bulanJanuari 2007 oleh HERMAN GAMAL ke Kas Daerah Pemkab Morowalisebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah)padahal pinjaman modal awal PERUSDA yang dikeluarkan dari kasdaerah Pemerintah Kabupaten Morowali tersebut tidak pernah tercatatsebagai piutang sebagaimana dalam APBD

SE sebagaimana telahdiuraikan tersebut di atas telah merugikan keuangan negara cqPemerintah Kabupaten Morowali seluruhnya sebesar Rp. 5.500.000.000,(lima milyar lima ratus juta Rupiah) atau setidaktidaknya sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) sebagaimana hasil perhitungankerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor BPKP PerwakilanSulawesi Tengah sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan negara / daerah atas dugaanpenyimpangan penggunaan dana APBD

HERMAN GAMAL sebagaimana dalamPenjabaran APBD Kabupaten Morowali.Bahwa selanjutnya meskipun pinjaman modal awal kepada PERUSDAMorowali belum dikembalikan ke Kas Daerah sebagaimanahasilPansus DPRD Kabupaten Morowali, namun perjanjian kerjasamaPERUSDA Morowali dengan Pemerintah Kabupaten Donggala Nomor415.4/0612/UMUM/2007 dan Nomor 06 DIRPDM / VI / 2007 tetapditindaklanjuti dimana pada tanggal 15 Agustus 2007, HERMANGAMAL, S.Sos mengajukan surat tertulis kepada saksi Drs.

CADDA sehingga merugikan keuangan negara Cq.Pemerintah Kabupaten Morowali seluruhnya sebesar Rp. 5.500.000.000,(lima milyar lima ratus juta Rupiah) atau setidaktidaknya sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) sebagaimana hasil perhitungankerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor BPKP PerwakilanSulawesi Tengah sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan negara / daerah atas dugaanpenyimpangan penggunaan dana APBD Kabupaten Morowali pada PosAnggaran

Sos Bin ASNAWI ROZO berangkat ke Jakarta dalam rangkabisnis pribadi.Bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi KalimantanSelatan Nomor : SR292/PW16/5/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihalLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Kasus Penyelewengan Dana Hibah Pilkada Gubernur danWakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 dengan MenggunakanDana APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 pada KPUKabupaten Tapin telah terjadi penyimpangan yang

Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima." pembayaran atas bebanc. Pasal 21 ayat 3 yang menyatakan Bendahara pengeluaranmelaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanyasetelah :a) Meneliti kKelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkanoleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran;c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.d.

Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan pembayaran atas bebanAPBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima.c. Pasal 21 ayat 3 yang menyatakan Bendahara pengeluaranmelaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanyasetelah :a) Meneliti kKelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkanoleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran;c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.d.

PembangunanPeningkatanEfisiensiPerdaganganDalam Negeria.Pembanguna 2 tahun 38.978.000 19.489.000 19.489.000n Pasar .000 .000 .000 Selanjutnya Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Natunabersumber dari Keuangan Negara cq Pemerintah Kabupaten Natunayang dianggarkan dalam APBD tahun TA2014 dan TA2015 ditetapkanberdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD nomor: 1 tahun 2014tanggal 05 Maret 2014 dan Peraturan Daerah tentang APBD Nomor: 1tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015, kemudian penjabarannyadituangkan dalam

Pembangunan 2 tahun 38.978.000. 19.489.000 19.489.000Pasar 000 .000 .000 Selanjutnya Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Natunabersumber dari Keuangan Negara cq Pemerintah Kabupaten Natunayang dianggarkan dalam APBD tahun TA2014 dan TA2015 ditetapkanberdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD nomor: 1 tahun 2014tanggal 05 Maret 2014 dan Peraturan Daerah tentang APBD Nomor: 1tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015, kemudian penjabarannyadituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan DaerahDinas PU Kabupaten

Tpg.Natuna APBD Tahun Anggaran 2014 dan 2015 adalah PT.Mangkubuana Hutama Jaya yang beralamat di Jl. Gelong BaruSelatan I, No 2 Tomang, Grogol Petamburan Jakarta Barat yangmana sebagai Direkturnya adalah Muhammad Assegaff Penyediabarang pada pekerjaan pembangunan pasar modern 1 (satu) paketyang menggunakan Dana Kabupaten Natuna APBD Tahun Anggaran2014 dan 2015 yaitu PT.

Natuna.Bahwa untuk pembangunan Pasar Modern 1 (satu) paketdianggarkan dalam APBD Kab.

Natuna tentang PenganggaranKegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Nomor:180/ HK MoU/21/201204/ MoU DPRD/ RIS/2012 tanggal 16 Agustus 2012;Bahwa, Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Natuna bersumberdari Keuangan Negara cq Pemerintah Kabupaten Natuna yangdianggarkan dalam APBD tahun TA2014 dan TA2015 ditetapkanberdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD nomor: 1 tahun 2014tanggal 05 Maret 2014 dan Peraturan Daerah tentang APBD Nomor: 1tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015, kemudian penjabarannyadituangkan dalam

(Dua ratus empatjuta delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) danAlokasi Dana Desa bantuan APBD TA 2016 adalah sebesar Rp.35,573,000. (Tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuanAPBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp.239.659.441.

Alokasi Dana Desa TA 2016 bantuan APBD= Rp.35,573,000.Jumlah = Rp. 239.659.4411.Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa bantuanAPBN TA 2016 adalah sebesar Rp. 204,086,441. (Dua ratus empat jutadelapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) danAlokasi Dana Desa bantuan APBD TA 2016 adalah sebesar Rp.35,573,000.

(Tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuanAPBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp.239.659.441.

Bahwa pada tahun 2016 Desa Afang Defol memperoleh Dana Desadan Alokasi Dana Desa dengan perincian untuk Dana Desa sebesarRp. 593.238.000 (lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tigapuluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari APBN dan untukAlokasi Dana Desa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)yang bersumber dari APBD;.

(dua ratus empatjuta delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) danAlokasi Dana Desa bantuan APBD TA 2016 adalah sebesar Rp.35,573,000. (Tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuanAPBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp.239.659.441.

Ahyarselaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :a) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat TangkapBubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran2014.b) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat TangkapBubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014c) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan AlatTangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran2014.16) Asli 1 (Satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima

Bahwa selanjutnya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikantersebut ditampung dalam APBD Kota Medan Tahun 2014, namun kegiatantersebut belum terlaksana hingga bulan Mei 2014 sehingga dilakukanperubahan dan ditampung kembali pada PAPBD Kota Medan Tahun 2014. Bahwa dalam kegiatan ini, terdakwa Syahrizal, S.Pi ditunjuk sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) oleh Ir.

Ahyar selaku Kepala DinasPertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :Halaman 82Putusan Pidana Tipikor No.22/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdnd) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap BubuKepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.e) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat TangkapBubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014f) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat TangkapJaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran

Ahyarselaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :g) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat TangkapBubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran2014.h) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat TangkapBubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014i) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan AlatTangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran2014.16) Asli 1 (Satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima

tempattempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, telah melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara, yangdilakukan dengan carasebagai berikut :Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Tahun Anggaran2010 telah menganggarkan dalam APBD

Kuasa Pengguna Anggaran;b. menguji kKebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran;c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan(4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dariPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabilapersyaratan pada ayat (3) tidak di penuhi(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jaweb secara pribadi ataspembayaran yang dilaksanakan.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Pasal 61Pembayaran atas beban APBD

rupiah) sertadana tidak tersalur sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) yang adapada Nasrun telah mengakibatkan kerugianPemerintah KabupatenJeneponto sebesar Rp. 105.626.400, (seratus lima juta enam ratus duapuluh enam ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu,sesuai Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan ProvinsiSulawesi Selatan No. : 02/LPK/XIX.MKS/09/2013 tanggal 06 September2013 perihal Hasil Penghitungan Kerugian Daerah terhadap DugaanTindak Pidana Korupsi APBD

melakukan beberapaperbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara,yangdilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut :" Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Pada TahunAnggaran 2010 telah menganggarkan dalam APBD

Kuasa Pengguna Anggaran;e. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran;f. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan(7) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat(3) tidak di penuhi30(8) Bendahara Pengeluaran bertanggung jaweb secara pribadi ataspembayaran yang dilaksanakan.= Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan DaerahPasal 61Pembayaran atas beban APBD

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan dengan rangkaianperbuatan sebagai berikut:Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2008 Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bone mendapatkan Anggaran untuk Pembangunan Balai Benih Ikan(BBI) dengan perincian :Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.414.381.250,00 (dua milyar empat ratusempat empat belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluhrupuah) yang sumber dananya berasal dari APBD

Put. 17/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Akibat perbuatan terdakwa Pemerintah Pusat/Negara Cq.

Put. 17/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.Namun dalam kenyataannya tugastugas tersebut disalahgunakan oleh terdakwasebagai berikut:Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2008 Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bone mendapatkan Anggaran untuk Pembangunan Balai Benih Ikan(BBI) dengan perincian :Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.414.381.250,00 (dua milyar empat ratusempat empat belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluhrupuah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten BoneTahun Anggaran

Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengansurat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran ataspelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Akibat perbuatan terdakwa Pemerintah Pusat/Negara Cq.

Karena penandatangananKontrak kerja pada penambahan anggaran 2008 yang bersumber dari APBD Kab.Bone sebesar Rp. 350.309.000 (tiga ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan riburupiah) semua kontrak di tanda tangani oleh PPTK Amir Hamzh Lewa untuk 7item pekerjaan dan termasuk pencairan uang muka kerja sebesar 30 %.Maka dengan demikian apa yang di lakukan oleh Pembanding sematamatamenyelesaikan pekerjaan yang di tinggalkan oleh PPTK yang lama yangbernama Amir Hamzah Lewa, demi menyelamatkan Proyek